Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Spionase adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan oleh badan intelijen baik dalam kegiatan mauupun operasi rahasia intelijen dengan taktik terbuka ataupun tertutup. Indonesia, tidak dapat, dipungkiri menarik perhatian negara-negara besar, negara-negara yang memiliki sumber yang tidak terbatas, teknologi yang canggih, dan badan intelijen yang mumpuni. Hal tersebut menimbulkan ancaman tersendiri bagi ketahanan nasional Indonesia. Ancaman ini, terlebih ancaman spionase yang dilaksanakan intelijen asing, harus ditanggani secara serius oleh pemerintah Indonesia. Dari berbagai pendadakan strategis yang dialami oleh Indonesia, sebagian besar menunjukkan adanya keterlibatan intelijen asing. Akan tetapi, badan maupun lembaga intelijen di Indonesia, meskipun memiliki kemampuan kontra intelijen, tidak satupun yang melakukan fungsi kontra spionase secara utuh dan profesional, tidak seperti BNPT dengan kontra terorisnya ataupun BSSN dengan kontra sabotasenya. Tesis ini mengevaluasi fungsi kontra intelijen Indonesia dalam menghadapi ancaman spionase. Tesis ini menggunakan metode scenario building untuk melakukan evaluasi fungsi kontra intelijen yang dilakukan oleh badan dan lembaga intelijen Indonesia. Selain itu, Tesis ini juga melakukan analisis ancaman (threat analysis) untuk memperlihatkan tren ancaman spionase terhadap keamanan nasional Indonesia. Data-data primer dari wawancara dan data-data sekunder dari berbagai sumber digunakan untuk menilai urgensi pembentukan badan kontra intelijen Indonesia. Dari data-data yang terkumpul, Tesis ini menemukan bahwa untuk melindungi kekuatan, kemampuan, kerawanan, dan niat (K3N) Indonesia dari spionase musuh, maka Indonesia harus memiliki badan kontra spionase sebagai wadah kontra intelijen dalam melindungi ketahanan nasional dari ancaman spionase intelijen asing. Analisis ancaman menunjukkan bahwa ancaman spionase asing terhadap keamanan nasional Indonesia ada dalam level menengah-tinggi sedangkan analisis dengan scenario building memperlihatkan bahwa fungsi kontra intelijen yang selama ini dilaksanakan oleh badan dan lembaga intelijen Indonesia kurang ideal. ......Espionage is an information gathering methode conducted by intelligence services both in intelligence acivities or closed/clandestine operations using open or closed tactics. Indonesia, undeniably attracted the attention of major countries, countrie sthat have unlimited resources, sophisticated technology and capable intelligence services. This posed a threat to Indonesia's national security, especially the espionage threats carried out by foreign intelligence, and this condition must be taken seriously by the Indonesian Government. The various strategic surprises experienced by Indonesia, mostly indicates the foreign intelliegnce activities. However, intelligence agencies and institutions in Indonesia, despite their counterintelligence capabilities, have not carried out a whole and professional counterespionage function, unlike the counter-terrorist of BNPT or the BSSN with its counter-sabotage function. This thesis evaluates Indonesia's counterintelligence function in teh face of espionage threats. Using scenario building method to evaluate the CI function carried out by Indonesian intelligence agencies and institutions, and also conduct threat analysis to show the trend of espionage threat to Indonesia's national security. Primary data from interviews and secondary data from various sources are used to assess the urgency of the establishment of an Indonesian counterintelligence body. From the collected data, this thesis found that in order to protect Indonesia's strenght, ability, vulnerability and intention (K3N) from enemy espionage, Indonesia must have a counter-espionage institution as a counterintelligence services in protecting national security from the threat of foreign intelligence espionage. The threat analysis shows that foreign espionage threats to Indonesias national security are in the middle-high level, while analysis with building scenario shows that the coounterintelligence function carried out by Indonesia's inteliigence services is less ideal.

Abstrak :
Kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik di Indonesia berpotensi melemahkan keamanan nasional Indonesia, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sebagai deteksi dini dan peringatan dini melalui peranan intelijen sebelum merekomendasikan izin visa jurnalis asing yang masuk ke Indonesia. Dilema permasalahan muncul ketika kebijakan izin khusus bagi jurnalisme asing untuk pencegahan masuknya spionase asing tersebut dinilai oleh beberapa komunitas wartawan di Indonesia sebagai pembatasan kebebasan pers di Indonesia. Tujuan penelitian adalah (1) mengidentifikasi dan menganalisis peranan Intelijen untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam pencegahan kegiatan spionase melalui Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia, (2) mengidentifikasi dan menganalisis Aktivitas jurnalistik asing yang berpotensi melakukan kegiatan spionase serta melemahkan keamanan nasional, (3) merumuskan deteksi dini dan peringatan dini yang tepat untuk dilakukan penyelenggara intelijen negara dengan mengutamakan kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif. Obyek yang dijadikan studi untuk penelitian ini adalah penyelenggara intelijen yang mempunyai peranan melakukan pencegahan terhadap kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kontra intelijen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini (1) pelaksanaan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik asing ditentukan oleh kekuatan regulasi yang memadai, kemampuan SDM intelijen, kualitas produk intelijen, kegiatan atau operasi kontra intelijen dan kualitas koordinasi intelijen, (2) Aktivitas jurnalistik asing yang berpotensi melakukan kegiatan spionase dan melemahkan keamanan nasional adalah jurnalistik asing yang melakukan covert action dan melanggar izin jurnalistik asing di Indonesia, (3) perumusan deteksi dini dan peringatan dini yang mengutamakan kebebasan pers dengan cara memberikan kemudahan akses pengajuan aplikasi perizinan melakukan Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia. ......Foreign espionage through journalistic activities in Indonesia have potential to weaken Indonesias national security, that prevention efforts by intelligence bodies are needed as an early detection and warning system before visa permit could be issued for those foreign journalists. The dilemma arises when such special permit policy for foreign journalists to prevent foreign espionage activities is considered as a limitation of freedom of press by some journalist communities in Indonesia. The research objectives are (1) to identify and analyze the role of state intelligence bodies in performing early detection and warning to prevent espionage activities by foreign journalists in Indonesia, (2) to identify and analyze foreign journalistic activities that have potential to be compromised by espionage activities which may cripple national security, (3) to formulate an appropriate early detection and warning approach to be performed by the state intelligence bodies without infringing the freedom of press principles. This research used a descriptive qualitative data approach. The object of the study is the state intelligence bodies responsible to prevent foreign espionage activities by foreign journalists in Indonesia. This study used counter-intelligence theory. Data collection are performed through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study (1) implementation of early detection and warning system to prevent foreign espionage activities by foreign journalists are determined by adequate regulatory power, human resources capability, quality of intelligence products, counterintelligence activities or operations and quality of intelligence coordination, (2) Foreign journalists that have potential to carry out espionage activities and endanger national security are those who carry out covert action and violate their press permit, (3) formulation of early detection and warning system which prioritizes freedom of the press should take into account providing easy access for foreign journalists to apply for legal permit to carry out foreign journalistic activities in Indonesia.

Abstrak :
Intelijen secara umum berfungsi sebagai alat untuk penuntun dalam membuat sebuah kebijakan dimana memberikan informasi mengenai niat (intention) dan kapabilitas (capabilities) dari berbagai pelaku aktor sosial. aktor sosial yang dapat berasal dari politik, ekonomi, militer, perusahaan multinasional, pelaku kriminal dan organisasi teroris. Sehingga mendapatkan tujuan yang paling mendasar adalah mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan dan juga peluang terhadap kegiatan politik. Kemudian fungsi kedua adalah tidak hanya sebagai penuntun untuk pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai alat untuk mengimplementasikan kebijakan. Pada fungsi ini intelijen lebih dari pada sebuah panduan untuk menggunakan kekuasaan, tetapi juga merupakan instrumen yang berguna dalam menjalankan kekuasaan. Kegiatan Intelijen pada masa orde baru sebelum terjadinya peristiwa malari berpusat kepada tiga kekuatan organisasi intelijen, yaitu Kopkamtib, Bakin, dan Aspri sebagai pelaksana operasi khusus (Opsus). Di dalam penelitian ini penulis membuktikan bahwa keberhasilan intelijen terjadi dengan melihat unsur organisasi, pengambil keputusan (dalam hal ini Presiden), analisis yang menghasilkan warning information, dan juga dimensi politik. Keseluruhan unsur ini dipenuhi dengan menjalankan fungsi intelijen yaitu penggalangan dan pengamanan. Kegiatan penggalangan akan mendukung kegiatan pengamanan untuk menetralisir setiap ancaman dengan melakukan sebuah cipta kondisi untuk mempersalahkan para demonstran agar dapat ditangkap. Dan juga sebagai pendukung pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang bersifat represif. ...... Intelligence in a generally serves as a tool to guide in creating a policy which provides information about intention and capabilities of various social actors. Social actors that can derived from the political, economic, military, multinational corporation, criminals and terrorist organization thus getting the most fundamental purpose is identifying threat to the national security and also opportunities to political activity. Then the second function not only as a guide for decision-making, but also as a tool to implement the policy. It does than a guide to use power, but be an instrument for running the power either. Intelligence activities in the new order centered by three forces organization, they are Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), Bakin (Badan Koordinasi Intelijen), and Aspri (Asisten pribadi) for President as a executor of Special Operation. In this research author proves that the success of intelligence going on by looking at the elements of the organization, the decision maker (in this case the President), the analysis of which generates warning information, and also a political dimension. The overall of these elements is filled by carry out the intelligence functions that is penggalangan and pengamanan. Penggalangan activities will support the activities of pengamanan to neutralize any threat by do a conditioning to blame the demonstrators to be arrested. Thus supporting government for their repressive policy.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tahun 2018, diketahui terjadi sebanyak 232,447,974 serangan siber ke jaringan Indonesia. Sektor yang menjadi perhatian adalah instansi pemerintah, karena menjadi target utama serangan siber. Domain .go.id (website pemerintah) menempati peringkat pertama dengan 30,75% lebih sering terkena defacement. Untuk mengatasi masalah ancaman siber, Pemerintah Indonesia membentuk BSSN, yang mempunyai unit kerja Pusopskamsinas, yang kemudian telah membentuk Secuity Operation Center (SOC). Namun SOC yang sudah dibentuk belum sesuai kebutuhan, yang ada saat ini belum cukup karena lingkup, maturitas dan kapabilitas SOC masih terbatas, sedangkan ancaman siber setiap detik selalu berkembang, dibutuhkan kemampuan kontra intelijen siber sebagai langkah dan strategi intelijen untuk memprediksi dan menanggulangi kemungkinan ancaman siber, serta membangun pola koordinasi dengan SOC lainnya untuk mewujudkan Collaborative Cyberdefense. Maka dibentuklah National Secuity Operation Center (NSOC), yaitu pengembangan dari SOC yang memerlukan upaya rencana pembangunan keamanan siber yang terukur untuk menjamin keberhasilaln tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan kemampuan kontra intelijen siber di Pusopskamsinas menggunakan langkah kerangka kerja keamanan siber berdasarkan NIST CSF, yang dipadukan dengan Penilaian maturitas dan kapabilitas pada SOC di Pusopskamsinas menggunakan SOC-CMM, serta rekomendasi rencana aksi menggunakan konsep kontra intelijen siber.

---

ABSTRACT
In 2018, there were 232,447,974 cyber attacks on the Indonesian network. The sector of concern is government agencies, because they are the main target of cyber attacks. Domain. Go.id (government website) ranks first with 30.75% more often affected by defacement. To overcome the problem of cyber threats, the Government of Indonesia formed BSSN, which has a work unit of Pusopskamsinas, which then has formed the Secuity Operation Center (SOC). However, the SOC that has been formed is not yet in accordance with the needs, which is currently not enough because the scope, maturity and capability of the SOC is still limited, while cyber threats are always developing every second, cyber counterintelligence capabilities are needed as a step and intelligence strategy to predict and cope with possible cyber threats , and build coordination patterns with other SOCs to realize Collaborative Cyberdefense. Then a National Secuity Operation Center (NSOC) was formed, which is the development of an SOC that requires measurable cyber security development plans to ensure the success of its duties and functions. Therefore, this research will develop the capacity of cyber counterintelligence in Pusopskamsinas using the steps of the cyber security framework based on NIST CSF, which is integrated with the assessment of maturity and capability in SOC in Pusopskamsinas using SOCCMM, and recommendations for action plans using cyber counter intelligence concepts cyber.