Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama dengan China untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan sarana transportasi publik antar kota di Pulau Jawa. Kereta Cepat ini nantinya akan beroperasi dengan kecepatan 350 km/jam dan menghasilkan suara yang bising akibat adanya gaya gesek udara dengan pantograf. Pada penelitian ini, dilakukan analisis CFD terkait pengaruh pemasangan fairing dengan variasi ketinggiannya (1 cm, 2 cm, 4 cm, 6 cm) pada bagian depan dan belakang pantograf yang berguna untuk mengurangi koefisien drag (Cd) pada pantograf dan juga pada keseluruhan kereta cepat. Hasil penelitian menunjukan bahwa efek dari pemasangan pantograf pada kereta cepat meningkatkan Cd sebesar 2,7% dibandingan kereta tanpa adanya pantograf. Variasi model fairing 2 cm merupakan variasi model terbaik dibandingkan dengan variasi model lainnya, dikarenakan variasi model ini berhasil menurunkan Cd sebesar 1,51%, berhasil menurunkan total drag sebesar 1,16% dan berhasil menurunkan drag pantograf sebesar 31,28%. Model fairing 2 cm juga dapat menghemat konsumsi energi kereta cepat sebesar 1,16% per satu kali perjalanan Jakarta – Bandung.

---

In 2015, the Indonesian Government signed a cooperation agreement with China for the construction project of the Jakarta-Bandung High-Speed Train. The purpose of this project is to improve public transportation infrastructure between cities on the island of Java. The High-Speed Train is expected to operate at a speed of 350 km/h and produce noisy sounds due to air friction with the pantograph. In this study, a Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis is conducted to examine the effects of installing fairings with different heights (1 cm, 2 cm, 4 cm, 6 cm) on the front and rear of the pantograph. The fairings are intended to reduce the Drag coefficient (Cd) on the pantograph and the overall high-speed train. The research results show that the installation of a pantograph on highspeed trains increases the Cd (drag coefficient) by 2.7% compared to trains without a pantograph. The variation of a 2 cm fairing model is the best variation compared to another variation, because it successfully reduces the Cd by 1.51%, reduces the total drag by 1.16%, and reduces the pantograph drag by 31.28%. The 2 cm fairing model also achieved an energy-saving of 1.16% per trip from Jakarta to Bandung."

"Peningkatan kebutuhan akan kemudahan transportasi antar wilayah, memacu pemerintah Indonesia untuk membuat insfrastruktur transportasi yang lebih baik. Untuk itu, dibuatlah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini menggunakan model kereta Fuxing CR400AF yang memiliki kecepatan operasional hingga 350 km/jam. Pada kecepatan tersebut, muncul masalah-masalah aerodinamik, salah satunya berupa micro-pressure waves. Fenomena tersebut menjadi masalah baru di berbagai negara, karena sangat berkaitan erat dengan peningkatan kecepatan kereta. Semakin tinggi kecepatan operasional kereta, akan meningkatkan nilai micro-pressure waves, yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan kekuatan konstruksi bangunan di sekitarnya. Pada penelitian ini dilakukan simulasi numerik, berupa CFD, menggunakan perangkat lunak ANSYS FLUENT. Skema pada penelitian adalah kereta melintasi sebuah terowongan, di mana fase awal micro-pressure waves terjadi saat kereta masuk terowongan. Fokus penelitian ini adalah pengukuran pressure gradient yang nilainya berkorelasi dengan micro-pressure waves. Terdapat 4 variasi tunnel portal, yaitu enlarged tunnel portal, enlarged vent tunnel portal, linear tunnel portal, dan tunnel portal walini, yang akan dibandingkan juga dengan terowongan tanpa tunnel portal. Hasil dari penelitian ini, desain tunnel portal walini memiliki maksimum pressure gradient yang paling rendah, dengan total penurunan 19,4% dibandingkan dengan variasi tanpa tunnel portal. Selain itu, juga diamati dampak perubahan variasi tunnel portal terhadap efek aerodinamik pada kereta. Hasilnya, perbedaan variasi antar tunnel portal tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, tetapi masih jauh menurun apabila dibandingkan dengan variasi tanpa tunnel portal. Variasi terbaik dapat menurunkan tekanan maksimum dan koefisien drag adalah enlarged tunnel vent portal, dengan masing-masing penurunan sebesar 19,7% dan 23,6%.

---

The increasing demand for interregional transportation convenience has driven the Indonesian government to establish improved transportation infrastructure, leading to the development of the Jakarta-Bandung High-Speed Train project. This project utilizes the Fuxing CR400AF train model, capable of operating speeds up to 350 km/h. At such velocities, aerodynamic issues arise, including the micro-pressure waves phenomenon. Micro-pressure waves have become a new concern in various countries as it is closely related to the increased speed of trains. The higher the operational speed of the train, the worse the impact of micro-pressure waves on human health and the structural integrity of surrounding buildings. In this study, numerical simulations (CFD) using ANSYS FLUENT software were conducted. The research scenario involved the train passing through a tunnel, where the initial phase of the micro-pressure waves occurred upon the train's entry into the tunnel. The primary focus of this study was to measure the pressure gradient, which correlates with the micro-pressure waves. Four variations of tunnel portals were considered: enlarged tunnel portal, enlarged vent tunnel portal, linear tunnel portal, and walini tunnel portal, all of which were compared to a tunnel without a tunnel portal. The research findings indicate that the walini tunnel portal design exhibited the lowest maximum pressure gradient, with a total decrease of 19.4% compared to the variation without a tunnel portal. Additionally, the study examined the impact of different tunnel portal variations on the aerodynamic effects of the train. The results showed that the variations between tunnel portals did not significantly differ; however, they still exhibited considerable decreases compared to the variation without a tunnel portal. The enlarged vent tunnel portal was the best variation, capable of reducing maximum pressure and drag coefficient, with respective reductions of 19.7% and 23.6%."

"Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sektor transportasi nasional adalah dengan membangun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek KCJB nantinya akan menggunakan model Fuxing CR400AF dengan kecepatan operasional 350 km/jam. Pada kecepatan tinggi, aspek aerodinamik menjadi kritikal untuk dianalisis. Salah satu tantangan yang dialami oleh kereta cepat adalah aerodynamic drag. Pada penelitian ini, dilakukan analisis CFD terkait pengaruh pemasangan vortex generator (VG) beserta variasi ketinggiannya (4 cm, 8 cm, 12 cm) pada tail carriage sebagai perangkat pengontrol aliran pasif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efek reduksi drag dan lift yang paling signifikan ditunjukkan oleh konfigurasi VG8 yang dapat mereduksi pressure drag pada tail carriage hingga 18.29% dan mereduksi koefisien angkat keseluruhan hingga 54.44%. Melalui analisis medan aliran ditemukan bahwa pemasangan VG pada titik separasi pada kereta cepat menyebabkan separasi aliran terjadi lebih awal dan memperbesar separation bubble. Separation bubble yang terbentuk ini kemudian mendisrupsi terbentuknya trailing longitudinal vortex sehingga menurunkan intensitas dan volumenya secara signifikan sehingga menghasilkan efek reduksi drag dan lift yang besar dibandingkan dengan efek penambahan pressure drag yang diakibatkan oleh membesarnya separation bubble. Temuan ini dapat menjadi acuan baru dalam upaya pengurangan drag kereta cepat, yaitu dengan melakukan pendekatan yang meminimalisir pembentukan trailing longitudinal vortex di belakang kereta cepat.

---

One of the initiatives of the Indonesian government in developing the national transportation sector is by constructing the Jakarta-Bandung High-Speed Rail (KCJB) project. The KCJB project will utilize the Fuxing CR400AF train model with an operational speed of 350 km/h. At high speeds, the aerodynamic aspect becomes a very critical aspect to look for. One of the challenges of high-speed trains is aerodynamic drag. In this study, a computational fluid dynamics (CFD) analysis was conducted to investigate the effects of installing vortex generators (VG) with different heights (4 cm, 8 cm, 12 cm) on the tail carriage as a passive flow control device. The results of the research indicate that the most significant reduction in drag and lift is achieved by the VG8 configuration, which can reduce pressure drag on the tail carriage by up to 18.29% and decrease the overall lift coefficient by 54.44%. Through flow field analysis, it was found that the installation of VG at the separation point on the high-speed train causes the flow separation to occur earlier and enlarges the separation bubble. This separation bubble then disrupts the formation of the trailing longitudinal vortex, leading to a significant decrease in its intensity and volume. As a result, it produces a substantial reduction in drag and lift compared to the increase in pressure drag caused by the enlarged separation bubble. These findings can serve as a new reference in efforts to reduce drag in high-speed trains, specifically by minimizing the formation of trailing longitudinal vortices behind the train."

"Penelitian ini membahas penyebab munculnya hambatan implementasi dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia yaitu Kereta Cepat Jakarta Bandung. Kereta Cepat Jakarta Bandung diharapkan dapat beroperasi dan memberikan dampak pada tahun 2019. Kendati demikian, implementasi Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terhambatnya implementasi Kereta Cepat Jakarta Bandung pada tahun 2015-2019 melalui perspektif kebijakan publik. Terdapat beragam studi mengenai Kereta Cepat Jakarta Bandung, tetapi hambatan dalam proses implementasi perlu dikaji lebih jauh. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dimana Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagai unit analisis. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dan konsep implementation arrangements untuk melihat penyebab munculnya hambatan dalam implementasi Kereta Cepat Jakarta Bandung.  Penelitian ini menemukan bahwa terjadi hambatan teknis, teknokratis, dan politik sehingga terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh, kepentingan China Development Bank yang berdampak secara signifikan terhadap perubahan implementasi. Selain itu, institusi dan rezim dalam formulasi dan implementasi menghadirkan perencanaan yang kurang baik oleh penyelenggara. Terakhir, terjadi pertentangan oleh aktor-aktor yang berkepentingan sehingga menuntut adanya insentif yang tidak direncanakan, hal ini menyebabkan kerugian waktu dan finansial bagi proyek KCJB.

---

This research delves into the factors contributing to the barriers in implementing infrastructure development policies in Indonesia, specifically focusing on the Jakarta-Bandung High-Speed Railway (HSR) project. Originally scheduled to begin operation and have an impact in 2019, the implementation of the Jakarta Bandung HSR encountered delays. The study aims to elucidate the reasons behind the hindrances faced during the implementation of the Jakarta Bandung HSR between 2015 and 2019 from the perspective of public policy. While existing studies have touched on the Jakarta-Bandung High-Speed Railway project, a deeper analysis of the barriers in the implementation process is warranted. A qualitative approach is employed for this research, with a case study design centered on the Jakarta Bandung HSR as the analytical unit. Primary and secondary data are gathered through interviews and documentation methods. This study utilizes the policy implementation model and the concept of implementation arrangements to examine the factors contributing to the obstacles in the Jakarta-Bandung High-Speed Railway project. The research reveals that technical, technocratic, and political barriers occurred, resulting in delays caused by the interests of the China Development Bank that significantly impacted the implementation dynamics. Additionally, weak planning by the organizers due to institutional and regime factors contributed to the hindrances. Lastly, conflicting interests of stakeholders led to unforeseen incentives, causing time and financial losses for the Jakarta Bandung HSR project."

"Penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung menimbulkan risiko fiskal yang signifikan, yang perlu ditangani dengan cermat sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko fiskal yang terkait dengan penyertaan modal negara dalam proyek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang timbul dari penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung mencakup risiko teknis, risiko ekonomi, risiko hukum, dan risiko sosial politik. Risiko yang timbul tersebut tidak dapat disebut sebagai risiko fiskal karena hanya merupakan risiko perusahaan. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan dan tanggung jawab hukumnya. Namun dalam praktiknya terdapat problematika yang dihadapi terkait dengan penyertaan modal negara untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung yang dikhawatirkan dapat membebani APBN.

---

The state equity participation in the jakarta bandung high-speed rail project poses significant fiscal risks, which need to be handled carefully in accordance with existing regulations. This research aims to analyze the fiscal risks associated with state equity participation in the project. The method used in this research is juridical-normative which is organized in an explanatory approach. The result of this research is that the legal status of state equity participation deposited in the development of the jakarta bandung high speed train project cannot be said to be state finance due to the transformation of the legal status of state finance into private finance or legal entities. In addition, this research shows that the risks arising from the state equity participation in the jakarta bandung high-speed train project include technical risks, economic risks, legal risks, and socio-political risks. The risks that arise cannot be referred to as fiscal risks because they are only corporate risks. This also has implications for financial management and legal responsibility. However, in practice, there are problems encountered related to state equity participation for the development of the Jakarta-Bandung high-speed train project, which is feared to burden the state budget."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan Kontrak Engineering, Procurement and Construction (EPC) secara internasional dan dalam hukum nasional serta membahas mengenai penerapan klausula kontrak EPC khususnya Unforeseeable Difficulties yang menggunakan Standar Kontrak FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects First Edition 1999 (FIDIC Silver Book) dengan studi pada pelakasanan Kontrak EPC Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB). Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dan sosiolegal dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontrak konstruksi yang melibatkan unsur asing merupakan bagian dari kontrak internasional. Berdasarkan sifatnya Kontrak EPC dengan standar kontrak dari FIDIC Silver Book bersifat Soft-law atau perjanjian internasional yang bersifat tidak mengikat (rekomendatif), dengan bentuk kontrak standar atau model kontrak (model contracts) yang diakui oleh asosiasi dan dijadikan acuan bagi kontrak - kontrak lainnya. Kontrak EPC sudah termuat didalam Undang - Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi namun belum diatur secara detail dan spesifik. Pelaksanaan penerapan Kontrak EPC pada Proyek KCJB selain tunduk pada Undang - Undang Jasa Konstruksi juga tunduk pada peraturan sektoral lainnya. Secara teori tujuan penggunaan kontrak EPC yakni kontraktor dapat memberikan kepastian dari kontrak yang disepakati baik harga, waktu penyelesaian dan mutu atau performa kontrak tidak berubah, namun berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan dari hasil wawancara pelaksanaan kontrak EPC pada Proyek KCJB mengalami keterlambatan sehingga kontrak EPC akan diperpanjang. Selain itu banyak terdapat perubahan klausula kontrak dari standar FIDIC Silver Book yang disepakati para pihak dalam Proyek KCJB salah satunya mengenai Unforeseeable Difficulties. Sesuai dengan prinsip asas proporsionalitas dalam kontrak diperlukannya peran ahli hukum yang berkompeten (lawyer, legal consultant) agar pada saat perancangan kontrak terhindar dari risiko hukum (legal risk) dikarenakan keseluruhan proses bisnis melibatkan hukum dari awal hingga akhir.

---

This thesis discusses the arrangement of Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contracts internationally and in national law and discusses the application of EPC contract clauses, especially Unforeseeable Difficulties using the FIDIC Contract Standards Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects First Edition 1999 (FIDIC Silver Book ) with a study on the implementation of the EPC Contract for the Jakarta - Bandung Fast Train (KCJB) Project. This research is a normative or doctrinal and sociolegal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the study conclude that construction contracts involving foreign elements are part of international contracts. Based on its nature, EPC contracts with contract standards from the FIDIC Silver Book are Soft-law or non-binding international agreements (recommendation), in the form of standard contracts or model contracts (model contracts) that are recognized by associations and are used as references for other contracts. The EPC contract is already contained in Law No. 02 of 2017 concerning Construction Services but has not been regulated in detail and specifically. The implementation of the implementation of the EPC Contract on the KCJB Project, being subject to the Construction Services Law and also subject to other sectoral regulations. Theoretically, the purpose of using the EPC contract is that the contractor can provide certainty of the agreed contract both price, completion time and quality or contract performance does not change, but based on facts obtained in the field from the results of interviews on the implementation of the EPC contract on the KCJB Project, there is a delay so that the EPC contract will be extended. In addition, there are many changes to the contract clauses contract on the KCJB Project from the FIDIC Silver Book standard which have been agreed upon by the parties, one of which is regarding Unforeseeable Difficulties. In accordance with the principle of proportionality in contracts, it is necessary to have a competent legal expert (lawyer, legal consultant) in order to avoid legal risk when drafting a contract because the entire business process involves law from beginning to end."

"Saat ini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dicanangkan sejak tahun 2015 masih berjalan. Proyek ini merupakan investasi yang dilakukan berdasarkan kerja sama internasional antara Indonesia dan China. Dalam kerja sama ini, China berinvestasi melalui China Development Bank (CDB) dengan biaya yang diperkirakan mencapai US$4,5 miliar atau sekitar 64 triliun rupiah. Selama proyek ini berjalan, terdapat dua Perpres yang menaunginya, yaitu Perpres No. 107 Tahun 2015 dan Perpres No.93 Tahun 2021. Pada Perpres No. 107 Tahun 2015 dijelaskan bahwa proyek ini berbentuk Business to Business antara Konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia dan China yang pada akhirnya membentuk sistem joint venture. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) tertulis bahwa Pelaksanaan dari proyek ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, proyek ini ternyata mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun. Pemerintah kembali mengeluarkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang sebagian besar bersifat kontradiktif dari Perpres sebelumnya. Contohnya, terkait pembiayaan dari proyek ini, Pemerintah memperbolehkan penggunaan Penyertaan Modal Negara, yang salah satunya bersumber dari APBN, dan pemberian jaminan oleh negara. Terkait hal ini, timbul adanya potensi dampak perubahan skema pembiayaan ini terhadap proyek-proyek investasi lain di Indonesia. Terlebih khusus, proyek KCJB dimasukkan menjadi salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 3 Tahun 2016 sehingga menurut Perpres ini total PSN mencapai 227 proyek sehingga ditakutkan bahwa kejadian terkait pembiayaan menimpa Proyek Strategis Nasional lainnya, hal ini berpotensi menambah beban negara.

---

The Jakarta-Bandung Fast Train (KCJB) project, launched in 2015, is still running. This project is an investment based on international cooperation between Indonesia and China. In this cooperation, China invests through the China Development Bank (CDB) with an estimated cost of US$4.5 billion or around 64 trillion rupiahs. As long as this project runs, two Presidential Regulations oversee it: Presidential Decree No. 107 of 2015 and Presidential Decree No. 93 of 2021. Presidential Decree No. 107 of 2015 explained that this project was in the form of a Business Business between a Consortium of Indonesian and Chinese State-Owned Enterprises, which eventually formed a joint venture system. Furthermore, Article 4 paragraph (2) states that the implementation of this project does not use the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and does not receive government guarantees. However, over time, this project turned out to be experiencing cost overrun. The government issued Presidential Decree No. 93 of 2021, most of which are contradictory to the previous Presidential Regulation. For example, regarding the financing of this project, the government allows the use of State Equity Participation, one of which is sourced from the APBN. In this regard, the author feels a potential impact of changing the financing scheme on other investment projects in Indonesia. Specifically, the KCJB project was included as one of the National Strategic Projects (PSN) through Presidential Decree no. 3 of 2016, according to this Presidential Regulation, the total PSN reached 227 projects. The author feels that if an incident related to financing befalls other National Strategy Projects, this will increase the burden on the state."