Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pengungkapan Integrated Reporting terhadap konsekuensi ekonomis, baik dari sisi konsekuensi pasar, maupun konsekuensi riil. Konsekuensi pasar dilihat dari ukuran likuiditas saham dan Tobins Q, sedangkan konsekuensi riil akan dilihat dari realisasi arus kas operasi secara ex-post. Penelitian ini juga ingin membuktikan apakah pengaruh tingkat pengungkapan Integrated Reporting terhadap konsekuensi ekonomis akan lebih besar pada perusahaan yang melaporkan Integrated Reporting secara voluntary dibandingkan yang melaporkan Integrated Reporting secara mandatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan Integrated Reporting yang lebih tinggi akan memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi dan nilai Tobins Q yang lebih rendah. Sedangkan pada konsekuensi riil, perusahaan dengan tingkat pengungkapan Integrated Reporting lebih tinggi akan memiliki realisasi arus kas operasi secaraex-post yang lebih tinggi. Selanjutnya pengaruh tingkat pengungkapan Integrated Reporting terhadap Tobins Q akan lebih besar pada perusahaan yang melaporkan Integrated Reporting secara voluntary jika dibandingkan yang melaporkan Integrated Reporting secara mandatory.

---

ABSTRACT
This study aims to provide empirical evidence that there is a positive relationship between the disclosure levels of the Integrated Reporting on economic consequences, both in terms of market consequences and real consequences. Market consequences are measured using stock liquidity and Tobins Q, while the real consequences are measured using ex-post realized operating cash flow. This study also aims to prove whether the influence of Integrated Reporting disclosure levels on economic consequences will be greater for companies that report Integrated Reporting voluntarily than report Integrated Reporting mandatorily. The results show that companies with higher disclosure levels Integrated Reporting will have a higher level of liquidity but lower Tobins Q. Whereas in the real consequence, companies with higher Integrated Reporting disclosure levels will have a higher ex-post realized operating cash flow. Furthermore, the effect of Integrated Reporting disclosure levels on Tobins Q will be greater for companies that report Integrated Reporting voluntarily than report Integrated Reporting mandatorily.

Abstrak :
Di era saat ini adalah suatu kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk menciptakan bisnis dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dengan para stakeholder. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang meningkat ketika perusahaan mampu memenuhi keinginan atau kepentingan para stakeholder. Untuk itu persepsi konsumen sebagai stakeholder penting bagi perusahaan dalam menilai kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan akan sangat menentukan kelangsungan bisnis perusahaan. Penelitian ini dibuat untuk menilai efek atau pengaruh yang terjadi dari persepsi masyarakat terhadap antiseden dan konsekuensi dari kegiatan CSR. Antiseden adalah sebuah evaluasi sebelum terbentuknya kegiatan CSR yang merupakan ekspektasi masyarakat dengan menilai kinerja keuangan dan kualitas pernyataan etika perusahaan. Konsekuensi adalah persepsi yang timbul akibat adanya kegiatan CSR yaitu reputasi perusahaan, resiko membeli yang dipersepsikan, kepercayaan konsumen dan loyalitas konsumen. Penelitian dilakukan kepada 175 ibu-ibu rumah tangga dan analisa penelitian menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) memperlihatkan adanya signifikansi pengaruh positif dari kinerja perusahaan dan kualitas pernyataan etika terhadap ekpektasi dari kegiatan CSR, Aktivitas CSR juga menimbulkan pengaruh positif terhadap reputasi dimana reputasi menimbulkan signifikansi pengaruh negatif terhadap resiko membeli yang dipersepsikan dan pengaruh positif terhadap kepercayaan. Dalam penelitian juga terlihat signifikansi pengaruh positif antara kepercayaan konsumen dengan loyalitas konsumen dan pengaruh negatif kepercayaan konsumen terhadap resiko membeli. Namun pada penelitian ini ditemukan fakta yang tidak signifikan dimana evaluasi konsumen atas kegiatan CSR tidak menimbulkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen dan loyalitas konsumen. ......In the current era of business, businesses are obliged to create businesses that pay attention to social responsibility with stakeholders. Much research stating that the existence of long term business increased when the company was able to meet the wishes or interests of the stakeholders. To that end, the perception of consumers as stakeholders important to companies in assessing a company's CSR activities conducted. This research was made to assess the consumer's perception of the antecedent and consequence of CSR activities. Antecedent is an evaluation prior to the formation of CSR activities that constitute the community's expectations, by assessing the financial performance and the quality of the company's ethics statement. The consequence is the perception that arise due to the presence of CSR activities like reputation, consumer trust, perceived risk, and consumer loyalty . This research was conducted to 175 housewife?s as a respondent and analyzed by using SEM (structural equation modeling) methods. Result of this studies showed a significance of the positive influence on the financial performance and quality of ethical statements to expectation of CSR activities. CSR activities has a positive influence on corporate reputation, and reputation has a negative influence on the perceived risk and has a positive influence on consumer trust. This study also led to the significance of positive influence between trust and consumer loyalty and trust has a negative influence to perceive risk. However, this research found that there is no significance influence between evaluation of CSR activities on trust and consumer loyalty.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang nilai risiko yang dimiliki dari setiap tahapan pekerjaan proses produksi yang dilakukan pada area produksi di Rumah Potong Ayam PT. Sierad Produce, Tbk tahun 2011. Penilaian risiko dilakukan dengan menganalisis nilai kemungkinan, pemajanan dan konsekuensi dari setiap tahapan pekerjaan yang kemudian dibandingkan dengan standar level risiko semi kuantitatif W.T. Fine J untuk mengetahui level risiko yang ada pada setiap tahapan proses produksi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan metode semi kuantitatif AS/NZS 4360:2004. Hasil penelitian menyatakan bahwa level risiko yang dimiliki pada setiap langkah pekerjaan di area produksi meliputi level very high, priority 1, substantial, priority 3 dan acceptable.

---

ABSTRACT
This study discusses the risk that the value of owned production process every step of the work performed in the production area in the Slaughterhouse Chicken PT. Sierad Produce, Limited in 2011. Risk assessment is done by analyzing the probability value, exposure and consequences of each phase of work which is then compared to a standard level of risk semi-quantitative WT Fine J to determine the level of risk that exist at each stage of the production process. This study is a descriptive analytical study using semi-quantitative method AS / NZS 4360:2004. The study states that the level of risk that you have on each step in the production area of work includes very high level, priority one, substantial, priority 3 and acceptable.

Abstrak :
Di Indonesia, perkawinan adalah sah menurut hukum apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formalnya semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama. Didalam perkembangan masyarakat sekarang ini munculah istilah kawin kontrak, dimana perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak, serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tertentu. Hal tersebut menjadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Didalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah empiris yuridis, dengan menggunakan metode analisis kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu data deskriptif, yaitu data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa yang diteliti. Diperlukan upaya hukum untuk mencegah kawin kontrak, seperti upaya pemerintah memasukkan Rancangan Undang- Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama tentang Perkawinan ke dalam program legislasi nasional 2010-2014 yang melarang praktek kawin kontrak, atau diperlukan upaya hukum lainnya seperti membuat para pihak dalam perjanjian kawin kontrak tersebut mempunyai kedudukan yang seimbang. ......In Indonesia, the marriage is legally valid if done in accordance with the religion and belief each and were listed in the registry office marriages. Law No. 1 Year 1974 on Marriage view that marriage was not only seen from purely formal aspect, but also viewed from the aspect of religion. In the development of today's society comes the term marriage contract, where the marriage conducted in a certain period of time, and the material rewards for either party, as well as other provisions stipulated in a contract or specific agreement. This becomes the issue raised in this study. In this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative analysis, so it will generate some descriptive data, ie data that describes the state of the object or event under study. Necessary legal measures needs to be taken to prevent the marriage contract, such as government efforts to incorporate the Bill (the Bill) Religious Courts Law on Marriage Material into the national legislation program from 2010 to 2014 that prohibiting the practice of marriages contract, or other legal efforts as necessary to make the parties to the agreement marriage contract has a balanced position.

Abstrak :
Kegiatan ramp handling merupakan kegiatan yang sangat vital dalam dunia ground handling karena dapat mempengaruhi keselamatan pekerja hingga penumpang dan crew. Berdasarkan data PT. X hingga tahun 2014 tercatat setiap tahunnya terjadi kecelakaan kerja di area kerja ramp. Tingginya risiko keselamatan kerja disertai dengan kontak pekerja dengan GSE sebagai alat bantu pelayanan dan terbatasnya area gerak di ramp membuat peneliti melakukan penelitian dengan tujuan akhir untuk dapat menentukan tingkat risiko dengan melakukan penilaian risiko pada setiap tahapan proses pekerjaan ramp handling yang dilakukan oleh PT. X di Bandara International Soekarno Hatta tahun 2015 yang meliputi tahapan pre-flght, tahapan on-ground, dan tahapan post-flight. Penilaian risiko diawali dengan melakukan identifikasi bahaya/hazard dan uninspected event sesuai tahapan ramp yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis risiko K3 dengan menentukan nilai kemungkinan dan nilai konsekuensi. Nilai-nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan level risiko semi kuantitatif dalam standar AS/NZS 4360:2009. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan risiko tertinggi pada tahap pre-flight yaitu risiko/potensi terpapar bising, pada tahap on-ground berupa terpapar bising dan risiko tersedot mesin pesawat, dan tahap post-flight berupa risiko terpapar bising. Tingkat risiko yang telah didapatkan kemudian diberikan rekomendasi pengendalian oleh peneliti untuk perusahaan sehingga tingkat risiko kerja menurun dan angka kecelakaan kerja juga menurun. ......Ramp handling activities is a vital activity in the world because it can affect ground handling worker safety to passengers and crew. Based on data recorded from PT. X until the year 2014 workplace accidents occur each year in the work area ramp. The high safety risk along with workers contact with GSE as tools and limited services in the area of ​​motion ramp researcher doing research with the ultimate goal to be able to determine the level of risk with risk assessment at each stage of the process ramp handling work carried out by PT. X at Soekarno Hatta International Airport in 2015 which includes the stages of pre-flght, on-ground stage, and post-flight phases. Risk assessment begins with identifying hazards / hazard and uninspected event ramp to the stage, followed by a process of risk analysis to determine the possible value K3 and value consequences. The values ​​are then compared to the level of risk in the semi quantitative standard AS / NZS 4360: 2009. Based on the results, the highest risk in the pre-flight phase, namely the risk / potential noise exposure, at this stage of the on-ground in the form of noise exposure and the risk of air sucked in the engine, and post-flight phase in the form of risk of exposure to noise. The level of risk that has been obtained is then given recommendations by the researchers to control the company so that the level of risk decreased work and number of work accidents also declined.

Abstrak :
Pabrik Tahu X Citeureup merupakan produsen makanan di Kabupaten Bogor yang memiliki faktor dan potensi bahaya dan risiko pada setiap prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko keselamatan dan kesehatan kerja, melakukan penilaian, dan menentukan pengendalian yang mungkin dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan desain studi cross-sectional dengan menggunakan tool berupa standar manajemen risiko AS/NZS 4360:2004 dan perhitungan risiko dengan formula W.T Fine. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat level risiko yang belum acceptable pada setiap proses pembuatan tahu, yaitu very high, priority 1, substantial, priority 3, dan acceptable. Rekomendasi yang dapat diberikan bersifat substitusi, engineering, administratif, dan penggunaan APD. ......Tofu Factory X Citeureup is food producers in Bogor, which has factors and hazard and risk potentials in each process. This study aims to know the occupational health and safety risks, do assessment, and determine control may be performed. This study is a descriptive study and cross-sectional study design using tools such as risk management standard AS/NZS 4360:2004 and risk calculation with the W.T Fine formula. The results showed that there are risk levels not acceptable in any process of making tofu, is very high, priority 1, substantial, priority 3, and acceptable. Recommendations that can be provided is substitution, engineering, administrative, and use of PPE.

Abstrak :
Informed consent merupakan salah satu unsur paling penting yang harus dipenuhi dalam hubungan antara dokter dan pasien. Apabila informed consent tidak terpenuhi, maka akan timbul konsekuensi bagi dokter. Konsekuensi yang timbul dapat berupa tanggung jawab berdasarkan etik kedokteran, ilmu disiplin kedokteran dan/atau ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan terkait pengaturan dan penerapan dari informed consent di Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas konsekuensi hukum seperti apa yang dapat dikenakan bagi pihak yang tidak melaksanakan informed consent dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 63/Pdt/2016/PT.Smr. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridisnormatif, dengan meneliti asas-asas dan unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum kesehatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari studi pustaka dan wawancara dalam menganalisis pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan terkait penerapan informed consent di Indonesia telah terakomodir dalam kode etik profesi dokter dan sejumlah peraturan perundang-undangan. Jika terdapat kesalahan dalam penerapan informed consent, maka dokter dapat dikenakan konsekuensi hukum dari aspek hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah untuk memperjelas ketentuan terkait informed consent dengan menegaskan kewajiban dokter untuk memastikan pasien telah memahami penjelasannya dengan baik sebelum memberikan persetujuan. ......Informed consent is one of the most important elements that should be applied in the communication between doctors and patients. If informed consent is not done, there will be consequences for the doctors. The consequences accounted are in the forms of duty and professional responsibilities to the code of medical ethics, scientific responsibility to medical disciplines, and also to the law and legal authorities. This study will focus on regulations and implementations of informed consent in Indonesia. This study will also discuss the legal consequences that can be imposed on doctors who neglect informed consent by analysing the Samarinda High Court Decision Number 63/Pdt/2016/PT.Smr. The method used in this research is a juridical-normative approach, by reviewing the principles and constituents contained in the laws and regulations related to medical law and informed consent. This study uses secondary data from literature reviews and interviews to analyse the subject matter. The result of this study indicates that the provisions regarding the implementation of informed consent in Indonesia have been entailed in doctors’ professional code of medical ethics and Indonesian laws and regulations. If there are any errors in the implementation of informed consent, doctors can be subjected to legal consequences from the aspects of civil law, criminal law and administrative law. This study provides suggestions to the government to clarify the provisions regarding informed consent by asserting the doctor's responsibility to ensure that patients understand the explanation well before giving their consent.

Abstrak :
Perilaku tidak selamat pada tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan kerja. Berbagai penelitian dan laporan kasus membuktikan tingkat kecelakaan akibat perilaku masih terus terjadi. Analisis perilaku tidak selamat dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong timbulnya perilaku tidak selamat. Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan model ABC perilaku. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian sebanyak 7 orang yang terdiri dari tiap lapisan tenaga kerja. Penelitian ini menggambarkan perilaku tidak selamat tenaga kerja serta faktor anteseden dan konsekuensi yang melatarbelakangi munculnya perilaku tidak selamat pada tenaga kerja. Perusahaan perlu mempertahankan program pelatihan dan promosi K3 yang sudah berjalan. Perilaku tidak selamat dapat dicegah dengan meningkatkan pengetahuan, pengimplementasian peraturan K3 dengan baik, komitmen manajemen dalam pelaksanaan K3, pengawasan yang efektif, pelaksanaan HSE Reward yang efektif, dan diberlakukannya sanksi K3.

---

Unsafe behavior in the workforce is one of the factors that contribute to create an accident. Various studies and case reports have proven that the accident rate due to the unsafe behavior still occurs. Unsafe behavior analysis purpose to determine factors that encourage the emergence of unsafe behavior. Descriptive research with qualitative approach, using the ABC model of behavior. Data collected through in-depth interviews, observation and document analysis. Informants in the study were 7 people consisting of each layer of the workforce. This study describes the unsafe behavior on workforce, antecedents and consequences as the factors underlying the emergence of unsafe behavior. Companies need to maintain the existing training programs and HSE promotion. Unsafe behavior can be prevented by improving knowledge, implementing HSE regulation as well, management commitment in the implementation of HSE, effective supervision, effective implementation of HSE Reward, and punishment.

Abstrak :
Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis dalam lalu lintas kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi maupun yang berhubungan dengan pekerjaan mereka maka akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh sangat dibutuhkan. PPAT sebagai salah satu Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dituntut kecermatan dan ketelitiannya dalam pembuatan akta otentik yang berhubungan dengan tugas jabatannya. Selain itu PPAT juga dituntut untuk bersikap jujur, independen dan tidak memihak pada salah satu kliennya. PPAT juga wajib memberikan penyuluhan hukum terkait masalah pertanahan yang dihadapi kliennya dan menolak untuk membuat akta apabila tidak disertai dengan data formil. Akta PPAT yang dibuat dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memiliki konsekuensi yuridis terhadap aktanya. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yaitu penelitian preskriptif dan dianalisa secara kualitatif dan dilaporkan dalam bentuk preskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PPAT wajib membuat akta sesuai bentuk dan tata cara yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kelalaian PPAT dalam melaksanakan pembuatan akta sesuai peraturan yang berlaku dapat berakibat aktanya memiliki cacat yuridis dan kehilangan otentisitasnya. Pihak-pihak yang dirugikan oleh perbuatan PPAT dapat menuntut ganti kerugian. ......The importance of written evidence on daily lives of society has long been recognized. Authentic deed as a written evidence is very much needed both in private and public activities and in business transactions because authentic deed has the strongest and fullest proof that things that said in the deed are true. PPAT as one of the officers which has been appointed to make authentic deed has to work with accuracy and carefulness in making the deed. Besides that, PPAT also is demanded to work independently and impartial. In doing his job, PPAT has to give the best advice to his/her clients over their problems about making the best decision towards their land problems. PPAT deeds that was made not in accordance to legislation will have judicial qonsequences on the deeds and PPAT could be charged based on Torts by people that has been injured. This research uses judicial normative method of research with prescriptive type of research and outcome in prescriptive analysis research. From the research that has been done, it can be summarized that the importance of the authenticity of the deed is that it is made in accordance to Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Negligence in making the deed in accordance to the law would make the deed loose its authenticity and PPAT could be sued for damages by parties injured.