Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis tentang kepentinagan negara-negara pantai dalam menghadapi ancaman transnational non state actor di Selat Malaka. Negara-negara pantai yang dimaksud adalah Indonesia-Malaysia-Singapura dan Thailand memiliki kepentingan yang sama terhadap Selat Malaka yaitu menginginkan adanya jalur pelayaran yang aman dari ancaman non tradisional. Negara-negara tersebut memandang Selat Malaka sebagai salah satu chokepoint penting bagi pelayaran internasional dan bagi kepentingan ekonomi bangsa sehingga harus dilindungi dan dijamin keamanannya Kepentingan tersebut dikemas dalam wadah kerja sama keamanan negara-negara pantai sehingga dapat mewujudkan kepentingan mereka untuk menghadapi segala ancaman yang ada di Selat Malaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif, data primer berupa wawancara dengan informan dan didukung dengan data sekunder. Tools Nvivo 12 plus untuk mengolah data hasil wawancara dan tools SSM untuk menganalisis data penelitian. Berdasarkan kepentingan yang sama di Selat Malaka maka negara-negara pantai lebih fokus untuk mewujudkan kepentingan menghadapi ancaman non tradisional. Temuan dalam penelitian ini adalah Pertemuan MSSP JWG belum efektif dilaksanakan, belum terlaksananya memformulasikan kepentingan negara-negara pantai dalam dokumen resmi melalui pembahasan bersama pada forum MSSP JWG, dan belum terlaksananya aktivitas memberikan rekomendasi melaksanakan pembahasan keamanan Selat Malaka dalam forum APSC, sehingga temuan tersebut harus dilaksanakan untuk menjawab tantangan yang terjadi di Selat Malaka yang semakin kompleks."

"Visegrad merupakan kerja sama regional di Eropa Tengah. Negara-negara anggota tersebut adalah Ceko, Hungaria, Polandia dan Slovakia. Untuk mengkaji isu tersebut, penulis menggunakan teori geostrategi dalam menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi kerja sama keamanan Visegrad. Dengan teori geostrategi yang dipelopori oleh Colin S. Gray, penulis menemukan tiga 3 faktor pendorong kerja sama keamanan. Ketiga faktor kerja sama keamanan tersebut antara lain letak geografis Eropa Tengah terhadap InterEuropean Gas Pipeline, antisipasi Eropa Tengah terhadap ancaman Rusia dan pemutakhiran teknologi militer negara anggota Visegrad. Hasil dari penelitian ini adalah ketiga faktor tersebut mendorong kerja sama keamanan di Visegrad yang sejalan dengan pemahaman Colin S. Gray. Akhirnya, metode congruence digunakan sebagai metode penelitian. Metode ini menunjukkan relevansi yang kuat dalam menghasilkan penjelasan kerja sama keamanan Visegrad seperti yang diuraikan dalam beberapa literatur mengenai masalah yang dibahas.

---

Visegrad is a regional cooperation in Central Europe. The member countries are Czech, Hungarian, Polish and Slovak. To examine the issue, the authors use the theory of geostrategy in explaining the factors behind the Visegrad security cooperation. With the geostrategic theory pioneered by Colin S. Gray, the authors found three 3 factors driving the security cooperation. The three factors of cooperation include the European geographical location of the InterEuropean Gas Pipeline, Central European anticipation of the Russian threat and the upgrading of Visegrad member state military technology. The result of this research is the aforementioned factors drive the security cooperation in Visegrad as understood by Colin S. Gray. Finally, the congruent method is used as a research method. This method demonstrates strong relevance in generating an explanation of Visegrad security cooperation as in some literature on closed issues."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa kerja sama keamanan berhasil dilakukan dan berjalan efektif, meskipun terdapat sensitivitas antarnegara. Hal ini terjadi dalam kesepakatan kerja sama keamanan maritim di Laut Sulu pada tahun 2016, yaitu Trilateral Cooperative Arrangement (TCA), yang berhasil mereduksi ancaman keamanan di Laut Sulu di tengah isu sengketa wilayah Sabah antara Malaysia dan Filipina. Klaim atas wilayah Sabah yang dilontarkan oleh Presiden Rodrigo Duterte pada tahun 2016 menimbulkan sensitivitas dalam hubungan antara Malaysia dan Filipina. Namun, pada saat yang sama, ancaman di Laut Sulu akibat kejahatan transnasional semakin meningkat. Dengan menggunakan teori kerja sama dalam sistem anarki, penelitian ini berargumen bahwa kerja sama antara Filipina dan Malaysia terwujud karena adanya tiga faktor. Ketiga faktor tersebut adalah adanya kepentingan bersama Malaysia dan Filipina terhadap Laut Sulu, proyeksi kekhawatiran atas ancaman di masa depan, dan jumlah aktor serta pemilihan mitra kerja sama yang sesuai. Melalui pendekatan kualitatif dan metode causal-process tracing, ditemukan bahwa ketiga faktor ini mendorong Malaysia dan Filipina untuk memprioritaskan kerja sama dalam mengatasi ancaman keamanan di Laut Sulu serta mengesampingkan sensitivitas akibat sengketa wilayah Sabah.

---

This research aims to explain why security cooperation can be successfully carried out and effectively run despite the sensitivities between the cooperating countries. This can be observed in the Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) in the Sulu Sea in 2016, which effectively reduced security threats in the Sulu Sea despite the Sabah territorial dispute between Malaysia and the Philippines. In 2016, President Rodrigo Duterte's claim to the Sabah region reignited tension between Malaysia and the Philippines. But at the same time, the threat in the Sulu Sea from transnational crime was increasing. By applying the theory of cooperation under anarchy, this research demonstrates that cooperation between Malaysia and the Philippines is feasible due to three key factors: both Malaysia and the Philippines have a mutuality of interest in the Sulu Sea, they are concerned about future security threats, and numbers of actors involved and partner selection. Through a qualitative approach and causal-process tracing method, this research found that these three factors led Malaysia and the Philippines to prioritize addressing security threats in the Sulu Sea, considering it a paramount concern. As a result, the two countries prioritize forging a cooperative agreement over the issue of the Sabah dispute."

"ABSTRACTASEAN Way seringkali diagungkan oleh beberapa akademisi sebagai manifestasi dari kepercayaan bersama di Asia Tenggara. Sebagian dari mereka bahkan menganggapnya sebagai dasar fundamental dari identitas kolektif regional. Menariknya, negara-negara di Asia Tenggara melibatkan negara besar secara berbeda dalam menangani agenda keamanan maritim melalui mekanisme normatif di kawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dinamika normatif terkait bagaimana norma maritim yang dibawa oleh negara besar diterima oleh negara-negara ASEAN. Norma-norma tersebut meliputi: Kebebasan Bernavigasi Freedom of Navigation dan Praktik Perikanan. Guna melakukannya, penelitian ini akan mengangkat dua studi kasus yaitu: sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, serta aktivitas perikanan ilegal Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendiskusikan mengenai titik potong antara norma, keamanan maritim, dan negara besar.

---

ABSTRACTASEAN Way has been frequently applauded by some scholars as the manifestation of shared belief in Southeast Asia. Some of them even recognize it as the fundamental basis of regional collective identity. However, Southeast Asian states engage great powers differently in addressing growing maritime security agenda through regional normative mechanism. Therefore, this research will investigate normative dynamics of how international maritime norms brought by great powers accepted by ASEAN member states. The aforementioned norms include Freedom of Navigation and Fishing. In so doing, this research shall proceed with two case studies which are territorial dispute in South China Sea, and illegal, unregulated, and unreported fishing. Thus, this paper shall discuss about the nexus between norms, maritime security, and great powers. "