Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Puskesmas merupakan ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan yang sangat strategis dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program kesehatan, seperti SPM, PISPK, dan KBK-BPJS. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan secara bersama-sama menimbulkan situasi koeksistensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS di Puskesmas terjadi koeksistensi secara mutually exclusive (saling berdiri sendiri), competitive (berkompetisi), complementary (saling mendukung) dan integrated (terintegrasi) dalam hal tenaga, waktu, sarana, dana, dan pelaporan di Puskesmas di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 15 orang informan yang berada di Puskesmas Bojonggede, Puskesmas Cibinong, Puskesmas Cirimekar, Puskesmas Kemuning dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koeksistensi secara mutually exclusive terjadi pada aspek pelaporan, sistem pelaporan program mempunyai aplikasi masing-masing seperti SIKDA, SIMPUS, dan Laporan Suplemen pada program SPM, Web Keluarga Sehat pada program PISPK, dan P-Care untuk pelaporan KBK-BPJS. Koeksistensi secara competitive terjadi pada aspek tenaga dan waktu kerja. Pelaksanaan program yang dinilai paling berat adalah PISPK, sementara SPM dinilai program rutin yang biasa dilakukan di puskesmas. KBK BPJS dinilai lebih mudah dilaksanakan daripada PISPK dalam hal pencapaian angka kontak. Complementary terjadi pada aspek sarana dan dana. Pelaksanaan ketiga kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS sistemnya belum terintegrasi sempurna.<

---

Centre or in Indonesia called Puskesmas plays a crucial and strategical role as a health care provider in implementing various policies and health program such as Minimum Service Standards (SPM), Healthy Indonesia Program with family approach (PIPSK), and Capitation-Based on Service Commitment (KPK-BPJS). Implementing the policies and programs simultaneously creates a condition called coexistence. This study aims to investigate whether implementation of the policies in Puskesmas works in a coexistence manner that is mutually exclusive, competitive, complementary and integrated in terms of human resources, work time, health facilities, funds and reporting. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with 15 informants who were met at the community health centre in Bojonggede, Cibinong, Cirimekar, Kemuning and at the department of health of Bogor. The results of this study showed that the coexistence of mutually exclusive occurs in reporting. Specifically, program reporting systems have their own applications including SIKDA, SIMPUS, supplement report for SPM program; Health Family Web for PISPK and P-Care for KBK-BPJS. This study also found that the coexistence of competitive occurs in human resources and work time. PISPK is claimed as the most difficult program to carry out at the health centre in Bogor in comparison to KPK-BPJS in terms of achieving contact rates. Also, the program that routinely is done at the primary health centre in Bogor is SPM. The current study further indicates that the coexistence of complementary occurs in health facilities and funds. Finally, the coexistence of integrated policies such as implementations of SPM, PIPSK and KPK-BJS has not been fully worked at the community health centre in Bogor."

"Penelitian ini mengkaji fenomena pedagang kaki lima (PKL) di Kota Jakarta Selatan yang kerap mengalami ketidakadilan spasial dalam sistem ruang perkotaan, dengan fokus pada dinamika koeksistensi antara sektor ekonomi informal dan formal. Studi ini menekankan pada persepsi informalitas sebagai satu kesatuan dengan sektor formal dimana hubungan keduanya saling terkait. Pendekatan penelitian melibatkan pemilihan studi kasus berdasarkan tipologi koeksistensi yang dihasilkan dari kerangka kebijakan dan tinjauan literatur, menghasilkan sembilan tipologi koeksistensi. Menggunakan metode kualitatif, termasuk observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan metode triangulasi, data dikumpulkan dari berbagai informan kunci seperti PKL, pembeli, pengguna jalan, pemilik toko, dan pemangku kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pengakuan ruang PKL pada kebijakan tata ruang kota sebagai aktivitas yang tidak termasuk dalam zonasi ruang kota, setiap tipologi koeksistensi memiliki dinamika dan karakteristik yang berbeda. Pengakuan koeksistensi memerlukan ekosistem yang kondusif melalui pengakuan ruang PKL dalam tata ruang kota. Indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam integrasi ruang PKL ke dalam perencanaan tata ruang kota meliputi identifikasi dinamika dan karakteristik tipologi koeksistensi berdasarkan dimensi waktu, kondisi kerja, strategi, dan infrastruktur pendukung, serta menentukan tingkatan mode informalitas untuk memahami dampaknya dalam perencanaan perkotaan dan ketahanan tipologi koeksistensi tersebut.

---

This research examines the phenomenon of street vendors (PKL) in South Jakarta, who frequently experience spatial injustice within the urban space system. The study focuses on the dynamics of coexistence between the informal and formal economic sectors, emphasizing the perception of informality as integrated with the formal sector, where their relationship is mutually interdependent. The research approach involves selecting case studies based on coexistence typologies derived from policy frameworks and literature reviews, resulting in nine distinct coexistent typologies. Using qualitative methods, including participant observation, in-depth interviews, and triangulation techniques, data were collected from various key informants such as street vendors, customers, pedestrians, shop owners, and policymakers. The findings indicate that supporting the recognition of PKL spaces within urban spatial policies, as activities not included in urban zoning, reveals that each coexistence typology has distinct dynamics and characteristics. Recognition of coexistence necessitates a conducive ecosystem through the acknowledgment of PKL spaces in urban spatial planning. Important indicators to consider in integrating PKL spaces into urban spatial planning include identifying the dynamics and characteristics of coexistence typologies based on temporal dimensions, working conditions, strategies, and supporting infrastructure. Additionally, determining the levels of informality is crucial for understanding their impact on urban planning and the resilience of these coexistence typologies."