Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas bagaimana keberlakuan asas proporsionalitas di dalam perjanjian, dalam hal ini adalah Processing Agreement, sebagai salah satu bentuk perjanjian yang berlaku di bidang pengusahaan gas bumi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara dengan seorang narasumber. Dalam keberlakuannya, asas proporsionalitas sering disamakan artinya dengan asas keseimbangan, padahal keduanya memiliki pemaknaaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, di mana asas keseimbangan lebih menekankan pada tujuan akhirnya, yaitu untuk mencapai posisi yang sama antara para pihak, sedangkan asas proporsionalitas lebih menekankan pada proses hingga terciptanya hak dan kewajiban dari para pihak di dalam perjanjian. Selain itu skripsi ini juga membahas apakah Processing Agreement telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia dan Amerika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Processing Agreement telah memenuhi syarat sahnya perjanjian di Indonesia dan Amerika, dan telah ditemukan pula keberlakuan dari asas proporsionalitas dalam pembentukan dan pelaksanaan Processing Agreement.

---

This thesis provides explanation the implementation of proportionality principle in an agreement, specifically in Processing Agreement as one of many contracts in oil and gas field. This thesis is a normative legal study with bibligraphical method and interviews. In the implementation, proportionality principle often given the same meaning as equality principle. Proportionality principle focuses on the process an agreement is made, while equality principle give more focus on the purpose of the principle itself, which is to create equality between parties.

This thesis also provides explanation on how Processing Agreement is said to be a legally binding agreement, based on contract law in Indonesia and in the United States of America. This thesis concludes that Processing Agreement is a legally binding agreement and there is the implementation of proportionality principle in the Processing Agreement."

"ABSTRAKPenelitian ini mengenai proses formulasi kebijakan alternatif skema kontrak minyak dan gas bumi non konvensional dalam rangka menarik kontraktor minyak dan gas bumi non konvensional dan hambatan dalam penerapan kebijakan alternatif skema kontrak minyak dan gas bumi. Pendekatan penelitian yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses formulasi kebijakan alternatif skema kontrak minyak dan gas bumi non konvensional belum sepenuhnya mengikuti model rasional Patton dan Savicky dan beberapa hal yang belum diatur membuat kebijakan alternatif skema kontrak dalam Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2015 terhambat untuk diterapkan. Tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap kebijakan alternatif skema kontrak tersebut sangat positif. Akan tetapi, pemerintah perlu menetapkan aturan pelaksana dari kebijakan tersebut.

---

ABSTRACTThe issues are about formulation process of Contract Scheme Alternatives Policy for Unconventional Hydrocarbon for The Purpose to Improve Attractiveness Unconventional Hydrocarbon Contractor and Obstacles to Implement Contract Scheme Alternatives. The research approach is qualitative. The result showed that in formulation process of Contract Scheme Alternatives Policy is not entirely follows rational model of Patton and Savicky dan several things yet regulated makes contract scheme alternatives in Ministerial Regulation of Energy and Mineral Resources Number 38 Year 2015 difficult to implement. Response from industrial existing is positive. However, the government needs to regulate technical rules from policy."

"Hubungan hukum yang lahir dari kontrak migas mengikat sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini karena pembentukan kontrak migas telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, secara hukum pemerintah dan kontraktor terikat untuk menaati seluruh ketentuan di dalam kontrak migas. Namun demikian, melihat fakta dan sentimen investasi terhadap industri migas di Indonesia yang semakin menurun terutama mengenai kepercayaan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia, maka perlu ada peningkatan dan perbaikan yang signifikan dalam kontrak migas di Indonesia. Mengelola kegiatan usaha hulu menggunakan sistem kontrak memiliki kekhasan tersendiri karena usaha hulu migas memiliki banyak risiko dan mengingat bahwa pemerintah juga memiliki banyak keterbatasan. Kekhasan lain adalah karena di dalam kontrak migas, salah satu pihak di dalamnya adalah pemerintah yang secara konstitusional berada pada ranah hukum privat dan publik secara bersamaan. Yang menjadi pertanyaan yuridis disini adalah, Bagaimana dampak kedudukan Pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian yang dapat mengubah peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi yang berakibat pada kepastian kontrak minyak dan gas bumi dan keadilan bagi para pihak? Bagaimana kontrak minyak dan gas bumi yang ideal yang menempatkan para pihak dalam kedudukan yang seimbang? Disertasi ini akan melihat bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan, baik peraturan di bidang hukum publik maupun hukum perdata, di dalam kontrak migas dan mencari tahu mengapa ketidakpastian hukum dalam penerapan kontrak migas masih menjadi masalah hingga saat ini. Selain itu disertasi ini membahas penerapan kontrak migas dan mengkaji bagaimana hubungan hukum yang terjadi selama ini, dan mencari titik ideal dari kontrak migas baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif dan data yang dikumpulkan adalah data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier). Kesimpulan, di dalam pelaksanaan kontrak migas, maka selain dari tataran implementasi, ada beberapa restrukturisasi hukum yang dapat berdampak kepada terciptanya hubungan hukum yang lebih baik antara pemerintah dan kontraktor migas dalam melaksanakan kontrak migas.

---

The legal relationship that is born from the oil and gas contract is binding as law for the parties who make it. This is because the formation of oil and gas contracts is in accordance with Article 1320 of the Civil Code and therefore based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, the government and contractors are legally bound to comply with all provisions in the oil and gas contract. However, considering the fact and investment sentiment towards the oil and gas industry in Indonesia that is decreasing, especially regarding investor confidence in legal certainty in Indonesia, it is necessary to have a significant increase and improvement in oil and gas contracts in Indonesia. Managing upstream business activities using a contract system has its own peculiarities because the upstream oil and gas business has many risks and given that the government also has many limitations. Another peculiarity is that in the oil and gas contract, one of the parties is the government which is constitutionally in the realm of private and public law simultaneously. The juridical question here is, what is the impact of the position of the Government as a party to an agreement that can change the laws and regulations in the oil and gas sector which results in the certainty of oil and gas contracts and justice for the parties? What is the ideal oil and gas contract that puts the parties in a balanced position? This dissertation will look at how the application of laws and regulations, both in the fields of public law and civil law, in oil and gas contracts and find out why legal uncertainty in the application of oil and gas contracts is still a problem today. In addition, this dissertation discusses the application of oil and gas contracts and examines the legal relationship that has occurred so far and looks for ideal points from oil and gas contracts from both government and private parties. The research will be conducted using the juridical normative research methodology and the data collected is secondary data (consisting of primary, secondary and tertiary legal materials). In conclusion, in the implementation of oil and gas contracts, apart from the level of implementation, there are several legal restructurings that can have an impact on the creation of a better legal relationship between the government and oil and gas contractors in implementing oil and gas contracts. "