Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pemindahan narapidana antarnegara atau Transfer of Sentenced Persons berdasarkan beberapa konvensi internasional terkait, seperti Convention on the Transfer of Sentenced Persons yang dikeluarkan oleh Council of Europe, serta Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad. Selain itu, akan dibahas juga mengenai sejarah pembentukan TSP dikaitkan dengan perkembangan transnational organized crime dan peran PBB. Kemudian, akan dibahas mengenai peraturan perundang-undangan di beberapa Negara yang telah mengatur pelaksanaan TSP. Lalu akan dibahas kemungkinan pelaksanaan proses TSP berdasarkan hukum Indonesia yang ada saat ini serta bagaimana sebaiknya Indonesia mengatur TSP berdasarkan peraturan-peraturan terkait yang telah disebutkan sebelumnya.

---

This thesis is focusing on the process of Transfer of Sentenced Persons (TSP) based on several international treaties, for instance: Convention on the Transfer of Sentenced Persons from Council of Europe, and also Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad. Aside from that, this thesis also explaining about the history of the establishment of TSP in relation with the evolution of transnational organized crime with the assistance from United Nations. Furthermore, this thesis will discussing several national regulations regarding TSP to have a comparison for TSP implementation in Indonesia. Hence, it would lead to the explanation regarding the possibility for Indonesia to establish the national regulation regarding TSP.

Abstrak :
Indonesia menuntut sebagian landas kontinen di antara Indonesia dan Australia yang meliputi Celah Timor. Celah Timor ini dibatasi oleh garis equidistant (sama jarak,) dari garis pantai kedua negara berdasarkan Konvensi Hukum Laut (yang kemudian menjadi Konvensi Hukum Laut P.B.B, tahun 1982). Australia menuntut landas kontinennya berlanjut hingga mencapai poros palung Laut Timor, yang merupakan kelanjutan alamiah dari kontinen Australia. Tuntutan ini diajukan sesuai dengan Hukum Internasional Umum darv Perjanjian Indonesia-Australia tahun 1972. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, Indonesia mengajukan konsep di tahun 1979 berupa usul diadakannya moratorium dan ditetapkannya suatu Zona Pengembangan Bersama (Joint Development Zone}; yang barn diterima pada tahun 1984 untuk dikem-bangkan bersama untuk menentukan definisinya, pengelolaannya, serta sistem kerja samanya dengan industri untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya migas. Usaha bersama itulah yang telah menghasilkan Perjanjian Celah Timor yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1989 dalam pesawat terbang yang sedang melintasi Celah Timor. Dengan demikian, sementara ini terbentuklah suatu Zone Kerja Sama guna memungkinkan secepatnya diadakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di bawah ketentuan-ketentuan yang cukup rinci namun praktis, tanpa menghalangi upaya pencapaian suatu persetu-juan final atas garis atas batas landas kontinennya,

Abstrak :
ABSTRAK
Reklamasi pantai yang dilakukan oleh pemerintah Singapura telah merubah daratan dan bentuk garis pantai Singapura. Singapura telah melakukan kegiatan reklamasi sejak tahun 1966. Reklamasi yang dilakukan oleh Singapura berkaitan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun UNCLOS 1982, sebagai referensi untuk negara-negara yang mengalami masalah atau konflik mengenai wilayah laut. Pada September 2003, Malaysia mengajukan permohonan penegasan Provisional Measures atau perintah interim sesuai dengan Pasal 290 dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982, International Tribunal for the Law of the Sea ITLOS berhak menentukan perintah provisional jika dianggap perlu untuk mempertahankan hak dari suatu pihak/negara, atau untuk mencegah ancaman yang serius bagi lingkungan maritim yakni perintah untuk menentukan batas-batas wilayah, berkaitan dengan kegiatan reklamasi pantai oleh Singapura yang mengancam hak-hak Malaysia di wilayah perbatasan yang memisahkan Malaysia dan Singapura.

---

ABSTRACT
Coastal reclamation by the Singapore government has changed the shores and shapes of Singapore 39 s coastline. Singapore has undertaken reclamation activities since 1966. Reclamation undertaken by Singapore relates to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS , as a reference for countries experiencing problems or conflicts over marine areas. In September 2003, Malaysia filed a request for affirmation of the Provisional Measures or interim order in accordance with Article 290 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, the International Tribunal for the Law of the Sea ITLOS has the right to set provisional orders if deemed necessary to defend the right of an Or to prevent serious threats to the maritime environment to set boundaries, in connection with Singapore 39 s coastal reclamation activities that threaten Malaysia 39 s rights in the border region that separates Malaysia and Singapore.