Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKonsumsi daging diperkirakan meningkat dalam dekade mendatang secara global. Sebagian besar bahan baku untuk produk makanan di Indonesia berasal dari daging yang akan mendorong permintaan daging tinggi. Daging merupakan salah satu produk yang didinginkan (cold chain) sehingga lebih sensitif terhadap kontaminasi dengan bakteri dan non halal. Bagian downstream pada supply chain daging di Indonesia terdiri dari logistik, grosir, dan pengecer. Indonesia masih minim dalam penelitian penilaian kriteria untuk sertifikasi halal supply chain pada bagian downstream. Penelitian ini berfokus pada kriteria penilaian halal supply chain daging di bagian downstream Indonesia. Tahap pertama dalam penelitian yaitu penentuan risiko berdasarkan literatur dan kemudian validasi oleh ahli. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode DEMATEL based ANP untuk mendapatkan rincian urutan risiko halal supply chain daging. Penentuan kriteria penilaian dari validasi oleh ahli didapatkan setelah mendapatkan urutan risiko. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada 48 risiko yang diidentifikasi, 28 risiko untuk kriteria penilaian dan 44 kriteria penilaian halal supply chain daging pada bagian downstream di Indonesia.

---

ABSTRACTMeat consumption is expected to increase in the next decade globally. Most of the ingredients of food products in Indonesia are meat, especially beef, which will drive a high-level demand for meat. Meat is one of the cold products, known as a cold chain that is more sensitive to bacteria and non-halal contamination. The downstream sector of the meat supply chain in Indonesia consists of logistics, wholesalers, and retailers. Indonesia still has minimal of halal supply chain research in the assessment of criteria for halal supply chain certification in the downstream sector. This study focuses on halal supply chain certification in the Indonesian downstream sector. The first stage is the determination of risk based on the literature and then expert validation. Furthermore, this study uses the DEMATEL based ANP method to get the ranking of halal meat supply chain risk. Determination of assessment criteria based on expert is obtained after getting the ranking of halal meat supply chain risk. The findings of this study are 48 identified risks, 28 risks for assessment criteria, and 44 assessment criteria of the halal supply chain in Indonesia."

"Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia selanjutnya disebut Perum Jamkrindo merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penjaminan kredit. Perum Jamkrindo telah berdiri sejak tahun 1970, namun sampai dengan saat ini Perum Jamkrindo belum memiliki pengukuran kinerja perusahaan yang mengintegrasikan perspektif keuangan dengan perspektif non keuangan. Sebagai perusahaan yang memiliki visi menjadi perusahaan penjamin terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian nasional, sudah seharusnya Perum Jamkrindo memiliki suatu pengukuran kinerja yang tidak hanya fokus pada perspektif keuangan yang tercermin dalam aspek penilaian KPKU BUMN sebagaimana telah diwajibkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penelititan ini adalah untuk memberikan usulan dalam menyusun dan merancang pengukuran kinerja pada Perum Jamkrindo. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu melalui wawancara semi berstruktur dengan BUMN yang telah menerapkan KPI berbasis KPKU dan juga melakukan observasi atas pengukuran kinerja yang berlaku pada Perum Jamkrindo. Dalam menyusun pengukuran kinerja dilakukan dengan teknik cascading secara bertahap dimulai dari penyusunan peta strategi perusahaan kemudian penurunan KPI Korporat sampai dengan KPI Unit Kerja.

---

Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, hereinafter referred to as Perum Jamkrindo, is the only State-Owned Enterprise that is engaged in credit guarantee. Perum Jamkrindo has been established since 1970, but until now Perum Jamkrindo has not had a measurement performance that integrates a financial perspective with a non-financial perspective. As a company that has a vision to become the leader of guarantee company that supports the development of the national economy, it is supposed that Perum Jamkrindo has a performance measurement that does not only focus on the financial perspective as reflected in aspects of the evaluation of Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) as mandatory by the Ministry of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia.

The purpose of this research is to provide suggestions and input in compiling and designing performance measurements for Perum Jamkrindo. The method used in this study is a qualitative method that is through semi-structured interviews with BUMNs that have implemented the KPKU-based KPI and also make observations on the performance measures that apply to Perum Jamkrindo. In compiling performance measurements carried out by cascading techniques gradually starting from the preparation of the companys strategy map and then decreasing Corporates KPI to Divisions KPI."

"Salah satu cara untuk dapat menghadapi tantangan pertumbuhan industri konstruksi adalah dengan melakukan seleksi vendor sebelum dilakukan Kerjasama karena vendor dapat memberikan dampak yang positif atau negatif terhadap kinerja perusahaan. PT X selaku perusahaan beton pracetak menggunakan sistem yaitu Vendor Safety Management System (VSMS). VSMS yang diterapkan di PT X masih memiliki kekurangan yaitu ditemukannya vendor yang belum lulus VSMS namun sudah melakukan kerjasama dengan PT X dikarenakan hal hal tertentu. Penelitian ini membahas tentang pengembangan sistem penilaian pada Proses Seleksi Vendor untuk meningkatkan kinerja keselamatan di PT X sehingga didapatkanlah alur proses seleksi yang ideal untuk dapat diterapkan di PT X sekaligus menentukan kriteria penilaian serta bobotnya dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini menghasilkan 29 kriteria yang telah divalidasi oleh 8 orang pakar yang kemudian dilanjutkan dengan analisis AHP untuk mengetahui bobot masing-masing kriteria. Ke-29 kriteria tersebut dikelompokkan menjadi 6 kriteria utama sesuai tingkat kepentingannya yaitu; (X2) Rincian pekerjaan – 21,3%, (X3) komitmen manajemen – 19,1%, (X1) Analisa Risiko – 18%, (X5) pengelolaan peralatan – 16,8%, (X6) Pembinaan/pelatihan sumber daya manusia – 14,8%, (X4), Dokumen Terverifikasi – 10%. Model sistem penilaian baru yang telah disusun kemudian disimulasikan pada 15 sampel vendor di PT X dan ditemukan rata rata peningkatan nilai sebesar 8.6 poin dari hasil yang menggunakan model penilaian sebelumnya

---

One way to face the challenges of growth in the construction industry is to select vendors before collaborating because vendors can have a positive or negative impact on company performance. PT X as a precast concrete company uses a system, namely the Vendor Safety Management System (VSMS). The VSMS implemented at PT X still has a shortcoming, namely the discovery of vendors who have not passed VSMS but have collaborated with PT X due to certain things. This study discusses the development of an assessment system in the Vendor Selection Process to improve safety performance at PT X so that the ideal selection process flow is obtained to be applied at PT X as well as determining the assessment criteria and their weight using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. This research produced 29 criteria which were validated by 8 experts, which was then followed by AHP analysis to determine the weight of each criterion. The 29 criteria are grouped into 6 main criteria according to their level of importance, namely; (X2) Work details – 21,3%, (X3) management commitment – 19,1%, (X1) Risk Assessment – 18%, (X5) equipment management – 16,8%, (X6) Human resource development/training – 14,8%, (X4) Verified Documents – 10%. The new assessment system model that has been prepared is then simulated on 10 samples of vendors at PT. X and found an average increase in score of 8.6 points from the results using the previous assessment model"

"ABSTRAKEmisi gas rumah kaca (GRK) merupakan isu lingkungan yang belum bisa diselesaikan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut juga terjadi di Indonesia, sebagai negara berkembang yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Setiap tahunnya, penyumbang terbesar untuk emisi GRK adalah emisi gas karbon dioksida. Pada tahun 2020, emisi gas karbon dioksida di Indonesia diprediksi mencapai angka 960 juta ton apabila tidak ada tindakan pencegahan (mitigasi). Salah satu mitigasi yang dapat dilakukan adalah penggunaan teknologi carbon capture and storage seperti di negara maju. Namun, penelitian dan informasi akan penerapan teknologi CCS di Indonesia masih minim. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengembangkan metode technology assessment (penilaian teknologi) dengan hasil keluaran berupa kriteria apa saja yang diperlukan apabila teknologi CCS diterapkan. Subkriteria tingkat penangkapan emisi gas karbon dioksida dan biaya investasi alat carbon capture memiliki bobot tertinggi untuk kriteria lingkungan dan ekonomi. Hasil keluaran yang diperoleh dan metode yang disusun diharapkan dapat menjadi acuan kerangka kerja bagi penerapan teknologi CCS, khususnya di Indonesia.

---

ABSTRACTGreen house gases (GHG) emission is one of the environmental issues that hasn?t been resolved and continued to increase annually. Carbon dioxide gas is known as the largest contributor for GHG emissions. This environmental issue also happens in Indonesia as a developing country which has focused on sustainable development. In 2020, the total emission of carbon dioxide gas in Indonesia is predicted around 960 million ton if there is no mitigation action. In developed countries, they have a bold step to mitigate their emission of CO2 gas by using Carbon Capture and Storage (CCS) technology. This technology is effective to reduce the CO2 emission in large-scale. The study and informations about CCS, as a new technology to reduce emission, haven?t well developed in Indonesia. Based on the situation, the author tries to do a research of CCS technology implementation in Indonesia using technology assessment method. The output of this research are giving understanding how CCS could be used by seeing what the criterias needed are, particularly in Indonesia. The rate of carbon capture of CO2 emission and the cost of investment for carbon capture technology are the main subcriterias for each criteria of environment and economic if the carbon capture technology implemented in Indonesia."

"ABSTRAKPengukuran kinerja penting bagi organisasi karena dapat diketahui keselarasan antara pencapaian organisasi dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja yang berkala akan memastikan bahwa TI dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi top management dan membantu organisasi bertahan serta sukses dalam persaingan bisnis di masa kini dan yang akan datang. pengukuran kinerja antara lain harus verifiable yaitu menyediakan informasi yang menjadi patokan pencapaian, kemudian sebisa mungkin pengukuran kinerja ini mendekati tujuan dari maksud pengukuran serta harus komprehensif yaitu memenuhi semua aspek penting dalam pengukuran kinerja.PT PGN yang diwakili SBU I merasa pencapaian Divisi TI belum sesuai dengan ekspektasi stakeholder yang mungkin disebabkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan belum efektif untuk mengukur kinerja Divisi TI secara komprehensif. IKU saat ini menggunakan pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yang diadopsi dari Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence dan penggunaannya disyaratkan oleh Kementerian BUMN. Terdapat pendekatan lain untuk menyusun IKU yaitu berdasarkan kerangka Balanced Scorecard yang memiliki keunggulan pengukuran yang seimbang antara aspek finansial dan operasional.Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan in-depth interview terhadap pihak terkait untuk mempelajari lebih dalam tentang IKU saat ini dan mengetahui ekspektasi dari pihak-pihak tersebut dalam proses penyusunan IKU berdasarkan kerangka IT BSC dan COBIT 5 yang digunakan sebagai panduan untuk menyusun sasaran strategis berdasarkan visi Divisi TI. Penelitian ini diakhiri dengan analisis perbandingan IKU berdasarkan ketujuh kriteria KPKU dan IKU berdasarkan keempat perspektif IT BSC. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa IKU saat ini belum mampu mengukur kinerja TI secara komprehensif karena belum mengikutsertakan aspek pengukuran kontribusi perusahaan dan orientasi pengguna. Sebagai solusi dalam hal ini, pengukuran kedua aspek tersebut tercakup dalam IKU berdasarkan IT BSC. Kedua perspektif tersebut menjadi IKU saat ini yang menjadi perrmasalahan terkait domain pengukuran kinerja dalam tata kelola TI.

---

ABSTRACT

Performance measurement is important for organizations because it can be seen between the achievement of organizational alignment with the business strategy that has been set. Periodic performance measurement will ensure that IT can be run in accordance with the expectations of the top management and to help organizations survive and succeed in a competitive business in the present and future. performance measurement, among others, must be verifiable that provide information that is to be the benchmark of achievement, then as much as possible the performance measurement approach and objectives of intent must be comprehensive measurement that meets all the important aspects of performance measurement.

PT PGN which represented by SBU I felt the achievement of IT Division has not been in accordance with the expectations of stakeholders that may be due to the Key Performance Indicators (KPI) that have not been effectively used to measure the performance of IT department in a comprehensive manner. KPI is currently using the Assessment Criteria for Performance Excellence approach adopted from the Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence and its use is required by the Ministry of SOEs. There is another approach to prepare KPI is based on the Balanced Scorecard framework which has the advantage of measuring the balance between the financial and operational aspects.

This study was included in the qualitative research, researchers conducted in-depth interviews with relevant parties to learn more about the current KPI and knowing the expectations of the parties are in the process of preparation of KPI based IT BSC framework and COBIT 5 is used as a guide for preparing strategic goals based on the vision of the IT Division. This study concludes with a comparative analysis based on the seven criteria KPKU KPI and KPI based on the four perspectives of BSC IT. This study resulted in the conclusion that the KPI has not been able to comprehensively measure the performance of IT because it has not included the measurement aspects of corporate contributions and user orientation. As a solution in this case, the measurement of these two aspects are included in the KPI based IT BSC. With the addition of this KPI is a solution for problems related to IT governance domains."