Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Amanat yang disampaikan di dalam GBHN 1993 agar ada·komunikasi timbal balik antar­ dan antara warga dan pemerintah tergolong pada amanat yang mulia. Oleh karena itu, amanat itu perlu mendapat perhatian yang daria. Masalahnya adalah bahwa di dalam pelaksanaannya di tingkat pemerintahan yang paling bawah, terutama yang di pedesaan, para pejabatnya mengalami kendala komunikasi. Komunikasi dalam dalam hal ini adalah komunikasi bahasa. Tidak semua penduduk desa dapat memahami amanat yang disampaikan para petingginya dalam bahasa nasional. Hal ini disebabkan oleh tidak meratanya penguasaan bahasa Indonesi di antara penduduk desa.Untuk mengatasi kenyataan itu, ada diantara para pemuka masyarakat yang mencoba mengatasi kesukaran itu dengan cara yang menarik. Mereka melakukan tukar kode (code switching). Mereka memberikan penjelasan dalam dua bahasa, bahasa nasional dan bahasa daerah, secara bergantian. Tentu saja hal itu dapat dilakukan hanya apabila petinggi yang bersangkutan menguasai dua bahasa sekaligus, bahasa nasional dan bahasa daerah setempat. Tampaknya cara seperti ini cukup efektif.Data yang disajikan dalam tulisan ini diambil dari beberapa upacara resmi tingkat desa di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan penutur bahasa daerah yang berbeda."