Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penjual yang telah menjual barangnya secara kredit biasanya tidak memiliki jaminan atas piutangnya. Kedudukan penjual merupakan kreditor konkuren karena tidak memiliki jaminan dan juga tidak didahulukan oleh undang-undang sehingga tidak termasuk katagori kreditor separatis dan kreditor preferen.Permasalahan yang akan timbul adalah bagaimanakah kedududukan hukum kreditor konkuren dalam penyelesaian utang debitur yang dinyatakan pailit dan apakah kreditor konkuren akan memperoleh hak pembayaran atas utang debitur yang dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan bersifat yuridis formal.Kepailitan merupakan sitaan umum terhadap harta debitur untuk dibagi secara merata di antara para kreditor. Pembagian secara merata tersebut tidak dilakukan jika di antara para kreditor terdapat kreditor separatis di samping kreditor konkuren. Dalam pembagian harta debitur pailit akan diprioritaskan kepada kreditor preferen, kreditor separatis (kreditor pemegang hak atas jaminan), dan sisanya, apabila masih ada dibagikan proporsional kepada seluruh kreditor konkuren. Kreditor konkuren dimungkinkan akan menderita kerugian karena tidak memperoleh pembayaran atas piutangnya kepada debitur pailit. Kedudukan kreditor konkuren dalam pembagian harta debitur pailit berada setelah kreditor separatis dan preferen. Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata menjadi landasan hukum untuk memperkuat posisi kreditor konkuren dalam memperoleh hak penagihan piutangya dari debitur pailit.Kreditor separatis mendapat pembagian harta debitor pailit terlebih dahulu bahkan juga dapat menjadi kreditor konkuren pada saat harta debitur pailit tidak mencukupi pembayaran piutangnya, sebaliknya kreditor konkuren tidak dapat menjadi kreditor separatis. Dengan demikian kedudukan hukum kreditor konkuren dalam penyelesaian utang debitur kurang terlindungi, namun kreditor konkuren masih tetap dimungkinkan memperoleh hak pembayaran atas utang debitur pailit, dengan kemungkinan semakin kecil karena bersaing dengan kreditor separatis dan juga dengan sesama kreditor konkuren

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan dunia usaha mengalami kegagalan/kemunduran dalam usahanya, jika mempunyai pinjaman kepada Bank yang mengakibatkan pula tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran utang. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang berkaitan Dengan Tanah yang kependekkannya disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan sejak tanggal 9 April dalam Lembaran Negara No. 1996/42, Tambahan Lembaran Negara No. 3632 diharapkan dapat memberikan perlindungan, khususnya dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap atas objek Hak Tanggungan dan perlindungan secara administratif. Adapun pokok permasalahan yang timbul adalah bagaimana kedudukan kreditor menurut Undang-Undang nomor tentang Hak Tanggungan?. Dan adakah perlindungan terhadap Kreditor dalam hal kredit yang diberikannya dijamin dengan Hak Tanggungan Atas Tanah? Melalui Metode penelitian normatif dan empiris, yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu berbagai jenis bahan kepustakaan yang terkait, baik bahan Hukum primer, sekunder dan tertier ditambah dengan melakukan studi lapangan, melalui wawancara kepada pihak kreditor (PT.Bank Niaga, Tbk) serta Notaris yang terkait dengan perjanjian Kredit diharapkan dapat membahas secara mendalam atas permasalahan yang ada. Ternyata dalam praktek Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Penjelasan Umum angka 4 Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai kedudukan yang diutamakan dari kreditur-kreditur lain. Ada 2 (dua) asas dalam pasal-pasal Undang-Undang Hak Tanggungan yang ada telah memberikan perlindungan administratif Kepada Kreditor, seperti dalam : 1. Asas Spesialitas (Pasal 11 Undang-Undang Hak Tanggunan), dimana di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan yaitu : nama, identitas, domisili,tujuan utang yang dijamin, nilai tanggungan dan objek hak tanggungannya. 2. Asas Publisitas (Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan), dimana harus didaftarkannya permohonan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan untuk dituliskan dalam buku tanah Hak Tanggungan dan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan. Dalam pendaftaran inilah yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Pihak Kreditur terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Abstrak :
ABSTRAK
ABSTARKPembahasan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan hak-hak kreditor separatis dan pekerja/buruh sebagai kreditor preferen dalam pemberesan harta pailit dengan studi kasus kepailitan PT Jaba Garmindo. Setelah debitor dinyatakan pailit, maka debitor tidak lagi berwenang mengurus harta pailit melainkan sudah menjadi wewenang curator untuk membereskan harta pailit. Dengan adanya harta pailit tersebut, terdapat kreditor-kreditor yang memiliki hak untuk diberikan pembayaran atas piutang-piutangnya. Sebagai perusahaan, pekerja/buruh akan ditarik menjadi kreditor karena dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja PHK , maka mereka berhak untuk mendapatkan pembayaran-pembayaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU Ketenagakerjaan . Namun disisi lain, kreditor separatis juga memiliki hak untuk diberikan pembayaran atas piutang-piutangnya yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 UUK-PKPU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah keberlakuan pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan berdasarkan UUK-PKPU dan peraturan-peraturan lain, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pemberesan harta pailit PT Jaba Garmindo telah tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

---

ABSTRACT
TThe discussion in this thesis is the implementation of the secure creditor rights and workers laborers as a preferred creditor in the bankruptcy estate settlement with the case studies of PT Jaba Garmindo bankruptcy. After debtor is declared bankrupt, the debtor is no longer authorized to take care of the bankruptcy asset but it has become a curator authority to settle the bankruptcy asset. Given the bankruptcy asset, there are creditors who have the right to be given a payment on debtor rsquo s debts. As a company, workers laborers will become a creditor because of the presence of Termination PHK , then they are entitled to receive payments in accordance with the provisions of Law No. 23 of 2003 on Manpower Act. On the other hand, the secured creditor also has the right to be given payment for debtor rsquo s debts on the provisions stipulated in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Act UUK PKPU . This research is a descriptive study with normative juridical typology. In this study, the issue of concern is the applicability of Article 95 paragraph 4 of Manpower Act based on UUK PKPU other regulations that have connection with bankruptcy, including the Constitutional Court Decision No. 67 PUU XI 2013. Researchers came to the conclusion that the settlement of PT Jaba Garmindo rsquo s bankruptcy asset was not in accordance with the provisions contained in the legislation relating to bankruptcy because it contradicts the provisions that stipulated in the Constitutional Court Decision No. 67 PUU XI 2013

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Persero. Hukum kepailitan mengatur bahwa Persero dapat dimohonkan pailit oleh kreditor, namun terdapat beberapa putusan pengadilian yang bertolak belakang. Sebagian putusan mengabulkan permohonan pailit dan sebagian putusan menolak dengan menyatakan bahwa Persero hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri keuangan. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif dengan metode penelitian kepustakaan yang bermaksud untuk mencermati bagaimana hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Persero dan dualisme putusan pengadilan mengenai hak kreditor mengajukan permohonan pailit. Dalam tesis ini terlihat bahwa pemahaman hakim yang berbeda-beda atas hukum kepailitan mengenai hak kreditor mengajukan pailit.

---

ABSTRACT
Tesis ini membahas hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Persero. Hukum kepailitan mengatur bahwa Persero dapat dimohonkan pailit oleh kreditor, namun terdapat beberapa putusan pengadilian yang bertolak belakang. Sebagian putusan mengabulkan permohonan pailit dan sebagian putusan menolak dengan menyatakan bahwa Persero hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri keuangan. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif dengan metode penelitian kepustakaan yang bermaksud untuk mencermati bagaimana hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Persero dan dualisme putusan pengadilan mengenai hak kreditor mengajukan permohonan pailit. Dalam tesis ini terlihat bahwa pemahaman hakim yang berbeda-beda atas hukum kepailitan mengenai hak kreditor mengajukan pailit.

Abstrak :
Skripsi ini membahas persoalan yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan kreditor. Mengingat peran perbankan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia, maka faktor perlindungan kepentingan perbankan merupakan hal yang sangat perlu dicermati. Disisi lain pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut tentang Hak Tanggungan) bertujuan menciptakan lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri antara lain mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya; belum dapat dilaksanakan sesuai tujuannya karena adanya kendala-kendala. Penulisan skripsi ini untuk meneliti seberapa jauh ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan perlindungan kepada kepentingan Kreditor apabila debitur ingkar janji atau wanprestasi; serta kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut untuk dapat berlaku secara efektif. Metode penelitian menggunakan metode Kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi segala jenis peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia mengenai hal-hal yang relevan dengan obyek penelitian ini; bahan hukum sekunder meliputi pendapat pakar hukum. Setelah dilakukan kajian, penelitian ini menyimpulkan ketentuan Hak Tanggungan Atas Tanah memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan kreditor apabila debitur wan prestasi, namun masih terdapat kendala yaitu belum adanya peraturan pelaksanaan yang memungkinkan eksekusi mudah dan pasti.

Abstrak :
Actio Pauliana adalah hak yang diberikan Undang-undang kepada seorang kreditor melalui kurator untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaan yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut akan merugikan krebitor. Pokok permasalah penulisan ini adalah bagaimana pengaturan actio pauliana di Indonesia serta menganalisis pertimbangan hakim pada putusan pengadilan niaga nomor 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst apakah telah sesuai dengan dengan undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembatan utang. Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut menunjukan bahwa pengaturan mengenai Actio Pauliana sebagai perlindungan terhadap kreditor dalam hukum kepailtan di Indonesia telah dilindungi dengan baik walaupun majelis hakim tidak menjelaskan secara rinci unsur-unsur dalam pasal yang dikenakan. Dengan demikian dibutuhkan sosialisasi kepada penegak hukum dan masyarakat akan adaanya Actio Pauliana ini. ......Actio Pauliana is a right by law for any creditors to file a request to the court through a curator on nullifying any nonobligatory acts of debtor towards the asset which known by the debtor would cause such loss to the creditor. This thesis seeks to learn about the regulation underlying the Actio Pauliana in Indonesia as well as analyzing the Judges? considerations on the Commercial Court Judgment number 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst to see if the judgment has met Law Number 37/2004 regarding Insolvency and Suspension of Debt Payment Obligation. The analysis shows how the regulation of Actio Pauliana as a creditor protection under Indonesian insolvency law is well-applied within the judgment though the Judges did not explain further the elements of article used in. Thus, it is suggested the principle of Actio Pauliana shall be introduced to law enforcement officer and also the society.

Abstrak :
Adanya mekanisme penundaan terhadap kewajiban pembayaran utang yang harus dilakukan oleh Debitor, dapat memberikan Debitor waktu untuk melakukan restrukturisasi terhadap utangnya. Pada praktiknya, upaya restrukturisasi utang ini seringkali tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Kreditor PKPU. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena tindakan Debitor yang mengulur-ulur proses beracara, sehingga perkara kepailitan yang sedang terjadi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan marwah dari UU K-PKPU itu sendiri yang menghendaki terselesaikannya sengketa dengan cepat dan sederhana. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya pemberian perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Kreditor dalam perkara PKPU yang dapat menghindarkan Kreditor mengalami kerugian atas tindakan Debitor. Pemberian perlindungan hukum diperlukan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yakni menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis kemudian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan No. 373/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan akan dikaji melalui studi kepustakaan dalam rangka menjawab pokok permasalahan berdasarkan hukum yang berlaku untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Kreditor yang terlibat dalam perkara PKPU. Dalam Hukum Kepailitan, kepastian hukum dapat terwujud melalui penerapan prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan pembuktian yang sederhana sesuai dengan prinsip kepailitan dan PKPU yang tercantum dalam UU K-PKPU. Penulis kemudian menarik kesimpulan bahwasannya UU K-PKPU pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum bagi Kreditor, meskipun demikian Majelis Hakim kurang cermat dalam menerapkan hukum sehingga putusan tersebut dapat merugikan Kreditor Konkuren. Selanjutnya, UU K-PKPU juga pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum, namun demikian Majelis Hakim tidak konsisten dalam menerapkan hukum sehingga kepastian hukum tidak tercapai. ......The existence of a mechanism for delaying debt payment obligations that must be carried out by the debtor can give the debtor time to restructure his debt. In practice, these debt restructuring efforts often do not provide legal protection and legal certainty to PKPU creditors. This can happen, in part, because the debtor's actions are delaying the proceedings, so that the ongoing bankruptcy case cannot be carried out in accordance with the dignity of the K-PKPU Law itself, which requires the resolution of disputes quickly and simply. This is the background to the need to provide legal protection and legal certainty to creditors in the PKPU case which can prevent creditors from experiencing losses due to the actions of the debtor. Providing legal protection is necessary to achieve the objectives of the law itself, namely creating justice, benefit and legal certainty. To answer these problems, the author then uses normative juridical legal research methods by examining literature or secondary data. This research uses a case study of Decision No. 373/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst and will be reviewed through a literature study in order to answer the main issues based on applicable law to provide legal protection and legal certainty for Creditors involved in the PKPU case. In Bankruptcy Law, legal certainty can be realized through the application of the principle of quick settlement of cases and simple proof in accordance with the principles of bankruptcy and PKPU as stated in the K-PKPU Law. The author then draws the conclusion that the K-PKPU Law has basically provided legal protection for Creditors, even though the Panel of Judges was not careful in applying the law so that the decision could be detrimental to Concurrent Creditors. Furthermore, the K-PKPU Law has basically provided legal certainty, however, the Panel of Judges has been inconsistent in applying the law so that legal certainty has not been achieved.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Kreditor Buruh yang ada dalam kepailitan PT Kertas Leces Persero dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait kedudukan buruh sebagai Kreditor dalam kepailitan PT Kertas Leces Persero, serta eksekusi hak buruh tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dengan mengacu kepada peraturan dan putusan yang berlaku di Indonesia. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, sehingga akan berfokus kepada norma-norma hukum yang berlaku dan termuat dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia serta melihat penerapannya di masyarakat sebagai dasar dalam menganalisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku sebagai landasan hukum kepailitan di Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai kedudukan buruh dalam hal mengalami kepailitan. Namun, dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya upah dan hak-hak buruh lainnya didahulukan pembayarannya. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Ketentuan yang sejalan juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, eksekusi hak buruh PT Kertas Leces Persero sendiri telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi belum maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yang ditemui dalam proses pemberesan harta pailit, yang mana di dalamnya juga terdapat eksekusi hak buruh. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat proses kepailitan sejatinya berjalan sesuai dengan hukum acara kepailitan yang berasaskan cepat dan sederhana. ......This thesis discusses the legal protection for Labor Creditors in the bankruptcy of PT Kertas Leces Persero based on the Decree of Supreme Court Number 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. The main issues that will be discussed in this thesis are related to the position of the laborers as Creditors in the bankruptcy of PT Kertas Leces Persero, as well as the execution of the labor rights as stated in the Decree of Supreme Court Number 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 by referring to the existing regulations and decree in Indonesia. Thesis that conducted is normative juridical thesis with a qualitative analysis method, which will focus on the legal norms that apply and are stated in regulations in Indonesia, and observe the implementation in society as a basis to analyze. The result of this thesis shows that basically, Law Number 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations which applies as a legal basis for bankruptcy in Indonesia does not clearly regulate the position of laborers in terms of bankruptcy. However, Article 95 paragraph (4) of Law Number 13 year 2003 regarding Manpower explains that wages and other labor rights take precedence in payment. This is emphasized by the issuance of the Decree of Constitutional Court Number 67/PUU-XI/2013. Similar regulation is also contained in Law Number 6 year 2023 regarding the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 year 2022 regarding Job Creation into Law. Furthermore, the execution of labor rights of PT Kertas Leces Persero itself has been running properly in accordance with prevailing regulations but has not been maximized due to several obstacles encountered in the process of bankruptcy assets settlement, including the execution of labor rights. This condition is very unfornate considering that the bankruptcy process supposedly runs in accordance with the bankruptcy procedural law which is based on speed and simplicity.