Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan ekonomi dipercaya dapat memberikan dampak yang besar bagi suatu negara, khususnya terhadap kesejahteraan rakyat, dengan mengembangkan berbagai sektor bidang usaha pada setiap klasifikasi bentuk usaha. Salah satu cara yang dianggap efektif untuk tujuan pembangunan ekonomi bagi negara berkembang adalah dengan adanya penanaman modal, termasuk penanaman modal asing. Bentuk upaya untuk mendorong kualitas dan kuantitas penanaman modal yang baik diperlukan adanya harmonisasi, sinkronisasi dan deregulasi peraturan kebijakan penanaman modal. Persyaratan permodalan minimum merupakan salah satu bentuk pengaturan pembatasan terhadap kegiatan penanaman modal asing yang juga dierapkan di Indonesia. Salah satu bentuk deregulasi kebijakan penanaman modal untuk mendorong kegiatan penanaman modal asing adalah dengan pengundangan UU No. 11/2020 (UU Cipta Kerja), termasuk beberapa peraturan turunan dan pelaksananya. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan pengaturan persyaratan permodalan minimum bagi penanaman modal asing di Indonesia yang berujung pada munculnya ketidakpastian hukum pelaksanaan persyaratan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengaturan dan pelaksanaan persyaratan permodalan minimum pada penanaman modal asing di Indonesia dan mengetahui pengaturan di beberapa negara lain seperti Australia dan Thailand agar dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan kebijakan persyaratan penanaman modal asing. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif yang didukung dengan studi kepustakaan literatur untuk mengetahui permasalahan terkait asas hukum, sistematika, dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis dan pendekatan disiplin hukum analitis dan preskriptif dengan harapan dpat memberikan analisis, pemahaman dan kenyataan. Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan studi perbandingan dengan beberapa negara yaitu Thailand dan Australia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan dan ketidakefektifan pengaturan persyaratan permodalan minimum yang dikarenakan beratnya persyaratan permodalan yang harus dipenuhi sehingga berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanan persyaratan tersebut.

---

Economic development is believed to have a major impact on a country, especially on the welfare of the people, by developing various business sectors in each classification of business forms. One way that is considered effective for the purpose of economic development for developing countries is through investment, including foreign direct investment. Efforts to encourage good quality and quantity of investment require harmonization, synchronization, and deregulation of the investment policy regulations. Minimum capital requirement is one form of regulatory restriction (barrier to entry) on foreign direct investment activities that is also applied in Indonesia. One form of deregulation of investment policy to encourage foreign investment activities is the enactment of Law No. 11/2020 (Job Creation Law), including several implementing regulations. However, there are still some shortcomings in the regulation of minimum capital requirements for foreign direct investment in Indonesia, which leads to legal uncertainty in the implementation of these requirements. This research aims to analyze the legal certainty of the regulation and implementation of minimum capital requirements on foreign investment in Indonesia and to know the regulation in some other countries such as Australia and Thailand so that it can be used as a comparison in determining the policy requirements of foreign investment. This research uses a juridical-normative form of research supported by literature studies to find out issues related to legal principles, systematics, and harmonization between legislation and legal research. The type of research used is a type of normative legal research with a juridical approach method and an analytical and prescriptive legal discipline approach in the hope of providing analysis, understanding, and reality. This research will also be complemented by comparative studies with several countries, namely Thailand and Australia. The results of this study found that there is a lack of clarity and ineffectiveness in regulating minimum capital requirements due to the severity of capital requirements that must be met so it has an impact on the emergence of legal uncertainty in the implementation of these requirements."

"Dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby terdapat kreditor yang mengajukan PKPU kepada debitor yang telah terikat dengan homologasi. Permohonan PKPU tersebut dikarenakan kreditur merasa tidak diikutsertakan pada homologasi sebelumnya yaitu perjanjian perdamaian nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. Pada penelitian yang menggunakan metode yuridis-normatif ini, penulis telah mengkaji mengenai penerapan hukum Putusan homologasi dengan mengacu pada Undang- undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa hakim keliru dalam menerapkan hukum pada putusan nomor 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan hakim dalam mengabulkan PKPU dan mengesahkan Perjanjian Perdamaian pada Perkara no. 72/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan beberapa ketentuan seperti pasal 286 UU 37 Tahun 2004, asas naturalia dalam hukum perjanjian, asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, serta asas Pacta Sunt Servanda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kreditur yang telah terikat dengan homologasi seharusnya tidak mengajukan PKPU kembali melainkan dapat melakukan upaya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu dengan mengajukan pembatalan perdamaian ke pengadilan. Oleh karena itu seharusnya terdapat aturan dengan batasan yang lebih jelas dalam hal keberlakuan hukum Perjanjian Perdamaian bagi kreditur demi menghindari kekeliruan dan ketidakpastian hukum.

---

In the Surabaya Commercail Court decision Number 72/Pdf.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, there are creditor who file a PKPU application to debtor who have been bounded by homologation. The PKPU application was because creditor felt they were not included in the previous homologation, which is the peace agreement number 13/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. In this research that uses the juridical-normative method, the author has examined the legal implementations of the homologation decision with reference to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Based on the research that has been done, it is proven that the judge was wrong in applying the law to decision number 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. This is due to the judge's considerations in granting the PKPU and homologated the Peace Agreement in Case number 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby is contradicts to several provisions such as article 286 of Law No. 37 of 2004, the principle of naturalia in contract law, the principle of fast, simple and low-cost justice, and the principle of Pacta Sunt Servanda which causing legal uncertainty. Creditors who have been bound by homologation should not apply for a PKPU again but can do a legal efforts that are in accordance with the provisions of the law, which is by submitting an annulment of the peace to the court. Therefore, there should be rules with clearer boundaries in terms of the legal applicability of the Peace Agreement for creditors in order to avoid mistakes and legal uncertainty."

"Pengaturan Daftar Negatif Investasi (DNI) saat ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021. Pengaturan tersebut mengubah beberapa relaksasi sektor-sektor industri tertentu mengenai penanaman modal asing, namun ketentuan ini tidak mengatur mengenai DNI secara lebih lanjut bagi usaha jasa konstruksi. Adapun pengaturan mengenai DNI jasa konstruksi ditemukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur BUJKA Non-ASEAN dapat dikuasai oleh 67% kepemilikan saham asing dan BUJKA ASEAN dapat dikuasai oleh 70% kepemilikan saham asing. Untuk menentukan apa-apa saja yang termasuk kegiatan jasa konstruksi, maka dalam hal ini mengacu kepada KBLI dalam Perpres No.5 Tahun 2021 tersebut. Oleh karenanya, keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap batasan kepemilikan modal asing dalam usaha jasa konstruksi baik secara praktis maupun secara struktur pengaturan hukum. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai DNI khususnya terkait usaha jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia.

---

The Negative Investment List (NIL) regulation is currently regulated based on Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning Investment Business Fields as amended by Presidential Regulation Number 49 of 2021. This regulation regulates several relaxation provisions for certain industrial sectors regarding foreign investment, however this provision does not regulate NIL. further for the construction services business. The regulation regarding the limitation of foreign ownership in construction services is found in the Appendix to Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing which stipulates that Non-ASEAN BUJKAs can be controlled by 67% foreign ownership and ASEAN BUJKAs can be controlled by 70% foreign ownership. To determine what constitutes construction service activities, in this case refer to the KBLI in Perpres No. 5 of 2021. Therefore, this situation creates legal uncertainty regarding the limitation of foreign capital ownership in the construction services business, both practically and in terms of the legal regulatory structure. This research was carried out in a normative juridical manner to examine the legal provisions regarding NIL, especially those related to construction service businesses that apply in Indonesia."

"Tesis ini dibuat untuk mengetahui bagaimana praktik transfer pricing diatur di Indonesia dan untuk mengetahui apakah pengaturan transfer pricing di Indonesia sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena melibatkan serangkaian Peraturan Direktur Jenderal. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Pengolahan, analisa dan pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yang bersifat kualitatif, dan hasil dari penelitian ini dituliskan secara deskriptif analisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tesis ini menemukan bahwa praktik transfer pricing di Indonesia secara signifikan diatur oleh serangkaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dimana menurut Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, Direktur Jenderal bukan merupakan lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan Padahal, Pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan transfer pricing tidak sejalan dengan pengaturan Pasal 23A UUD NRI 1945, dan oleh sebab itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena Peraturan Direktur Jenderal pajak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam mengatur substansi perpajakan, maka penelitian ini menyarankan ini untuk ditingkatkan levelnya menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum lebih lanjut.

---

This thesis is made to know how transfer pricing practice being regulated in Indonesia, and also to know whether the regulation of transfer pricing in indonesia is in harmony with Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, since the regulation involved sets of Peraturan Direktur Jenderal. The research methods is normative. Analysis and gathering of data in this research used qualitative approach, and the results are written descriprive analytically. Based on the research, this thesis found that transfer pricing practice in Indonesia significantly being regulated by sets of Peraturan Direktur Jenderal Pajak, while according to Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, Direktur Jenderal is not considered authorized institution to make legislations. Meanwhile, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 clearly stated that tax must be regulated by legislation. It is concluded that the regulation of transfer pricing in Indonesia is not in harmony with Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, and therefore inconstitutional. Because of this reason, this thesis recommend that the level of significant regulation of transfer pricing practise should be enhanced from Peraturan Direktur Jenderal Pajak to Peraturan Pemerintah. This is to prevent further law uncertainty."

"ABSTRAKDalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, hakim terlebih dahulu harus memeahami asas-asas kebijakan lingkungan. Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 dimuat mengenai asas In dubio pro natura yang dimuat didalam pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian Precautionary Principle . Asas In dubia pro natura sudah digunakan sebagai pertimbangan Hakim untuk menghukum PT. KALLISTA ALAM. Akan tetapi jika dilihat dalam dokumen-dokumen Internasional dan dalam penggunaannya di negara-negara yang telah lama menggunakan asas In dubio pro natura, terdapat ketidaksesuaian dengan penggunaan asas ini di Indonesia. Dalam Skripsi ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa asas In dubia pro natura di Indonesua belum dipandang jauh sebagai suatu asas yang berbeda dengan prinsip kehati-hatian Precautionary Principle . Asas In dubio pro natura hanya dipandang sebagai pedoman untuk berpihak kepada lingkungan tetapi belum secara tegas didefinisikan lingkup penggunaannya, sehingga dapat terjadi ketidakasdilan, dan bahkan tujuan dari prinsip tersebut untuk berpihak kepada lingkungan dapat saja tidak terpenuhi Metode penulisan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Oleh karena itu, didalam skripsi ini dimuat mengenai perbedaan asas In dubio pro natura dan prinsip kehati-hatian Precautionary Principle.

---

ABSTRACTIn examining and adjudicating environmental cases, judges must first understand the principles of environmental policy. In the Decree of Supreme Court Number 36 of 2013 contains the principle named In dubio pro natura which is contained in the discussion of the Precautionary Principle. Principle In dubia pro natura has been used as a judge consideration to punish PT. KALLISTA ALAM. However, when viewed in international documents and in their use in countries that have long used the principle of In dubio pro natura, there is a discrepancy with the use of this principle in Indonesia. In this thesis, it can be concluded that the principle of In dubia pro natura in Indonesia has not been considered as a different principle from Precautionary Principle. The principle of In dubio pro natura is only seen as a guideline for siding with the environment but has not explicitly defined the scope of its use and even the purpose of that principle may be unfulfilled. The method of writing in this thesis is Juridical Normative. Therefore, in this thesis is published about the difference of principle In dubio pro natura and Precautionary Principle Precautionary Principle."

"Ayda merupakan salah satu alat dalam penyelesaian kredit macet yang dapat digunakan oleh Bank. Namun dalam aturan pelaksanaannya terdapat peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya sehingga mengakibatkan penerapan hukum bagi Bank apabila memilih cara tersebut. Dalam undang-undang perbankan Bank hanya bertindak sebagai pembeli sementara sehingga Bank dilarang memiliki Ayda dan secepat-cepatnya harus dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun agar hasil penjualan Ayda dapat segera dimanfaatkan oleh Bank , namun Ayda dalam peraturan lelang dan peraturan pendaftaran tanah menetapkan Bank sebagai pembeli tetap Ayda yang memiliki konsekuensi yang ditetapkannya Bank sebagai pemilik Ayda apabila dalam jangka waktu satu tidak dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli Ayda. Ketidakpastian hukum melewati pengaturan pelaksanaa n Ayda setelah jangka waktu satu tahun tersebut berdampak kepada yang diwajibkannya Bank melakukan pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset dari nilai Ayda sebagai aset non produktif dan juga berdampak pada besarnya biaya dan pajak yang harus ditanggung oleh Bank

---

Ayda merupakan salah satu instrumen dalam penyelesaian kredit macet yang dapat digunakan oleh Bank. Namun dalam peraturan pelaksanaannya terdapat peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Bank dalam memilih cara tersebut. Dalam hukum perbankan Bank hanya bertindak sebagai pembeli sementara sehingga Bank dilarang memiliki Ayda dan harus segera dijual kembali dalam waktu satu tahun agar hasil penjualan Ayda dapat segera dimanfaatkan oleh Bank, namun Ayda dalam peraturan lelang dan peraturan pendaftaran tanah menetapkan Bank sebagai pembeli tetap Ayda yang konsekuensinya ditetapkan oleh Bank sebagai pemilik Ayda jika dalam jangka waktu tertentu tidak dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli Ayda."