Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berisi tentang fasilitas pemberian kredit dari bank-bank tertentu kepada masyarakat golongan menengah ke bawah dengan tidak mempersyaratkan adanya agunan tambahan bagi pihak yang mengajukan permohonan kredit. Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam program perkreditan yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam Program KUR ini. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR dianalisis berdasarkan ketentuan dalam dasar hukum Program KUR serta penerapannya dalam mekanisme penyaluran KUR pada masing-masing Bank Pelaksana. Penerapan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR adalah berupa penerapan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terkait tentang usaha memberikan kredit atau dengan menerapkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam pogram KUR.

---

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program contains facility of credit from certain banks toward middle class and lower class society with no additional collateral for people that submit credit application. Bank Indonesia regulates and supervises the performance of prudential principle in the credit program that is being conducted by bank, including KUR program. The performance of prudential principle in KUR program is analyzed based on the regulations of KUR program legal basis and also the application with regards to the KUR distribution mechanism into each Performing Bank. The performance of the task of Bank Indonesia to regulate and to supervise the implementation of prudential principle in KUR program takes form in the carrying out of various rules that has been issued by Bank Indonesia in relation with credit facility allowance or with implementing particular regulation that governs about the prudential principle in KUR Program."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu jenis kredit tanpa agunan yang didukung fasilitas penjaminan dari pemerintah. KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKMK yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak namun belum bankable. Di antara beberapa bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat terbesar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat, penjaminan dan penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah atau mengalami kredit macet khususnya pada Bank Rakyat Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara narasumber. Prosedur pemberian KUR pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) secara umum menyesuaikan ketentuan prosedur pemberian KUR yang ditentukan oleh pemerintah. Pada setiap KUR yang disalurkan, pemerintah memberikan penjaminan sebesar 70% melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Apabila terdapat KUR yang bermasalah, maka penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu dengan merestrukturisasi kreditnya atau dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan Penjamin untuk mendapatkan penggantian.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Micro Business Credit (KUR), which is one type of collateral-backed loans without guarantees from government facilities. KUR aims to increase access to finance for conducting business UMKMK productive and decent but not yet bankable. Among the few banks that distribute executor Micro Business Credit, Bank Rakyat Indonesia (BRI) is the executing banks that distribute the greatest KUR. The principal problem in this thesis is the procedure of the Micro Business Credit, Business Credit underwriting and settlement of people with problems or experiencing particularly bad loans at Bank Rakyat Indonesia. Form of research used in this research is Juridical-Normative research that emphasizes the use of legal norms in writing and supported by the results of the interview the informant. The procedure of KUR at Bank Rakyat Indonesia (BRI) is generally conform to the procedural rules of KUR set by the government. At each KUR distributed, the government provides a guarantee of 70% through the Indonesian Credit Insurance (Askrindo) and Perum Credit Guarantee Indonesia (Jamkrindo). If there is a problem KUR, the settlement that can be done is to restructure its credit or to file a claim with Insurance Company to get a replacement."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu skema KUR lebih efektif, dengan skema Biaya Jasa Penjaminan atau Subsidi Bunga. Selesai dengan metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif, di mana data kuantitatif diperoleh dari statistik deskriptif dan data kualitatif yang diperoleh dari Focus GroupDiskusi (FGD) dan In Depth Interview (IDI). Awalnya, hipotesis dibuat untuk setiap KUR. skema berdasarkan hasil statistik deskriptif yang kemudian divalidasi dengan hasil FGD dan LPS. Aspek yang dikaji adalah bentuk dukungan pemerintah, skema program, pencapaian target program, dan kesesuaian antara hasil dan tujuan KUR utama. Hasil dari aspek-aspek yang dipelajari di masing-masing KUR. skema Ini kemudian dibandingkan melalui metode analisis komparatif. Penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa baik KUR dengan IJP. skemadan skema subsidi bunga masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

---

This study aims to find out what the KUR . scheme is

more effective, with a Guarantee Service Fee or Interest Subsidy scheme. Finished with mixed methods between qualitative and quantitative, where quantitative data obtained from descriptive statistics and qualitative data obtained from the Focus Group

Discussion (FGD) and In Depth Interview (IDI).

Initially, hypotheses were made for each KUR. scheme

based on the results of descriptive statistics which were then validated with the results of the FGD and

IDIC. The aspects studied are the form of government support, program schemes, achievement of program targets, and the suitability between the results and objectives of KUR main. The results of the aspects studied in each KUR. scheme

These are then compared through a comparative analysis method.

This study then showed that both KUR and IJP. scheme

and interest subsidy schemes each have their advantages and disadvantages."

"Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari suatu risiko kerugian, untuk itu dalam Undang-Undang perbankan indonesia Bank dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kredit usaha rakyat merupakan kredit program pemerintah dimana Bank merupakan pihak yang menyalurkan KUR tersebut kepada UMKMK, dimana dana dalam penyaluran KUR merupakan 100% (seratus persen) dana Bank. Salah satu Bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR adalah Bank X. Bank X telah menyalurkan KUR kepada UMKMK salah satunya pemberian KUR Grup PT. KMS sebagai penjamin dari 20 (dua puluh) petani ubi rambat. PT. KMS tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran sehingga mengakibatkan kredit menjadi macet. KUR yang disalurkan oleh Bank dijaminkan oleh pemerintah kepada Perusahaan Penjamin, Bank X mengajukan klaim kepada PT. ASKRINDO, akan tetapi klaim tersebut ditolak karena ada indikasi kredit fiktif. SKAI Bank X melakukan investigasi atas dugaan tersebut dan menemukan bahwa 20 (dua puluh) debitur tersebut fiktif, ditemukan adanya pemalsuan identitas kedua puluh petani ubi rambat tersebut. PT. KMS dengan sengaja melakukan pemalsuan serta penipuan, hal ini diketahui oleh pegawai Bank X terkait pemberian KUR, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan fasilitas KUR dari Bank X. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat pada Bank X ? dan Bagaimanakah akibat hukum bagi Bank X dan PT. KMS dalam hal terjadinya kredit fiktif?. Bank X memiliki standar operasional prosedur dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian namun Bank X cabang Binjai, Medan tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai prosedur pemberian kredit, hal ini membutkikan bahwa Bank X cabang binjai tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Akibat hukum dalam hal terjadinya kredit fiktif baik PT. KMS maupun pegawai Bank yang terlibat dalam kredit fiktif ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang perbankan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia.

---

The Bank in carrying out its business activities not in spite of a risk of a loss, for it in Indonesian banking law Banks in the running of his business must be based on the principle of prudence. The people's credit business loan government programs in which the Bank is funneling the KUR to the UMKMK, where the distribution of funds in the KUR is a 100% (one hundred percent) of Bank funds. One of the Government-designated Banks to channel KUR is Bank X Bank X has been funneling. KUR to UMKMK one of them granting KUR Group PT. KMS as guarantors of 20 (twenty) Yam farmers. PT. KMS cannot make a payment obligation resulting in a credit being jammed. KUR transmitted by banks pledged by the Government to the company's Underwriters, Bank X claim to the PT. ASKRINDO, but the claim is rejected because there are indications of fictitious credits. SKAI Bank X APHIS these allegations and found that 20 (twenty) of the fictitious debtors, found an impersonation of the twentieth the Yam farmers. PT. KMS with deliberate forgery and fraud, it is known by the Bank employee X related awarding of KUR, it is done to get facilities from Bank X kur. based on this there are 2 (two) problems in this study i.e. How is the application of the principle of prudence in granting business credit the people at Bank X? and how is the legal consequences for the Bank and PT KMS in terms of occurrence of fictitious credits?. Bank X has a standard operational procedures in the granting of credit is based on the principle of prudence but Bank branch Binjai, Medan X does not implement appropriate procedural measures granting credit, it is membutkikan that the Bank does not implement binjai branch X principle of prudence. The legal consequences in case of occurrence of fictitious credits good PT. KMS or Bank employee involved in this fictitious credit may be subject to criminal sanctions under the laws of the Banking Law and the Criminal law of Indonesia."

"Tesis ini membahas dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan dan konsumsi rumah tangga tahun 2008-2011. Data FSAM 2005 digunakan penulis dengan tujuan untuk menangkap dampak kesejahteraan untuk rumah tangga serta siapa yang paling diuntungkan oleh program tersebut. Untuk menjelaskan dampak tersebut, penelitian menggunakan analisis multiplier serta dekomposisi pengganda guna mengetahui sektor yang memberikan dampak terbesar.Hasilnya, sektor utama yang memiliki income multiplier terbesar untuk empat tipe rumah tangga cenderung seragam meski memiliki urutan yang berbeda yaitu sektor pertanian formal dan informal, pertambangan informal, sektor jasa formal dan perdagangan, hotel dan restoran formal. Sedangkan polapola pengeluaran rumah tangga untuk komoditas bisa dikelompokkan dalam empat besar yakni pertanian, manufacturing, keuangan dan jasa. Rumah Tangga Miskin terbesar mengeluarkan pendapatannya untuk komoditas manufacturing, pertanian, jasa dan keuangan.Penelitian ini juga melakukan simulasi kebijakan untuk menjelaskan dampak total pasca shock KUR sebesar Rp 62,9 triliun kucuran dana KUR selama empat tahun. Hasilnya, semua tipe rumah tangga mendapatkan keuntungan dari KUR. Tetapi rumah tangga desa tidak miskinlah yang mendapatkan penerimaan terbesar yakni 10,43 kali lipat pendapatannya dibanding rumah tangga desa miskin 9,37.

---

The focus of this study is to measure the impact Kredit Usaha Rakyat (KUR) on household incomes and consumption in 2008-2011. FSAM 2005 data was used to capture the impact of welfare for the household and which household gain the most benefit from the program. Multiplier and decomposition multiplier analysis were used to determine sector impact for four type of household.

Major finding are KUR will rising income and consumption for all type household. If KUR channeled to sector with big income multiplier may result more impact for targeted household. Those sector are agriculture (formal and informal sector), mining (informal), trade, hotel and restaurant (formal).

Result after simulation shows that after injection KUR Rp 12 trillion (2008) will rising income for rural unpoor household 10,39 times from initial. But rural poor household only rise their income by 9,34 times."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat KUR yang diterapkan pemerintah dalam menggerakan sektor UMKM dengan pola penjaminan kredit. Kinerja kualitas kredit KUR yang terlihat dari rasio Non Performing Loans NPL memiliki tren memburuk, bertolak belakang dengan kinerja industri perbankan yang cenderung stabil sehingga menimbulkan perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR pada bank penyalur KUR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor spesifik bank, kompetisi dan besaran kuota plafond terhadap perbedaan kinerja yang terjadi. Penelitian mengggunakan data panel dengan objek penelitian sembilan bank penyalur KUR pada periode Juni 2012 hingga Desember 2014. Hasil penelitian ini adalah faktor spesifik bank yang terdiri dari Total Aset, Rasio Pinjaman terhadap Simpanan LDR berpengaruh positif signifikan sedangkan Rasio Kecukupan Modal CAR berpengaruh negatif signifikan, serta market share pada kredit umum dan besaran plafond KUR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR. Perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR yang dipengaruhi oleh faktor spesifik bank, market share dan besaran plafond dapat dijadikan landasan pemerintah dalam pemilihan bank penyalur KUR yang berdasarkan pada standar dan kriteria tertentu sehingga kinerja KUR dapat lebih optimal.

---

This research is motivated by policy of Kredit Usaha Rakyat KUR that implemented by the government in moving the SME sector with credit guarantee scheme. Quality credit performance of KUR could be seen from the ratio of Non Performing Loans NPL that have a deteriorating trend, but in contrast to the performance of the banking industry are likely to be stable that causing the difference in performance between public credit and KUR on Bank that distribute KUR. This study aimed to analyze the effect of bank specific factors that consists of Total Assets, Loan to Deposit Ratio LDR dan Capital Adequacy Ratio CAR , competition and the amount of quota ceiling of the performance difference occurs. The research used data objects of research panel with nine banks channelling KUR in the period June 2012 to December 2014. Results of this study are bank specific factors that consist of Total Assets and LDR has positive significant effect on the performance difference NPL between public credit and KUR where bank with total assets and LDR is higher that tend to have performance differences NPL be larger, while CAR has negative significant where the greater CAR have effect the difference in performance NPL will be smaller. General credit market share, the amount of the loan plafond quota and bank that have focus on distributed credit to SME sectors has a negative significant influence on the performance difference, that means bank with a market share of public credit and quota KUR is large, as well as focus on the credit to the SME sector tends to have a small performance differences NPL. The performance difference between public credit and KUR influenced by bank specific factors like CAR, general credit market share, the amount of the plafond may be invoked by the government in the selection of the participating banks KUR based on certain criteria and standards so that performance of KUR can be optimized."

"Tesis ini meneliti tentang perilaku perbankan dalam menawarkan kredit UMKM pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2008. Penelitian dilakukan menggunakan dua pendekatan yaitu, analisis deskriptif kuantitatif, dan pendekatan ekonometrika. Metode yang digunakan adalah teknik regresi dengan data panel melalui pendekatan the fixed effect. Pada analisis statistik, yang menjadi variabel terikat dalam penelitian adalah jumlah Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh bank pelaksana KUR. Sementara variabel bebas adalah landing capacity bank, tingkat NPL KUR, spread rata-rata suku bunga KUR dengan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta jumlah kantor cabang bank yang melayani KUR. Hasil penelitian ini adalah terjadi ketidakmerataan penyaluran KUR oleh perbankan baik dilihat dari sebaran KUR menurut bank pelaksana, sektor ekonomi, dan wilayah. Program KUR juga meningkatkan jumlah kredit perbankan kepada UMKM, namun tidak semua bank mengalami peningkatan porsi kredit UMKM. Sementara perilaku bank dalam menyalurkan KUR sangat ditentukan oleh kondisi internal perbankan yaitu ketersediaan dana di bank, tingkat kredit bermasalah (NPL) KUR, serta infrastruktur jangkauan pelayanan bank. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku perbankan dalam menawarkan KUR adalah margin antara suku bunga kredit dengan suku bunga SBI.

---

ABSTRACTThis research utilizes the quantitative descriptive analysis and econometric approach to analyze bank?s behavior in offering UMKM ? the micro, small and medium scale business in KUR - People based small business credit Program in 2008. Using data panel regression method through fixed effect approach, this research conducted the amount of KUR credit as dependent variable and four variables as independent variables, which are bank landing capacity, the rate of NPL (non performing loan) in KUR Program, average interest spread between KUR and SBI - Bank of Indonesia Certificate, and the total number of bank branches which serve the KUR credit. The result shows unbalances in KUR?s credit spread based on the bank?s services, economic sector, and the area. In the other hand, KUR Program is successful to increase the amount of bank?s credit to the UMKM. The bank?s behavior in offering the KUR credit mostly relies on bank?s internal conditions, i.e. fund availability, the rates of KUR non performing loan, and the infrastructure of bank services; and the external factors include the interest margin between credits and SBI."

"Tujuan penelitian ini adalah Pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dalam praktek antara BRI Unit Depok Timur dengan Debitur, Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan BRI terhadap debitur yang melakukan tindakan wanprestasi. Serta Upaya yang dapat ditempuh oleh BRI dalam memperoleh kembali pelunasan piutangnya. Permasalahan hukum dari pemberian kredit usaha rakyat adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Upaya yang dilakukan BRI adalah penagihan secara kontinuitas kepada debitur serta memperketat analisis kredit. Terhadap kredit macet, upaya yang dilakukan BRI adalah pengajuan klaim ke Askrindo sesuai dengan Nota Kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah dengan Perusahaan Penjamin serta bank pelaksana kredit usaha rakyat.

---

The purpose of this study is the implementation of the credit agreement between the practice of business people in the East with BRI Depok Debtor, Breach of contract dispute resolution conducted BRI against defaulting debtors act. And efforts that can be reached by BRI in recovering payment claims. Legal problems of the people's business lending is the occurrence of default by the debtor. Efforts are made BRI is a continuity to the debtor's billing as well as the tightening of credit analysis. Against bad credit, BRI's efforts to Askrindo claim in accordance with the Memorandum of Understanding agreed between the Government and the Guarantor and the Company's bank credit executing the business people."