Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Water, Sanitation, Hygiene iatau WASH adalah hal yang sangat penting untuk kesehatan manusia dan berkontribusi penting di kehidupan. Indonesia memiliki target untuk bebas BABS hingga 0% tahun 2024 Menurut Menteri Kesehatan bahwa 70% dari sumber air sudah positif terkontaminasi feses. Dampak ini dikarenakan bahaya iklim yang mengurangi akses air dan sanitasi . Lebih dari setengah 52,3% rumah tangga di NTT tidak pernah mengikutsertakan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait air dan sanitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ketahanan iklim air minum sanitasi, implementasi WASH terhadap GEDSI, dan memberi rekomendasi terkait implementasi WASH berbasis GEDSI di Kota Kupang. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data ini adalah menggunakan WASH Climate Resilient Development GWP, Key Informant Interview, dan Focus Group Discussion. Melalui analisis dari hasil pengamatan baik dengan Risk Assessment dan deskriptif, didapatkan bahwa bahaya Iklim terbesar Kota Kupang alami adalah Kekeringan dengan eksposur terbesar ke lingkungan yaitu sumber air dengan tingkat skor sebesar 27 (skala 1-27). Bahaya iklim berdampak besar selanjutnya adalah Badai Seroja yang memberikan eksposur kepada masyarakat dan lingkugan dimana menjadi rentan dengan infrastruktur sanitasi di rumah dan populasi terdampak hingga skor masing - masing 18. Faktor yang menyebabkan ini adalah kurangnya anggaran daerah untuk memprioritaskan pengembangan infrastruktur sanitasi dan air minum. Untuk implementasi WASH ketahanan iklim berbasis GEDSI, Kota Kupang masih minim dalam melibatkan perempuan, disabilitas dan masyarakat rentan dikarenakan minimnya sarana untuk ikut mengambil keputusan di tengah kelompok masyarakat yang dominan laki - laki. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kondisi air minum dan sanitasi di Kota Kupang belum berketahanan iklim dikarenakan masih rentan dengan bahaya iklim, belumnya pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat khususnya kelompok perempuan, disabilitas dan masyarakat rentan. Rekomendasi penelitian yaitu memberikan adalah peningkatan forum diskusi dan edukasi terutama untuk perempuan, disabilitas, dan kaum rentan seperti anak – anak sehingga seluruh kebutuhan dapat tersampaikan lalu oleh pemerintah dapat meningkatan biaya anggaran untuk penyediaan infrastruktur distribusi air.

---

Water, Sanitation, Hygiene or WASH is very important for human health and makes an important contribution to life. Indonesia has a target to be free of open defecation by 0% by 2024 According to the Minister of Health, 70% of water sources have been contaminated with positive feces. The impact is due to climate hazards that reduce access to air and sanitation. More than half of 52.3% of households in NTT have never included women in making decisions related to water and sanitation. This study aims to analyze the condition of the resilience of drinking water sanitation, WASH implementation of GEDSI, and provide recommendations regarding the implementation of GEDSI-based WASH in Kupang City. The method used to obtain this data is using the WASH Climate Resilient Development GWP, Key Informant Interviews, and Focus Group Discussions. Through an analysis of the results of observations both with Risk Assessment and descriptive, it was found that the biggest natural climate hazard in Kupang City is Drought with the greatest exposure to the environment, namely water sources with a score level of 27 (scale 1-27). The next major impact climate risk is extreme weather (hurricane sejora) which provides exposure to communities and environments where becomes vulnerability with sanitation infrastructure at home and population tracking up to a score of 18 each. The factor that causes this is the lack of local budgets to prioritize the development of sanitation and water infrastructure drink. For the implementation of the climate of resilience based on GEDSI WASH, the City of Kupang is still lack in involving women, disturbances, and vulnerable communities due to the lack of means to take part in making decisions in the midst of male-dominated community groups. Therefore, it can be concluded that the condition of drinking water and sanitation in Kupang City is not yet climate resilient because it is still vulnerable to climate hazards, the need for drinking water and sanitation has not been fulfilled for the community, especially women’s difficulties, and vulnerable communities. The research recommendation is to provide increased discussion forums and education, especially for women, people with disabilities, and vulnerable people such as children so that all needs can be conveyed and government increasing budget costs for the provision of water distribution infrastructure."

"Sanitasi merupakan salah satu target SDGs dan menjadi tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Namun, kondisi sanitasi di Indonesia, mengalami ancaman perubahan iklim, salah satunya kekeringan. Adanya potensi kekeringan ini pun belum dilengkapi dengan opsi sanitasi berketahanan iklim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sanitasi Lombok Timur dalam kekeringan dan merencanakan pengembangan opsi teknologi toilet minim air baik dari segi desain hingga rancangan anggaran biaya. Metode penelitian ini memanfaatkan data primer dari proses wawancara perwakilan daerah Kabupaten Lombok Timur dan beberapa tenaga ahli serta data sekunder untuk memperkuat analisis yang terdiri atas diagram aliran tinja, pengambilan analytical hierarchy process, detail teknologi dan desain toilet minim air, serta rancangan anggaran biaya. Berdasarkan analisis yang ada, Kabupaten Lombok Timur masih memiliki 5% praktik BABS tertutup khususnya bagi daerah dengan kondisi infrastruktur sanitasi yang belum layak. Untuk  memberikan opsi infrastruktur layak pakai pada kondisi perubahan iklim kekeringan, terpilih teknologi composting chamber kapasitas 0,85L dengan pengembangan fitur proritas tertinggi kuesioner AHP yakni berdampak minim apabila terjadi kegagalan total. Melalui proses desain dan perhitungan RAB, diketahui pembangunan toilet minim air di Lombok Timur memerlukan luas lahan senilai 9,09 m2 untuk dua bilik dengan total biaya ±Rp. 64.731.897 untuk 1 bilik toilet.

---

Sanitasi merupakan salah satu target SDGs dan menjadi tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Namun, kondisi sanitasi di Indonesia, mengalami ancaman perubahan iklim, salah satunya kekeringan. Adanya potensi kekeringan ini pun belum dilengkapi dengan opsi sanitasi berketahanan iklim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sanitasi Lombok Timur dalam kekeringan dan merencanakan pengembangan opsi teknologi toilet minim air baik dari segi desain hingga rancangan anggaran biaya. Metode penelitian ini memanfaatkan data primer dari proses wawancara perwakilan daerah Kabupaten Lombok Timur dan beberapa tenaga ahli serta data sekunder untuk memperkuat analisis yang terdiri atas diagram aliran tinja, pengambilan keputusan multi-kriteria dengan metode analytical hierarchy process, detail teknologi dan desain toilet minim air, serta rancangan anggaran biaya. Berdasarkan analisis yang ada, Kabupaten Lombok Timur masih memiliki 5% praktik BABS tertutup khususnya bagi daerah dengan kondisi infrastruktur sanitasi yang belum layak. Untuk  memberikan opsi infrastruktur layak pakai pada kondisi perubahan iklim kekeringan, terpilih teknologi composting chamber kapasitas 0,85L dengan pengembangan fitur proritas tertinggi kuesioner AHP yakni berdampak minim apabila terjadi kegagalan total. Melalui proses desain dan perhitungan RAB, diketahui pembangunan toilet minim air di Lombok Timur memerlukan luas lahan senilai 9,09 m2 untuk dua bilik dengan total biaya ±Rp. 64.731.897 untuk 1 bilik toilet."

"Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat bergantung pada sumber daya air permukaan dan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, perubahan iklim global yang semakin ekstrem, seperti kenaikan muka air laut dan perubahan pola curah hujan, mengakibatkan peningkatan risiko bencana iklim, mengancam kualitas dan kuantitas pasokan air, terutama di daerah perdesaan yang masih minim akses air bersih. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menginisiasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap air minum dan sanitasi. Selain akibat risiko iklim, ada kekhawatiran mengenai ketidaksetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam pengelolaan PAMSIMAS. Kelompok-kelompok marjinal harusnya terlibat aktif dalam program ini agar keberlanjutan PAMSIMAS dapat tercapai. Penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat yang dikembangkan dari kerangka ketahanan iklim milik BAPPENAS untuk program penyediaan air minum. Penelitian bertujuan untuk menganalisis tingkat ketahanan PAMSIMAS terkait ketahanan iklim dan GEDSI, serta untuk mengidentifikasi peluang peningkatan ketahanan PAMSIMAS, khususnya di Kota Dumai yang termasuk ke dalam salah satu daerah prioritas bencana iklim menurut BAPPENAS. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa PAMSIMAS di Dumai memiliki kinerja yang bervariasi dalam menghadapi tantangan iklim. Meskipun mampu menilai risiko dengan baik, masih terdapat ketidakselarasan dengan inisiatif iklim dan bencana serta keterbatasan dalam akses terhadap teknologi dan SDM yang ahli terkait iklim. Selain itu, peran perempuan dalam PAMSIMAS masih terbatas hanya dalam tugas terkait administrasi, dan tidak diikutsertakan dalam rapat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan PAMSIMAS dan Kota Dumai terhadap perubahan iklim dan pengarusutamaan GEDSI, meliputi peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait, pengembangan kebijakan yang inklusif, peningkatan akses terhadap dana responsif, dan pelibatan aktif kelompok marjinal dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Hal ini bisa dimaksimalkan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi berbasis ketahanan iklim dan GEDSI menggunakan RWS-MAT.

---

Indonesia, as an archipelagic nation, heavily relies on surface water and groundwater resources to meet daily needs. However, the increasingly extreme global climate change, such as rising sea levels and shifting rainfall patterns, heightens the risk of climate disasters, threatening water quality and quantity, particularly in rural areas with limited access to clean water. The government, through the Ministry of Public Works and People's Housing (PUPR), initiated the PAMSIMAS program to enhance rural access to drinking water and sanitation. Gender inequality, disabilities, and social inclusion (GEDSI) concerns in PAMSIMAS management highlight the need for active participation of marginalized groups to ensure program sustainability. This research, utilizing tools from BAPPENAS' climate resilience framework for water supply programs, aims to analyze PAMSIMAS resilience concerning climate and GEDSI, identifying opportunities for improvement, especially in Dumai City, a priority area for climate disasters according to BAPPENAS. Findings reveal varied performance of PAMSIMAS in Dumai in facing climate challenges. While capable of risk assessment, there's inconsistency with climate initiatives and limited access to climate-related technology and expertise. Additionally, the role of women in PAMSIMAS is limited to administrative tasks and is not included in decision-making. Therefore, strategic steps are needed to enhance PAMSIMAS and Dumai City's resilience to climate change and mainstreaming of GEDSI, including improved coordination with relevant agencies, development of inclusive policies, increased access to responsive funding, and active involvement of marginalized groups in program implementation. This can be maximized by conducting climate resilience and GEDSI-based monitoring and evaluation using RWS-MAT."