Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian mengenai pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice dalam humor telah dilakukan pada bulan Oktober sampai Deseruber 1995. Tujuannya ialah untuk mengetahui jenis pelanggaran prinsip Grice yang banyak dilakukan dalam teks-teks humor berbahasa Inggris, dan membuktikan apakah pelanggaran-pelanggaran gersebut memang dijadikan alat untuk menimbulkan efek humor ketidakselarasan. Pengumpulan data dilakukan melalui buku humor dan majalah bulanan berbahasa Inggris. Data dikususkan pada lelucon berbahasa Inggris yang mengandung percakapan. Hasilnya menunjukkan bahwa 80% data melanggar (me_libatkan pelanggaran) Prinsip Kerja Sama sementara se_lebihnya mengabaikan dan memilih tidak mematuhinya. Semua jenis pelanggaran ini berhasil dijadikan alat untuk menimbulkan ketidakselarasan. Analisis memenuhi tujuan penulisan skripsi dan menemukan hal lain yang penting dalam penerapan Prinsip Kerja Sama Grice. ...... The research on violations of Grice's Cooperative Principle in humor was conducted from October to December 1995. The aim was to find out the types of violations of Grice's principles that are often carried out in English humor texts, and to prove whether these violations are indeed used as tools to create incongruous humor effects. Data collection was conducted through humor books and English monthly magazines. The data were focused on English jokes that contain conversations. The results showed that 80% of the data violated (involved violations) the Cooperative Principle while the rest ignored and chose not to comply with it. All of these types of violations were successfully used as tools to create incongruity. The analysis fulfilled the purpose of writing the thesis and found other important things in the application of Grice's Cooperative Principle.

Abstrak :
Menjalankan shift malam dalam waktu lama dikatakan dapat menjadi faktor risiko berkembangnya hipertensi karena terjadinya ketidakselarasan irama sirkadian. Hal ini disayangkan karena hipertensi pada perawat berpotensi berdampak pada menurunnya produktivitas kerja dan kualitas asuhan keperawatan. Shift malam tidak bisa dirubah terkait dengan pelayanan, tetapi kualitas tidur dapat dimodifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kualitas tidur dan status prehipertensi pada perawat shift malam. Menggunakan desain penelitian cross sectional, pengumpulan data dilakukan dari Mei hingga Juli 2020 dan diperoleh 128 perawat yang menjalani shift malam di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Responden diukur tekanan darah mereka sebelum dan setelah shift malam kemudian diminta mengisi kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Hasil penelitian ini didapatkan sebesar 71,9 % perawat shift malam mengalami kualitas tidur yang buruk, 50,8 % perawat mengalami prehipertensi, dan 50,0 % perawat memiliki kualitas tidur buruk dan mengalami prehipertensi. Setelah dilakukan uji Chi-Square , didapatkan hasil nilai P-value sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan status prehipertensi pada perawat shift malam di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk pengembangan intervensi dalam pencegahan hipertensi pada perawat yang menjalankan shift malam. ......Running a night shift for a long time is said to be a risk factor for developing hypertension due to the misalignment of circadian rhythms. This is unfortunate because hypertension in nurses has the potential to have an impact on decreasing work productivity and quality of nursing care. The night shift cannot be changed with regard to service, but sleep quality can be modified. The purpose of this study was to determine whether there is a relationship between sleep quality and prehypertension status in night shift nurses. Using a cross sectional research design, data collection is carried out from May to July 2020 and 128 nurses who are undergoing night shifts at the National Cardiovascular Center Harapan Kita was obtained. Respondents were measured for their blood pressure before and after the night shift then filled out the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaire. The results of this study found that 71.9% of night shift nurses experienced poor sleep quality, 50.8% of nurses experienced prehypertension, and 50,0 % nurses had poor sleep quality and prehypertension. After the Chi-Square test, the P-value 0,000 was obtained, smaller than α (0.05), so it can be concluded that there is a relationship between sleep quality and prehypertension status in night shift nurses at the National Cardiovascular Center Harapan Kita. The results of this study will be useful for the development of interventions in the prevention of hypertension in nurses who run the night shift.

Abstrak :
Dewasa ini pemerintah Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang merupakan perangkat hukum pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Adanya keterkaitan erat antara pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan rezim pemajuan kebudayaan mengakibatkan perlunya perhatian lebih atas sinkronasi norma-norma hukum yang dimuat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Ketidakselarasan norma dalam sistem hukum kekayaan intelektual dan sistem hukum pemajuan kebudayaan terkait pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional, implikasi ketidakselarasan, dan upaya yang dapat dilakukan atas ketidakselarasan merupakan hal akan dibahas di dalam skripsi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan fokus penelitian menganalisis taraf sinkronasi horizontal peraturan perundang-undangan. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat ketidakselarasan dalam norma inventarisasi dan pemanfaatan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 dengan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan serta peraturan perlaksananya. Dalam ketentuan inventarisasi, ketidakselarasan terjadi pada norma yang mengatur keterlibatan subjek-subjek untuk melakukan inventarisasi atas Ekspresi Budaya Tradisional. Sedangkan ketidakselarasan norma dalam ketentuan pemanfaatan, terletak pada subjek yang terikat dalam perizinan, subjek yang berwenang mengeluarkan perizinan, dan pedoman terkait mekanisme dan tatacara pemberian perizinan maupun pembagian manfaat. Apabila ditinjau melalui asas kepastian hukum, maka ketidakselarasan norma yang terjadi berdampak pada ketidakjelasan, keraguan, kontradiktif, dan ketidakdapatlaksanaan peraturan perundang-undangan. Untuk mengurangi dampak yang terjadi, pemerintah sepatutnya melakukan pengkajian ulang terhadap tiap-tiap regulasi hukum yang memberikan pelindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Selain itu, mengingat keterlibat seluruh lapisan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pelindungan Ekspresi Budaya tradisional, sudah sepatutnya pemerintah mengikutsertakan pihak-pihak tersebut dalam upaya pelindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional melalui salah satu mekanisme yaitu Triple Helix Collaboration. ......The Indonesian government has recently enacted Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property, which serves as a legal framework for the protection of Traditional Cultural Expressions. The close relationship between the protection of Traditional Cultural Expressions and the cultural advancement regime necessitates increased attention to the synchronization of legal norms contained in each legislation. Discrepancies of Norms between the Intellectual Property Law System and the Cultural Advancement Law System Regarding the Protection of Traditional Cultural Expressions, its implications, and possible efforts to address such inconsistency are the subjects to be discussed in this thesis. The research methodology employed in this study is juridical-normative, with a research focus on analyzing the level of horizontal synchronization of legislative regulations. From this research, it can be concluded that there is discrepancies of Norms within the provisions of inventory and utilization stated in Government Regulation Number 56 of 2022, as well as the Cultural Advancement Act and its implementing regulations. In the inventory provisions, discrepancies occurs in the norms governing the involvement of subjects in inventorying Traditional Cultural Expressions. As for the utilization provisions, disharmony arises in the subjects bound by licensing, the authorities responsible for issuing licenses, and the guidelines related to licensing procedures and benefit distribution. When examined through the principle of legal certainty, the discrepancies of norms that occurs leads to ambiguity, doubt, contradictions, and the non-implementation of legislative regulations. To mitigate the resulting impacts, the government should conduct a reassessment of each legal regulation that provides protection for Traditional Cultural Expressions. Furthermore, considering the involvement of all layers of society is crucial to the success of protecting traditional cultural expressions, it is appropriate for the government to involve these parties in the efforts to protect Traditional Cultural Expressions through mechanisms such as Triple Helix Collaboration.