Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai proses penutupan asuransi dalam hal penanggungan terhadap piutang dalam perjanjian kredit modal kerja serta pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai dengan sahnya perjanjian asuransi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai norma positif dalam norma perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa. Dari penelitian ini dapat mengetahui bahwa proses penutupan asuransi kredit dapat dilakukan dengan dua macam yaitu automatic cover dan case by case. Selain itu mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum kurang menjelasakan atau memaparkan pertimbangan dalam faktor lainnya. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penambahan pertimbangan lain dalam memberikan pertimbangan hukum, agar semua kalangan dapat mengerti mengenai latar belakang mengapa hasil dari putusan tersebut demikian.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the process of insurance closure in terms of stipulations on receivables in the working capital credit agreement and the consideration and decision of Bandung District Court has been in accordance with the legitimate. In this writing, the author uses normative juridical research methods yaaitu research that makes the law as a positive norm in the norms of legislation invitation. From the results of research that the author has done, it can be concluded. From this research can be known the closing process can be done with two kinds of automatic cover and case per case. In addition to the judges 39 considerations in giving legal considerations is less explanatory or describe factors in other factors. The results of the study suggest that there should be additional considerations in providing legal understanding, so that all circles can understand the background of the outcome of the verdict. "

"Penelitian ini membahas mengenai tidak dilakukannya pelunasan hutang terhadap Hak atas Tanah yang dijadikan jaminan sebagai pelunasan hutang yang dimulai dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan dibebani dengan Hak Tanggungan, namun AW selaku Debitur tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut dari Bank B Kantor cabang Kalianda sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tahun 2018 tentang Peyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Kla. Yang menjadi pokok permasalahan adalah akibat hukum dari Bank B kantor cabang Kalianda yang tidak menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan dampak terhadap Hak Tanggungan yang bersifat accessoir yang merupakan ikutan dari perjanjian pokok Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, mempergunakan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan hasil penelitian bersifat preskriptif analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank B Kantor cabang kalianda wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian AW yang disebabkan tidak diberikannya Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja dari Bank B yang merupakan akibat dari terdapatnya Perbuatan Melawan Hukum dan Hak Tanggungan tetap berlaku, namun akibat dari melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank B Kantor cabang kalianda dapat dikenakan sanksi Administratif.......This research discusses the non-repayment of debts on Land Rights which are used as collateral as repayment of debts starting with a Working Capital Credit Agreement with Mortgage Rights, but AW as a Debtor is not given a copy of the Working Capital Credit Agreement from Bank B, the Kalianda branch office as which is regulated in Article 35 of the Financial Services Authority Regulation number 35 / POJK.05 / 2018 of 2018 concerning Business Operation of Financing Companies based on the Decision of the Kalianda District Court Number 5 / Pdt.G / 2019 / PN Kla. The main problem is the legal consequences of Bank B, the Kalianda branch office, not submitting a copy of the financing agreement to the debtor as stipulated in the Financial Services Authority Regulation and the impact on Mortgage which is accessoir which is a part of the main agreement. To answer this problem, legal research is conducted. with a normative juridical approach, using secondary data obtained by library research and analytical prescriptive research results. The results of the analysis show that Bank B Kalianda branch office is obliged to be responsible for the debtor's losses, AW caused by not providing a copy of the Working Capital Credit Agreement from Bank B and the Mortgage is still valid, but as a result of violating the provisions of the Financial Services Authority Regulation, Bank B Branch offices Kalianda may be subject to administrative sanctions."