Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berangkat dari paradoks masalah pengawasan lalu lintas barang di perairan Indonesia. Satu sisi pengawasan yang berlapis menjadi upaya yang baik dalam memperkecil masuknya ancaman ke Indonesia, namun di sisi lain banyaknya pemeriksaan dari bermacam lembaga membuat pengawasan menjadi tidak efisien dari sisi waktu maupun biaya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai penjaga gerbang Indonesia memiliki peran strategis menjalankan pengawasan atas berbagai ancaman tersebut. DJBC melihat bahwa sistem data dan informasi yang terintegrasi menjadi salah satu jawaban dari pemrasalahan tersebut. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui sejumlah data dari berbagai sumber. Analisis diawali dengan melakukan telaah sejumlah dokumen dan literatur terkait, yang dilanjutkan dengan wawancara terstruktur untuk melihat potensi dikembangkannnya sistem informasi pengawasan dengan menggunakan konsep intelijen fusion center. Adapun sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu penyelundupan, bea dan cukai, intelijen strategis dan komunitas intelijen, dan fusion center. Hasil penelitian menunjukan bahwa ancaman penyelundupan pada lalu lintas barang di Indonesia berkembang menjadi semakin kompleks karena kondisi geografis terkait letak dan luasnya wilayah Indonesia. Disamping itu, terjadi pergeseran modus penyelundupan yang sangat cepat mengadaptasi kondisi lingkungan dan teknologi yang diiringi perkembangan pelaku kejahatan lintas negara terorganisir (TNOC). Dampak dari ancaman tersebut adalah Indonesia menjadi target kejahatan karena tantangan pengawasan penegak hukum mengamati tindakan kejahatan dalam perbandingan jarak dengan sarana dan prasarana yang sangat timpang. Sehingga lemahnya pengawasan penyelundupan semakin mengancam dan berisiko pada Ekonomi Indonesia khususnya pada kelancaran aktivitas Ekspor dan Impor. Untuk itu, penanggulangan yang wajib dilakukan adalah memperkuat sinergi dan mekanisme kerjasama kolektif antar lembaga terkait. Salah satu upaya memperkuat sinergi dan kerjasama kolektif ini dengan meningkatkan peran dan fungsi prediktif fusion center, mempersempit gerak penyelundup dan mengurangi ancaman dari sisi fungsi prediktif intelijen.

---

This research departs from the paradox of the problem of controlling the traffic of goods in Indonesian territory. On the one hand, multi-layered supervision is a good effort in minimizing the entry of threats to Indonesia, but on the other hand, the large number of inspections from various institutions makes supervision inefficient in terms of time and costs. The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) as Indonesia's gatekeeper has a strategic role in supervising these various threats. DJBC sees that an integrated data and information system is one of the answers to this problem. This thesis uses a qualitative approach through a number of data from various sources. The analysis begins with a review of a number of related documents and literature, followed by structured interviews to see the potential for the development of an information control system using the intelligence fusion center concept. There are a number of theories and concepts in this research, namely smuggling, customs and excise, strategic intelligence and intelligence community, and fusion center. The results of the study show that the threat of smuggling in goods traffic in Indonesia is becoming increasingly complex due to geographical conditions related to the location and extent of Indonesia's territory. In addition, there has been a shift in the mode of smuggling which has adapted very quickly to environmental and technological conditions accompanied by the development of organized transnational crime perpetrators (TNOC). The impact of this threat is that Indonesia becomes a target for crime because of the challenge of law enforcement supervision in observing criminal acts in a comparative distance with very unequal facilities and infrastructure. So that weak supervision of smuggling threatens and risks the Indonesian economy, especially in the smooth running of export and import activities. For this reason, the countermeasures that must be carried out are strengthening synergies and collective cooperation mechanisms between related institutions. One of the efforts to strengthen synergy and collective cooperation is to increase the role and predictive function of the fusion center to narrow the movement of smugglers and reduce threats from the predictive function of intelligence"

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai “penjaga” gerbang perbatasan memiliki tantangan yang besar dalam upaya melakukan pengawasan penyelundupan narkotika internasional ke Indonesia. Di DJBC belum lama ini dibuat satu direktorat khusus yang menangani aktivitas peredaran narkotika, yaitu Direktorat Interdiksi Narkotika. Penelitian ini membahas ancaman dan risiko peredaran Narkotika dalam konteks kepabeanan dan cukai di Indonesia yang membuat DJBC membutuhkan direktorat khusus narkotika. Strategi Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC dalam upaya mencegah penyelundupan narkotika internasional ke Indonesia, dan sinergitas antara Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC dengan Unit Intelijen DJBC dan komunitas intelijen lainnya di Indonesia dalam pengawasan dan upaya pemberantasan penyelundupan Narkotika.Penelitian dalam tesis ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam pada narasumber internal dan eksternal DJBC, observasi, dan tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu ketahanan nasional, penyelundupan, bea dan cukai, intelijen, intelijen strategis dan komunitas intelijen, dan tata kelola organisasi.Hasil penelitian ini menunjukan ancaman yang tinggi dan mengkhawatirkan pada penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Ancaman ini membuat DJBC membutuhkan direktorat khusus yang fokus menangani penyeulundupan narkotika ini. Direktorat khusus ini juga memudahkan sinergi DJBC dengan lembaga lainnya dan sinergi antar direktorat dalam mengawasi ancaman narkotika.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) as the "guard" of the border gate has big challenges in its efforts to supervise international narcotics smuggling into Indonesia. Recently, at DJBC, a special directorate was created to handle narcotics trafficking activities, namely the Narcotics Interdictation Directorate. This study discusses the threats and risks of narcotics trafficking in the context of customs and excise in Indonesia, which makes DJBC need a special directorate of narcotics. The strategy of the Directorate of Narcotics Interdiction of DJBC in an effort to prevent international narcotics smuggling into Indonesia, and the synergy between the Directorate of Narcotics Interdiction of DJBC and the Intelligence Unit of DJBC and other intelligence communities in Indonesia in monitoring and eradicating narcotics smuggling.

The research in this thesis uses a qualitative approach. Data collection techniques are through in-depth interviews with internal and external sources of DJBC, observation, and literature review. The researcher uses a number of theories and concepts in this research, namely national security, smuggling, customs and excise, intelligence, strategic intelligence and the intelligence community, and organizational governance.

The results of this study indicate a high and worrying threat to narcotics abuse in Indonesia. This threat makes DJBC need a special directorate that focuses on dealing with narcotics smuggling. This special directorate also facilitates the synergy between DGCE and other institutions and between directorates in overseeing the threat of narcotics."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran strategis menjalankan pengawasan atas ancaman peredaran narkotika internasional sekaligus membutuhkan peran aktif dan sinergi lembaga terkait lainnya. Penelitian melihat, upaya sinergitas melalui sistem pertukaran data dan informasi antar lembaga menjadi salah satu kunci efektifitnya pengawasan ancaman narkotika. Konsep National Targeting Center atau NTC sebagai salah satu metode pertukaran data intelijen antar lembaga menjadi pembahasan utama pada penelitian ini. Tesis ini menggunakan pendekatan campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk melihat evaluasi pengguna aplikasi PRM sebagai dasar kelayakan untuk pengembangan NTC. Sementara data kualitatif untuk mendapatkan gambaran ideal pengembangan NTC yang sebaiknya dilakukan. Teknik pengambilan data melalui survei dan wawancara mendalam pada narasumber internal dan eksternal DJBC, analisis dokumen dan tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu ketahanan nasional, penyelundupan, Black Swantheory, bea dan cukai, intelijen, intelijen strategis dan komunitas intelijen, dan fusion center. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa responden peneltiian melihat adanya peran dari sistem/aplikasi PRM yang baik dalam memudahkan deteksi ancaman penyelundupan narkotika. Responden juga merasa bahwa sistem seperti NTC nantinya bisa mengandalkan dasar sistem operasi yang diterapkan pada PRM dengan beberapa perbaikan seperti kelengkapan fitur untuk melakukan penginputan data, pengolahan data dan output data serta kemudahan sistem/aplikasi dalam proses perbaikan/maintenance jangka panjang. Selain itu, pengembangan NTC nantinya juga harus dilengkapi dengan landasan hukum yang mengatur interaksi dan aktivitas aliran data antar lembaga, komitmen semua pihak untuk menyatukan visi dan terakhir adalah keutuhan semua data yang berkaitan dengan ancaman narkotika baik dari sisi supply maupun demand.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) has a strategic role in overseeing the threat of international narcotics trafficking while at the same time requiring an active role and the synergy of other related institutions. Research sees that efforts to synergize through a system of exchange of data and information between institutions are one of the keys to the effectiveness of monitoring the threat of narcotics. The concept of a National Targeting Center or NTC as a method of exchanging Intelligence data between institutions is the main discussion in this research. This thesis uses a mixed approach, namely quantitative and qualitative. Quantitative data is used to see the evaluation of users of the PRM application as a basis for feasibility for the development of NTC. While qualitative data to get an ideal picture of the development of NTC that should be done. Data collection techniques are through surveys and in-depth interviews with internal and external sources of DJBC, document analysis and literature review. The researcher uses a number of theories and concepts in this study, namely national security, smuggling, Black Swantheory, customs and excise, Intelligence, strategic Intelligence and the Intelligence community, and fusion center.

The results of this study conclude that research respondents see the role of a good PRM system/application in facilitating the detection of narcotics smuggling threats. Respondents also felt that systems such as NTC would later be able to rely on the basic operating system applied to PRM with several improvements such as completeness of features for data input, data processing and data output as well as the ease of system/application in the long-term repair/maintenance process. In addition, the development of NTC will also have to be equipped with a legal basis that regulates interactions and data flow activities between institutions, the commitment of all parties to unite the vision and finally the integrity of all data related to the threat of narcotics both from the supply and demand side."

"Penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang memberikan dampak cukup signifikan bagi keamanan negara. Adapun ancaman yang muncul seperti keamanan bagi objek yang akan diselundupkan di pelabuhan yang sering menjadi sentra aktivitas penyelundupan manusia oleh pelaku kejahatan. Hal ini terjadi karena tidak adanya upaya regulasi keamanan yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan manusia. Selain itu, meningkatnya jumlah pelaku penyelundupan manusia serta potensi masuknya paham atau aliran ekstrim yang dapat memengaruhi masyarakat secara luas dan menganggu kepentingan nasional. Kegiatan penyelundupan manusia tersebut dapat terjadi jika salah satunya dapat direalisasikan. Artinya bahwa imigran gelap akan berhasil dengan adanya kerjasama dari agen-agen penyelundup. Dalam melakukan penyelundupan suaru kelompok dapat dikatakan terorganisir jika memenuhi unsur organize crime, salah satunya memiliki struktur kerja dalam kejahatan. Dalam dinamika penyelundupan terdapat objek Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu orang yang diselundupkan secara non prosedural. Hal ini tentunya akan menyebabkan gangguan keamanan nansional khususnya di bidang keamanan. Adanya penggunaan pelabuhan ilegal yang dikuasi masyarakat sebagai lokasi yang strategis digunakan sebagai lokasi untuk mengelabui petugas keamanan. Pengawasan dan upaya cegah dini dari Kominda dan aparat terkait telah dilakukan dengan sarana dan prasaranan yang dimiliki, namun terdapat beberapa kendala yang dialami para petugas.<

---

People smuggling is a transnational crime that has a significant impact on state security.  As for the threats that arise, such as security for objects to be smuggled in ports, which are often centers of human smuggling activities by criminals.  This happens because there are no security regulation efforts made by people smugglers.  In addition, the increasing number of people smugglers as well as the potential for the entry of extreme ideologies or sects that can affect the wider community and disrupt national interests.  Human smuggling activities can occur if one of them can be realized.  This means that illegal immigrants will succeed with the cooperation of smuggling agents.  In carrying out smuggling, a group can be said to be organized if it meets the elements of organize crime, one of which has a work structure in crime.  In the dynamics of smuggling, there is an object of Indonesian Migrant Workers being one of the people who are smuggled in a non-procedural manner.  This of course will cause national security disturbances, especially in the security sector.  The use of illegal ports controlled by the community as a strategic location is used as a location to trick security officers.  Supervision and early prevention efforts from Kominda and related officials have been carried out with the facilities and infrastructure they have, but there are several obstacles experienced by the officers."