Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Kedudukan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara bantu

Universitas Indonesia, 2007

S25769

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hutasoit, Ronny Roy, author

Proses pengelolaan pengaduan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada komisi penmberantasan korupsi (KPK) berdasarkan undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22437

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Arin Swandari, author

KPK berdiri untuk negeri

Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019

345.023 ARI k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Teguh Kurniawan, author

Isu diskresi dalam kasus korupsi kepala daerah yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi pada periode 2004-2010 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap = Issues on discretion in corruption case by head of regions that handled by the corruption eradication commission in 2004-2010 and have permanent legal force

Penelitian ini mempelajari apakah terdapat diskresi dalam berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada periode 2004-2010 dan diindikasikan memiliki keterkaitan dengan diskresi. Penelitian ini juga ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah serta upaya atau solusi...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

D2301

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Mochamad Ilham Irmantyo, author

Kewenangan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan ditinjau dari perspektif hukum tata negara = The authority of the supervisory board of the corruption eradication commission in issuing permits for wiretapping, searching and confiscation from a constitutional law perspective.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Perubahan Kedua atas UU KPK), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Pemerintah mendapatkan kritik keras dari masyarakat. Publik berpikir, bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan = Initiating Corruption Law Amendment: Academic Study and Draft Amendment Proposal

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019

348 MEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Iwan Sulistyo, author

Dampak dari keberadaan, wewenang, dan kinerja KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap persepsi resiko penghukuman bila melakukan tindakan suap-menyuap di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Direktorat Jenderal X, Departemen Y

Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui bagaimana dampak dari keberadaan, wewenang, dan kinerja (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap persepsi risiko penghukuman jika melakukan tindakan suap-menyuap di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional. Data dikumpulkan melalui mail-back questionnaire. Hasil...

2009

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Integrito

Jakarta: KPK,

364 INTE

Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library

Wawan Heru Suyatmiko, author

Menakar lembaga antikorupsi: Studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi

Tidak ada standar universal dalam membangun dan mengoperasikan lembaga anti korupsi (ACA) yang ideal. Sejak 2013, Transparency International (TI) telah mengembangkan alat pengukuran yang mampu menangkap efektivitas kinerja ACA sesuai dengan mandat UNCAC dan Prinsip-prinsip Jakarta. Salah satu aspek utamanya...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019

364 INTG 5:2 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Taryanto, author

Analisis Manajemen Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara = Analysis of the Performance Management of the Corruption Eradication Commission in Optimizing the Recovery of State Losses

Capaian pemulihan kerugian negara sebagai hasil kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak optimal yang menunjukkan adanya masalah pada manajemen kinerjanya. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk menemukan manajemen kinerja (organisasi) dalam optimalisasi pemulihan kerugian negara dengan menggunakan model Balance Score Card. Permasalahan pemulihan kerugian negara di KPK akan dianalisis...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian