Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembedahan terhadap fenomena yang terjadi dari hadirnya inkonsistensi praktik pidana hukum yang timpang terhadap kaum elitis dan rakyat sipil. Penelitian ini menemukan bahwa inkonsistensi praktik pidana hukum yang terjadi di Indonesia kepada kaum elitis dan rakyat sipil menghasilkan persoalan ketimpangan vonis hukuman antar suatu kaum, ketidakadilan para aparat hukum dalam memvonis pidana hukum, hingga termarjinalnya rakyat sipil yang tidak memiliki hak istimewa dalam membela dirinya. Dalam kajian ini, pendekatan teori Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau digunakan bersama dengan metode kualitatif dengan teknik analisis konseptual dan refleksi kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas yang terjadi tidak sesuai dengan kontrak sosial yang telah disepakati.

---

This research aims to dissect the phenomenon that occurs due to the presence of inconsistent legal criminal practices that are unequal towards elitists and civilians. This research found that the inconsistency of legal criminal practices that occur in Indonesia for elitists and civilians results in problems of inequality in sentences between groups, injustice of legal officials in passing criminal sentences, and the marginalization of civilians who do not have the privilege of defending themselves. In this study, Jean Jacques Rousseau's Social Contract theory approach is used together with qualitative methods with conceptual analysis and critical reflection techniques. The results of this research show that the disparities that occur are not in accordance with the agreed social contract."

"ABSTRACTKehidupan di dalam tatanan sosial, menyertakan permasalahan di antara dua pihak, yaitu karakter institusi dan karakter masyarakatnya. Sehingga kehadiran dari Teori Keadilan oleh John Rawls, dapat membantu untuk membawa ke arah titik yang stabil. Komponen pemikirannya memberikan peranan bahwa individu perlu menyadari persoalan keadilan yang bukan hanya sekedar hak, namun juga merupakan tugas dan kewajiban. Keputusan atau kebijakan yang hadir dari negara adalah hal yang tidak mutlak. Semua orang dapat mengevaluasi dan memodifikasi kembali, untuk mencapai stabilnya moral politik. Sehingga mampu berdampak pada adanya jarak untuk memisahkan integrasi total, antara individu dengan negara yang dapat diaplikasikan melalui kebernalaran masyarakat, dan pembangkangan sipil untuk melawan dominasi ketidakadilan.

---

ABSTRACTHere is a problem within the social order, between the character of the institution and its people. Therefore, the presence of A Theory of Justice by John Rawls can bring it to a stable point. His thought gives an important role to the individuals, that issues of justice are not just concerning on the rights, but also about the duty and obligation. Decisions or policies that come from the state is not absolute. Everyone can re-evaluate and modify it to achieve the stability of political moral. Then, it can give an impact to make the distance and denied the total integration to separate between the individuals and the state. It can be applied through reasonable society, and civil disobedience to against the dominance of injustice."