Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam melakukan kegiatan usaha di suatu pasar, setiap pelaku usaha dengan tegas tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu dari bentuk kegiatan tersebut adalah perjanjian kartel. Meskipun perjanjian kartel telah dilarang secara eksplisit melalui peraturan perundang-undangan, banyak pelaku usaha yang mencari celah untuk melakukan perjanjian kartel dengan harapan mereka dapat memperoleh keuntungan di atas batas yang wajar. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menelaah faktor-faktor apa saja yang mendorong para pelaku usaha untuk terlibat dalam suatu perjanjian kartel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang membahas mengenai praktik persaingan tidak sehat berupa perjanjian kartel yang dilakukan oleh perusahaan maskapai penerbangan baik di Indonesia dan di Uni Eropa. Perjanjian kartel ini marak dilakukan tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di Uni Eropa. Salah satu kasus kartel dalam industri penerbangan di Indonesia adalah dugaan kartel tiket pesawat tercantum dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 dan di Uni Eropa terdapat kasus kartel kargo pesawat yang tercantum dalam Putusan Komisi Eropa. When it comes to carrying out business activities in a certain market, every business actor is explicitly prohibited from carrying out activities that may lead to monopolistic practices and/or unfair business competition. One of these forms of activity is a cartel agreement. Even though cartel agreements have been explicitly prohibited through laws and regulations, many business actors are looking for leeway to enter into cartel agreements in the hope that they can gain profits above reasonable limits. Therefore, this research was conducted with the aim of examining the factors that encourage business actors to be involved in a cartel agreement. The method used in this study is a normative-juridical research method through examining secondary data that discusses unfair competition practices, particularly, in the form of cartel agreements entered into by airline companies both in Indonesia and in the European Union. This cartel agreement is widely implemented not only in Indonesia, but also in the European Union. One of the cartel cases in the aviation industry in Indonesia is the alleged cartel cartel listed in KPPU Decision No.15/KPPU-I/2019 and in the European Union there is an airplane cartel cartel case listed in the European Commission Decision Case At.39258.Cartel agreements are widely implemented not only in Indonesia, but also in the European Union. One of aviation cartel cases in Indonesia is the alleged airplane ticket cartel case based on KPPU Decision No. 15/KPPU-I/2019 and in the European Union, there is an aircraft cargo cartel case based on the European Commission Decision Case At.39258.

Abstrak :
Uni Eropa merupakan institusi internasional yang konsisten membuat kebijakan-kebijakan luar negeri yang berorientasi multilateral dalam isu iklim. Namun, pada 14 Juli 2021, Komisi Eropa mengadopsi proposal CBAM yang akan mengenakan biaya tambahan secara sepihak terhadap lima kategori barang padat karbon yang diimpor ke Uni Eropa. Skripsi ini berusaha mengungkap alasan di balik pembuatan proposal CBAM yang bersifat unilateral. Skripsi ini menggunakan kerangka teori actor-centered institutionalism dari Mayntz dan Scharpf yang melihat kebijakan sebagai aksi yang disengaja. Skripsi ini menemukan bahwa Komisi Eropa membuat proposal CBAM karena dorongan pluralitas faktor yang berinteraksi di dalam situasi dan konstelasi isu iklim di Uni Eropa. Di dalam interaksi tersebut, terdapat pengaturan institusional Uni Eropa, yang terdiri dari mode-mode interaksi, kapabilitas organ-organ, dan norma-norma yang diatur. Selain itu, juga terdapat faktor-faktor non-institusional Komisi Eropa, yang terdiri dari kepentingan dan identitas Presiden Komisi Eropa. Kedua variabel tersebut mendorong Komisi Eropa untuk membuat proposal CBAM. Selain kedua variabel tersebut, juga terdapat berbagai situasi dan konstelasi yang membentuk konteks yang melingkupi Komisi Eropa, yang memunculkan kesempatan dan motif untuk pembuatan proposal CBAM. ......The European Union is an international institution that consistently makes multilateral-oriented foreign policies on climate issues. However, on July 14th, 2021, the European Commission adopted a CBAM proposal that would unilaterally apply additional fees on five categories of carbon-intensive goods imported into the European Union. This study seeks to uncover the reasons behind the making of the unilateral CBAM proposal. This study utilized the actor-centered institutionalism theoretical framework from Mayntz and Scharpf which describes policy as an intentional action. This study found that the European Commission made the CBAM proposal due to the plurality of factors that interacted within the situation and constellation of climate issues in the European Union. In this interaction, there were institutional settings of the European Union, which consisted of the modes of interactions, capabilities of the organs, and norms that are regulated. In addition, there were non-institutional factors of the European Commission, which consisted of the interests and identity of the President of the European Commission. These two variables prompted the European Commission to make the CBAM proposal. Apart from these two variables, there were also various situations and constellations that shape the context surrounding the European Commission, which created opportunities and motives to make the CBAM proposal.