Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan data time series dengan rentang waktu penelitian dimulai dari Februari 2008 sampai dengan Oktober 2012. Penelitian ini diuji menggunakan metode multivariance regresi dengan software Eviews.6, menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang positif antara biaya intermediasi, bagi hasil DPK, dan PDB terhadap margin pembiayaan murabahah,mudharabah, musyarakah, dan ijarah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Selain itu variabel lainnya yaitu BI rate dan krisis ekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan walaupun secara negatif terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sedangkan untuk variabel volume pembiayaan dan tingkat pertumbuhan inflasi dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

---

This thesis discusses the variables that have an influence on the margin financing murabahah, mudarabah, musharakah, and ijarah at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. This study uses time series data to the study period starting from February 2008 to October 2012. This study tested using mutivariance regression methods with Eviews.6, found that there is a positive significant effect between the cost of intermediation, profit sharing of customer fund, and the GDP to the margin financing murabahah, mudarabah, Musharakah and Ijarah at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Besides other variables, BI rates and economic crisis also had a significant effect, although the negative effect on margin financing murabahah, mudarabah,musharakah, and ijarah and PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. As for the variable volume of financing and inflation growth rates in this study had no effect on margin financing murabahah, mudarabah, musharakah, and ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk."

"ABSTRAKTujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar ekonomi syariah bagi siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Cianjur. Tujuan kegiatan PKM ini didorong oleh ketiadaan program ekonomi yang berpotensi memfasilitasi dan memberi wawasan keuangan syariah. Wawasan keuangan syariah patut untuk diketahui siswa SMK Muhammadiyah sebab siswa-siswa SMK tersebut merupakan SDM yang potensial dalam mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Solusi nyata yang diberikan dalam kegiatan PKM ini adalah pelatihan keuangan syariah yang dipaparkan melalui metode workshop yang berisikan pemarapan materi dari pembicara serta sesi tanya jawab. Materi pelatihan keuangan syariah ini yaitu sejarah perkembangan ekonomi islam, lembaga keuangan syariah, akad-akad transaksi syariah, dasar akuntansi syariah, dan pengenalan laporan keuangan syariah."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum atas investasi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu hukum bagaimana investasi keuangan syariah dalam perspektif hukum Islam (syariah) dan pengaturan perlindungan hukum investasi keuangan syariah baik dari aspek kepastian hukum maupun dari aspek hukum Islam (syariah). Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatik hukum. Hasil penelitian ditemukan jawaban bahwa investasi keuangan syariah merupakan bagian kegiatan jasa keuangan, di mana sejak terbitnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, seluruh kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan dilakukan secara terintegrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kesimpulannya, investasi keuangan syariah masuk ke dalam hukum amaliyah bidang muamalah, dimana dalam bermuamalah harus memengang prinsip-prinsip syariah, yakni, tidak mencari rezeki pada hal-hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya; tidak menzalimi dan tidak dizalimi; memperhatikan keadilan dalam distribusi kemakmuran; dalam bertransaksi harus didasari atas ridha sama ridha; dan terbebas dari unsur riba, maysir, dan gharar. OJK diberi kewenangan pengaturan dan pengawasan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dalam rangka menjamin kepastian hukum investasi keuangan syariah di Indonesia. Pada aspek syariah, perlindungan hukum investasi keuangan syariah dengan membuat peraturan oleh otoritas dengan didasari oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

---

This thesis discusses the legal protection of Islamic financial investment in Indonesia. It also aims to address the issue how the law of Islamic financial investment protection in Indonesia is compatible to Islamic Law (Shariah) and regulation the legal protection of Islamic financial investment both from the aspect of legal certainty and the aspect of Islamic Law (Shariah). This study employs normative juridical which is a type of research that is common in legal science development activities commonly referred to as dogmatic law.

The result of the study will be the answer of Islamic financial investment it is part of financial service activity, since the Law Number 21 year 2011 about Financial Service Authority (OJK), all the authority rules and activity supervision will be held by integrity of Finacial Service Authority.

The research found that the Islamic Financial Investment will be in Amaliyah Law, Muamalah section, where in muamalah have to adherence to Islamic law principles, like, no find the forbidden things even the way how to get it; no persecute and be persecuted; based on the the justice of prosperity distribution; basic of this transaction is willingly each other; and relieved from riba, masyir, and gharar.

The authority was given to OJK in the frame work of arrangement and supervision, investigation, and consumen protection in order to ensure legal centainty Islamic financial investment in Indonesia. In the aspect of Shariah, the Islamic Financial Investment has rules that made by the authority that based on fatwa that published by DSN-MUI and the protection by DPS."

"ABSTRAKSukuk adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Tetapi sejak 2013 sampai 2018, penerbitan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur masih rendah dibanding nilai underlying asset yang tersedia yakni nilai investasi infrastruktur yang dibutuhkan dan aset BMN yang dimiliki negara. Melihat hal itu, maka dibutuhkan evaluasi guna mengoptimalkan implementasi sukuk negara untuk pembiayaan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat masalah implementasi sukuk negara untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia dan mengusulkan solusi serta strateginya dengan metode Analityc Network Process. Hasilnya menunjukan bahwa prioritas masalah aspek obligor adalah risiko, prioritas masalah aspek inisiator adalah proyek, prioritas masalah aspek investor adalah pengetahuan produk. Prioritas solusi aspek obligor adalah risiko, prioritas solusi aspek inisiator adalah proyek, prioritas solusi aspek investor adalah pengetahuan produk. Setiap kriteria masalah dan solusi memiliki sub kriteria rinci untuk dipertimbangkan. Prioritas strategi yang ditawarkan 1. Sinergi 2. Inovasi dan 3. optimalisasi penggunaan TI.

---

ABSTRACTSukuk is one of the sharia financial instruments used to finance infrastructure in Indonesia. But from 2013 to 2018, the issuance of sukuk for infrastructure financing was still low compared to the value of available underlying assets, the value of infrastructure investment needed and BMN assets owned by the state. Seeing this, an evaluation is needed to optimize the implementation of state sukuk for infrastructure financing. This study aims to look at the problem of implementing state sukuk for infrastructure financing in Indonesia and propose solutions and strategies using the Analytical Network Process method. The results show that the priority problem of the obligor aspect is risk, the priority problem of the initiator aspect is the project, the priority problem of the investor aspect is product knowledge. The priority solution of the obligor aspect is risk, the priority solution of the initiator aspect is the project, the priority solution of the investor aspect is the product knowledge. Each problem criterion and solution has a detailed sub criteria to consider. Strategy priorities offered 1. Synergy 2. Innovation and 3. optimizing the use of IT."