Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap penerapan kebijakan wajib verifikasi kosmetik impor sebagaimana yang telah dilakukan berdasarkan ketetapan Peraturan Menteri Perdagangan No.73/M-DA/PER/12/2014 tentang ketentuan impor produk tertentu. Penerapan kebijakan verifikasi sebagai sistem proteksi beredarnya produk ekspor dan impor untuk mendorong perekonomian negara dengan penetapan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan. Penerapan verifikasi meliputi administrasi dan verifikasi teknis yang pada akhirnya dikecualikan bagi kosmetik impor oleh surveyor. Penerapan verifikasi dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan dengan dokumen impor dan fisik barang sehingga menimimalisir masuknya produk yang tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan. Skripsi ini memberikan gambaran mengenai evaluasi terhadap penerapan kebijakan verifikasi yang telah dilakukan oleh berbagai regulator sebagai upaya dalam pengendalian impor. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi penerapan kebijakan terhadap pemenuhan asas-asas perlindungan konsumen.

---

ABSTRACT
This research explains the evaluation of the implementation of mandatory import verification policy of cosmetics as has been done based on the Decree of Minister of Trade No.73 M DA PER 12 2014 on the provision of certain imported products. Implementation of verification policy as a protection system for the circulation of export and import products to encourage the country 39 s economy by stipulating the simplification of trade licenses. The implementation of verification includes administrative and technical verification which is ultimately excluded for imported cosmetics by surveyors. Implementation of verification is intended to ensure compliance between licensing documents with import documents and physical goods so as to minimize the entry of products that do not comply or do not meet the provisions. This thesis provides an overview of the evaluation of the implementation of verification policies that have been done by various regulators as an effort in import control. This research includes qualitative research with descriptive design. The result of the research shows evaluation of policy implementation toward fulfillment of consumer protection principles.

Abstrak :
Dalam rangka peningkatan peredaran kosmetik lokal maupun impor di Indonesia, pemerintah telah membuat ketentuan mengenai notifikasi kosmetik untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang membahayakan kesehatan. Namun pada kenyataannya, tingkat peredaran kosmetik tanpa notifikasi masih cukup tinggi. Salah satu nya pada sarana salon kecantikan. Sebagai pelaku usaha, salon kecantikan dianggap mengabaikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan pelindungan konsumen atas kosmetik dan penggunaan kosmetik tanpa notifikasi, skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan notifikasi kosmetik, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salon kecantikan, dan tanggung jawab salon kecantikan terhadap kerugian konsumen. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa setiap kosmetik yang diedarkan harus memiliki izin edar berupa notifikasi; terkait penggunaan kosmetik impor tanpa notifikasi, salon kecantikan telah melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, dan beberapa peraturan BPOM RI; dan salon kecantikan dapat diminta pertanggungjawaban perdata maupun pidana atas kerugian konsumen akibat penggunaan kosmetik tanpa notifikasi. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. ...... By the massive flow of local and imported cosmetics in Indonesia, the government has issued strict regulation regarding cosmetics notification to protect its citizen from the dangerous risks of cosmetics. But in fact, the circulation of cosmetics without the notification is still high. One of the cases occured in beauty salon. As a businessman, beauty salon has disregard the consumer rights as mentioned in the Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Related to consumer protection on cosmetics and the usage of cosmetics without the notification, this thesis will discuss regarding cosmetics notification regulations, violation by the beauty salon, and beauty salon responsibility to the consumer who suffered losses. From this research, it can be concluded that every cosmetics that will be circulated must have a marketing authorization in the form of notification related to the usage of imported cosmetics without the notification, beauty salon has disregard several provisions of the Consumer Protection Act, Health Act, Government Regulation No. 72 of 1998 on the Safeguarding of Pharmaceutical Preparation and Medical Devices, Regulation of the Minister of Health No. 1176 MENKES PER VIII 2010 of Cosmetics Notification, and some rules of BPOM RI also, beauty salon can be held accountable of private and civil liability due to consumers losses. This research is used with the normative method of written law, which based on literature and interview.

Abstrak :
Kehidupan modern masyarakt saat ini tidak hanya menuntut mobilitas yang tinggi tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Keinginan manusia khususnya wanita untuk tampil sempurna dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha dengan memperdagangkan kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar kepada masyarakat, sehingga tampak bahwa produk yang ditawarkan memiliki harga yang lebih murah din=bandingkan kosmetik yang memiliki izin edar resmi. Ketentuan tentang pemasukan kosmetik diatur dalam Keputusan kepala Badan POM tnentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai kosmetik impor. Namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat digunakan untuk menjerat atau memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk kosmetik tanpa memiliki izin edar. Agar kepentingan konsumen dapat terlindungi secara sempurna oleh sebab itu diperlukan pengaturan secara spesifik dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kosmetik impor. ......In modern life today's, societies required not only high mobility but also the value of beauty and appearance. Human desire to be perfect, especially woman have been exploited by a group og business actors with trade in imported cosmetics that did not have the authorization to the public, so its look like their product cheaper than the others one. The regulations about cosmetic import arranged in the Decree of Head of National Agency of Drug and Food Control of RI. In this research, it used the normative law research that is research of written law which based research on literature and interviews. The act No. 8 of 1999 on Consumer Protection there is no explicit regulation of the import cosmetic. However, the provisions of Article 8 paragraph (1) of the act No. 8 of 1999 on Consumer Protection can be used to deceive or give legal consequences to business that sell import cosmetic without authorization. In order to protect consumers' interests perfectly, it is necessary to arrange specifically and explicitly in the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection regarding import cosmetic.