Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prinsip Kerahasiaan Bank di Indonesia menganut prinsip teori relatif, artinya dalam hal kepentingan umum dan kepentingan negara masih terdapat pengecualian kerahasiaan bank. Namun dalam prakteknya, penegak hukum masih kesulitan dalam mengakses data perbankan disebabkan birokrasi dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang hadir sebagai jembatan dalam mengatasi permasalahan penegak hukum terkait prinsip kerahasiaan bank melalui pemanfaatan informasi PPATK. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pengecualian kerahasiaan bank di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pengecualian kerahasiaan bank dalam pemanfaatan informasi PPATK oleh instansi penegak hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif berupa studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian tersebut adalah prinsip kerahasiaan bank sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan nasabah, namun dalam prakteknya prinsip kerahasiaan bank seringkali menyulitkan proses penegakan hukum. Pemanfaatan informasi PPATK oleh penegak hukum merupakan salah satu solusi untuk menembus kerahasiaan bank, namun dalam prakteknya masih terdapat hambatan bagi penegak hukum terutama terkait efektivitas pemanfaatannya. Sehingga dibutuhkan usulan untuk dapat merevisi undang-undang perbankan yang berlaku saat ini dan memaksimalkan pemanfaatan informasi PPATK oleh penegak hukum.......The principle of Bank Secrecy in Indonesia has a relative theory principle, this means that in terms of public interest and state interest, there are some exceptions to bank secrecy. However, in practice, law enforcers find it difficult to access banking information due to bureaucracy and requirements in the Banking Law. Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering is present as a solution in overcoming law enforcement problems related to the principle of bank secrecy through the utilization of INTRAC information. The problem in this research are how the provisions for exceptions to bank secrecy in Indonesia and how the implementation of the exceptions bank secrecy in the utilization of INTRAC information by law enforcement agencies. To answer these problems, this research uses normative juridical research methods in the form of literature studies and interviews with experts. The result of this research are the principle of bank secrecy is needed to maintain customer trust, but in practice the principle of bank secrecy often complicates the law enforcement process. The utilization of INTRAC information by law enforcement is one of solution to penetrate bank secrecy, but in practice there are still obstacles for law enforcement, especially regarding the effectiveness. Therefore, a proposal is needed to revise the current banking law and maximizing the use of PPATK information in law enforcerment."

"Mengungkap Keterlibatan Gatekeeper Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pembimbing : Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MHPola kejahatan terus mengalami pembaharuan modus dalam skema praktiknya. Baik dalam tata cara hingga melibatkan para profesional hukum dan perbankan guna mengamankan hasil kejahatan dan diskemakan menjadi aset yang bersih, semua berkolaborasi dan memiliki peran masing-masing sehingga terciptalah mekanisme yang sulit dilacak dan akibatnya kejahatan menjadi kabur. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif serta analisis perbandingan hukum, terutama perihal kerahasiaan bank di Belanda, Bahamas dan Indonesia. perbandingan ini menjadi perlu, guna mengetahui sistem perbankan di tiga negara dengan sistem yang berbeda terlebih, Bahamas sebagai negara yang termasuk ldquo;tax heaven country, maka dengan situasi ini dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk melarikan aset hasil korupsi ke wilayah dengan sistem kerahasiaan yang ketat, hal ini bertujuan untuk menyulitkan investigasi dan memutuskan nexus kejahatan, oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat antara penegak hukum serta pemahaman dalam gerak korupsi dan pencucian uang yang melibatkan para profesional hukum dan perbankan.......Revealing Gatekeeper Involvement Corruption And Money LaunderingCounsellor Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MHPattern experiencing a renewal of mode in its practice scheme. Both in the ordinance and involving legal and banking professionals to secure the proceeds of crime and discoloration into clean assets, all collaborating and having their respective roles to create a mechanism that is difficult to trace and the consequences of crime becoming blurred. This study uses normative juridical analysis and comparative analysis of law, especially concerning bank secrecy in the Netherlands, Bahamas and Indonesia. this comparison becomes necessary, in order to know the banking system in three countries with different systems especially, Bahamas as a country that includes tax heaven country, then with this situation is used by perpetrators of crime to flee assets of corruption to the region with a strict confidentiality system it aims to complicate investigation and decide the nexus of crime, therefore there needs to be a strong commitment between law enforcement as well as an understanding in the motion of corruption and money laundering involving legal and banking professionals."

"The prominent development of information technology within the banking sector has forced banks to adapt and implement new technology within their banking services. The increased accessibility of digital technology and the internet has made technology become a daily part of people's lives. Through digital banking services and digital payment systems, banks can provide a seamless and easy approach for customers in conducting their financial activities. The customer entrusts the bank in maintaining the confidentiality of their information because the bank collects, use, and store their information. Thus, the financial privacy aspect of digital banks has become an issue that cannot be overlooked. Financial privacy in the modern era has been integrated with data privacy as the information that banks obtained from the customer is stored in a digital medium. Furthermore, the method in which banks obtained and use such information is done in a digital format, such as data collection, data analysis, and data usage. Banks have an obligation to guarantee that the information collected, used, and stored by them is secure and kept private. The thesis will look at how digital banks development ensures data protection privacy and the threats of digital banks regarding data protection and financial privacy. The approach of the thesis will use the normative juridical approach. The research has resulted in findings regarding existing laws, principles, and digital systems that exist to ensure data protection in a digital bank. The risks that are presented in digital banks are a multitude of factors ranging from the bad practice of consumer protection, flawed regulations, and banks being undermined by data breach and hackers. The Author has provided a suggestion in implementing existing laws should adhere to the General Data Protection Regulation's principles in Indonesia, and embedding data protection in technology and services that is revolved around data privacy.......Perkembangan teknologi informasi yang menonjol di sektor perbankan memaksa bank untuk beradaptasi dan menerapkan teknologi baru dalam layanan perbankannya. Meningkatnya aksesibilitas dalam teknologi digital dan internet telah mengakibatkan teknologi digital dan internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui layanan perbankan digital dan sistem pembayaran digital, bank dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat untuk nasabah dalam melakukan aktivitas keuangannya. Nasabah mempercayakan bank untuk menjaga kerahasiaan informasinya karena bank mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan informasi mereka Dengan demikian, aspek privasi keuangan bank digital telah menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Privasi keuangan di era modern telah terintegrasi dengan privasi data karena informasi yang diperoleh bank dari nasabah disimpan dalam media digital. Selanjutnya, cara bank memperoleh dan menggunakan informasi tersebut dilakukan dalam format digital seperti pengumpulan data, analisis data, dan penggunaan data. Bank memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan olehnya aman dan terjaga sifat kerahasiaannya. Skripsi ini akan melihat bagaimana perkembangan bank digital memastikan privasi perlindungan data. Kemudian, skripsi ini melihat mengenai ancaman bank digital terkait perlindungan data dan kerahasiaan bank dan ancaman bank digital terkait dengan perlindungan data dan kerahasiaan bank. Pendekatan skripsi akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Riset dari skripsi telah menghasilkan temuan mengenai hukum, prinsip, dan sistem digital yang ada untuk memastikan bahwa perlindungan data di bank digital tetap terjaga. Risiko yang dihadirkan di bank digital adalah banyak faktor mulai dari praktik perlindungan konsumen yang buruk, regulasi atau peraturan yang tidak memadai, dan bank yang menderita dari pelanggaran data dan peretas. Penulis telah memberikan saran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada harus mematuhi prinsip dan gagasan General Data Protection Regulation di Indonesia, serta menanamkan perlindungan data dalam teknologi dan pelayanan yang berkisar pada privasi data."