Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Shalsa Anugerah Deri Putri, author

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Karena Bertindak Secara Tidak Saksama (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/Pn Snt) = Notary's Responsibilities for Cancellation of Deeds Due to Acts Inaccurately (Study of Decision Number 15/Pdt.G/2021/Pn Snt)

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik sebagai salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam memangku jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris harus berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, dan sumpah jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Marbun, Riris Marito, author

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Autentik Dalam Rangka Penghadap Tidak Beritikad baik (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1004/Pdt.G/2017/PN DPS jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 569 PK/Pdt/2021) = Application of the Notary's Precautionary Principle as a Public Official in Making Authentic Deeds Against Appearers Not in Good Faith (Study of Denpasar District Court Decision No.1004/Pdt.G/2017/PN DPS jo Judicial Review Decision No. 569 PK/Pdt/2021)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan Notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum mengemban jabatan kepercayaan yang terhormat sehingga dalam menjalankan jabatannya berpedoman dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Parlindungan, Maurits Barita author

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Yang Membuat Akta-Akta Berisi Data Yang Diduga Palsu dari Penghadap (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 319/Pdt.G/2020/Pn.Cbi) = Legal Protection Against Notaries and PPATs Making Deeds Containing Data Allegedly False From Appearers (Cibinong District Court Decision Number 319/Pdt.G/2020/Pn.Cbi)

Lembaga notaris merupakan lembaga kemasyarakatan yang pada mulanya dikenal sebagai Notariat. Lembaga tersebut timbul karena kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti yang ada untuk hukum keperdataan yang terjadi diantara masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya Notaris wajib untuk mengikuti pedoman yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hanna Yustianna Yusuf, author

Pembacaan akta oleh notaris sebagai syarat otentisitas akta = Reading as a requirement the authenticity of notary deed

ABSTRAK
Adanya pengecualian kewajiban Notaris dalam membacakan akta sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris melatar belakangi penelitian ini, karena pengaturan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris malah menyebabkan timbulnya persepsi seakan-akan membacakan akta sudah menjadi tidak wajib lagi sifatnya, yaitu dalam praktek berubah dari wajib menjadi fakultatif karena adanya aturan...

2012

T30771

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Soesanto, author

Tugas, kewajiban dan hak-hak notaris, wakil notaris (sementara)

Jakarta: Pradnya Paramita, 1982

347.016 SOE t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

R. Soesanto, author

Tugas, kewajiban dan hak-hak notaris, wakil notaris (sementara)

Jakarta: Pradnya Paramita, 1978

347.016 SOE t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Fajrin Al Kahfi, author

Pelanggaran Kewajiban Notaris dalam Proses Peralihan Hak atas Rumah yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 290/PID/2018/PT.DKI) = A Breach of Notary Obligation Due to The Legal Defects on Coveyance of Home Rights (Study of High Court Verdict of DKI Jakarta No.290/PID/2018/PT.DKI).

ABSTRAK
Dalam suatu hubungan hukum, Notaris sering kali melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan kewajibannya sebagai Pejabat Umum untuk mempermudah tindakan salah satu pihak yang berkepentingan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya. Permasalahan dalam tesis ini akan membahas konsekuensi hukum terhadap pihak yang melakukan tindakan penipuan dalam suatu proses jual beli bertahap, tanggung jawab Notaris yang melanggar kewajibannya...

2019

T55036

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nur Afni Hidayanti, author

PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN DAN LARANGAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 261/PDT.G/2016/PN DPS) = Violation of Obligations and Prohibition of Position Conducted by Notaries in Making Authentic Deeds (Case Study of Denpasar Court Decision Number 261/Pdt.G/2016/PN Dps)

Undang–Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur mengenai Kewajiban dan Larangan Notaris, namun sampai saat ini masih ada Notaris yang dalam menjalankan kewenangnya telah mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Dps, dimana pelapor berinisial YS merasa dirugikan atas tindakan seorang Notaris berinisial...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eveline Wijaya, author

Kewajiban Notaris Atas Rahasia Jabatan Berkaitan Dengan Laporan Perpajakan (Analisis Kasus Notaris X Di Buleleng, Bali) = Notary's Obligation of Office Confidentiality in Relation to Tax Reports (Case Analysis of Notary X in Buleleng, Bali)

Notaris berkewajiban untuk menjaga akta-akta yang dibuatnya karena adanya rahasia jabatan. Notaris sebagai pejabat umum wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya. Notaris juga merupakan salah satu Wajib Pajak yang harus memenuhi segala kewajibannya dalam hal perpajakan yaitu dalam pembayaran dan melaporkan pajaknya berupa Surat Pemberitahuan Tahunan. Penelitian ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Luciana Eveline, author

Kewajiban notaris untuk merahasiakan akta dikaitkan dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Ketentuan Pasal 66 UUJN telah menegaskan bahwa penyidik wajib untuk meminta persetujuan MPD sebelum memanggil notaris untuk dimintai keterangan dan sebelum memeriksa protokol notaris sehubungan dengan suatu kasus tertentu. Pengaturan ini berdasarkan pada sifat kerahasiaan yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Tetapi dalam praktik sering terjadi pemanggilan notaris...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27437

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian