Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSubrogasi utang adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditor lama dengan tujuan menggantikan hak-hak kreditur lama terhadap debitur. Subrogasi utang juga dapat dilakukan oleh penanggung berdasarkan pasal 1840 KUH Perdata. Akibat hukum dari subrogasi utang adalah adanya peralihan jaminan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Tindakan subrogasi utang yang dilakukan saat benda jaminan masih dalam sita jaminan adalah pelanggaran terhadap pasal 199 HIR dan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sementara itu notaris yang melakukan pembuatan akta subrogasi tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memeriksa secara mendalam atau materiil apakah benda yang menjadi jaminan utang itu dalam keadaan sita jaminan atau tidak. Untuk dapat menuntut ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum juga diharuskan membuktikan kerugian secara rinci dan hakim dalam menentukan jumlah kerugian harus didasarkan pada kemampuan, kedudukan, keadilan dan kewajaran seabagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi.

---

Subrogation of debt is a payment made by a third party to an old creditor with the aim of replacing the rights of the old creditor to the debtor. Subrogation of debt can also be done by the guarantee based on article 1840 of the Civil Code. The legal effect of debt subrogation is the transfer of guarantees to the party making the payment. Debt subrogation that is carried out when collateral is still under prejudgment seizure is a violation of article 199 HIR and can be declared as an unlawfull act or tort. Meanwhile, the notary who makes the subrogation deed does not have a legal obligation to examine in depth or materially whether the object which is the collateral for the debt is in a prejudgment seizure or not. To be able to claim compensation in an unlawful act is also required to prove the loss in detail and the judge in determining the amount of loss must be based on ability, position, fairness and reasonableness as stated in jurisprudence."

"ABSTRAKBerdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum danmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkankerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Namundalam praktiknya pada zaman sekarang, tuntutan ganti rugi yang diajukan tidaklahselalu dikabulkan oleh Majelis Hakim. Kondisi ini sangatlah berbeda jikadibandingkan pada era 1980 s.d. 1990-an, dimana gugatan ganti rugi kepada pihakyang terbukti bersalah melakukan tindak perbuatan melawan hukum khususnyapenipuan dalam perkawinan cenderung banyak dikabulkan. Oleh karena itu tujuandiadakannya penelitian ini adalah untuk memahami konsep pertimbangan MajelisHakim dalam memutus perkara terkait permintaan ganti rugi penipuan dalamperkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif denganpendekatan perundang-undangan (statute approach), perbandingan (comparativeapproach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian,dikarenakan kurangnya penegasan di dalam peraturan perundang-undangan terkaitsanksi perbuatan melawan hukum dalam perkawinan, muncullah ketidakkonsistenanpada Majelis Hakim dalam memutus kasus tersebut yang dapat dilihatada perbedaan yang cukup jelas pada era 1980 s.d. 1990-an dengan era 2000-anhingga sekarang. Asas kepatutan dan rasa keadilan yang disesuaikan dengankondisi masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keputusan Hakim, sehinggaapabila kondisi masyarakat berubah pun akan mempengaruhi hukum yangberlaku.

---

ABSTRACTUnder article 1365 Indonesia Civil Code (ICC), every act that violates the lawand bring harm to others, requires that the person causing the loss that caused byhis mistake to replace those losses. However, in practice in current times, claimsfor compensation filed is not always granted by the judges. This condition is verydifferent than in the 1980s s.d. 1990s, where tort to the person found guilty ofcommitting umlawful acts, especially in a marriage fraud tends to be granted.Therefore the aim of this study was to understand the concept of consideration ofthe judges in deciding the case related to demand compensation fraud in marriage.This research is a normative juridical, with an approach in legislation (statuteapproach), comparison (comparative approach) and aprroaches in cases (caseapproach). Based on the results of the study, due to the lack of confirmation in thelegislation related to unlawful acts in marriage, there was inconsistency in thepanel of judges in deciding such cases that can be seen there are considerabledifferences evident in the 1980s to 1990s with the 2000s era to the present. Meritand sense of justice that is adapted to the conditions of society becomes adetermining factor for the judge's decision, therefore, if there was any change insociety it will affect the applicable law."