Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Baramuli, Arnold Achmad, 1930-2006
Jakarta: Pustaka Manikgeni , 1998
364.132 3 BAR m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Boesono Soedarso
Jakarta: UI-Press, 2009
364.132 3 BOE l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Tanjung, Ibrahim Malik
"Pemilu dalam Kondisi Vuca, karya Ibrahim Malik Tanjung, merupakan upaya penyempurnaan Pemilu 2024, berkaca dari pemilu terdahulu. Di tengah kebaikan sarana paling demokratis, terdapat ancaman VUCA yaitu Volatility, merujuk kepada kondisi labil, yang berubah sangat cepat dalam skala besar, Uncertainty, merujuk keadaan yang akan terjadi dan sulit diprediksi dengan akurat, Complexity, merujuk tantangan yang lebih rumit karena keterkaitan antar faktor, dan Ambiguity, merujuk kepada suatu kejadian dan mata rantai akibatnya.
Buku ini akan membahas mengenai bagaimana VUCA mempegaruhi demokrasi Indonesia khususnya terhadap Pemilu 2024, hal yang menjadi arena utama pembahasan buku ini yaitu; Pertama,menyangkut penyempitan daya saing elektoral secara bertahap, karena peraturan yang semakin membatasi, dan secara tidak langsung meningkatkan biaya politik. Kedua, beberapa segmen elit politik dipersenjatai dengan politik identitas, dengan minoritas menjadi korban utama dalam penggunana politik identitas. Ketiga, sementara kekuatan oposisi terutama bertanggung jawab atas lonjakan politik identitas, pihak eksekutif menanggapinya dengan menggunakan instrumen yang sangat tidak liberal untuk mempertahankan posisinya. Ini melibatkan penggunaan pasukan keamanan untuk melawan para kritikus; pemanfaatan instansi pemerintah untuk kepentingan Pemilu; dan eksploitasi pemerintah atas peningkatan konsentrasi kepemilikan di media.
Buku ini tepat hadir sebagai upaya pembaharuan dan evaluasi atas asumsi, teori, serta kritik kepada pemilu sebagai sarana demokratis, yang perlu dibaca oleh para peminat, pelaku dan pemegang regulator politik Indonesia."
Jakarta: PT Pustaka Obor Indonesia, 2023
324.6 TAN p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Lingkaran Survei Indonesia (LSI Network),
300 LSI
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Yogi Prima Danu
"ABSTRAK
Penelitian ini fokus pada pola kerjasama interorganisasional KPK - ICW dalam agenda pemberantasan korupsi politik di Indonesia melalui pendekatan teori New Institusionalisme Victor Nee. Pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICW terbangun karena adanya kesamaan visi dan konsen terhadap agenda pemberantasan korupsi, serta interaksi antar aktor - aktor anti korupsi KPK - ICW. Pola kerjasama interorganisasional KPK - ICW menuai dukungan dan tantangan.Dukungan secara moril maupun materil datang dari masyarakat sipil serta dunia internasional. Sedangkan tantangan popular dikenal dengan istilah?Corruptor Fight Back. Terdapat dinamika diantara aparatur hukum negara, bahkan diantara KPK - ICW juga terdapatdinamika, walaupun mereka masih tetap konsisten sebagai aktor anti korupsi.

ABSTRACT
This study focuses on the pattern of interorganizational cooperation KPK - ICW in the agenda of political corruption eradication in Indonesia by theoretical approaches New institutionalism Victor Nee. Interorganizational cooperation pattern Commission - ICW woke up because of the similarity of vision and concern about the anticorruption agenda, as well as the interaction between actors of anti -corruption between KPK - ICW. Interorganizational cooperation between KPK - ICW getting support and challenge. Moral and material supporting come from the civil society and the international community. In the other side the challenge popularly known by the term "Corruptor Fight Back". There is a dynamic between the legal apparatus of the state, even among KPK - ICW also found dynamics, although they still remain consistent as anti -corruption actors."
2016
T45572
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Hanifuddin
"Tesis ini fokus mengkaji institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejak Pemilu 2009, 2014, hingga 2019, perolehan suara PKB meningkat. Jumlah kader partai yang terjerat kasus korupsi relatif sedikit dibanding dengan partai lain. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah bagaimana institusionalisasi SIPP di PKB yang diinisiasi oleh KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik? Kerangka teori yang digunakan adalah teori institusionalisasi O’Donnell. Terdapat dua tahapan institusionalisasi; penyebaran nilai (value infusion) dan tindakan rutinitas terhadap nilai tersebut (behavioral routinization). Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan wawancara. Penelitian ini menunjukan bahwa institusionalisasi SIPP di PKB berlangsung melalui tahap penyebaran nilai-nilai SIPP. Sebaran ini terdapat dalam Mabda’ Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peraturan Partai. Di dalamnya diatur tentang kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokratisasi internal, dan tata kelola keuangan. Tahapan berikutnya adalah pembiasaan menjadikan ketentuan internal PKB ini dalam menjalankan kegiatan kepartaian. PKB adalah salah satu partai yang menyambut baik keberadaan SIPP. Bagi PKB, SIPP adalah akselerasi untuk memperkuat integritas partai. Menjadi langkah nyata pencegahan korupsi politik yang melibatkan kader partai. Dari penelitian ini, perlu dikembangkan lebih lanjut teori institusionalisasi yang dapat menganalisa lebih detail hubungan antara penyebaran nilai (value infusion) dan pembiasaannya (behavioral routinization).

This thesis focuses on examining the institutionalization of the Political Party Integrity System (SIPP) which was pushed by the Corruption Eradication Commission (KPK) as part of efforts to prevent political corruption in the National Awakening Party (PKB). Since the 2009, 2014 and 2019 elections, PKB's vote share has increased. The number of party cadres who were caught in corruption cases was relatively small compared to other parties. The main question to be answered is how the institutionalization of SIPP in PKB was initiated by the KPK as part of efforts to prevent political corruption? The theoretical framework used is O'Donnell's institutionalization theory. There are two stages of institutionalization; the spread of values ​​(value infusion) and routine actions against these values ​​(behavioral routineization). Data was collected through literature review and interviews. This research shows that the institutionalization of SIPP in PKB takes place through the stage of spreading SIPP values. This distribution is contained in Mabda' Siyasi, AD/ART, PKB Manifesto, and Party Regulations. It regulates the code of ethics, regeneration and recruitment, internal democratization, and financial governance. The next stage is getting used to the internal provisions of this PKB in carrying out party activities. PKB is one of the parties that welcomes the existence of SIPP. For PKB, SIPP is an acceleration to strengthen party integrity. Become a concrete step to prevent political corruption involving party cadres. From this research, it is necessary to further develop an institutionalization theory that can analyze in more detail the relationship between value infusion and behavioral routineization."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhuroruddin Mashad
Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998
345.958 DHU k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Dhuroruddin Mashad
Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998
345.958 DHU k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
R. Wiyono
Bandung: Alumni, 1975
345.023.598 WIY t
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Hazqon Fuadi
"Penelitian ini membahas mengenai korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014 berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik. Tindakan korupsi tersebut merupakan hubungan antara kekuasaan dan bisnis dengan sejumlah korporasi di sektor bisnis perkebunan sawit. Penelitian ini menggunakan teori korupsi politik Arnold J. Heindeheimer (2007) dan didukung konsep ekonomi politik Donatella della Porta dan Alberto Vannucci (2012) dalam menganalisis sebuah peristiwa korupsi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan diuraikan secara deskriptif. Dalam penelitian ini memperlihatkan bagaimana korupsi yang dilakukan antara kekuasaan dan bisnis seringkali terjadi. Namun temuan penelitian ini menunjukkan dominasi tidak hanya didasarkan pada kekuatan ataupun pengaruh patron semata tetapi ada pengaruh broker yang sangat memahami pasar di sektor perkebunan dan memiliki relasi kuat. Dalam kasus ini disebabkan oleh dua hal, pertama mencoba memanipulasi kebijakan dengan memunculkan aturan-aturan yang cenderung memihak, yaitu melalui usulan revisi secara nonprosedural. Kedua sulit terealisasi jika tidak ada jaringan pendukung eksternal seperti broker dalam melakukan pertukaran manfaat yang bersifat korup terlepas dibutuhkannya dukungan secara internal. Dari dua faktor tersebut bahwa campur tangan kekuasaan dan peran broker saling menopang untuk dapat mengalihkan sumber daya negara menjadi pendapatan kolektif secara ilegal.

This study scrutinizes about a corruption act concerning the submission of revisions on forests functions in Riau Province in 2014 related to the authority as public officials. The act of corruption refers to the relationship between the authority and business sectors especially in several oil palm plantations.  By using the Arnold J. Heindeheimer’s theory of corruption (2007) and supported by the political economy concept of Donatella della Porta dan Alberto Vannucci (2012), this study tries to examine who, when, and how concerning political corruption which is undertaken by some persons with position of authority, in order to acquire illicit benefits with abusing power with the business sectors for their own private gains.   This study uses a qualitative method in order to explain the cases` descriptively and as the findings shows that the corruption was done not only due to the people who has influence as “patrons” in terms of authority of the government itself, but also by the brokers who understand market in the plantation sectors and close to the authority. In this case, the reasons caused by two things, first, manipulating the policy by bringing up the rules to be biased, specifically through non-procedural-revised options. Second, there is money involved with the external brokers.  In short, power interplay in terms of abusing power by the authority and the role of brokers are mutually needed to be able to create a corruption. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>