Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Hal ini bertujuan agar notaris menjalankan jabatannya sesuai peraturan jabatan dan kode etik yang berlaku. Dalam praktiknya, ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memeriksa notaris. Berkaitan dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021, adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memeriksa notaris serta pelaksanaan prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap notaris dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis data berupa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang untuk memeriksa notaris karena telah sesuai dengan subjek dan objek pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Notaris. Dalam kasus ini, notaris juga telah membuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan akta notaris yang dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga Majelis Pembina dan Pengawas PPAT serta Majelis Kehormatan Ikatan PPAT juga berwenang untuk memeriksa notaris tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris telah melanggar jangka waktu dalam Permenkumham No. 15 Tahun 2020 sehingga putusan tersebut mengandung cacat prosedur. Dalam hal ini, diperlukan adanya peraturan yang mengakomodir hal yang dapat dilakukan apabila pengganti antarwaktu belum efektif menggantikan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang diberhentikan. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap kasus yang sedang dalam proses tidak terhambat dan dapat dilaksanakan. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas atas putusan tersebut adalah mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara.......Notary Supervisory Board is agency authorized to provide notary’s guidance and supervision. It is intended that notary does job in accordance with position regulations and code of ethics. In practice, there were violations committed by Notary Regional Supervisory Board in examining notary. In connection with Notary Regional Supervisory Board DKI Jakarta Decision Number: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021, the issues studied are authority of Notary Regional Supervisory Board in examining notary as well as implementation of examination procedures and imposition of sanctions by Notary Regional Supervisory Board in the decision. The research method used is juridical-normative with qualitative data analysis methods. Results showed that Notary Supervisory Board has authority to examine notary because it is in accordance with subject and object of guidance and supervision of the Notary Supervisory Board. Notary has also made a deed of Land Deed Official (PPAT) based on notarial deed that made contrary to legal provisions so PPAT Guidance and Supervisory Board and PPAT Association Honorary Board are authorized to examine. Examination and imposition of sanctions by Notary Regional Supervisory Board has violated timeframe in Minister of Law and Human Rights’ Regulation No. 15 of 2020 so the decision contains procedural defects. In this case, it is necessary to have regulation that accommodates what can be done if interim replacement has not been effective in replacing Notary Regional Supervisory Board’s member. Thus, examination that are in process are not hampered and can be implemented. Legal remedies for parties who are dissatisfied are to file lawsuit through state administrative court."

"Keberadaan notaris yang fungsinya umtuk melayani masyarakat dalam menciptakan akta otentik yang diakui oleh undang-undang sebagai alat bukti yang kuat, sehingga menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya maka yang berwenang untuk membuatnya adalah notaris sebagai pejabat umum yang dimaksud dalam Undang- Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan penelitian secara eksplanatoris dan problem identification serta dianalisa secara kualitatif. Didalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Oleh karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris. Tiap jenjang Majelis Pengawas adalah: Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Sanksi yang dikenakan terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris dalam pasal 85 Undang Undang Jabatan Notaris adalah Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian dengan tidak Hormat. ......The presence of the notary whose function is to serve the community in creating an authentic deed that is recognized by law as a means of evidence, thus mentioning that the notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, it means a certain extent the manufacture of authentic deed is not specialize for other public officials then authorized to make the notary as a public official referred to in Law Notary. This study uses juridical-normative approach to research is explanatory and problem identification and analyzed qualitatively. In Article 67 paragraph (1) Notary Act, determines that the supervision of a notary by the minister. In performing this surveillance ministers form the Council of Trustees. Supervisory Council is a body that has the authority and obligation to implement the guidance and supervision of the Notary. Therefore, supervised the Notary it is also known as the Notary Public Oversight Board. Each level of the Supervisory Board are: m (MPD), Regional Supervisory Council (MPW), and the Central Supervisory Council (MPP). Sanctions imposed against the violation of article 85 Notary Law Notary is Oral reprimand, written reprimand, suspension, termination Respectfully, Dismissal with no regards."

"Kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengawasi Notaris di Indonesia. Pemerintah telah menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang oleh Negara untuk membantu masyarakat dalam hubungan keperdataannya, akan tetapi didalam praktek masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang merugikan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Semakin banyaknya Notaris di Indonesia sehingga pengawasan terhadap Notaris harus lebih ditingkatkan demi menjaga harkat dan martabat profesi Notaris di mata masyarakat serta untuk melindungi masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif analitis yang berarti suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penulis menarik kesimpulan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi kepada Notaris dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat masih terbatas. Setiap tingkat Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi apabila memang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Penguatan terhadap kedudukan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan kategorisasi kewenangannya dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat masih belum ada karena hal ini belum secara tegas dan jelas diatur oleh aturan yang ada.

---

The authority of the Majelis Pengawas Notaris as an institution assigned by the Government to oversee Notary in Indonesia. The government has drafted several laws and regulations governing the authority and obligations of the Majelis Pengawas Notaris comprising Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Notaries as public officials are authorized by the State to assist the community in its civil relationship, but in practice there are still many violations committed by Notaries that harm the public who use the services of Notaries. The increasing number of Notaries in Indonesia so that the supervision of Notary must be improved in order to maintain the dignity of the Notary profession in the eyes of the community and to protect the community. The research method used in this research is a form of normative juridical research which is a scientific research procedure to find the logic of legal science from the normative side, research typology is analytical descriptive research which means a method that serves to describe or give an idea of the object under study through the data Or samples that have been collected as is without doing the analysis and making conclusions that apply to the public. The authors draw the conclusion that the authority of the Notary Supervisory Board in giving sanctions to the Notary in the framework of the protection of society is still limited. Each level of the Notary Supervisory Board does not have the authority to impose sanctions in the event of a violation committed by a Notary. The strengthening of the position of the Supervisory Board of Notaries based on the categorization of its authority in the framework of the protection of the people still does not exist because it has not been explicitly and clearly regulated by the existing rules."

"Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan yang berbeda dan bernaung dibawah 2 dua kementerian yang berbeda dengan kode etik dan aturan jabatan yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, pokok permasalahan yang pertama adalah bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya selaku PPAT? Pokok permasalahan yang kedua adalah bagaimana fungsi pengawasan dan pebinaan terhadap Notaris selaku PPAT yang melakukan pelanggaran? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan di bidang jabatan Notaris, jabatan PPAT, kode etik Notaris maupun PPAT, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang diteliti, serta putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Utara dan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa pelanggaran Notaris dalam jabatannya selaku PPAT dilihat melalui subjek dan objek perkaranya, yakni sebagai notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya dan perilaku notaris sebagai pejabat dengan mengingat bahwa perilaku tersebut melekat pada pribadi seorang notaris meskipun ia sedang tidak melakukan tugas jabatannya. Fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap setiap PPAT dilakukan oleh Menteri ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan dalam hal pelanggaran atas pelaksanaan jabatannya, sedangkan dalam hal pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi Ikatan PPAT IPPAT melalui Majelis Kehormatan.

---

This thesis research about the Authority of Notary Supervisory Board in the case of examining Notary In Position as Land Deed Official. This is related to the land deed that was made by Notary but in his position as Land Deed Official, wheres between Land Deed Official and Notary have differences of duties and authorities which are arranged with 2 two different rules and work under 2 two different ministries with a different code of ethics and also rules. In this research, the author raised 2 two principal issues, the first one is how the authority of the Notary Supervisory Board related to violation committed by Notary in his position as Land Deed Official The second issue is how does the supervisory function of the Land Deed Official This study use normative juridical method that emphasizes norms of written legal norms with juridical approach with secondary data sources that used to analyze various regulations in the field of Notary and Land Deed Officer included their code of ethics, books and articles that have correlation and relevant to the issues to be researched, and the decision of North Sumatera Notary Regional Supervisory Board and decision of Supervisory Board of Center Notary. The results of this study indicate that the authority of the Notary Supervisory Board in examining the violation of Notary in his position as Land Deed Official is seen through the subject and obiect of each case, namely as notary in perform their duties and about their behavior. The supervision function of the Land Deed Officer is done by the Minister of ATR BPN through the Land Office in case of violation in performing their duties, while in the case of code of ethics violation done by the Land Deed Officer Association IPPAT through the Honorary Board."