Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perkembangan e-commerce yang telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung di dunia virtual, seperti situs airasia.com dan belibarang.com, yang mana kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Dampak negatif dari ecommerce itu sendiri cenderung merugikan konsumen, diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Oleh karena latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan suatu kontrak elektronik dalam transaksi yang terjadi melalui situs airasia.com dan belibarang.com dan bagaimana penerapan hukum perlindungan konsumen terhadap kejelasan informasi dalam situs airasia.com dan belibarang.com.Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian kepustakaan, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu pada dasarnya kontrak yang terjadi dalam kedua situs tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai keabsahan suatu kontrak berdasarkan KUH Perdata, dan kejelasan informasi di dalam situs airasia.com maupun belibarang.com dapat dikatakan cukup memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam UU ITE dan UUPK.

---

This thesis discusses about the development of e-commerce that has reformed the conventional trading where the interaction between consumers and companies that were previously carried out directly into the direct interaction in cyberspace, such as airasia.com and belibarang.com, that caused, that the possible of forms of fraud or error is a major concern that needs more handling. The negative impact of the e-commerce itself is likely harm the customers, such as the product that has been ordered is not the same as the product that has been offered, the errors in payment, error in the time of delivery of goods or the supply of goods and other things that are not in accordance with previous agreements. From the above background, this thesis concerns are the validity of the electronic contract in airasia.com and belibarang.com and the application of consumer protection regarding the information clarity in airasia.com and belibarang.com.These problems are discussed using library research methods so as to produce a conclusion that basically the contract made in those two sites deems that it has fulfilled the provisions relating to the validity of a contract based on the Civil Code, and the clarity of the information in those two sites could be said sufficient to comply with the provisions stipulated in information and electronic transaction law (UU ITE) and consumer protection law (UUPK)."

"Seiring dengan berkembangnya e-commerce di Indonesia, maka meningkat pula pemakaian jasa pengiriman barang. Antar perusahaan penyedia jasa pengiriman barang pun berlombalomba membuat inovasi yang menarik perhatian calon pengguna layanan mereka, salah satunya adalah PT PopBox Asia Services yang menyediakan layanan pengiriman barang dengan menggunakan loker otomatis. Dalam penelitian ini, akan dikaji bentuk perjanjian yang digunakan dalam layanan pengiriman barang dengan menggunakan loker otomatis menurut hukum perdata Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan dikaji mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna layanan ketika terjadi risiko atau peristiwa wanprestasi berdasarkan perjanjian maupun UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka, data sekunder, dan bahan acuan dalam bidang hukum serta pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perjanjian pengiriman pengiriman barang dengan menggunakan loker otomatis merupakan kontrak elektronik dan perjanjian campuran, karena memiliki sifat perjanjian pengangkutan barang dan perjanjian sewa menyewa tidak murni. Hak yang dimiliki oleh pengguna menurut perjanjian adalah asuransi yang dapat diklaim ketika terjadi kerusakan atau kehilangan barang, sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 adalah hak untuk meminta ganti rugi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pengguna layanan dapat mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki dalam menggunakan layanan pengiriman barang dengan menggunakan loker otomatis, serta hak-hak apa saja yang dimilikinya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam menggunakan layanan tersebut, baik terjadi risiko ataupun peristiwa wanprestasi.

---

Along with the development of e-commerce in Indonesia, it also enhances the use of goods delivery services. Between goods delivery services companies are competing to make innovations that attract the attention of potential users of their services, one of them is the PT PopBox Asia Services that provides goods delivery services using their automatic lockers. In this research, it will be reviewed about the agreements used in the shipping service of goods using automatic lockers according to Indonesian civil law. In addition, this research will also examine what rights are owned by the service users when there is a risk or event of default in using the service, based on the agreement and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The agreement to send goods using automated lockers is an electronic contract and hybrid contract, because it has the nature of the freight forwarding agreement and the not-purelease agreement. The rights held by the user according to the agreement are insurance that can be claimed when there is damage or loss of goods, while according to Law No. 8 of 1999 is the right to have compensation. In this research, the method used by the author is normative juridical, namely by analyzing written law from library material, secondary data, and reference material in the legal field. the purpose of this research is the user of the service can find out the rights and obligations they have in using the shipping service of goods using automatic lockers service, as well as what rights they have when things happen that are not desired in using the service, whether there is a risk or event of default."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pencantuman klausula baku dalam kontrak elektronik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikaitkan dengan Consumer Rights Act 2015 dan UK eIDAS sebagai peraturan di negara Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dengan penulisan deskriptif analitis. Assessment of fairness dapat diberlakukan sebagai bentuk mitigasi dan perlindungan hukum terhadap pihak yang berpotensi mengalami kerugian terhadap adanya klausula baku dalam suatu kontrak elektronik. Namun, perlu adanya tinjauan kembali terhadap negara yang menerapkan prosedur tersebut, yaitu Inggris.

---

This thesis discusses the regulation of the inclusion of standard clauses in electronic contracts which are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, associated with Consumer Rights Act 2015 and UK eIDAS as regulations in the UK. The research method used is the juridical-normative method with a comparative law approach with analytical descriptive writing. Assessment of fairness can be applied as a form of mitigation and legal protection for parties who have the potential to suffer losses due to the existence of standard clauses in an electronic contract. However, there needs to be a review of the country that implements the procedure, Which is United Kingdom."

"Perkembangan teknologi membuat penggunaan kontrak elektronik sudah tidak asing lagi, termasuk dalam pembuatan perjanjian berlangganan IndiHome Fiber oleh PT Telkom dengan pelanggannya. Dalam penggunaan kontrak elektronik berlangganan IndiHome ini memunculkan beragam isu hukum yang mengarahkan pada terjadinya krisis pada legalitas kontak. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana keabsahan kontrak elektronik tersebut dalam perjanjian berlangganan layanan IndiHome Fiber dan bagaimana metode autentikasi yang ada hingga terdapat kepercayaan dalam bertransaksi elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kontrak elektronik berlangganan IndiHome adalah sah karena terpenuhinya syarat sah perjanjian, meskipun belum dapat mengakomodir syarat subjektif suatu perjanjian yaitu kecakapan para pihak namun tidak menyebabkan perjanjian itu sendiri batal. Selain itu metode autentikasi yang digunakan dalam kontrak elektronik berlangganan IndiHome adalah autentikasi terhadap identitas dari subjek perjanjian dan tidak terhadap objek perjanjian. Dengan demikian disarankan agar Telkom sebagai pelaku usaha menerapkan tanda tangan digital yang memiliki Sertifikat Elektronik dari Certification of Authority yang akan melakukan autentikasi terhadap subjek maupun objek perjanjian, dan tentunya memiliki nilai pembuktian yang kuat.

---

The development of technology makes the use of electronic contracts familiar, including in the making of IndiHome Fiber subscription agreement by PT Telkom with its customers. In the use of electronic contracts subscription IndiHome this raises a variety of legal issues that lead to the occurrence of crisis on the legality of contact. Therefore, this thesis aims to explore how the validity of the electronic contract is in the subscription agreement IndiHome Fiber service and how authentication methods exist into trust in electronic transactions. This research is a qualitative research with descriptive design. The result of this research is that IndiHome 39 s electronic subscription contract is valid due to the fulfillment of the valid terms of the agreement, although it has not been able to accommodate the subjective requirements of the agreement that is the parties 39 capability but does not cause the agreement itself void. Additionally the authentication method used in the IndiHome subscription electronics contract is authentication against the identity of the subject of the agreement and not against the object of the agreement. Therefore recommended that Telkom as a business actor apply a digital signature that has an Electronic Certificate from the Certification of Authority that will authenticate the subject and the object of agreement, and certainlyhas a strong evidentiary value."

"ABSTRACTHubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah Penyimpan Dana didasari oleh perjanjian pembukaan rekening yang memuat syarat dan ketentuan sebagai suatu perjanjian baku. Perlu disadari bahwa penggunaan perjanjian baku dalam industri perbankan sangat erat kaitannya dengan timbulnya penyalahgunaan keadaan dari pihak Bank sebagai akibat dari posisi tawar yang tidak seimbang antara Bank dengan Nasabah. Lebih lagi di era teknologi ini, berkembang pesatnya digital banking yang bersifat self-service, membuat pihak Bank dengan Nasabah dapat menyetujui suatu perjanjian baku digital tanpa adanya tatap muka langsung dengan Bank dan Nasabah. Hal ini dapat merugikan nasabah bila terjadinya kesalahpahaman dari apa yang dimaksud oleh Bank dalam perjanjian tersebut, atau bahkan dapat pula termuatnya penyesatan oleh Bank dengan berlindung dibalik asas duty to read. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai perjanjian baku digital dalam pembukaan rekening Jenius pada Bank BTPN. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang akan menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa belum ada peraturan yang khsusus mengatur perjanjian baku digital melainkan masih tersebar dalam peraturan-peraturan seperti UU ITE serta PP PSTE disamping UUPK, POJK PKJK serta SEOJK PB. Penelitian ini juga menemukan bahwa pada dasarnya Bank BTPN sudah mengupayakan terhindarinya kesalahpahaman dalam perjanjian baku digital yang dibuatnya tersebut. Namun demikian masih terdapat dua klausula dalam perjanjian baku digital pembukaan rekening Jenius yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP TIPB PDPN. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar kedua klausula dalam perjanjian baku digital tersebut untuk diubah dengan disesuaikan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UUPK, POJK PKJK, SEOJK PB, serta PP TIPB PDPN.

---

ABSTRACTAbstractThe contractual terms between Bank and Depositary Customer is based on an account opening agreement that containing terms and conditions as a standard agreement. It should be recognized that the use of standard agreements in the banking industry is closely related to the abuse of the Bank rsquo s circumstances as a result of an unbalanced bargaining position between the Bank and the Customer. Moreover, in this era of technology, the rapidly expanding digital banking that is self service, enabling Banks and Customers to agree on digital standard agreement without face to face contact. This may be detrimental to the customer in the event of any misunderstanding of the Bank rsquo s true intention in the agreement, or may even contain misleading by the Bank by taking refuge behind the duty to read principle. Therefore, this thesis discusses the digital standard agreement in the opening of Jenius account at Bank BTPN. This thesis is a literature research that will deliver a descriptive research typology. This thesis found that there is no specific regulation about electronic digital standard agreement itself, but still scattered in the rules like UU ITE and PSTE beside UU PK, PP PKJK and SEOJK PB. In addition, this thesis found that basically BTPN has sought to avoid the misunderstandings in the digital standard agreement of opening the Jenius account, but there are still two clauses in the agreement that is not in accordance with the provisions in PP TIPB PDPN. Therefore the authors suggest that these two clauses in this digital standard agreement to be amended according to the the provisions contained in the UU PK, POJK PKJK, SEOJK PB, and PP TIPB PDPN."

"Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia, dan teknologi informasi menuntut adanya kecepatan dan kemudahan dalam transaksi bisnis, sehingga berkembang pula hukum perjanjian. Kontrak yang semula hanya menggunakan kertas saat ini mulai tergantikan dengan kontrak elektronik. Adapun hadirnya kontrak elektronik tersebut mengakibatkan lahirnya perangkat hukum untuk melindungi transaksi bisnis yang dilakukan di dunia maya. Dengan adanya transaksi bisnis melalui dunia maya, dimungkinkan bagi para pihak untuk tidak bertatap muka dalam proses pembuatannya, maka perlu dilakukan analisis yuridis lebih lanjut mengenai keabsahan kontrak elektronik yang dibuat oleh para pihak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Nowadays, with the current development, human life and information technology demand speed and ease of doing business transactions, leading to the development of law of contract. Contracts that are originally paper-based, are now turning to electronic contracts. The presence of electronic contracts resulted in the need of legal instruments to protect cyberspace business transactions. With cyberspace business transactions, it is possible for the parties to not have face-to-face meeting. Therefor it is necessary to do further juridical analysis regarding the validity of electronic contracts based on the current laws."

"Dalam arisan, terdapat hubungan perikatan antara anggota arisan dengan ketua atau pemilik arisan terkait. Adapun umumnya, arisan dilaksanakan hanya dengan adanya kesepakatan secara lisan antara anggota dan ketua. Kegiatan arisan online tidak luput dari berbagai masalah seperti lalainya para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Skripsi ini akan secara spesifik membahas perkara pada putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt mengenai arisan online. Pemilik arisan dalam putusan merupakan seseorang yang belum cakap untuk melakukan hubungan hukum perikatan. Terlebih, pemilik arisan memberikan pernyataan yang tidak benar mengenai arisannya kepada anggota-anggota arisannya. Kedua hal tersebut tentu saja mempengaruhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 46 ayat (2) PP PSTE. Atas kelalaian pemilik arisan yang tidak membayarkan uang arisan anggotanya, anggota arisan akhirnya mengajukan gugatan kepada pemilik arisan. Atas gugatan tersebut, hakim atas dasar keadilan dan kepatutan memutus bahwa anggota arisan akan mendapatkan ganti rugi sebesar uang arisan yang disetorkannya kepada pemilik arisan. Di lain sisi, bunga konventional dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi oleh Hakim karena tidak berdasar oleh hukum. Hal tersebut tidaklah benar adanya karena sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata. Di lain sisi, keputusan Hakim dibuat berdasarkan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Skripsi ini akan membahas keabsahan perjanjian arisan online, pengajuan gugatan wanprestasi, dan konsep ganti rugi dalam putusan tersebut.

---

In arisan, there is an engagement relationship between members of the arisan and the chairman or owner of the arisan. In general, arisan is carried out only with an oral agreement between the members and the chairman. Online arisan activities are not free from various problems such as the negligence of the parties in carrying out their obligations. This thesis will specifically discuss the case in decision Number 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt regarding online social gathering. The owner of the arisan in the decision is someone who is not yet competent to enter into a legal relationship. Moreover, the owner of the arisan gave incorrect statements regarding his arisan to his arisan members. Both of these affect the legal terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and Article 46 paragraph (2) PP PSTE. Due to the negligence of the arisan owner who did not pay the arisan members' money, the arisan member finally filed a lawsuit against the arisan owner. Based on the lawsuit, the judge on the basis of fairness and propriety decided that the members of the arisan would receive compensation in the amount of the arisan money that they deposited with the arisan owner. On the other hand, conventional interest in the agreement is not fulfilled by the Judge because it is not based on law. This is not true because in fact it has been regulated in Article 1246 of the Civil Code. On the other hand, judge decisions are made based on their authority as stipulated in the Judicial Powers Law. This thesis will discuss the validity of the online arisan agreement, filing a default lawsuit, and the concept of compensation in the decision"

"Peradaban dewasa ini membawa kemajuan teknologi terhadap bidang ekonomi dan bidang hukum. Perkembangan ekonomi kini berbasis teknologi yang ditandai dengan munculnya perdagangan elektronik yang membawa dampak yang sangat besar. Hal lain yang ikut terdampak yakni bidang hukum perikatan dan perjanjian dimana terciptanya suatu kontrak elektronik sebagai bentuk perkembangan di bidang hukum kontrak atau perjanjian. Tingginya persentase transaksi perdagangan secara online tentunya tidak lepas dari penggunaan kontrak elektronik yang juga banyak digunakan baik di Indonesia maupun di India. Penggunaan kontrak elektronik perlu memahami terkait bagaimana pengaturan keabsahan dari kontrak elektronik. Penggunaan kontrak elektronik yang tidak melihat dan mematuhi peraturan terkait keabsahannya seperti tidak memenuhi syarat sah dapat menyebabkan kontrak tersebut batal demi hukum/dapat dibatalkan. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan perbandingan kontrak elektronik Indonesia dengan India termasuk mengenai keabsahannya serta melakukan perbandingan keabsahan kontrak elektronik Indonesia dengan India khususnya terkait kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis atau perdagangan elektronik mengingat kedua negara tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda sehingga dapat dimungkinkan terdapat pengaturan yang berbeda pula. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian, ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan keabsahan kontrak elektronik Indonesia dengan India. Diketahui bahwa Indonesia dan India sama-sama mengakui keabsahan dari kontrak elektronik. Namun, Indonesia masih belum mengatur mengenai keabsahan atau kekuatan sebagai alat bukti suatu Kontrak/Perjanjian elektronik terkait Jual Beli Benda Tidak Bergerak yang termasuk dalam jenis surat/dokumen yang harus dibuat oleh PPAT atau akta notariil. Sedangkan, di India sudah mengikuti perkembangan teknologi dimana Kontrak/Perjanjian elektronik terkait Jual Beli Benda Tidak Bergerak dapat berbentuk elektronik dan memiliki keabsahan atau kekuatan sebagai alat bukti.

---

Today's civilization brings technological advances to the economic and legal fields. Today's technology-based economic development is marked by the emergence of e-commerce which has a huge impact. Another thing that is affected is the field of contract law and agreements where an e-contract is created as a form of development in the field of contract or agreement law. The high percentage of online trading transactions cannot be separated from the use of e-contracts which are also widely used in both Indonesia and India. The use of e-contracts requires an understanding of how the validity of e-contracts is regulated. The use of e-contracts that do not see and comply with regulations related to their validity, such as not fulfilling legal requirements, can cause the contract to be null and void/can be canceled. This paper aims to compare Indonesia's e-contracts with India, including their validity and compare the validity of Indonesia's e-contracts with India, especially regarding e-contracts in business agreements or e-commerce, considering that the two countries have different legal systems so it’s possible to have different arrangements. The research method used is juridical-normative with a legal comparison method. This study uses secondary data which is analyzed qualitatively. Based on the research, several similarities and differences were found in the validity of Indonesia's electronic contracts with India. It is known that both country recognize the validity of e-contracts. However, Indonesia still has not regulated the validity or strength as evidence of an e- Contract/Agreement related to the Sale and Purchase of Immovable Objects which are included in the types of letters/documents that must be made by a PPAT or notarized deed. Meanwhile, India has followed technological developments in which e-Contracts/Agreements related to the Sale and Purchase of Immovable Property can be in electronic form and have validity or strength as evidence."

"Kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dapat dilakukan dengan berbagai perdagangan fasilitas, salah satunya adalah pasar elektronik. Selain memberikan manfaat dan kenyamanan, ada juga hal-hal yang dapat membahayakan pengguna dalam melakukan transaksi melalui sistem elektronik, terutama di pasar elektronik. Salah satunya hal yang bisa menyebabkan pembeli rugi adalah pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pedagang. Sebagaiakibat dari tindakan ini, penjual harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli, tetapi ini juga menimbulkan masalah terkait dengan tanggung jawab elektronik penyedia pasar yang menyediakan fasilitas transaksi antara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pasar elektronik penyedia tentang penjual melanggar kontrak. Makalah ini menggunakan yuridis normatif metode yang menggunakan hukum dan literatur yang berlaku tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bertujuan untuk menemukan fakta terkait kewajiban penyedia pasar elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyedia pasar elektronik bertanggung jawab atas kehilangan pembeli yang disebabkan olehpenjual melanggar kontrak. Ini karena sebagai penyedia fasilitas transaksi, pihak provider juga berperan dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli.

---

Trading activities through the electronic system can be carried out with various trading facilities, one of which is the electronic market. In addition to providing benefits and convenience, there are also things that can endanger users in conducting transactions through electronic systems, especially in the electronics market. One of the things that can cause buyers to lose is a breach of contract made by the trader. As As a result of this action, the seller must be responsible for losses suffered by the buyer, but this also raises problems related to the electronic responsibility of the market provider that provides transaction facilities between the seller and the buyer. This study aims to determine the legal liability of electronic market providers about sellers violating contracts. This paper uses a normative juridical method that uses written law and literature, including examining library materials or secondary data that aims to find facts related to obligations of electronic market providers. The results of this study indicate that electronic market providers are responsible for buyer losses caused by seller violates the contract. This is because as a provider of transaction facilities, the provider also plays a role in the transaction process between the seller and buyer."

"E-commerce membuka kemungkinan dilakukannya transaksi lintas negara di mana salah satu pihaknya ialah konsumen. Transaksi demikian lazimnya dilakukan menggunakan kontrak konsumen daring. Isu hukum perdata internasional muncul apabila terjadi kontrak konsumen antara pelaku usaha dan konsumen yang yang tunduk pada jurisdiksi berbeda, dan apabila terdapat pilihan hukum asing dalam kontrak terkait. Prinsip hukum perdata internasional mengakui lembaga pilihan hukum, yakni hukum yang dipilih oleh para pihak. Namun berkaitan dengan kontrak konsumen, ketidakseimbangan posisi tawar para pihak dapat dengan mudah memberikan hasil yang tidak adil dan merampas hak-hak konsumen. Untuk mengetahui apakah pilihan hukum dalam kontrak konsumen daring dapat diakui menurut hukum Indonesia atau tidak, maka penerapan teori pilihan hukum perludikaji dalam kontrak konsumen. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perdagangan beserta peraturan turunannya memuat beberapa kaidah hukum perdata internasional, termasuk mengenai pembatasan pilihan hukum asing.E-commerce brought the possibility of cross-border transaction in which one of the parties is a consumer. Such transactions are normally conducted through an online consumer contract. Private international law issue arises when a consumer contract is conducted between consumer and business who are subject to different jurisdictions, and if the relevant contract involves a foreign choice of law. The principle of private international law recognizes the choice of law, which is the lawchosen by the parties. But in regards of consumer contracts, there is an issue of imbalance in the bargaining position of the parties, in which can easily produce unfair results and deprive consumers of their rights. To find out whether choice of law in online consumer contracts can be recognized according to Indonesian law or not, the application of choice of law principles in consumer contracts needs to be examined. The Electronic Information and Transaction Law (UU ITE), the Trade Law (UU Perdagangan), and their derivative regulations contain several principles of private international law, including restrictions on foreign law choices."