Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Insa Ansari, author
Badan usaha milik negara dan kewajiban pelayanan umum pada sektor pos
Penyelenggara pos berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan koperasi. Namun kebanyakan badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan koperasi tidak menyelenggarakan layanan jasa pos pada pada kantor cabang luar kota dan daerah...
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018
607 JPPI 8:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Fadh, author
Implementasi kebijakan Public Service Obligation (PSO) oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur di dalam undang-undang pos, dalam pelaksanaan Layanan Pos Universal (LPU) = Implementation of Public Service Obligation (PSO) policy in the context of fulfilling the non-monopoly principle as regulated in the postal law, through the implementation of Universal Postal Services (UPS)
Salah satu bentuk Public Service Obligation (PSO) di bidang komunikasi adalah penyediaan Layanan Pos Universal (LPU) yang mana pemerintah menyediakan layanan pos jenis tertentu sehingga masyarakat dapat mengirim dan atau menerima kiriman pos di seluruh wilayah di dunia dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan Layanan Pos Universal atau Layanan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Naibaho, Patardo Yosua Andreas
Penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO) oleh anak perusahaan badan usaha milik negara = Implementation of public service obligations (PSO) by state-owned enterprises subsidiaries
Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54925
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library