Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara memiliki kekhususan karakterik karena merupakan penghargaan atas pengabdian. Hasil riset ini membuktikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 telah mempertegas amanat pengelolaan program jaminan sosial bagi ASN agar tetap dilaksanakan oleh secara khusus oleh PT TASPEN (Persero) sebagai BUMN. Selain Putusan Mahkamah Konstitusi, riset ini juga menggunakan literatur-literarur hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penelitian. Riset ini menggunakan metode berbasis penelitian doktrinal. Analisis penelitian juga didukung oleh data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan amanat pengalihan Jaminan Sosial ASN dalam Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan jaminan sosial bagi ASN pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah dikelola secara khusus oleh TASPEN sebagai badan pengelola jaminan sosial berbentuk BUMN. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa pengelolaan tersebut tidak disatukan dengan pengelolaan jaminan sosial sektor swasta yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa pengalihan jaminan sosial dari TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan berpotensi merugikan hak konstitusional para Pegawai negeri karena adanya potensi penurunan manfaat, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyebabkan hilangnya unsur penghargaan bagi para pegawai negeri. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam sistem pengelolaan Jaminan Sosial bagi ASN pada TASPEN, terdapat persinggungan antara keuangan negara dengan keuangan perseroan sebagai badan hukum privat. Hasil Penelitian ini memberi saran perlunya penegasan keterpisahan jaminan sosial bagi ASN dari jaminan sosial sektor swasta dalam setiap pengaturan jaminan sosial ASN sebagaimana amanat konstitusi. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pengelolaan iuran jaminan sosial, badan pengelola juga perlu diberikan keleluasaan dalam ranah hukum privat mengingat bentuknya adalah BUMN Persero.......Social security for civil servants has a special characteristic because it is a reward for their service to the country. The results of this research prove that Constitutional Court Decision Number 72/PUU-XVII/2019 has emphasized the mandate for the management of social security programs for ASN to continue to be implemented specifically by “PT TASPEN (Persero)” as state-owned-enterprise (SOE). Apart from the Constitutional Court Decision, this research also uses legal literature and statutory regulations as research material. This research uses a doctrinal research-based method. The research analysis is also supported by data obtained from interviews with sources related to the Constitutional Court's decision which canceled the mandate for the transfer of Civil Servant Social Security in the Law on Social Security Administering Bodies. From the research results, it was found that the management of social security for Civil Servants after the Constitutional Court decision was managed specifically by TASPEN as a social security management body in the form of a SOE. The Constitutional Court's decision also emphasized that this management is not integrated with the management of private sector social security which is managed by BPJS Ketenagakerjaan. The Panel of Judges also emphasized that the transfer of social security from TASPEN to BPJS Ketenagakerjaan has the potential to harm the constitutional rights of civil servants because of the potential for decreasing benefits, creating legal uncertainty, and causing a loss of the element of appreciation for civil servants. This research also found that in the Social Security management system for civil servants at TASPEN, there is an intersection between state finances and company finances as private legal entities. The results of this research suggest the need to emphasize the separateness of social security for civil servants from private sector social security in every civil servants social security arrangement as mandated by the constitution. Furthermore, to optimize the management of social security contributions, the management body also needs to be given flexibility in the realm of private law considering that its form is SOE."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah, independensi Dewan Komisaris, dan efektivitas Komite Audit terhadap kinerja keuangan BUMN. Sampel penelitian ini adalah 34 BUMN yang namanya terdaftar pada situs Kementerian BUMN dan mempublikasikan Laporan Tahunan (Annual Report) untuk periode tahun 2012 hingga tahun 2014, dengan total observasi sebanyak 102 firms-years dengan data balanced panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN, sementara independensi Dewan Komisaris memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN, serta efektivitas Komite Audit memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN. ......This research aims to analyze the effect of government ownership, Board of Commissioners independence, and Audit Committee effectiveness on state-owned enterprises? (SOEs/BUMNs) financial performance. Samples taken for this research are 34 BUMNs which names are listed on The Ministry of SOE?s website, all of which have published their Annual Reports for the periods starting from 2012 to 2014. There are 102 firms-years observations in total with balanced panel data.Results show that government ownership has a positive and significant effect on BUMNs financial performance, while Board of Commissioners independence has a negative yet insignificant effect on BUMNs? financial performance, and Audit Committee effectiveness also has a positive yet insignificant effect on BUMNs? financial performance."

"Skripsi ini menguji pengaruh tingkat utang, independensi, dan kompetensi dewan komisaris terhadap kinerja keuangan BUMN Indonesia tahun buku 2013-2017. Pengujian hipotesis menggunakan model regresi panel pada sampel 173 tahun BUMN, keduanya terdaftar dan tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa tingkat utang berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BUMN. Hal ini menunjukkan peningkatan biaya yang disebabkan oleh peningkatan tingkat utang lebih besar daripada peningkatan manfaat dari aspek keuangan. Sedangkan independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BUMN sedangkan kompetensi dewan komisaris berpengaruh tidak signifikanterhadap kinerja keuangan BUMN. Selain itu, independensi dan kompetensi dewan komisaris tidak terbukti melemahkan pengaruh negatif tingkat utang terhadap kinerja keuangan BUMN.

---

This thesis examines the effect of debt level, independence, and competence of the board commissioner on the financial performance of Indonesian SOEs for the fiscal year 2013-2017. Testing the hypothesis using the panel regression model on a sample of 173 years BUMN, both registered and unlisted on the Indonesia Stock Exchange. Results. This study finds that the level of debt has a negative effect on performance SOE finances. This indicates an increase in costs caused by an increase in the level of debt is greater than the increase in benefits from the financial aspect. While the independence of the board of commissioners has a positive effect on performance BUMN finance while the competence of the board of commissioners has no significant effecton the financial performance of SOEs. In addition, the independence and competence of the board commissioners are not proven to weaken the negative effect of debt levels on performance SOE finances."

"ABSTRAKPenelitian ini didasarkan pada masuknya Badan Usaha Milik Negara PerseroanTerbatas (BUMN Persero) sebagai salah satu objek pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) sebagai akibat dari luasnya lingkup keuangan negara dalamUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penelitian inimembahas dua permasalahan utama. Pertama, dasar BPK diberikan kewenanganmelakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero. Kedua, lembagamana yang berwenang melakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Perseroyang tetap menjalankan prinsip badan hukum dan menjaga hak pemegang saham.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yangbertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa BPK diberikan kewenangan melakukanpemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero disebabkan ketidaktelitianpembentuk undang-undang dalam memaknai filosofi pemeriksaan keuangannegara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lembaga yang berwenangmemeriksa BUMN Persero adalah Kantor Akuntan Publik yang dipilih melaluimekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, BPK sebagailembaga negara seharusnya hanya melakukan pemeriksaan yang sifatnya makrostrategiskeuangan negara saja, yakni meliputi kebijakan, program, tujuan dankemanfaatan keuangan negara

---

ABSTRACTThis thesis is based on the inclusion of BUMN Persero as one of BPK?s

examination object as a result from the vast context of state finances in the Law

no.17/2003 on State Finances. This research will focus on two main

problems. First, the ground for BPK to be given authority to conduct external

examination upon BUMN Persero. Secondly, regarding which institution that has

the authority to conduct external examination upon BUMN Persero, while keep

maintaining the legal body principle and protecting the rights of the stakeholders.

The method used in this research is juridical-normative which has its bearings on

secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive analyctical.

The result of this research shows that the fact that BPK is given the

authority to conduct external examinations upon BUMN Persero is the

consequence of the legislators? inaccuracies in understanding the philosophy of

state finance examinations as set forth in the 1945 Constitution. The authorized

institution in examining BUMN Persero is the Public Accountant Office which is

selected through the mechanism of Rapat Umum Pemegang Saham (General

Meeting of Stakeholders). Therefore, BPK as a state institution should be limited

to conducting state finances examinations with macro-strategic nature only, which

includes policy, programs, objective and the utilization of state finance."

"BUMN di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan dalam menjalanakanusahanya, salah satunya ialah banyaknya BUMN yang memiliki kinerja keuangan dan tata kelola yang buruk. Hal ini kemudian mendorong pemerintah untuk kembali mengevaluasi pengelolaan BUMN, yang kemudian menuju kepada wacana untuk melaksanakan adanya suatu restrukturisasi BUMN dengan membentuk holding BUMN. Skripsi ini membahas mengenai pembentukan holding BUMN berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, beserta penerapannya dalam berbagai sektor industri di Indonesia, dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan tata kelola BUMN. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis- normatif untuk menelaah norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai pembentukan holding BUMN dan sejauh ini pembentukannya mengacu kepada UUPT, UU BUMN, PP 44/2005, PP 72/2016, Permen BUMN 1/2011 dan Permen BUMN 9/2012. Selanjutnya, dapat juga disimpulkan bahwa dalam penerapan holding BUMN masih terdapat beberapa perbedaan dalam pemilihan induk holding dan kontrol terhadap anggota holding. Kesimpulan terakhir, ialah pembentukan holding BUMN membawa dampak positif terhadap kinerja keuangan dan tata kelola BUMN di Indonesia. Maka dari itu, demi menunjang pembentukan holding BUMN perlu dibentuk peraturan perundang- undangan yang khusus mengatur mengenai holding BUMN, juga perlu adanya kepastian penyeragaman pembentukan holding BUMN oleh pemerintah, dan perlu adanya eksekusi yang matang dari induk dan anggota holding agar pengaruh pembentukan holding terhadap kinerja BUMN dapat terlaksana dengan baik...... "