Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sampah rumah tangga seharusnya dapat terkelola secara optimal, sehingga hanya sampah residu saja yang diangkut ke TPA. Realitanya sampah rumah tangga tidak terkelola di sumber sampah, sehingga berpotensi mencemari ekosistem lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga, mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga pada tingkat komunitas masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 548 orang. Berdasarkan hasil Penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan antara persepsi, partisipasi dan akseptabilitas dengan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga pada komunitas masyarakat. Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan perhitungan indeks pengendalian sampah rumah tangga diketahui Kota Bekasi masuk Kategori Sedang. Model pengendalian sampah rumah tangga pada tingkat komunitas direkomendasikan untuk menjadi alternatif rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan

---

Household solid waste shall to be managed optimally, so that only the residual waste is transported to the landfill. In reality, the household solid waste did not managed properly in the first place so it will potentially damage the environment’s ecosystem. This study aims to determine the community behavior in implementing the household solid waste managementknowing the evaluation results on the implementation of household solid waste management and and formulate household solid waste waste management policies.at the community level. This study was conducted in Bekasi City, West Java Province, Indonesia with a total of 548 respondents. Based on the study results, it is known that there is a relationship between perception, participation and acceptability with the implementation of household solid waste waste management in the community. The results of the evaluation of the implementation of household solid waste management using the calculation of the household solid waste waste control index where it is known that Bekasi City is in the Moderate Category. The household solid waste control model at the community level is recommended to be an alternative policy recommendation for the Government and related stakeholders in an effort to realize the sustainable household solid waste management"

"Penelitian ini menganalisis praktik jual beli suara di komunitas masyarakat adat Kesu’ pada Pemilihan Kepala Daerah Toraja Utara tahun 2020. Kemudian bagaimana praktik jual beli suara berdampak pada hancurnya praktik adat ma’ kombongan sebagai demokrasi lokal komunitas masyarakat adat Kesu’. Penelitian ini menggunakan teori pertukaran klientelistik Aspinall dan Berenschot (2019). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Yang khas dalam Pemilihan Kepala Daerah Toraja Utara 2020 di komunitas masyarakat adat Kesu’ adalah adanya pergeseran nilai dari kesepakatan bersama melalui mekanisme ma’ kombongan ke praktik jual beli suara; (2) Adanya pertukaran klientelistik berupa jual beli suara pada Pemilihan Kepala Daerah Toraja Utara 2020 di komunitas masyarakat adat Kesu’. Berdasarkan tiga dimensi Aspinall dan Berenschot (2019), jejaring non partai adalah pemangku adat dan anggota komunitas masyarakat adat Kesu’ sebagai timses dan broker, pada pola kontrol diskresi inkumben memberikan bantuan dan hibah menjelang pemilihan, sumber daya yang dipertukarkan adalah uang yang didistribusikan oleh broker; (3) Klientelisme dalam bentuk jual beli suara berdampak pada hancurnya demokrasi lokal komunitas masyarakat adat Kesu’, yakni ma’ kombongan.

---

This research analyzes the practice of vote buying in the Kesu' indigenous community in the 2020 North Toraja Regional Head Election. Then how the practice of vote buying has an impact on the destruction of ma' kombongan customary practices as local democracy in the Kesu' indigenous community. This research uses Aspinall and Berenschot's (2019) clientelistic exchange theory. This research uses a qualitative method with a case study approach. The findings of this study show that (1) What is unique in the 2020 North Toraja Regional Head Election in the Kesu' indigenous community is the shift in values from mutual agreement through the ma' kombongan mechanism to the practice of vote buying; (2) There is a clientelistic exchange in the form of vote buying in the 2020 North Toraja Regional Head Election in the Kesu' indigenous community. Based on Aspinall and Berenschot's (2019) three dimensions, non-party networks are traditional leaders and members of the Kesu' indigenous community as timses and brokers, in the discretionary control pattern the incumbent provides assistance and grants ahead of the election, the resources exchanged are money distributed by brokers; (3) Clientelism in the form of vote buying and selling has an impact on the destruction of the local democracy of the Kesu' indigenous community, namely ma' kombongan."

"Meningkatnya jumlah penduduk di kota menyebabkan menjamurnya permukiman informal, salah satunya berupa kampung kota yang dikenal dengan kepadatan bangunan dan penggunaan material semi permanen pada bangunannya. Kondisi tersebut membuatnya rentan terhadap bencana kebakaran akibat arus listrik. Sebagai bentuk bantuan, pemerintah membangun kembali rumah yang rusak. Namun, tidak ada parameter berkelanjutan yang dapat mengatur standar fisik bangunan untuk pembangunan kembali pasca kebakaran. Dalam studi ini, proses pembangunan kembali dua desa, Kampung Duri dan Kampung Kwitang, akan dibandingkan untuk menyimpulkan aspek-aspek apa yang dapat dijadikan ide dalam menyusun parameter. Penelitian ini menunjukkan bahwa jangka waktu bantuan, jenis bantuan, dan kerjasama masyarakat harus menjadi parameter bagaimana bantuan akan diberikan.

---

The increasing number of residents in the city has led to the proliferation of informal settlements, one of which is in the form of Kampung Kota that are known for their density of buildings and the use of semi-permanent materials in their buildings. The condition makes it vulnerable to fire disasters caused by electric currents. As a form of assistance, the government rebuilds damaged houses. However, there are no sustainable parameters that can regulate a building's physical standard for the post-fire rebuild. In this study, the process of rebuilding two villages, Kampung Duri and Kampung Kwitang, will be compared to conclude what aspects can be used as ideas in compiling the parameter. This research shows that the period of assistance, types of assistance, and cooperation of the community should be the parameter on how the assistance would be given."

"Salah satu hal penting dalam proses Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) adalah mengasistensi dan mendokumentasi data-data identitas komunitas masyarakat adat. Data-data tersebut dibutuhkan pemerintah untuk membuat produk hukum dan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan komunitas masyarakat adat. Komunitas Masyarakat adat juga memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hak-hak mereka. Strategi yang digunakan untuk mendapatkan hak-haknya adalah melalui penerapan esensialisme strategis, yaitu dengan melakukan penyederhanaan narasi agar lebih mudah dipahami oleh kalangan umum dan menonjolkan keunikan dari identitas komunitasnya. Strategi ini digunakan karena masih banyak pihak yang terjebak memahami masyarakat adat secara kriterial, bukan relasional, di mana terdapat seperangkat ciri yang konstan pada masyarakat adat dari berbagai wilayah. Pengumpulan data identitas budaya adalah proses yang kompleks, sehingga Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) hadir untuk membantu dan mendampingi komunitas masyarakat adat. Pemerintah mensyaratkan agar formulir identitas komunitas masyarakat adat harus terisi lengkap untuk menciptakan produk hukum dan kebijakan yang efektif. BRWA melakukan fetisisasi tradisi agar formulir tersebut dapat terisi penuh, sehingga proses pengusulan masyarakat adat dan pendaftaran wilayah adat dapat berhasil. Penulisan makalah ilmiah ini adalah hasil refleksi dari kegiatan magang di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat luas tentang proses di lapangan saat menjalankan kegiatan PPMHA.

---

One of the crucial aspects in the process of Recognition and Protection of Indigenous Legal Communities (PPMHA) is assisting and documenting the identity data of indigenous communities. These data are essential for the government to formulate legal products and policies that align with the interests and needs of indigenous communities. Indigenous communities also have the right to participate in decision-making processes that affect their rights. A strategic approach employed to secure their rights is through the application of strategic essentialism, simplifying narratives for broader comprehension, and highlighting the uniqueness of their community identity. This strategy is adopted because there are still many parties who perceive indigenous communities through criteria rather than relational lenses, neglecting the varied and constant characteristics present across various regions. Collecting cultural identity data is a complex process; thus, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) exists to aid and accompany indigenous communities. The government requires that the identity forms of indigenous communities be fully completed to create effective legal products and policies. BRWA engages in the fetishization of traditions to ensure these forms are accurately filled, thereby facilitating successful indigenous community proposals and territory registrations. This scientific paper is a reflection of an internship in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan, aimed at providing a deeper understanding to the general public about the on-ground processes involved in implementing PPMHA activities."