Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Cut Memi, author
353 JY 10:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Cut Memi, author
ABSTRAK
Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, akan tetapi sampai saat ini masih saja terdapat pertentangan kompetensi absolut antara arbitrase dan pengadilan. Sebagai contoh dan sekaligus fokus dalam pembahasan tulisan ini adalah...
Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017
353 JY 10:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Hardiono Iskandar Setiawan, author
Skripsi ini membahas analisis mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) pengadilan di Indonesia dalam hal adanya sengketa dalam perjanjian dengan klausul arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pengadilan melalui hakim perlu lebih memahami Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44864
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fransiska, author
Tesis ini membahas bahwa terdapat dualisme mengenai pengadilan yang berwenang mengadili gugatan tentang Risalah Lelang. Dari beberapa putusan Mahkamah Agung, terlihat ketidak-konsistenan hakim dalam memutus apakah suatu gugatan yang menyangkut Risalah Lelang tersebut memang merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Disatu sisi ada yang menyatakan bahwa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28168
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Haydar Al-Kautsar, author
Sengketa klaim asuransi merupakan akibat dari perbedaan pendapat atau pengingkaran polis asuransi antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan di pengadilan negeri maupun di luar pengadilan. Setiap lembaga penyelesaian sengketa mempunyai kompetensi absolutnya masing-masing. Kompetensi absolut berbicara mengenai badan peradilan mana yang berwenang mengadili suatu sengketa. Dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Awang Anggargeni, author
ABSTRAK
Perekonomian yang dipengaruhi oleh globalisasi dunia usaha memungkinkan para pengusaha untuk menambahkan modal usahanya dengan melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam penyelesaian utang piutang di antara mereka. Lembaga Kepailitan dan PKPU di Indonesia merupakan lembaga yang memberikan solusi penyelesaian masalah...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ayuning Tirta Parameswari, author
Lex arbitri adalah hukum yang berlaku untuk arbitrase, mencakup isu internal maupun eksternal yang terkait prosedural suatu proses arbitrase. Berdasarkan ketentuan New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (selanjutnya disebut New York Convention), kompetensi absolut untuk membatalkan suatu putusan arbitrase terletak pada pengadilan tempat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S63938
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Izzati, author
Warga masyarakat dalam pengajuan gugatan perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sudah seharusnya memperhatikan karakteristik dan kompetensi absolut dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat. Hal ini disebabkan ketepatan karakteristik dan tempat pengajuan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad menjadi salah satu syarat materil dan formil dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mutia Jawaz Muslim, author
ABSTRAK Penelitian ini berangkat dari permasalahan ketidakjelasan dari konsep Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengecualian kompetensi absolut dimana dalam praktiknya menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum dan masyarakat sehingga...
2019
T52014
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>