Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya legalisasi becak di DKI Jakarta telah menimbulkan kontroversi dalam bentuk pro dan kontra. Hal ini dikarenakan becak pada dasarnya sudah dilarang untuk beroperasi di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum). Anies Baswedan beralasan bahwa pemberlakuan kembali becak di Jakarta merupakan salah satu upaya pemenuhan janji politiknya pada masa kampanye. Skripsi ini melihat bentuk implementasi kontrak politik yang ditandatangani oleh Anies Baswedan dalam upaya legalisasi becak di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori klientelisme Susan Stokes dengan menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dalam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kontrak politik yang digunakan adalah kontrak politik dengan Urban Poor Consortium (UPC), di mana Serikat Becak Jakarta (SEBAJA) tergabung di dalamnya. Pihak UPC berkewajiban untuk memenangkan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, sementara pihak Anies-Sandi berwajiban untuk memenuhi tuntutan dalam kontrak politik tersebut. Penerapan upaya legalisasi becak merupakan suatu bentuk klientelisme dengan sifat club goods yang hanya akan mengakomodir para tukang becak yang sudah terdaftar dalam SEBAJA dan tidak boleh bertambah jumlahnya. Sementara itu, kontrak politik FKTMB tidak berhubungan dengan upaya ini, sehingga FKTMB tidak akan mendapatkan keuntungan.

---

Efforts to legalize pedicabs in DKI Jakarta have caused controversy in the form of pros and cons. This is because the pedicab has basically been banned from operating in DKI Jakarta based on the Regional Regulation of the DKI Jakarta Provincial Regulation Number 8 of 2007 concerning Public Order (Perda Tibum). Anies Baswedan reasoned that the re-enactment of the pedicab in Jakarta was one of the efforts to fulfill his political promises during the campaign period. This thesis looks at the form of implementation of political contracts signed by Anies Baswedan in the effort to legalize pedicabs in DKI Jakarta. This study uses Susan Stokes's clientelism theory by using qualitative methods with in-depth interviews. In this study it was found that the political contract used was a political contract with the Urban Poor Consortium (UPC), in which the Jakarta Becak Union (SEBAJA) was incorporated. The UPC party is obliged to win Anies-Sandi in the 2017 DKI Jakarta Election, while Anies-Sandi is obliged to fulfill the demands in the political contract. The application of the pedicab legalization effort is a form of clientelism with the nature of club goods which will only accommodate the pedicab drivers who have registered in SEBAJA and may not increase in number. Meanwhile, FKTMB's political contract does not relate to this effort, so FKTMB will not benefit.

"

"Artikel ini mengkaji tentang pemikiran Sultan Hamengku Buwono IX dalam Kontrak Politik Kesultanan Yogyakarta tahun 1940. Kontrak Politik merupakan sebuah kontrak yang mengatur pemerintahan di daerah swapraja dan hubungannya dengan Pemerintah Kolonial. Terdapat beberapa perbedaan baik dalam proses perundingan maupun hasilnya jika dibandingkan dengan kontrak terdahulu. Kajian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder, seperti arsip, koran sezaman, buku serta jurnal yang berkaitan dengan kajian mengenai kontrak politik dan Kesultanan Yogyakarta. Kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya yang membahas mengenai kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX setelah penobatan. Fokus kajian ini terdapat pada pembahasan mengenai proses perundingan kontrak politik sebelum Sultan Hamengku Buwono IX bertakhta yang dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya serta hasil dari kontrak tersebut. Kajian ini membuktikan bahwa latar belakang pendidikan dan pola asuh yang didapatkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX mempengaruhi pemikirannya dalam perundingan kontrak politik. Hal ini dapat ditemukan pada laporan-laporan dan koran sezaman yang menyebutkan bahwa Sultan Hamengku Buwono IX mendapatkan pengaruh pendidikan dan budaya barat. Pendidikan tersebut menyebabkan adanya keterbukaan pemikiran yang sangat berpengaruh pada hasil dari perundingan kontrak politik

---

This article discusses the thoughts of Sultan Hamengku Buwono IX on Yogyakarta Sultanate’s Political Contract 1940. A political contract is a contract that regulates government in the self-governing territory and their relation with the Dutch East Indies Government. There are some differences in both the negotiation process and the outcome when compared to the previous contract. This study uses the historical method which includes four stages, heuristic, criticism, interpretation and historiography. The primary and secondary sources such as archives, newspapers, books and article journals that related to the political contract and Yogyakarta Sultanate were used in this article. This study was different from other studies that discuss the life of Sultan Hamengku Buwono IX after his coronation. The focus of this study is to discuss the political contract negotiation process that was affected by the life of Sultan Hamengku Buwono IX before his coronation. This study proves that the educational background and upbringing obtained by Sultan Hamengku Buwono IX affected his thoughts during the political contract negotiation process. It can be found from reports and newspapers that mention Sultan Hamengku Buwono IX was influenced by western education and culture. This education leads to open-mindedness which greatly influences the outcome of political contract negotiations."