Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang Parawisata menurut uu No.5 Tahun 1974 (studi kasus di dinas Parawisata DKI Jakarta)

Universitas Indonesia, 1990

S25776

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zulfadhly Sanusi, author

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros) = The Authority of the Provincial Government and Regency/City Regional Government in the Implementation of Education at the Elementary and Secondary Education Levels (Case Study of South Sulawesi Province and Maros Regency)

Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini yaitu UU No. 23 Tahun 2014 telah mengalihkan kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan menengah yaitu dari kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi yang tentunya menimbulkan banyak implikasi bagi daerah-daerah di kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan harus dilandasi prinsip akuntabilitas, efisiensi,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Shahabi Sakri, author

Kewenangan dan upaya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam mengendalikan masalah transportasi di wilayah DKI Jakarta = Authority and efforts by the regional government of DKI Jakarta in controlling land transportation issues in DKI Jakarta region / Muhammad Shahabi Sakri

ABSTRAK
Masalah transportasi darat masih banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta. Dua di antaranya adalah kemacetan lalu lintas dan rendahnya penggunaan angkutan umum. Kemacetan di wilayah DKI Jakarta diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti padatnya penduduk yang beraktivitas di wilayah DKI Jakarta, tingginya penggunaan kendaraan pribadi, serta padatnya arus perjalanan pada waktu...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Cahya Febriana, author

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengosongan tanah atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya = Authority of the regional government in implementing the disposal of land for use of land without rightful permits or proxies

Penggunaan tanah tanpa izin yang berhak menjadi permasalahan bagi pemegang hak atas tanah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengosongan atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Syahruddin, author

Evaluasi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang

Tesis ini membahas kebijakan publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam usaha mengembangkan Kawasan industri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh, pentingnya mengembangkan kawasan industri guna membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta untuk meningkatkan ekonomi daerah. penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah dilakaukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T26361

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Annisa Rizkytia, author

Kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam hubungan dan kerjasama dengan luar negeri

Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hubungan dan kerjasama dengan luar negeri. Penelitian ini memiliki bentuk penelitian yuridis normatif-empiris dengan metode analitis data kualitatif dengan sifat penelitan deskriptif. Kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri terdapat pada kerjasama yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S575

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Audy Pratama, author

Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan masalah kependudukan di Indonesia = The authority of central government and local governement in managing the population issue in Indonesia

Satu hal yang terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, salah satu urusan pemerintahan serentak diserahkan ke daerah pedalaman kerangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah bidang administrasi kependudukan. Kewenangan penanganan masalah kependudukan diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dalam UU No....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian