Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berdasarkan data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia mencapai Rp. 6,445 triliun. Salah satu skema pembiayaan yang didorong Pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Skema KPDBU dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96/2016 telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2016, namun hingga saat ini jumlah proyek infrastruktur yang berhasil dengan skema KPDBU Availability Payment hanya 1 proyek dengan total investasi sebesar Rp. 100,6 miliar, yaitu Proyek PJU Madiun. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi Faktor Sukses Kritis (CSF) dalam melaksanakan skema KPDBU pada Proyek PJU Madiun untuk mencapai pemenuhan pembiayaan pertama di Indonesia. Sampel pada penelitian ini berjumlah 37 responden yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan skema KPDBU khususnya pada proyek Penerangan Jalan Umum di Indonesia. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara mendalam dan analisis statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap penyiapan proyek memiliki pengaruh sebesar 95,40% terhadap keberhasilan proyek KPDBU Availability Payment. Critical success factors pada proyek KPBU Daerah adalah pemahaman PJPK terhadap proyek KPBU, komitmen PJPK terhadap proyek KPBU, kelembagaan yang lengkap, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan kesesuaian struktur proyek terhadap regulasi dengan kemampuan pemilik proyek. ......Based on data from the National Medium Term Development Plan for 2020-2024, the need for infrastructure development in Indonesia reaches Rp. 6.445 trillion. One of the financing schemes pushed by the Government of Indonesia in infrastructure development is the Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP Scheme with Minister of Home Affairs Regulation No. 96/2016 has been implemented in Indonesia since 2016, but until now the number of successful infrastructure projects with the PPP Availability Payment scheme is only 1 project with a total investment of Rp. 100.6 billion, namely the Madiun Public Street Lightning Project. This research was conducted to identify Critical Success Factors (CSF) in implementing the Regional PPP scheme in the Madiun Public Street Lightning Project to achieve the first financial closing in Indonesia. The sample in this study is 37 respondents who have experience in implementing Regional PPP schemes, especially in public street lighting projects in Indonesia. Data were collected using in-depth interviews and statistical analysis of multiple linear regression. The results of this study indicate that the project preparation stage has a 95.40% influence on the success of the Regional PPP availability payment scheme project. Critical success factors in Regional PPP projects are the GCA's understanding of the PPP project, the GCA's commitment to the PPP project, complete institutions, coordination with stakeholders, and conformity of the project structure to regulations and the ability of the project owner.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kriteria keberhasilan dalam proses skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) pada sektor penyediaan air minum dalam perspektif stakeholder yang terlibat dalam proses skema KPBU di Indonesia. Dari proses penelitian yang dilakukan telah diperoleh sebanyak 8 (delapan) kriteria kesuksesan dan 40 faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses skema KPBU pada sektor penyediaan air minum. Berdasarkan faktor-faktor dan kriteria keberhasilan tersebut maka disusun rekomendasi yang dapat diterapkan agar penyelenggaraan skema KPBU pada sektor penyediaan air minum di Indonesia dapat berjalan sukses. ......This study aims to identify the criteria of success and the factors that influence the success and success criteria in the process of the Public-Private Partnership (PPP) scheme in the water supply sector in the perspective of stakeholders involved in the process PPP scheme in Indonesia. From the research process carried out there were 8 (eight) criteria of success and 40 factors that influenced the success of the PPP scheme process in the water supply sector. Based on the factors and success criteria, recommendations can be made so that the PPP scheme in the water supply sector in Indonesia can be successful.

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana strategi untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur jalan tol dengan tingkat kelayakan rendah agar tetap dilanjutkan, dan juga mengetahui bagaimana dampak dari penerapan strategi tersebut terhadap kelayakan finansial nya, serta melakukan komparasi strategi yang digunakan di negara lain untuk meningkatkan kelayakan proyek. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan Mixed Method. Hasil penelitian menyarankan bahwa efisiensi beban operasi dan pemeliharaan serta optimalisasi struktur modal tidak cukup untuk membuat pengusahaan Jalan Tol Mando Bitung menjadi layak. Untuk membuat pengusahaan Jalan Tol Manado Bitung menjadi layak diperlukan negosiasi perjanjian KPBU dengan Pemerintah yaitu dengan mengusulkan penambahan masa konsesi dan adanya jaminan atas pendapatan dengan skema avaibility payment. Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat kepada stakeholder dalam penanganan KPBU jalan tol yang memiliki tingkat pengembalian rendah. ......This thesis discusses strategies for increasing the feasibility of toll road infrastructure projects with low feasibility levels so that they continue and determines the impact of implementing these strategies on their financial feasibility, as well as comparing strategies used in other countries to increase project feasibility. This research is research with a Mixed Method approach. The research results suggest that the efficiency of operating and maintenance costs as well as optimizing the capital structure are not enough to make the Manado-Bitung Toll Road operation feasible. To make the operation of the Manado-Bitung Toll Road feasible, it is necessary to negotiate a PPP agreement with the Government, namely by proposing an increase in the concession period and a guarantee of income with an availability payment scheme. It is hoped that this research will provide benefits to stakeholders in handling toll road PPPs that have a low rate of return.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu aktifitas prekonstruksi jalan tol yang sangat penting adalah Right of Way RoW acquisition atau pembebasan lahan. Keterlambatan dalam melakukan hal tersebut dapat menimbulkan delays dan conflicts proyek. Salah satu faktor yang menghambat kegiatan ini adalah adanya keterbatasan dana proyek sehingga dibutuhkan adanya suatu pembiayaan baru yang dapat menyediakan dana secara khusus untuk pembebasan lahan ini, yaitu skema pembiayaan Land Lease. Implementasi Land Lease di Indonesia belum pernah dilakukan sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan yang efektif dan efesien agar mendukung keberhasilan proyek. Pengembangan model kelembagaan ini dilakukan dengan metode Multi Criteria Decision Analysis untuk memilih 1 dari beberapa model kelembagaan yang paling baik. Hasil penelitian didapatkan bahwa alternative model 1 kelembagaan merupakan model yang terpilih dengan tambahan 1 faktor pengaruh kelembagaan

---

ABSTRACT
One of the activities of motorway prekonstruksi that is very important is the Right of Way ROW acquisition or land acquisition. Delaying in doing so can cause project delays and conflicts. One of the faktors that hinder this activity is the lack of funds so the project needed a new financing that can provide special funds for land acquisition, namely the Land Lease financing schemes. Implementation of the Land Lease in Indonesia has not done so it takes effective and efficient institutions in order to support the success of the project. Development of institutional model is done by using a multi Criteria Decision Analysis to select one of several institutional models best.

Abstrak :
ABSTRAK
Abstrak Sebelum suatu proyek publik, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari inisiatif pihak swasta, diputuskan untuk dilakukan dengan skema KPBU, pada dasarnya terlebih dahulu perlu dilakukan sebuah evaluasi, salah satu evaluasi tersebut yaitu Value for Money VfM . Faktanya pembangunan infrastruktur publik sektor olahraga menarik untuk dikembangkan sebagai proyek KPBU, sebagimana yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hasil penelitian dari analisis Value for Money VfM proyek pembangunan Stadion Taman BMW didapatkan nilai VfM yang paling optimal yaitu pada skema KPBU dengan skenario Masa Konsesi 17 Tahun dengan discount rate 14.50 , IRR =14,89 nilai VfM sebesar 880 Milyard dengan Payback Period tahun ke-15. Penghematan didapatkan pemerintah sebesar 23,84 dibandingkan hasil perhitungan PSC APBD . Kata Kunci: Pemerintah, KPBU, VfM, Stadion BMW Jakarta

---

ABSTRACT
Abstract Prior to a public project, whether from government or from private initiatives, it was decided to be carried out under a KPBU scheme, basically an evaluation must be performed, one of which is Value for Money VfM . In fact, the development of public infrastructure in the sports sector is interesting to be developed as a KPBU project, as it is currently being developed by DKI Jakarta government. The result of the research of Value for Money VfM analysis of BMW Park Stadium construction project got the most optimal VfM value that is on KPBU scheme with 17 years Concession Period with discount rate 14.50 , IRR 14,89 VfM value of Rp. 880 Billions with Payback Period of 15th year. Government savings of 23.84 compared to the calculation of PSC APBD . Keywords Government, KPBU, VfM, BMW 39 s sporting infrastructure

Abstrak :
ABSTRAK
Selama 2003 hingga 2017 terjadi peningkatan jumlah ruas jalan tol yang diusahakan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU . Kerjasama ini dimungkinkan melalui empat skema investasi yang dibagi berdasarkan partisipasi badan usaha dalam proses konstruksi maupun pengoperasian jalan. Menggunakan pendekatan model matematika dan empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proyeksi lalu lintas dan produk domestik regional bruto PDRB berpotensi menaikkan peluang partisipasi investor dalam proses pembangunan jalan tol. Sementara itu, faktor biaya investasi termasuk biaya konstruksi dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap peluang partisipasi. Adapun faktor tarif awal memiliki pengaruh non-liner terhadap peluang partisipasi investor dalam proses pembangunan jalan.

---

ABSTRACT
Between 2003 to 2017, there has been an increase in the number of toll roads being built by means of partnership between public and private sector PPP public private partnership . These partnerships are made possible by the four investment schemes that divide the responsibility on land acquirement and construction costs between partners. Findings from this study suggest that traffic projection and regional GDP have positive effects on the probability of private participation in toll road projects. On the other hand, investment costs including construction costs and population density have negative effects on the private participation. Meanwhile, the initial toll tariff seems to have non linear relationship with the probability of private participation in the road construction.

Abstrak :
Demi mengejar berbagai kebutuhan infrastruktur negara, penerapan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini telah mengalami peningkatan, diantaranya infrastruktur jenis jalan tol. Akan tetapi, berbagai penelitian terkait dengan hal tersebut masih relatif terbatas, terutama yang dilakukan langsung di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa tingkat kepentingan dari 10 faktor keberhasilan KPBU berbeda yang sudah dirangkum dari berbagai jurnal terkait dari luar negeri dan apakah masing-masing faktor tersebut masih bisa diragukan tingkat kepentingannya di Indonesia berdasarkan kedua hipotesa penelitian ini, khususnya untuk proyek-proyek jalan tol. Dengan itu, penelitian ini akan dilakukan melalui survei penyebaran kuesioner untuk kemudian dilakukan pengujian validitas, pengujian reliabillitas, dan pengujian hipotesa untuk kemudian dianalisa lebih lanjut. Hasilnya menunjukan bahwa mayoritas faktor keberhasilan KPBU tersebut masih dapat diragukan tingkat kepentingannya di Indonesia. Dengan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya masih memiliki perjalanan yang cukup jauh untuk memiliki kondisi yang ideal untuk penerapan KPBU di berbagai proyek jalan tol, relatif terhadap berbagai negara maju lainnya. Melalui penelitian ini, maka sekiranya dapat disarankan beberapa kegiatan sederhana yang bisa dilakukan pihak pemerintah demi meningkatkan jumlah proyek KPBU jalan tol yang akan berujung kepada meningkatnya tingkat keterlibatan swasta pada proyek-proyek tersebut sebagai salah satu langkah menuju negara Indonesia yang lebih maju dan makmur. ......In order to pursue various state infrastructure needs, the implementation of the Public Private Partnership (PPP) scheme in Indonesia over the last few decades has increased, including on toll road infrastructures. However, various studies related to this matter are still relatively limited, especially those conducted directly in Indonesia. This study aims to examine the level of importance of 10 different critical success factors (CSFs) of PPP that have been summarized from various related journals from abroad and whether the importance of each of these factors can still be of doubted in Indonesia based on two research hypotheses, especially for toll road projects. With that, this research will be carried out through a questionnaire distribution survey who will then be tested for validity, reliability, and hypothesis testing for further analysis. The results show that the importance of the majority of the success factors for the PPP can still be doubted in Indonesia. With this, it can be concluded that Indonesia actually still has a long way to go to have ideal conditions for implementing PPPs in various toll road projects, relative to other developed countries. Through this research, it is possible to suggest some simple activities that the Indonesian government can do to increase the number of successful PPP toll road projects that will eventually increase the level of private involvement on those projects as one of its steps towards a more advanced and prosperous Indonesia as a whole.

Abstrak :
Saat ini pemerintah sedang mengadakan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun adanya hambatan pada pendanaan menjadi masalah utama sehingga, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait KPBU agar masalah dana dapat tertutupi. Proyek Kereta Api Makassar-Parepare termasuk salah satu proyek dengan skema pembiayaan KPBU dan merupakan proyek pertama di provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan skema pembiayaan ini. Dengan adanya KPBU ini tujuan dari pemerintah untuk percepatan penyediaan infrastruktur diharapkan dapat tercapai. Namun pada kenyataanya proyek-proyek dengan skema pembiayaan KPBU banyak mengalami hambatan dan menyebabkan penerapan dari prosesnya menjadi tidak efektif dan efisien dan hal ini menyebabkan risiko yang akan merugikan pihak pemerintah dan pihak badan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menentukan risiko paling kritikal, serta memberikan strategi/rekomendasi pada proses penerapan KPBU. Dengan menggunakan bantuan sistem terkomputerisasi malalui program Crystall Ball. Hasil pada penelitian ini ditemukan bahwa dari 18 variabel risiko, sebanyak 8 varibel risiko yang teridentifikasi risiko kritikal. Risiko kritikal tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Dari 8 varibel risiko kritikal, ditentukan stratgei/mitigasi risiko-risiko tersebut yang dapat meningkatkan kinerja investasi. Selain itu juga ditentukan alokasi risikonya. ...... Currently the government is carrying out an increase in economic growth through infrastructure development in Indonesia. However, the existence of obstacles in funding is the main problem so that the government issues policies related to PPPs so that funding problems can be covered. The Makassar-Parepare Railway Project is one of the projects with a PPP financing scheme and is the first project in South Sulawesi province to implement this financing scheme. With this PPP, the government's goal of accelerating the provision of infrastructure is expected to be achieved. However, projects with PPP financing schemes experience many obstacles and cause the implementation of the process to be ineffective and inefficient and this creates risks that will harm the government and private sector. This reseach aims to identify, analyze, determine the most critical risks, and provide strategies/recommendations in the PPP implementation process. By using the help of a computerized system through the Crystall Ball program. This research is expected to improve investment performance not only in the Makassar-Parepare Railway project but also for all projects that implementing the PPP scheme. The results of this study found that from 18 risk variables, 8 risk variables were identified as critical risk. This critical risk can affect investment performance. Of the 8 critical risk variables, a strategy/mitigation of these risks is determined. In addition, the risk allocation is also determined.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi publik merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Mengingat ketersediaan dana public yang terbatas, pemerintah dituntut untuk mampu melakukan evaluasi terhadap setiap pilihan skema pembiayaan yang dimungkinkan untuk penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi publik, salah satunya dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU . Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh model pengelolaan layanan Transjakarta busway koridor 13 berdasarkan skema KPBU terhadap nilai kemanfaatan value for money dari APBD dan penilaian persepsi pemangku kepentingan stakeholder yang terkait terhadap skema KPBU untuk penyediaan layanan ini. Analisis yang dilakukan meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan skema pembiayaan KPBU berdasarkan pembayaran ketersediaan layanan availability payment , pemerintah dapat melakukan efisiensi penggunaan APBD sebesar 14,19 . Pemerintah harus menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat agar pelaksanaan KPBU ini dapat berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT
Public transport infrastructure and services provision is key to sustained economic growth and development. Given the limited availability of public funds, the government is required to be able to evaluate any possible financing scheme options for the provision of public transport infrastructure and services, one of which is a public private partnership PPP . This research tries to analyze the effect of management model with PPP scheme for the provision of Transjakarta busway corridor 13 services to the value for money of public fund and related stakeholder perception on the scheme for the provision of this service. The analysis includes quantitative and qualitative analysis. The results obtained in this study is with the PPP scheme, based on availability payment, the government can make efficient use of the public fund of 14.19 . The government must prepare a strong legal and institutional framework for the implementation of this PPP scheme can run well.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembangunan bendungan besar membutuhkan biaya investasi yang besar. Kebutuhan akan bendunganpun terus meningkat setiap waktunya. Hal ini mendorong tumbuhnya kebutuhan alternatif pembiayaan untuk pembangunan bendungan besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Apasaja potensi ekonomis bendungan yang dapat menarik kalangan investor serta kelayakan ekonomis yang harus dimiliki bendungan untuk dikatakan layak investasi serta skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha KPBU seperti apa yang tepat untuk digunakan dalam pembangunan bendungan sehingga melalui studi kasus bendungan Karian dapat dilihat bagaimana bila diterapkan skema tersebut. Untuk mendapatkan potensi ekonomi bendungan yang dilakukan pembahasan dari data sekunder dan dipertajam dengan pendekatan resiko untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap pembangunan bendungan dengan skema kerjasama. Dari hasil matrik probabilitas dan dampak dilakukan kajian rekayasa ekonomi untuk mendapat kelayakan dari bendungan Karian. Hasil penelitian menunjukan bahwa bendungan karian memiliki potensi ekonomi yang baik dengan potensi penghematan APBN hingga 80 . Sesuai dengan kajian literature skema KPBU yang paling sesuai dengan skema pembiayaan bendungan adalah kontrak konsesi.

---

ABSTRACT
Construction of large dams require large investment costs. The need for the dam continues to increase every time. This encourages the growth of alternative financing requirements for the construction of large dams. This study aims to analyze anything what economic potential of dams to attract investors as well as the economic feasibility must be owned dams to be feasible investment and schemes Partnerships Enterprises KPBU as what is appropriate for use in the construction of the dam so that through case studies dam Karian it can be seen how when applied to the scheme. To get the economic potential of the dam conducted discussion of secondary data and sharpened risk approach to determine which variables are the dominant influence on the construction of a dam with the cooperation scheme. From the results of the probability and impact matrix engineering study done to obtain economic feasibility of the dam Karian. The results showed that the dam Karian has good economic potential with potential savings of up to 80 of the state budget. In accordance with the study of literature KPBU scheme that best suits the financing scheme dam was the concession contract.