Ditemukan 42 dokumen yang sesuai dengan query
Subarjono, author
ABSTRAK
Penjual yang telah menjual barangnya secara kredit
biasanya tidak memiliki jaminan atas piutangnya.
Kedudukan penjual merupakan kreditor konkuren karena
tidak memiliki jaminan dan juga tidak didahulukan oleh
undang-undang sehingga tidak termasuk katagori kreditor
separatis dan kreditor preferen.Permasalahan yang akan
timbul adalah bagaimanakah kedududukan hukum kreditor
konkuren dalam penyelesaian utang debitur yang dinyatakan
pailit dan apakah kreditor konkuren akan...
2005
T37743
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jenpriwati, author
ABSTRAK
Adanya krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997
mengakibatkan dunia usaha mengalami kegagalan/kemunduran
dalam usahanya, jika mempunyai pinjaman kepada Bank yang
mengakibatkan pula tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam
hal pembayaran utang. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor
4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang berkaitan Dengan Tanah yang kependekkannya
disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan sejak...
2006
T37584
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Barna Ratna Sari L., author
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1983
S16905
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Fadhila Falzaria Bilqis, author
ABSTRAK
ABSTARKPembahasan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan hak-hak kreditor separatis dan pekerja/buruh sebagai kreditor preferen dalam pemberesan harta pailit dengan studi kasus kepailitan PT Jaba Garmindo. Setelah debitor dinyatakan pailit, maka debitor tidak lagi berwenang mengurus harta pailit melainkan sudah menjadi wewenang curator untuk membereskan harta pailit. Dengan adanya harta pailit...
2017
S66812
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Wilma Ika Dewi, author
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T37349
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Siregar, Nien Rafles, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Persero. Hukum kepailitan mengatur bahwa Persero dapat dimohonkan pailit oleh kreditor, namun terdapat beberapa putusan pengadilian yang bertolak belakang. Sebagian putusan mengabulkan permohonan pailit dan sebagian putusan menolak dengan menyatakan bahwa Persero hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri keuangan. Penelitian...
2013
T32167
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Murdiono, author
Skripsi ini membahas persoalan yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan kreditor. Mengingat peran perbankan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia, maka faktor perlindungan kepentingan perbankan merupakan hal yang sangat perlu dicermati. Disisi lain pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S24599
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Candra Adiguna, author
Actio Pauliana adalah hak yang diberikan Undang-undang kepada seorang kreditor melalui kurator untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaan yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut akan merugikan krebitor.
Pokok permasalah penulisan ini adalah bagaimana pengaturan actio pauliana di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45580
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Jossi Marchelli Risaputra, author
Skripsi ini membahas mengenai upaya buruh PT. Sindoll Pratama yang telah dinyatakan pailit untuk mendapatkan pembayaran atas upah dan pesangonnya dengan cara mengajukan uji material terhadap Undang-Undang Kepailitan di Mahkamah Konstitusi agar menjadi kreditor separatis, sehingga pembayaran atas utang pengusaha terhadap buruh dapat didahulukan dari pembayaran utang pengusaha terhadap kreditor...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24770
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Himarasmi Jyesthaputri Aji, author
Adanya mekanisme penundaan terhadap kewajiban pembayaran utang yang harus dilakukan oleh Debitor, dapat memberikan Debitor waktu untuk melakukan restrukturisasi terhadap utangnya. Pada praktiknya, upaya restrukturisasi utang ini seringkali tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Kreditor PKPU. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena tindakan Debitor yang mengulur-ulur proses...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
