Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penanganan persebaran propaganda ISIS di internet, yang menyebabkan sekelompok masyarakat di Indonesia terpengaruh untuk bergabung atau menjadi anggota atau simpatisan ISIS. Penelitian ini mempertanyakan mengapa persebaran propaganda ISIS di internet sulit untuk diatasi. Tesis ini menggunakan teori kontra radikalisasi di internet, yang secara spesifik membahas koordinasi dan komunikasi antara institusi Pemerintah dalam melakukan tindakan disruption, diversion dan pendekatan alternatif, serta counter-messaging. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah persebaran propaganda ISIS di internet sulit untuk diatasi karena terdapat tiga hambatan dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi. Tindakan disruption atau pemblokiran terhambat karena mudahnya akses kepada internet oleh ISIS, sulitnya penegakan hukum pada layanan pesan instan, tingkat kepatuhan perusahaan multinasional di bidang internet terhadap peraturan di Indonesia, serta tata kelola ruang siber di Indonesia. Pemerintah Indonesia belum memanfaatkan teknik pengalihan atau diversion untuk menyebarkan kampanye perdamaian di internet. Substansi pada tindakan counter-messaging yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengedepankan isu nasionalisme, sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Kemudian, tumpang tindih kewenangan dan tugas dalam pola koordinasi dan komunikasi interorganisasional antar institusi pemerintah yang terlibat juga mempengaruhi implementasi kebijakan kontra radikalisasi Pemerintah Indonesia di internet.

---

ABSTRACT
This research aims to analyze the factors that cause the difficulties of the Indonesian Government in countering the distribution of ISIS rsquo propaganda on the internet, that caused some Indonesians interested in joining or becoming ISIS sympathizer. This research questioned why the distribution of ISIS rsquo propaganda on the internet is still hard to overcome. This thesis used counter radicalization on the internet theory, particularly in the coordination and communication across government institutions in implementing disruption, diversion and alternative engagement as well as counter messaging measures. This research is qualitative study by using in depth analysis. This research argues that the difficulties in countering ISIS rsquo propaganda on the internet is caused by three obstacles in the implementation counter radicalization on the internet policy. The government efforts in disruption measure or to shutdown ISIS rsquo websites and social media accounts are inhibited by the easy access to the internet, the difficulty of law enforcement on instant messaging apps, the obedience of the internet company, and cyber governance in Indonesia itself. The diversion technique to promote peace campaign has not yet been utilized by the Indonesian Government. The nationalism issues in Indonesia rsquo s counter messaging measure may not reach the targeted audience. Futhermore, interorganizational coordination and communication problem across Indonesia rsquo s Government Institutions certainly affects the implementation of counter radicalization policy on the internet.

Abstrak :
Fenomena radikalisasi ideologi radikal teroris yang terjadi secara massif dan tidak biasasemenjak kebangkitan kelompok teroris internasional, IS Islamic State , memaksa pemerintahberpikir keras untuk menemukan formula dalam rangka menghentikan laju proses radikalisasi.Era global dan demokrasi, dimana batas-batas Negara seakan tidak ada lagi, informasi yangmelimpah, serta kebebasan dalam bersuara, seakan menjadi momok ketika dimanfaatkan olehkelompok radikal untuk melakukan propaganda-propaganda naratif ideologi radikal terorismilik mereka. Pembentukan BNPT pada tahun 2010 yang menggantikan fungsi DeskKoordinasi Penanggulangan Terorisme yang dianggap berhasil melakukan upaya-upaya hardapproach namun dianggap kurang mampu untuk menghentikan aksi terorisme yang terusmenerus terjadi. Aksi terorisme tidak akan terjadi selama radikalisasi ideologi radikal dapatdihentikan, untuk itu BNPT melalui Direktorat Pencegahan BNPT menyusun kebijakan dibidang pencegahan, yang salah satunya dalam bentuk strategi kontra-radikalisasi yangdilakukan secara online dan offline. Strategi kontra-radikalisasi yang dilakukan oleh DirektoratPencegahan BNPT ini terdiri dari kontra-propaganda dan kontra-naratif. Inti dari strategi danprogram ini adalah untuk menjadikan ideologi radikal teroris menjadi tidak menarik bagimasyarakat Indonesia melalui kontra-naratif, dan serta membantu meningkatkan rasa cintatanah air dan kebangsaan melalui kontra-propaganda. Melihat kebijakan dalam bentuk programini telah dilaksanakan oleh BNPT, namun arus radikalisasi dan aksi terorisme masih terusterjadi, sehingga perlu dilakukan analisa secara mendalam mengenai letak kekurangan dalamupaya kontra-radikalisasi oleh Direktorat Pencegahan BNPT. Analisa ini meliputi kesesuaianantara perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan tujuan kebijakan dalamkebijakan/program kontra-radikalisasi oleh Direktorat Pencegahan BNPT dalam upayamencegah penyebaran ideologi radikal di Indonesia.

---

The radical and unusual phenomenon of radicalization of terrorist radical ideologies since therise of the international terrorist group, IS Islamic State , forced the government to think hardto find formulas in order to stop the process of radicalization. The global era and democracy,where the borders of the State seem to be no more, abundant information, and freedom ofspeech, seem to be a scourge when exploited by radical groups to perform their own radicalradical propaganda propaganda propaganda. The establishment of BNPT in 2010 whichreplaced the function of Counter Terrorism Coordination Desk DKPT which is consideredsuccessful to make efforts of hard approach but considered less able to stop continuous acts ofterrorism. Acts of terrorism will not occur during radicalization of radical ideology can bestopped, for that BNPT through the Directorate of Prevention BNPT formulate policies in thefield of prevention, one of which in the form of counter radicalization strategy conductedonline and offline. The counter radicalization strategy undertaken by the Directorate ofPrevention of BNPT consists of counter propaganda and counter narrative. The essence ofthese strategies and programs is to make terrorist radical ideology unattractive to Indonesiansthrough counter narrative, and to help increase the love of homeland and nationality throughcounter propaganda. Seeing the policy in the form of this program has been implemented byBNPT, but the flow of radicalization and acts of terrorism still continues, so it needs to be donein depth analysis of the location of deficiencies in counter radicalization efforts by theDirectorate of Prevention of BNPT. This analysis covers the correspondence between policyformulation, policy implementation, and policy objectives in the policy program of counterradicalizationby the Directorate of Prevention of BNPT in an effort to prevent the spread ofradical terrorism ideology in Indonesia.