Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang cukup rentan dan berpotensi terhadap praktek tindak pidana korupsi. Selain melibatkan pejabat pemerintah dan pengurus korporasi, korupsi pada sektor ini juga melibatkan korporasi. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian didapat bahwa dalam kasus ini, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan adalah pengurus dan korporasi sebagai pembuat dan keduanya yang bertanggungjawab. Dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dilakukan dengan melihat actus reus dan mensrea yang dilakukan oleh directing mind korporasi, kemudian dianggap sebagai actus reus dan mensrea dari korporasi. Sanksi pidana berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan terhadap korporasi tidak memberikan efek deterrence. Oleh karena itu perlu dimaksimalkan pengenaan sanksi pidana lainnya, yaitu berupa pencabutan ijin usaha. ......Public procurement is one of the most vulnerable and potentially corrupt practices. In addition to involving government officials and corporate management, corruption in this sector also involves corporations. The case discussed in this research is Verdict No. 94 Pid.Sus TPK 2017 PN.Jkt.Pst jo. Verdict No. 3 Pid.Sus TPK 2018 PT.DKI. This research uses normative legal research method, with statute approach and case approach. From The results of the research is that the corporate criminal liability system used on this case is the management and the corporation both as perpetrators of criminal acts and both also must bear criminal responsibility. The basis for the imposition of criminal liability to corporations is by looking at the actus reus and mensrea of the ldquo the directing mind rdquo of the corporation, then considered as the actus reus and mensrea of the corporation. Criminal sanctions in the form of replacement payments imposed on corporations is not provide deterrence effects. Therefore it is necessary to maximize the imposition of other criminal sanctions, such as the revocation of business permit.

Abstrak :
Besarnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama dalam belanja modal, membuat proyek-proyek pengadaan menjadi sangat rentan terhadap korupsi. Penelitian ini mengidentifikasi dampak dari penerapan e-Procurement pada proyek-proyek pengadaan barang jasa terhadap jumlah kasus korupsi pengadaan barang jasa di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences-in-differences dalam model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel 103 kasus korupsi barang jasa di Indonesia yang telah inkracht yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2005-2017. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement secara signifikan berhubungan dengan penurunan jumlah kasus korupsi pengadaan barang jasa di provinsi-provinsi yang memiliki rasio belanja modal terhadap total pengadaan barang jasa yang relatif tinggi. Temuan ini memperlihatkan efek positif dari e-Procurement terhadap penurunan kasus korupsi barang dan jasa dan dengan demikian mendukung studi-studi terdahulu mengenai dampak positif dari e-Procurement dalam rangka pelaksanaan e-Governance.

---

The high value of procurement of government goods and services, especially in capital expenditures, makes procurement projects very vulnerable to corruption. This study identifies the impact of e-Procurement implementation on goods and services procurement projects on the number of corruption cases of public procurement in Indonesia. By using the difference-in-differences-in-differences approach in the negative binomial regression model, this study analyzes panel data on 103 corruption cases of service goods in Indonesia that have been handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2005-2017. The estimation results show that the implementation of e-Procurement is significantly associated with a decrease in the number of corruption cases of procurement of goods and services in provinces which have a relatively high capital expenditure ratio for goods procurement services. This finding shows the positive effect of e-Procurement on decreasing corruption cases of goods and services and thus supports previous studies regarding the positive impact of      e-Procurement in the context of implementing e-Governance.