Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kontrak bagi hasil gross split merupakan salah satu bentuk pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi yang baru saja diberlakukan di Indonesia selain kontrak bagi hasil dengan cost recovery. Terdapat tiga permasalahan di dalam penelitian ini. Pertama, bagaimanakah konsep penguasaan Negara atas sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia ?. Kedua, bagaimanakah pengaturan mengenai kontrak bagi hasil gross split yang berlaku di Indonesia ?. Terakhir, bagaimanakah pemberlakuan kontrak bagi hasil gross split di Indonesia ?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode peneitian hukum normatif, dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditinjau dari aspek penguasaan Negara, terdapat degradasi peran pengawasan dan pengendalian Negara di dalam kontrak bagi hasil gross split dibandingkan dengan kontrak bagi hasil dengan cost recovery. Kesimpulannya adalah kontrak bagi hasil gross split masih tidak lebih baik dibanding kontrak bagi hasil dengan cost recovery yang telah digunakan di Indonesia ditinjau dari aspek penguasaan negara. Kata Kunci: kontrak bagi hasil gross split, penguasaan Negara, minyak dan gas bumi

---

ABSTRACT
Gross split production sharing contract is one form of upstream oil and gas business management that has just been implemented in Indonesia besides production sharing contract with cost recovery basis. There are three issues in this research. First, how the state control concept of natural oil and gas resources in Indonesia . Second, how the regulation of gross split production sharing contract in Indonesia . Last, how the enforcement of gross split production sharing contract in Indonesia . In this research, the writter uses normative legal research method by conducting literature studies. The results show that viewed from the state control aspect, there are degradations of State s supervision and control role in gross split production sharing contract compared with production sharing contract with cost recovery. The conclusion is the gross split production sharing contract is still no better than production sharing contract with cost recovery basis that has been used in Indonesia viewed from state control aspect. Keywords gross split production sharing contract, state control, oil and gas

Abstrak :
ABSTRAK
Jumlah pasokan dan kebutuhan gas bumi di Indonesia masih dalam kondisi defisit yang diakibatkan jumlah pasokan gas bumi semakin menurun dan kebutuhan akan gas bumi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Namun, defisit antara pasokan dan kebutuhan dapat diperkecil seiring penemuan cadangan gas bumi konvensional yang baru atau dengan mengembangkan lapangan gas nonkonvensional seperti shale gas. Potensi shale gas Indonesia diperkirakan mencapai 574 TCF yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Papua. Formasi Naintupo yang berada di Cekungan Tarakan memiliki sumber daya shale gas yang bisa dihasilkan secara teknis sebesar 5 TCF dari gas-in-place resiko sebesar 35 TCF. Penelitian ini akan membahas mengenai aspek teknoekonomi dari pengembangan lapangan shale gas di Formasi Naintupo, Cekungan Tarakan dengan menggunakan skema Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dan skema kontrak gross split.

Tiga profil laju alir akan dikembangkan dengan menggunakan kurva penurunan hiperbolik Arps, yaitu profil produksi rendah dengan laju alir awal (qi) sebesar 150 mmcf/mo, profil produksi sedang (qi=250 mmcf/mo) dan profil produksi tinggi (qi=350 mmcf/mo) . Perkiraaan biaya investasi berdasarkan benchmarking biaya pengembangan lapangan shale gas di Amerika Serikat dan pengembangan lapangan migas di Cekungan Tarakan. Pada kondisi analisis kontrak bagi hasil dan kontrak gross split memiliki NPV>0, IRR>10% pada profil produksi sedang dan tinggi. Bagi kontraktor, kontrak bagi hasil akan lebih menguntungkan pada profil produksi rendah dan kontrak gross split lebih menguntungkan pada profil produksi tinggi. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa faktor yang lebih berpengaruh terhadap peningkatan NPV dalam kontrak bagi hasil adalah harga gas dan dalam kontrak gross split adalah profil produksi. Untuk mendapatkan nilai NPV yang positif pada Kontrak Bagi Hasil, gas bumi harus dijual pada harga $12,05/MMBTU pada profil produksi rendah, $7,88/MMBTU pada profil produksi sedang dan $6,03 pada profil laju alir tinggi. Pada kontrak gross split, NPV yang positif dicapai ketika gas bumi dijual pada $8,42/MMBTU pada profil produksi sedang dan $6,52/MMBTU pada profil produksi tinggi.

---

ABSTRACT
The amount of supply and demand of natural gas in Indonesia is still in deficit condition due to the decreasing supply with increasing demand each year. This deficit of supply and demand could be minimized by new reserve discovery of conventional natural gas or by developing unconventional gas field like shale gas. Shale gas potential in Indonesia was predicted reached 574 TCF which spread in Sumatra, Kalimantan, Java and Papua. Naintupo Formation, located in Tarakan Basin has shale gas potential in which 5 TCF is technically recoverable with 35 TCF risked gas in place. This study will discuss technoeconomic aspect of shale gas field development in Naintupo Formation in Tarakan Basin by using production sharing contract scheme and gross split contract scheme.

Three flow profiles would be developed by using Arps hyperbolic decline curves, consist of low production profile with initial production (qi) of 150 mmcf/mo, medium production profile (qi = 250 mmcf/mo) and high production profile (qi = 350 mmcf/mo). Costs estimation were based on benchmarking cost of developed shale gas field in United States and nearby oil/gas field development in Tarakan Basin. On the base case, production sharing contract and gross split contract gave NPV>0, IRR>10% on middle and high production profile. For contractor, production sharing contract was more profitable in low production profile and gross split contract was more profitable on high production profile. Sensitivity analysis showed that the NPV increase was more affected by gas price in production sharing contract and production profile was more influential in gross split contract. To develop positive NPV in production sharing contract, gas price should be $12.05/MMBTU in low production profile, $7.88/MMBTU in middle production profile and $6.03 in high production profile. In gross split contract, positive NPV was reached when gas price was $8.42/MMBTU in middle production profile and $6.52/MMBTU in high production profile.

Abstrak :
ABSTRAK
Kontrak bagi hasil gross split merupakan salah satu bentuk pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi yang baru saja diberlakukan di Indonesia selain kontrak bagi hasil dengan cost recovery dan pertama kali di terapkan dalam Kontrak Bagi Hasil gross split di Wilayah Kerja ONWJ. Terdapat dua permasalahan di dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana perbedaan Kontrak Bagi Hasil cost recovery dan Kontrak Bagi Hasil gross split, Kedua, Bagaimana Penerapan Kontrak Bagi Hasil gross split di Wilayah Kerja ONWJ. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dan komparatif dengan melakukan studi kepustakaan dan membandingkan dua bentuk kontrak. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan dasar yaitu mekanisme bagi hasil dan masih banyak permasalahan yang harus di selesaikan dalam pelaksanaan kontraknya. Kesimpulannya adalah perbedaan mendasar adalah mekanisme bagi hasil dll, serta perlu banyak perbaikan dan pembelajaran dalam penerapan Kotnrak Bagi Hasil gross split di Wilayah Kerja ONWJ. Kata Kunci: Kontrak Bagi Hasil gross split, penguasaan Negara, minyak dan gas bumi, ONWJ.

---

ABSTRACT
Gross split Production Sharing Contract is one of upstream oil and gas business management that has just been implemented in Indonesia besides cost recovery production sharing contract and first applied in the gross split Production Sharing Contract in Working Area ONWJ. There are two problems in this tesis. First, how is the difference between cost recovery Production Sharing Contract and Gross Split Production Sharing Contract, Second, How is the Application of gross split Production Sharing Contract in Working Area ONWJ. In this tesis the authors use normative and comparative legal research methods by conducting literature studies and comparing the two forms of contracts. The result of the research shows that there are basic difference that is profit sharing mechanism and there are still many problems that must be solved in the implementation of the contract. The conclusion is the fundamental difference is the profit sharing mechanism etc, as well as the need for many improvements and lessons learned in the application of the gross split Production Sharing Contract in ONWJ Working Area. Keywords gross split production sharing contract, state control, oil and gas

Abstrak :
Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap sistem Kontrak Bagi Hasil Migas (KBH), dari KBH cost recovery menjadi KBH gross split. Perubahan KBH dengan skema gross split diharapkan menjadi solusi atas menurunnya tingkat investasi hulu migas serta meningkatkan pendapatan negara. Melalui Permen ESDM No. 8/2017 gross split diberlakukan. Perubahan mendasar pada KBH gross split adalah tidak adanya cost recovery, adanya base split dan komponen variable dan komponen progresif sebagai penyesuaian bagi hasil, pengadaan barang dan jasa dilakukan sendiri oleh Kontraktor tanpa persetujuan SKK Migas, serta persetujuan Plan Of Development (POD) yang tidak lebih dari 1 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dalam pemberlakuan KBH gross split yang bersifat lintas sektor dan implementasinya terhadap investasi, dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui library research dan wawancara kepada pelaku usaha. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kepastian hukum dalam KBH gross split sudah ada namun masih terdapat kendala-kendala, dan terhadap investasi KBH gross split terbukti dapat menaikan investasi hulu migas namun belum dapat memperbaiki iklim investasi hulu migas secara keseluruhan. ......In early 2017, Indonesia establish a new form of Production Sharing Contract (PSC), from PSC cost recovery to PSC gross split. PSC gross split is expected to be a solution to the decline upstream oil and gas investment level, and to increase state revenues. Through ESDM Regulation No. 8/2017 PSC gross split was applied. The basic term by PSC gross split are there’s no cost recovery, base split, component variable and component progresif as a compliance of profit sharing adjustments, self procurement by the contractor without SKK Migas approval, and Plan Of Development (POD) approval less than one month. This study aims to determine the legal certainty in the implementation of KBH gross split which is cross-sectoral and its implementation of investment, using normative research methods through library research and interviews with business actors. From the research results it is known that legal certainty in the KBH gross split already exists but there are still constraints, and the KBH gross split investment is proven to be able to increase the upstream oil and gas investment but has not been able to improve the overall upstream oil and gas investment climate.

Abstrak :
Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berperan strategis dalam memajukan perekonomian bangsa, sebab setiap yang dibelanjakan dalam bidang usaha ini memberikan dampak besar bagi peningkatan Pendapatan Domestik Bruto serta membuka lapangan pekerjaan baru. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa pada sektor ini menjadi sangat strategis dan harus dipantau dengan baik, agar semaksimal mungkin digunakan produk dalam negeri, sehingga memberikan efek pengganda bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang diklaim dapat meningkatkan minat investasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Akan tetapi, berbagai pihak justru menilai bahwa pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Gross Split justru berpotensi mengurangi penggunaan produk dalam negeri, yang akan terlihat dari penurunan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri atas pengadaan barang dan jasa. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif pelaksanaan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri atas pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Gross Split dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas berpotensi terhadap penurunan Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Untuk itu, Pemerintah perlu untuk mengatur mengenai kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tepat. ......Upstream oil and gas business activities has strategic role in advancing the national economy, since every purchase in this industry contributes large impacts in increasing Gross Domestic Income and exposes new job opportunities. Accordingly, products and services procurement in this sector becomes very strategic and shall be well monitored, so that domestic products and services are used to the maximum extent possible, with the result that it provides multiplier effects to the national economy. In the year of 2017, the Government issued Gross Split Production Sharing Contract which was claimed to increase the oil and gas investment interest in Indonesia. However, there are people in the industry who believe that the implementation of Gross Split Production Sharing Contract has the potential to decrease the use of domestic products and services, which will be seen in the decline of Domestic Content on products and services procurement. This thesis attempts to normatively study the implementation of the use of Domestic Content on products and services procurement in Gross Split Production Sharing Contract of upstream oil and gas business activities. The result of this research shows that the implementation of Gross Split Production Sharing Contract in upstream oil and gas business activities has the potential to decrease Domestic Content in upstream oil and gas business activities. Therefore, the Government shall regulate the obligation to fulfill Domestic Content in upstream oil and gas business activities in the right form of law.