Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini membahas artikulasi identitas-identitas kultural di Provinsi Riau yang muncul sebagai tanggapan atas kepengaturan desentralisasi. Riau yang merupakan salah satu provinsi berpendapatan per kapita terbesar, adalah salah satu kisah sukses desentralisasi pascaSoeharto. Provinsi ini juga menjadi tempat tinggal bagi kelompok warga Melayu yang terbesar di Indonesia. Namun mereka bukanlah penduduk mayoritas di Provinsi Riau. Artikulasi identitas kultural didalami menggunakan kerangka pemikiran Stuart Hall, sedangkan kepengaturan governmentality dianalisis dengan kerangka konseptual Michel Foucault. Terjadi kontestasi antar berbagai identitas kultural yang diwarnai dengan relasi kekuasaan yang rumit antara aktor-aktor di Jakarta dan Riau.

---

This study discusses various articulations of cultural identities in Riau Province, which arise as responses to the governmentality of decentralization. Riau as one of the provinces with the largest income per capita, is a success story of post Soeharto decentralization. The province is also home to the largest Malay group in Indonesia. However, they are not the majority population in Riau. Articulation of cultural identity is explored from the perspective of Stuart Hall, while governmentality is analised using Michel Foucault rsquo s conceptual framework. There are contestations among diverse cultural identities colored by complex power relations between actors in Jakarta and Riau."

"Skripsi ini menyajikan kepengaturan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Street level bureaucracy mengenai keberadaan terminal bayangan yang telah beroperasi sejak lama. Berbagai kepengaturan yang coba dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Klaten untuk menghilangkan aktivitas terminal bayangan seperti mengedarkan surat larangan kegiatan terminal bayangan, razia berupa penilangan bus AKAP yang menaikkan penumpang di terminal bayangan, dan pembangunan terminal tipe A Ir Soekarno sebagai terminal resmi untuk penjualan tiket dan menaikkan serta menurunkan calon penumpang. Namun, kepengaturan yang coba dilakukan untuk memusatkan titik pemberangkatan angkutan bus AKAP hanya pada satu tempat yaitu terminal Ir Soekarno malah menimbulkan konflik antara pihak Dishub dan Terminal Ir Soekarno dengan pihak agen penjual tiket. Konflik yang dipicu oleh surat edaran Dirjen dianggap menyengsarakan pihak agen yang berjualan pada terminal bayangan, sebagai birokrat jalanan, pihak Dishub berupaya untuk meredam konflik yang terjadi antara pihak Dishub, terminal Ir Soekarno dengan agen penjual tiket dengan cara negosiasi yang pada akhirnya menghasilkan pembiaran.

---

This paper present the case of governmentality done by Klaten Districts Government as Street Level Bureaucracy regarding the existence of terminal bayangan that have been operating for a long time. The government have taken various steps to prevent the activity of terminal bayangan but the governmentality applied to centralize the departure point of trans-city busses resulted in conflict. This conflict between the Department of Transportation a well as Ir.Soekarno Terminal with the ticketing agent started by the circular letter (surat edaran) that was said to torment the live of ticketing agents that operate in the terminal bayangan. A few people who are part of the department of transportation act as a street level bureaucrats, helping the negotiations between their institution, Ir.Soekarno Terminal, and the ticketing agent that resulted in omission."