Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

konstitusionalitas pengadilan tindak pidana korupsi

makalah ini disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI Provinsi yogyakarta...

300 MHN 1:1 2008

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Lumbanraja, Hasan Tua, author

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pengujian konstitusionalitas = Jurisdiction of Indonesian Constitutional Court on constitutional judicial review / Hasan Tua Lumban Raja

ABSTRAK Kewenangan pengujian konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersumber dari atribusi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan dalam Konstitusi tersebut hanya menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Menurut teori hukum administrasi negara, penerima atribusi...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45983

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Chaidir Ali, author

Analisis Kedudukan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Tolok Ukur dalam Pengujian Formil Konstitusionalitas Undang-Undang = Analysis of the Position of the Law on the Formation of Legislation as a Benchmark in the Formal Testing of the Constitutionality of Laws

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) lahir dari adanya pendelegasian kewenangan mengatur yang timbul dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dimana pada ketentuan Pasal 22A UUD 1945 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi muatan mengenai mekanisme teknis formil pembentukan undang-undang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nurfuady Bakir, author

Analisis praktik pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2003-2020 = Analysis of formal law assessment practice in Constitutional Court of Republic of Indonesia in 2003-2020

Sebagai pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Diantara kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangan memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat dikatakan sebagai kewenangan utama dari sisi teori dan sejarah. Dalam praktiknya, sejak berdirinya hingga sekarang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Syahreza Hardyawan, author

Konstitusionalitas keberadaan majelis kehormatan notaris sebagai penggantian sebagian kewenangan majelis pengawas daerah notaris = The constitutionality of the existence of assemblies honor notary as a partial replacement of the authority assembly supervisor notary area

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menciptakan suatu lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T46923

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sirait, Julianto Salomo Parluhutan, author

Hak Mantan Narapidana Korupsi untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 = Former Corruption Prisoner's Right to be Selected in Elections General Post Decision of The Constitutional Court Number 42/PUU-XIII/2015.

ABSTRAK
Di era reformasi, pemilihan umum (pemilu) adalah wujud nyata demokrasi yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih dan terkhusus untuk dipilih sebagai hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Akan tetapi, dalam setiap pemilu hak seseorang untuk dipilih tersebut harus memenuhi persyaratan aturan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai...

2020

T55038

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pamungkas Satya Putra, author

Pemanfaatan hak atas air pasca berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air (studi kasus pemberian hak guna usaha air di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat) = Utilization of right over water post enactment of law number 7 of 2004 concerning water resources (case study concerning issuance of water business use right in Bogor Regency West Java Province)

[ABSTRAK
Air sebagai benda sosial (res commune) merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan saling berhubungan dengan hak-hak asasi lainnya. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H, dan Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Konstitusionalitas menegaskan tentang hak penguasaan negara terhadap air untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat....

Jakarta: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2014

T42224

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Imam Heykal Djajadiningrat, author

Urgensi dan landasan konstitusional kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang undang = Urgency and the constitutional basis of constitutional court s authority to perform a judicial review against the constitutionality of government regulation in lieu of law / Imam Heykal Djajadiningrat

ABSTRAK
Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39317

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian