Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu dampak pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 adalah peningkatan angka kemiskinan. Strategi pembatasan sosial diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) dengan KSBB Pangan sebagai prioritas utama dan paling banyak melibatkan sektor privat sebagai donatur. KSBB Pangan menjadi wujud governansi kolaboratif. Penelitian ini mengaitkan governansi kolaboratif menggunakan perspektif tiga lipatan sebagai teori utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membahas governansi kolaboratif pada KSBB Pangan dari variabel nilai publik, situasi yang membutuhkan kebijakan, serta gaya kebijakan dan kultur administratif. Dari aspek nilai publik, dialog yang terjadi tidak membutuhkan waktu yang alama dengan stakeholder fokus pada peran masing-masing. Pada aspek situasi yang membutuhkan kebijakan terdapat kesepakatan pada fakta yakni kondisi dampak COVID-19. Kolaborasi menjadi nilai yang dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Gaya kebijakan pada KSBB Pangan adalah antisipasi dengan kultur administratif gotong royong. Governansi kolaboratif pada KSBB Pangan mengalami kendala pada keberlanjutan.......One of the impacts of social restrictions due to the COVID-19 pandemic is an increase in poverty rates. The social restriction strategy through Large-Scale Social Restriction (PSBB) is anticipated by the DKI Jakarta Provincial Government with the Large-Scale Social Collaboration (KSBB) program, with Food KSBB as the top priority and most involving the private sector as donors. Food KSBB is seen as a form of collaborative governance. This research links the collaborative governance that it uses a threefold perspective as the main theory. This study uses a qualitative approach to discuss collaborative governance in the Food KSBB from the perspective of public value variables, situations that require policies, as well as policy styles and administrative culture. From the perspective of public values, the dialogue does not require time with stakeholders focusing on their roles. In the aspect of the situation that requires policy, there is agreement on the fact of the impact of COVID-19. Collaboration becomes a value that is understood by all parties involved. The policy style in KSBB Food is anticipation with the administrative culture of mutual cooperation. The collaborative governance at Food KSBB experienced constraints on sustainability."

"Coronavirus Disease (Covid-19) telah membawa dampak tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada sektor ekonomi. Telah banyak masyarakat khususnya di perkotaan yang kehilangan pekerjaan diakibatkan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan merupakan program pencarian dana bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan untuk membantu masyarakat terdampak dalam memenuhi kebutuhan dasar akan pangan. Pogram ini mengindikasikan adanya penerapan collaborative governance antara aktor pemerintah dan non-pemerintah yaitu lembaga kemanusiaan. Adanya ketidakseimbangan sumber daya secara tidak langsung dapat memengaruhi proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peneliti membahas faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor dalam program KSBB pangan di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor pada program KSBB pangan dalam perspektif collaborative governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, lingkungan dan etika memengaruhi secara langsung proses tata kelola kolaboratif dalam program KSBB pangan. Adapun proses tata kelola yang terjalin dalam program KSBB pangan juga telah memenuhi seluruh dimensi yang ada pada variabel collaborative process oleh Ansell & Gash (2008), yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama dan hasil antara.......Coronavirus Disease (Covid-19) has had an impact not only on the health sector but also on the economic sector. Many people, especially in urban areas, have lost their jobs as a result of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy. The Food Large-Scale Social Collaboration Program (KSBB) is a program to seek social assistance funds in DKI Jakarta Province which is issued to assist affected communities in meeting their basic needs for food. This program indicates the implementation of collaborative governance between government and non-government actors, namely humanitarian agencies. The existence of an imbalance of resources can indirectly affect the collaborative governance process carried out by stakeholders. Therefore, the researcher discusses the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the food KSBB program in DKI Jakarta. The purpose of this study was to describe the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the KSBB for food program from a collaborative governance perspective. The approach that was used in this research is post-positivist with descriptive intention through deep interview and literature studies as a data collection technique. The result showed that the factors of facilitative leadership, institutional design, environment and ethics directly influence the collaborative governance process in the KSBB for food program. The management process that is involved in the KSBB for food program has also fulfilled all the dimensions in the collaborative process variable by Ansell & Gash (2008), namely face-to-face dialogue, trust building, mutual understanding and intermediate outcomes."