Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum pada pembuatan akta sebagai perbuatan penyertaan. Perbuatan penyertaan atas turut serta Notaris yang menguntungkan pihak lain dalam membuat Akta sewa menyewa dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan awal dari sengketa permasalahan. Pembuatan Akta tersebut tidak dilakukan atas permintaan kedua penghadap dihadapan Notaris melainkan hanya satu penghadap yang menyampaikan keinginan pembuatan aktanya kepada Notaris sehingga menimbulkan perbedaan pada maksud dan tujuan dari para pihak. Maksud dan tujuan yang dimaksud adalah pinjam meminjam uang bukan untuk mengalihkan aset dalam bentuk jual beli sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Kerugian pihak lain atas pembuatan akta tersebut mengakibatkan sertifikatnya menjadi beralih secara melawan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta yang dikategorikan sebagai perbuatan penyertaan dan implikasi hukum atas kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian ekplanatoris. Hasil analisis bahwa terpenuhinya Notaris EN untuk mengambil bagian melakukan tindakan pelanggaran penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1. Adanya tindakan Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap aktanya karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat materiil suatu akta sehingga menjadi batal demi hukum. Implikasi pelanggaran tersebut juga mewajibkan Notaris untuk bertanggung jawab secara pidana, administratif, perdata dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the errors in the application of legal construction in the making of deeds as acts of participation. The act of participating in the participation of a Notary that benefits other parties in making the Lease Act with the Sale and Purchase Binding Agreement Act is the beginning of a problematic dispute. The making of the Deed is not done at the request of both parties before the Notary but only one person who conveys the desire to make the deed to the Notary so as to cause a difference in the intent and purpose of the parties. The purpose and objective is to borrow money and not to transfer assets in the form of sale and purchase so as to cause losses to other parties. The loss of the other party for the making of the deed resulted in the certificate being transferred against the law. The issues raised in this study are about the errors in the application of legal construction in the making of deeds which are categorized as acts of participation and legal implications for the errors in the application of legal construction in the making of deeds. To answer these problems used normative juridical law research methods with explanatory research typology. The result of the analysis that the fulfillment of Notary EN to take part in committing acts of violation of participation as per Article 55 paragraph (1) 1st. The action of the Notary who commits the violation has implications for the deed due to non -fulfillment of the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code and the material requirements of a deed so that it becomes void by law. The implications of such violations also oblige Notaries to be liable for criminal, administrative, civil and Notary Code of Conduct."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang konstruksi hukum perempuan pelaku pembunuhan suami pelaku KDRT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian feminis dengan pendekatan penelitian kualitatif dan tipe penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam kepada subyek penelitian yaitu dua orang perempuan pelaku pembunuhan suami pelaku KDRT, dan wawancara terstruktur terhadap aparat penegak hukum yaitu tiga orang penyidik, satu orang jaksa dan tiga orang hakim. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bagaimana para penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim mengkontruksi hukum perempuan pelaku pembunuhan suami pelaku KDRT. Penelitian ini juga melihat bagaimana perempuan melihat memaknai tindakan pembunuhan yang dilakukannya dan kontruksi hukum terhadapnya. Penelitian ini menggunakan teori feminis kriminologi dan teori feminis legal yang menjelaskan bahwa konstruksi gender budaya patriarki telah mempengaruhi konstruksi hukum perempuan pelaku pembunuhan suami pelaku KDRT. Konstruksi hukum terhadap perempuan pelaku pembunuhan suami pelaku KDRT yang bias gender adalah bentuk opresi terhadap perempuan dalam sistem hukum terutama dalam sistem peradilan pidana. Kontruksi hukum terhadap perempuan tidak hanya dilihat dari tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga pelanggaran peran sosial perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga.

---

ABSTRACTThis thesis is working on the construction of the law about women who subjected as the perpetrator to their husbands who have done some domestic violences. This research is using the methods of feminism research with qualitative approach and case study. The technique that used in this research is interviewing the subject of the research who are two women that has been subjected as the perpetrator of killing their husbands, otherwise the interview technique also done to the law enforcement apparatus such as three investigators, a presecutor, and three judges. In this research the researches try to understand how the law enforcement apparatus contructed the law to the perpetrator of this case. This research also try to understand how women see this case and the constructions of the law on it. The theories that used to construct this thesis are the theory of criminology feminism, and the legal feminism, which explain the construction of the gender and the patriarchy has been affected the construction of the law in this case. Construction of the law to the women who subjected as the perpetrator which ldquo gender bias rdquo can be concluded as the oppression to the women especially in the law system of the criminal justice. Law construction to the women not only see from their actions which breaking the rule, but also the violation of their social role as a wife and housewife."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana penyedia jasa konstruksi dapat dikenakan dalil perbuatan melawan hukum dalam perkara Putusan Nomor 40/PDT.G/2023/PN Mtr mengenai sengketa konstruksi berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis tiga permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan jenis-jenis penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dalam konsep hukum perdata, dan pertimbangan hakim dalam mengenakan dalil perbuatan melawan hukum kepada penyedia jasa konstruksi pada perkara putusan terkait. Terdapat tiga jenis usaha jasa konstruksi, yaitu jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang masing-masing memiliki kewajiban hukum berbeda-beda sesuai dengan layanan usaha yang diberikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan penyedia jasa konstruksi dalam suatu sengketa konstruksi dapat digugat dan diputus atas dasar perbuatan melawan hukum. Penyedia jasa konstruksi dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan kelalaian dan ketidak hati-hatian melanggar kewajiban hukumnya sebagaimana yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi dan PP Pelaksana UUJK sehingga karenanya dapat dibebankan pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

---

This research analyses how construction service providers can be charged with tort in Case No. 40/PDT.G/2023/PN MTR regarding construction disputes based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This research is conducted using the doctrinal research method. The author describes and analyses three problems in this research, namely the regulation of the types of construction services in Indonesia, unlawful acts that can be committed by construction service providers in the concept of civil law, and the judge's consideration in imposing unlawful acts on construction service providers in related verdict cases. There are three types of construction services business, namely construction consultancy services, construction work, and integrated construction work, each of which has different legal obligations according to the business services provided. The results of this study show that the actions of construction service providers in a construction dispute can be sued and decided by tort.The construction service provider can be said to have committed a tort because it has committed negligence and imprudence in violating its legal obligations as stipulated in the Construction Services Law and the PP Implementing the UUJK so that it can be held liable to compensate for the losses caused."

"Unforeseen ground condition often happens in construction work as the disturbance of the work. The effects of unforeseen ground condition cause some arguments between the Owner and the Contractor: who shall be responsible for that. Scope of work that is regulated in the contract plays a major role in this case, including in international construction contract where the different legal seats of the parties is a foreign element where it creates an issue of international business transaction also with international private law. When the Contractor applies a claim, FIDIC Conditions of Contract shall be used in this case.

---

Kondisi bawah tanah yang tidak terduga sering terjadi pada pekerjaan konstruksi sebagai gangguan terhadap pekerjaan. Efek dari gangguan kondisi bawah tanah yang tidak terduga tersebut menimbulkan beberapa argumen antara Pemilik dan Kontraktor: siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan gangguan pekerjaan yang disebabkan oleh kondisi bawah tanah yang tidak terduga. Lingkup pekerjaan yang diatur pada kontrak merupakan hal utama pada kasus ini. Perbedaan kedudukan hukum para pihak pada kontrak konstruksi internasional adalah elemen asing dimana menimbulkan permasalah transaksi bisnis internasional yang juga berkaitan dengan hukum perdata internasional. Ketika Kontraktor mengajukan klaim, FIDIC Conditions of Contract digunakan untuk kasus ini."

"Capital market as the finance house that affeect the economic growth of one nation. The economic development can be seen from the amount of the transaction in the capital market. The more and more transaction in the capital market then the capital or money passing through are ampler. The consequences of the increasingly amount of capital in the capital market yield to summon excessively amount of non-good faith people to make use of the capital market to perpetrate crime in order to procure advantage. The crime that can be executed was money laundering."