Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada prinsipnya aksi korporasi adalah tindakan yang diperbolehkan dalam suatu perusahaan. Akan tetapi kegiatan tersebut dapat menjadi suatu yang dilarang apabila dilakukan melalui proses dan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Sehingga merger dan akuisisi harus diatur secara jelas dan rinci dalam suatu instrumen hukum yang mengikat. Penerapan ketentuan tersebut diperlukan suatu penilaian dan ketentuan pemberitahuan merger serta batasan nilai merger yang wajib dilakukan pemberitahuan kepada komisi. Beberapa negara memiliki merger review guidelines sendiri dalam menentukan ketentuan batasan nilai wajib notifikasi. Adapun, metode dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif melalui norma-norma hukum dan melalui pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asean yang mewajibkan dan mengimplentasikan post merger notfiiciation sedangkan yang lain mewajibkan pre merger yang dinilai lebih efektif. Serta dalam menentukan batas nilai (threshold) notifikasi merger di Indonesia dapat dilihat berdasarkan nilai aset atau nilai penjualan serta dalam pengawasan terkait merger, KPPU memiliki berbagai penilaian dan faktor dalam perhitungan batasan nilai notifikasi yang wajib dan bagi badan usaha yang tidak perlu melakukan notifikasi. ......In principle, corporate actions are actions that are allowed in a company. However, these activities can become prohibited if they are carried out through processes and methods that are not in accordance with the applicable provisions as contained in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Indonesia. So that mergers and acquisitions must be regulated clearly and in detail in a binding legal instrument. The application of these provisions requires an assessment and provision of merger notification as well as limits on the value of the merger that must be notified to the commission. Several countries have their own merger review guidelines in determining the provisions on the mandatory notification value limit. Meanwhile, the method in this research is normative juridical through legal norms and through a comparative approach. In this study, it can be concluded that Indonesia is the only country in ASEAN that requires and implements post-merger notification, while others require pre-merger which is considered more effective. As well as in determining the threshold value (threshold) for notification of mergers in Indonesia, which can be seen based on the value of assets or the value of sales as well as in monitoring related to mergers, KPPU has various assessments and factors in calculating the limit on the value of mandatory notifications and for business entities that do not need to provide notifications.

Abstrak :
Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian global, Merger menjadi hal yang sangat umum dilakukan dalam kegiatan bisnis. Transaksi Merger menjadi sangat populer bagi para pelaku usaha yang ingin berlomba mengembangkan usahanya serta berupaya memenangkan persaingan. Agar dalam transaksi Merger ini tidak menimbulkan ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, maka diatur mengenai ketentuan pemberitahuan Merger dan Batasan Nilai Merger sebagai kriteria suatu transaksi Merger harus diberitahu kepada Komisi. Dalam membahas mengenai kontrol Merger khususnya mengenai sistem notifikasi Merger terdapat perbedaan pengaturan di Indonesia dan jurisdiksi lain seperti di Singapura, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan dapat disimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini menggunakan sistem notifikasi post-Merger sedangkan pada jurisdiksi lain umumnya sudah menerapkan sistem notifikasi pre-Merger yang dianggap lebih efektif dalam hal pencegahan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha. Serta ketentuan Batasan Nilai (threshold) di Indonesia yang didasarkan atas nilai aset atau nilai penjualan serta belum memisahkan ketentuan bagi Merger lokal dan Merger asing. ...... Along with the global economic growth, Merger has become a very common thing to do in business activities. Merger transaction becomes very popular for a company who want to compete to develop their business and try to win the competition. In order for the merger transaction does not infringe the prohibited rules in the Competition Act, there are rules for a Merger parties to notified their transaction that has reach the jurisdition threshold to the Commission. In discussing the merger control in particular regarding the merger notification system there are different regulations in Indonesia and other jurisdiction such as in Singapore, the United States and the European Union. In this study, the main issues are answered through the normative analysis method, and it can be concluded that Indonesia currently use the post-merger notification system, while other jurisdiction generally has implemented a pre-merger notification system that are considered more effective in preventing infringement of the Competition Act. And also about the threshold regulations in Indonesia that based on the value of the asset or the value of sales (turnover) and not separate the threshold merger regulation for local Merger and foreign Merger.