Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas bagaimana keberlakuan asas proporsionalitas di dalam perjanjian, dalam hal ini adalah Processing Agreement, sebagai salah satu bentuk perjanjian yang berlaku di bidang pengusahaan gas bumi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara dengan seorang narasumber. Dalam keberlakuannya, asas proporsionalitas sering disamakan artinya dengan asas keseimbangan, padahal keduanya memiliki pemaknaaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, di mana asas keseimbangan lebih menekankan pada tujuan akhirnya, yaitu untuk mencapai posisi yang sama antara para pihak, sedangkan asas proporsionalitas lebih menekankan pada proses hingga terciptanya hak dan kewajiban dari para pihak di dalam perjanjian. Selain itu skripsi ini juga membahas apakah Processing Agreement telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia dan Amerika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Processing Agreement telah memenuhi syarat sahnya perjanjian di Indonesia dan Amerika, dan telah ditemukan pula keberlakuan dari asas proporsionalitas dalam pembentukan dan pelaksanaan Processing Agreement. ...... This thesis provides explanation the implementation of proportionality principle in an agreement, specifically in Processing Agreement as one of many contracts in oil and gas field. This thesis is a normative legal study with bibligraphical method and interviews. In the implementation, proportionality principle often given the same meaning as equality principle. Proportionality principle focuses on the process an agreement is made, while equality principle give more focus on the purpose of the principle itself, which is to create equality between parties. This thesis also provides explanation on how Processing Agreement is said to be a legally binding agreement, based on contract law in Indonesia and in the United States of America. This thesis concludes that Processing Agreement is a legally binding agreement and there is the implementation of proportionality principle in the Processing Agreement.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengenai proses formulasi kebijakan alternatif skema kontrak minyak dan gas bumi non konvensional dalam rangka menarik kontraktor minyak dan gas bumi non konvensional dan hambatan dalam penerapan kebijakan alternatif skema kontrak minyak dan gas bumi. Pendekatan penelitian yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses formulasi kebijakan alternatif skema kontrak minyak dan gas bumi non konvensional belum sepenuhnya mengikuti model rasional Patton dan Savicky dan beberapa hal yang belum diatur membuat kebijakan alternatif skema kontrak dalam Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2015 terhambat untuk diterapkan. Tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap kebijakan alternatif skema kontrak tersebut sangat positif. Akan tetapi, pemerintah perlu menetapkan aturan pelaksana dari kebijakan tersebut.

---

ABSTRACT
The issues are about formulation process of Contract Scheme Alternatives Policy for Unconventional Hydrocarbon for The Purpose to Improve Attractiveness Unconventional Hydrocarbon Contractor and Obstacles to Implement Contract Scheme Alternatives. The research approach is qualitative. The result showed that in formulation process of Contract Scheme Alternatives Policy is not entirely follows rational model of Patton and Savicky dan several things yet regulated makes contract scheme alternatives in Ministerial Regulation of Energy and Mineral Resources Number 38 Year 2015 difficult to implement. Response from industrial existing is positive. However, the government needs to regulate technical rules from policy.