Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepadatan Kota Depok menyebabkan anak tidak bisa mendapatkan ruang bermainnya sehingga memicu terjadinya pergeseran ruang bermain anak ke Taman Pemakaman Kampung Mampangan Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini untuk (i) menganalisis tata kelola pemanfaatan taman pemakaman, (ii) menganalisis strategi meruang dalam aktivitas bermain, dan (iii) menyimpulkan model tata kelola pemanfaatan ruang bermain di taman pemakaman. Teori tata kelola polycentric menjadi landasan teori karena taman pemakaman merupakan common-pool recources yang digunakan dan dikelola secara bersama oleh masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan coding dan pemetaan untuk pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi modifikasi tata kelola masyarakat ketika anak dapat melakukan strategi meruang di dalam tata kelola. Temuan juga menunjukkan adanya kekurangan pada model tata kelola polycentric Ostrom yang sebelumnya tidak menyertakan syarat agar tata kelola polycentric dapat berjalan secara berkelanjutan. Syarat tersebut yaitu harus terdapat pemimpin, kepentingan bersama, mekanisme kesepakatan yang fleksibel, kepercayaan yang tinggi, mekanisme penyelesaian konflik dengan memperhatikan kebutuhan, dan hanya dapat dijalankan di dalam komunitas yang kecil. Jika ingin diterapkan pada skala yang besar, diperlukan peran dari pihak di luar komunitas yang dapat menjadi perantara untuk menghubungkan antara komunitas satu dengan komunitas lainnya. Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merencanakan kota yang inklusif bagi setiap orang.

---

The density of Depok City causes children to not be able to get their playground, thus triggering a shift in the children's playground to the Mampangan Village Cemetery, Depok City. The purpose of this study is to (i) analyze the governance of the utilization of the cemetery, (ii) analyze the spatial strategy in play activities, and (iii) conclude the governance model for the use of the play space in the cemetery. The theory of polycentric governance becomes the theoretical basis because the cemetery is a common-pool resource that is used and managed jointly by the community. The research uses qualitative methods by doing coding and mapping for data processing. The results show that there is a modification of community governance when children can carry out spatial strategies in governance. The findings also show that there are deficiencies in Ostrom's polycentric governance model, which previously did not include requirements for polycentric governance to run in a sustainable manner. These conditions are that there must be a leader, common interests, flexible agreement mechanisms, high trust, conflict resolution mechanisms that take into account needs and can only be carried out in small communities. If to apply it on a large scale, you need the role of parties outside the community who can act as intermediaries to connect one community to another. The research is expected to be an input for the government in planning an inclusive city for everyone."

"Penelitian ini membahas pengelolaan pengungsi asing di Ciputat, Tangerang Selatan, dengan fokus pada akses layanan publik dan interaksi sosial mereka dalam konteks kota inklusif. Latar belakang studi ini adalah peningkatan jumlah pengungsi urban di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan integrasi akibat keterbatasan kebijakan lokal dan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana pengungsi di Ciputat dapat mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta bagaimana ruang publik mendukung interaksi sosial antara pengungsi dan masyarakat lokal. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari pemerintah lokal dan organisasi internasional, pengungsi di Ciputat masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk stigma sosial, diskriminasi, dan ketidakjelasan status hukum. Ruang publik belum sepenuhnya dirancang untuk memfasilitasi integrasi sosial, sehingga memperburuk isolasi pengungsi. Namun, penelitian ini juga menemukan potensi kontribusi pengungsi terhadap ekonomi lokal melalui pemberdayaan keterampilan dan peluang kerja yang inklusif. Kesimpulannya, untuk mewujudkan kota inklusif, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, dengan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pengungsi.

---

This study examines the management of foreign refugees in Ciputat, South Tangerang, focusing on their access to public services and social interactions within the context of an inclusive city. The study is prompted by the increasing number of urban refugees in Indonesia, who face integration challenges due to limited local and national policies. The research aims to explore the extent to which refugees in Ciputat can access basic services such as healthcare, education, and housing, and how public spaces support social interactions between refugees and local communities. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and document analysis.

The findings reveal that despite efforts by local governments and international organizations, refugees in Ciputat still face various barriers, including social stigma, discrimination, and unclear legal status. Public spaces are not fully designed to facilitate social integration, exacerbating refugee isolation. However, the study also identifies the potential contributions of refugees to the local economy through skill development and inclusive employment opportunities. In conclusion, realizing an inclusive city requires more integrated and sustainable policies with active involvement from all stakeholders, including governments, local communities, and refugees."