Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya perubahan menuju profil birokrasi yang diharapkan. Salah satu program pendukung reformasi birokrasi adalah manajemen pengetahuan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai penggerak dan pembina industri nasional perlu melakukan perubahan dan perbaikan birokrasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan sektor industri dalam menghadapi persaingan global. Seiring dengan upayanya melaksanakan reformasi birokrasi, Kemenperin memiliki inisiatif pelaksanaan manajemen pengetahuan, namun belum memiliki strategi manajemen pengetahuan yang komprehensif. Fokus Kemenperin ada pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang salah satunya didukung oleh pembangunan e-government. Proses pengembangan e-government melibatkan berbagai pengetahuan yang tersebar di berbagai lokasi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Penelitian ini berusaha merumuskan strategi manajemen pengetahuan dengan fokus pada target pengembangan e-government dalam rangka reformasi birokrasi. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja strategi pengetahuan Zack. Strategi yang dirumuskan antara lain: Kemenperin perlu melakukan dokumentasi pengalaman-pengalaman kerja ke dalam bentuk tertulis; Kemenperin perlu meningkatkan kesadaran pegawai untuk berbagi pengetahuan; Kemenperin perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengelolaan pengetahuan, baik antar unit kerja internal maupun dengan pihak eksternal; Kemenperin perlu memfasilitasi media penyimpanan dan pembagian pengetahuan berbasis TI yang dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh pegawai Kemenperin; dan Kemenperin perlu membangun komitmen manajemen dalam mendukung pelaksanaan manajemen pengetahuan.

---

Bureaucratic reform is an efforts to change towards the expected bureaucratic. Knowledge management is one of supporting program in bureaucratic reform. Ministry of Industry (Kemenperin) as a national industry movers and builders need to make bureaucracy changes and improvements to increase the ability of the industry towards global competition. Along with its efforts to carry out the bureaucratic reform, the Ministry of Industry has the knowledge management initiatives, but do not have a comprehensive knowledge management strategy yet. Ministry of Industry’s focus is improving the quality of public services, one of which is supported by the development of e-government. The development process of e-government involves a wide range of knowledge in the various locations, both inside and outside the organization.

This study seeks to formulate the knowledge management strategy with a focus on the development of e-government targets in order to reform the bureaucracy. Formulation of strategies use Zack’s knowledge strategy framework. Strategies are formulated as follows: Ministry of Industry need to document work experiences into written form; Ministry of Industry need to increase the awareness of employees to share knowledge; Ministry of Industry need to improve coordination and cooperation on managing knowledge, both with internal and external parties; Ministry of Industry need to facilitate the IT-based storage and distribution of knowledge that can be reached easily by all employees of the Ministry of Industry, and Ministry of Industry should establish management commitment to support the implementation of knowledge management."

"Pengetahuan merupakan sumber terpenting dan merupakan aset atau sumber daya strategis yang harus dimiliki oleh setiap jenis organisasi atau institusi, baik itu sektor swasta maupun sektor publik yang berorientasi produk atau layanan. LAPAN merupakan salah satu Lembaga penelitian negara yang sudah berencana untuk mengelola pengetahuan dengan baik. Hal tersebut terlihat dalam Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) LAPAN 2014-2018 yang terdapat knowledge management (KM) didalamnya. Tetapi kenyataanya dalam evaluasi MPTI tersebut penerapan manajemen pengetahuan berstatus not achieved atau belum tercapai. Tidak adanya manajemen pengetahuan yang baik mengakibatkan timbul masalah pada sektor sumber daya manusia. Penelitian bersifat Mix Methods dan memiliki tujuan untuk merumuskan sebuah strategi KM yang sesuai dengan kebutuhan LAPAN. Penyusunan strategi tersebut akan dibagi menjadi dua tahapan yaitu mencari kebutuhan proses manajemen pengetahuan yang tepat sesuai dengan faktor kontingensi dalam teori solusi dan pondasi manajemen pengetahuan serta mencari kebutuhan pengetahuan yang diadopsi dari teori strategi manajemen pengetahuan Zack. Hasil dari penelitian ini adalah strategi mengembangkan manajemen pengetahuan LAPAN yang hanya perlu berfokus kepada 4 sub proses manajemen pengetahuan yaitu kombinasi, sosialisasi, eksternalisasi dan arahan lalu dipetakan sesuai dengan strategi bisnis LAPAN khususnya pada Deputi Teknologi Penerbangan dan Antariksa (Detekgan).

---

Knowledge is an important resource and Knowledge is a strategic asset or resource that must be owned by every type of organization, both the private sector or public sector which is product or service oriented. LAPAN is research institutes that has planned to manage knowledge well. This plan can be seen on the 2014-2018 LAPAN Information Technology Master Plan (MPTI) which has knowledge management (KM) in it. But the fact, KM has not been applied in LAPAN. The lack of goods knowledge management in LAPAN can be effected in several problems in human resource area. This research is a mixed methods research that has the purpose of formulating KM strategies based on LAPAN needs. The strategy's formulation will be divide into two stages: finding the needs for an appropriate knowledge management process according to the contingency factors in the theory of knowledge management solutions and foundations and seeking knowledge needs adopting from Zack's knowledge management strategy theory. Developing knowledge management, LAPAN only needs to focus on four sub-processes of knowledge management: combination, socialization, externalization, and direction. The sub-process will be mapping against LAPAN's current knowledge needs at the Deputy of Aviation and Space Technology (Detekgan)."

"Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam menjalankan amanahnya telah mengindikasikan bahwa ANRI membutuhkan penerapan pengelolaan pengetahuan berkesinambungan yang jika tidak segera diatasi akan menghambat pengembangan sistem kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu. Penelitian ini bertujuanmerumuskan strategi yang sesuai dengan kebutuhan ANRI dalam menerapkan manajemen pengetahuan tersebut. Perumusan strategi berupa roadmap dapat digunakan untuk memudahkan ANRI dalam memulai program manajemen pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam proses penyusunan strategi manajemen pengetahuan. Penelitian diawali dengan identifikasi masalah melalui studi awal, identifikasi lingkup organisasi, pemetaan pengetahuan melalui wawancara, dan diakhiri dengan penyusunan strategi manajemen pengetahuan di ANRI. Penelitian ini mengacu Knowledge Value Chain (KVC) Model Lee untuk menganalisis KnowledgeManagement Infrastructrue (KM Infrastructure) dan Knowledge Management Process (KM Process) berikut mekanismenya pada manajemen pengetahuan di ANRI. Hasil analisis yang didapat sebagai usulan program kegiatan diurutkan sesuai pendapat pakar melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan 15 pengetahuan yang dibutuhkan di ANRI teridentifikasi. Roadmap yang dihasilkan pada tahap pertama adalah tahap KM Infrastructure yang secara berurut terdiri dari knowledge worker recruitment, pelekatan fungsi CKO pada Pusat Data dan Informasi,Customer/Supplier Relationship, dan Knowledge Storage Capacity. Pada tahap kedua yaitu KM Process dengan pembangunan group support system, wiki internal organisasi, yellow pages, rule-based system, pengembangan DSS dan EIS, serta virtual simulation. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ANRI untuk mengimplementasikanmanajamen pengetahuan dengan baik dalam rangka pembangunan sistem kearsipan secara nasional.

---

The National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) in running its mandate has indicated that ANRI needs sustainable knowledge management implementation. If it does not takcle immediately, it will obstruct the comprehensive and integrated national archival system development. The purpose of this research is formulating the strategy

that is related to ANRI`s need in implementing the knowledge management. The strategy formulation in form of roadmap can be used by ANRI in starting the knowledge management program easily. This research was using descriptive qualitative method in arranging the knowledge management strategy. The research began with the problem identification through initial study, organizational scope identification,

knowledge mapping using interview and ended with the knowledge management arrangement at ANRI. This Research referred to Lee`s Knowledge Value Chain (KVC) model in analizing the knowledge management infrastructure (KM Infrastructure) and knowledge management process (KM Process) along with its mechanism to ANRI`s

knowledge management. The result of analysis obtained as activity program recommendation was sorted according to the expert`s judgement through AnalyticalHierarchy Process (AHP). The result showed that 15 knowledge needed by ANRI were identified. Generated roadmap in the first phase was KM Infrastructure which chronologically consisted of Knowledge Worker Recruitment, Chief Knowledge Officer

(CKO) function attachment to the Information and Data Center, Customer or Supplier Relationship, and Knowledge Storage Capacity. In the second phase, it needed KM Process with group support system development, wiki internal organization, yellow pages, rule-based system, DSS and EIS development, as well as virtual simulation. This

research is expected to be beneficial for ANRI in implementing the well knowledge management of the national archival system development."

"Manajemen pengetahuan (MP) menjadi hal yang penting dalam proses pembelajaran di organisasi. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertugas melaksanakan kegiatan statistik mulai menyadari pentingnya pengetahuan sebagai aset penting organisasi dalam mencapai visi misinya. Berdasarkan Rencana Transformasi Digital BPS, penerapan MP di BPS diharapkan dapat mendukung strategi organisasi. Namun, berdasarkan data penerapan MP di BPS yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan berbagai inisiatif MP di BPS belum optimal. Untuk mencapai keberhasilan program MP maka diperlukan adanya strategi MP. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan sebuah strategi MP berdasarkan hasil pengukuran kematangan MP di BPS. Pengukuran tingkat kematangan MP pada penelitian ini menggunakan kerangka kerja MP oleh Asian Productivity Organization (APO). Perumusan strategi MP ini dibantu dengan kerangka kerja MP oleh APO, strategi pengetahuan oleh Zack serta KM solutions dan foundations oleh Becerra. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode kuantitatif untuk pengukuran kematangan MP melalui survei kemudian analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Selanjutnya, metode kualitatif dilakukan untuk penyusunan strategi peningkatan MP melalui wawancara, observasi dan studi literatur kemudian analisis datanya menggunakan analisis tematik. Dari hasil analisis, kategori kematangan MP dengan nilai tertinggi yaitu teknologi sedangkan kategori dengan nilai terendah yaitu proses pengetahuan. Secara keseluruhan, total skor seluruh kategori kematangan MP BPS adalah 145,91 atau berada pada level 3 (introduction). Hal ini menunjukkan bahwa praktik MP sudah dilakukan di beberapa area organisasi. Perumusan strategi MP BPS dari penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 tahap yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Hasil strategi MP ini diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan program MP di BPS.

---

Knowledge management (KM) becomes important in the learning process in organizations. The Central Bureau of Statistics (BPS) as a non-departmental government agency tasked with carrying out the statistical activities began to realize the importance of knowledge as an important asset of the organization in achieving its vision and mission. Based on the BPS Digital Transformation Plan, the implementation of KM in BPS is expected to support the organization`s strategy. However, based on the data of the KM implementation obtained at BPS, it shows that the implementation of various KM initiatives at BPS is not optimal. To achieve the success of the KM program, the KM strategy is needed. This study aims to develop the KM strategy based on the results of measuring its KM maturity at BPS. The measurement of KM maturity level in this study uses the KM framework by the Asian Productivity Organization (APO). This KM strategy formulation is aided by the APO KM framework, the knowledge strategy by Zack and KM solutions and foundations by Becerra. This research is a case study research with the

quantitative methods to measure the KM maturity through surveys and then analyze the data using the descriptive analysis. Furthermore, a qualitative method is carried out for the design of strategies to increase KM through interviews, observation, and literature review and then analyze the data using the thematic analysis. From the analysis results, the KM maturity category with the highest value is the technology while the category with the lowest value is the knowledge process. Overall, the total score of the KM maturity categories at BPS is 145.91 or at level 3 (introduction). This shows that the KM practices have been carried out in several areas of the organization. The formulation of the KM strategy at BPS from this study is categorized into 3 stages, namely planning, implementation, and evaluation. The results of this KM strategy are expected to realize the success of the KM program at BPS."