Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Retno Wulandari, author

Kedudukan instruksi Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia = The position of the presidential instructions in the governmental execution of the republic of indonesia

ABSTRAK Instruksi Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden selama ini belum diketahui kedudukannya, apakah sebagai peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan atau peraturan kebijaksanaan atau bahkan bukan keduanya. Instruksi Presiden selama ini dibuat berdasarkan keadaan yang mendesak dan memerlukan petunjuk dari Presiden yang segera sebagai dasar bagi para menteri untuk mengambil suatu kebijakan. Permasalahan...

Depok: Universitas Indonesia, [2014;2014;2014, 2014]

T41612

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indra Wahyu Herdana, auhtor

Penundaan eksekusi mati Mary Jane Veloso oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015 = The postponement of the execution of Mary Jane Veloso by the government of Indonesia in 2015 / Indra Wahyu Herdan

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan pemimpin negara, yaitu Presiden dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, ldquo;Mengapa Pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane Veloso pada tahun 2015? rdquo; Penelitian ini menyoroti alasan di balik penundaan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba Mary...

2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mayang Devi Azhara, author

Limitasi Kewenangan Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 = Limitation of the Presidentâs Authority in Establishing Government Regulations in Lieu of Law After the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009

Kewenangan Presiden dalam hal menetapkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan haknya dalam kekuasaan legislasi. Kewenangan tersebut diberikan secara langsung oleh Konstitusi dalam hal terjadi keadaan genting yang memaksa. Adanya kewenangan tersebut ditakutkan melampaui kewenangan Lembaga Legislatif sebagai lembaga utama yang memiliki kekuasaan legislasi. Mengenai hal tersebut, diperlukan suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dompas, Radianta Sileka Suryandei, author

Kewenangan presiden dalam menetapkan Perppu: analisa hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam perppu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan = The authority of the president in establishing the Perppu: analysis of relevance and urgency in Perppu no 1 of 2017 on access to financial information for tax interests

Kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu hanya dapat dilaksanakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar untuk menetapkan Perppu ditentukan berdasarkan subjektivitas Presiden, di mana setiap kali Presiden menetapkan Perppu seringkali timbul perdebatan mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa itu sendiri. Skripsi ini membahas mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Andi Yuliani, author

Kegentingan yang memaksa peraturan pemerintah pengganti undang undang = The emergency situation of the government regulation in lieu of law

Penelitian ini bertujuan melakukan pendalaman dan penganalisisan mengenai kewenangan presiden dalam pembentukan perpu dan bagaimana kriteria Kegentingan yang Memaksa dalam pembentukan Perpu. Kriteria Kegentingan yang Memaksa dalam pembentukan Perpu semestinya diatur dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, agar terwujud suatu mekanisme kontrol dalam pembentukan Perpu yang sesuai dengan kebutuhan. Metode...

Universitas Indonesia, 2016

T44801

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Farida Azzahra, author

Rekonstruksi kewenangan legislasi presiden: upaya penguatan sistem presidensial indonesia

Makassar: Nas Media Indonesia, 2022

342.06 FAR r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Fajar Perkasa, author

Kewenangan pemberian grasi oleh presiden menurut sistem hukum, sistem ketatanegaraan, dan hak asasi manusia negara kesatuan Repubik Indonesia (setelah perubahan kedua UUD 1945) = The authority of pardon granted by president according to law system constitutional system and human rights in negara kesatuan Republik Indonesia after 2nd amendment of constitution 1945

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Kewenangan pemberian grasi oleh Presiden yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 merugikan korban, termasuk keluarga korban dan masyarakat, karena korban sebagai pihak yang paling dirugikan tidak memiliki peran apapun dalam pengambilan keputusan pemberian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46728

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian