Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini meneliti hubungan antara kualitas institusi dengan stok FDI yang masuk di ASEAN menggunakan dua jenis analisis, yaitu analisis jangka pendek dan jangka panjang. Metode System Generalized Method of Moments (System GMM) dengan data tahun 2012-2019 digunakan dalam analisis jangka pendek, sedangkan metode Panel Autoregressive Distributed Lag (Panel ARDL) dengan data tahun 1996-2019 digunakan untuk analisis jangka panjang. Kontribusi literatur dari penelitian ini adalah penerapan analisis jangka panjang antarvariabel yang diteliti. Selain itu, dalam penelitian ini data FDI yang digunakan adalah FDI dalam bentuk stok di ASEAN, sehingga lebih akurat menggambarkan kondisi sebenarnya. Terdapat dua model yang digunakan dalam penelitian ini. Model pertama menggunakan variabel kualitas institusi yang merupakan rata-rata dari tiga indikator institusi yaitu efektivitas pemerintah, stabilitas politik, dan pengendalian korupsi. Sedangkan dalam model kedua, kualitas institusi dibagi menjadi tiga variabel terpisah yaitu efektivitas pemerintah, stabilitas politik, dan pengendalian korupsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa di jangka pendek, kualitas institusi secara keseluruhan terbukti signifikan mempengaruhi stok FDI di ASEAN. Sedangkan berdasarkan model kedua yang membagi kualitas institusi menjadi tiga indikator, hanya indikator efektivitas pemerintah yang signifikan mempengaruhi FDI. Sedangkan tingkat pengendalian korupsi dan stabilitas politik tidak signifikan mempengaruhi FDI. Adapun di jangka panjang, kualitas institusi tidak lagi signifikan mempengaruhi FDI.

---

The focus of this study is the relationship between institutional quality and inward FDI stocks in ASEAN using two types of analysis, namely short-term and long-term analysis. The GMM System method with 2012-2019 data is used for short-term analysis, while the ARDL Panel method with 1996-2019 data is used for long-term analysis. The literature contribution offered from this study is the application of long-term analysis between the variables studied, considering that previous studies only included short-term analysis. In addition, in this study the FDI data used is FDI in the form of stocks, so that it more accurately describes the actual conditions. There are two models used in this study. The first model uses the variable quality of institutions which is the average of three institutional indicators, namely government effectiveness, political stability, and corruption control. Whereas in the second model, the quality of institutions is divided into three separate variables, namely government effectiveness, political stability, and corruption control. The results show that in the short term, the overall quality of institutions has been shown to significantly influence FDI stocks in ASEAN. Meanwhile, based on the second model which divides the quality of institutions into three indicators, only government effectiveness indicators significantly affect FDI. The level of corruption control and political stability did not significantly affect FDI. In the long term, the quality of institutions will no longer significantly affect FDI."

"Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh underground economy terhadap hubungan antara FDI dengan Kualitas Insitusi pada negara berkembang di Asia. Penelitian menggunakan sampel dari 41 negara berkembang di Asia yang tercatat pada World Bank pada tahun 2009-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel dengan metode estimasi feasible generalized least square. Penelitian ini menemukan terdapatnya pengaruh negative dari adanya underground economy terhadap hubungan FDI dengan kualitas institusi. Semakin tingginya tingkat underground economy di suatu negara akan membuat koefisien/besaran hubungan positif antara FDI dengan kualitas institusi terus berkurang, bahkan dapat menimbulkan detrimental effect antara FDI dengan Kualitas Institusi pada level underground economy tertentu.

---

This study aims to examine the influence of the underground economy on the relationship between FDI and Institutional Quality in developing countries in Asia. The study used samples from 41 developing countries in Asia recorded at the World Bank in 2009-2018. The research method used is panel regression with a feasible generalized least square estimation method. This study found that there is a negative effect of the existence of an underground economy on the relationship between FDI and institutional quality. The higher the level of the underground economy in a country, the coefficient/size of the positive relationship between FDI and the quality of institutions will continue to decrease, it can even cause a detrimental effect between FDI and the quality of institutions at a certain underground economy level."

"Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA yang rencananya akan berlaku pada akhir 2015 membawa konsekuensi secara ekonomis tersendiri bagi ASEAN umumnya dan Indonesia khususnya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas institusi pemerintah Indonesia dan kualitas institusi pemerintah negara negara di kawasan ASEAN terhadap kinerja perdagangan bilateral Indonesia dengan negara negara di kawasan ASEAN serta untuk mengetahui indikator indikator kualitas institusi pemerintah mana yang paling berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia terutama pada ekspor Indonesia selama periode 2002 2002 sampai dengan tahun 2013 dengan menggunakan augmented gravity model Penelitian ini menemukan bahwa kualitas institusi pemerintahan di Indonesia memiliki peran positif dan signifikan dalam meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke negara negara anggota ASEAN sedangkan kualitas institusi pemerintahan di negara negara anggota ASEAN tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke negara negara anggota ASEAN Secara lebih terperinci kualitas institusi pemerintah Indonesia yang memiliki nilai paling besar dalam meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke negara negara anggota ASEAN diantaranya suara dan akuntabilitas VA efektivitas pemerintah GE dan penegakan hukum RL Sedangkan kualitas institusi pemerintah negara partner dalam hal ini negara negara anggota ASEAN yang memiliki nilai terbesar dalam peningkatan kinerja ekspor Indonesia ke negara negara anggota ASEAN antara lain Kualitas kebijakan RQ dan suara dan akuntabilitas VA.

---

ASEAN Economic Community AEC which will be valid by the end of 2015 Provides economic consequences for ASEAN in general and Indonesia in particular The aims of this study is to determine the effect of the quality of both Indonesian government institutions and government institutions of countries in the ASEAN region toward the performance of Indonesia 39 s bilateral trade with the countries in the ASEAN region In addition this study also intended to determine the most influential indicators of the quality of the government institutions on Indonesia 39 s exports performance during the period 2002 2002 to 2013 by using augmented gravity models The study found that the quality of government institutions in Indonesia have both positive and significant impact on improving the performance of Indonesia 39 s exports to the member countries of ASEAN Besides that this study reveal thatthe quality of government institutions in the member countries of ASEAN have not impact on the performance of Indonesia 39s exports to countries ASEAN members In more detail the quality of Indonesian government institutions which have the highest value in improving the performance of Indonesia 39 s exports to member countries of ASEAN are voice and accountability VA government effectiveness GE and law enforcement RL While the quality of the partner state government institution in this case the member countries of ASEAN which have impact to improve the performance of Indonesia 39 s exports to member countries of ASEAN among others is Quality policy RQ and Voice and Accountability VA."

"Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh tindakan inovasi atas tingkat pengembalian perusahaan yang diukur melalui tingkat penjualan per pekerja. Setelah megetahui pengaruhnya, akan dilakukan analisis mengenai pengaruh kualitas institusi atas tingkat pengembalian perusahaan melalui tindakan inovasi yang dilakukan. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dari 6 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos) dengan sumber data World Bank Enterprise Survey (WBES) tahun 2015, World Governance Indicator (WGI), dan Heritage Foundation. Melalui model Ordinary Least Square (OLS), hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas tindakan inovasi terhadap tingkat pengembalian perusahaan. Temuan lanjutan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas satu variabel institusi terhadap tingkat pengembalian inovasi perusahaan, yakni kualitas penegakkan hukum. Dua variabel institusi lain yang diuji, yakni kualitas regulasi dan proteksi hak milik, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian inovasi perusahaan.

---

This study will discuss the effect of innovation on firm’s rate of return as measured by the level of sales per worker. After the effect is determined, an analysis will be carried out regarding the influence of institutional quality on the level of firm’s returns through innovative actions taken. The sample in this research are manufacturing companies from 6 ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Philippines, Myanmar, and Laos) with the 2015 World Bank Enterprise Survey (WBES) as main data source, while World Governance Indicator (WGI) and Heritage Foundation complements the data. Through the Ordinary Least Square (OLS) model, the results show that there is a significant effect of innovation activities on the rate of return for the firms. Further findings show that there is a significant effect of one institutional variable on the rate of return on corporate innovation, namely the rule of law. Two other institutional variables tested, namely regulatory quality and property rights protection, did not show a significant effect on the rate of return of firm’s innovation."

"Sejak tahun 2015, tren peningkatan pencapaian realisasi penanaman modal asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan apabila dibandingkan dengan realisasi investasi dalam negeri. Mengingat institusi Pemerintah merupakan pintu masuk utama ketika investor asing bertujuan untuk menanamkan modalnya di suatu negara, penelitian ini mencoba mengidentifikasi pengaruh kualitas institusi terhadap arus masuk FDI ke Indonesia. Para pembuat kebijakan memiliki pandangan bahwa iklim investasi merupakan faktor utama yang harus terus ditingkatkan oleh Pemerintah agar dapat meningkatkan arus masuk FDI ke dalam negeri. Sedangkan secara empiris, hasil estimasi menggunakan Fixed Effect Model (FEM) menemukan bahwa dua indikator pengukur kualitas institusi, yaitu kualitas penegakan hukum dan efektivitas Pemerintah, berpengaruh signifikan terhadap arus masuk FDI ke Indonesia. Sementara itu, indikator kualitas regulasi turut berpengaruh positif terhadap masuknya FDI ke Indonesia, meskipun tidak signifikan secara statistik. Sejalan dengan hasil estimasi tersebut, para investor asing menilai bahwa perlindungan hukum, deregulasi, serta debirokratisasi merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.

---

Since 2015, the increase of Foreign Direct Investment (FDI) realization in Indonesia has not shown a significant trend compared to the domestic investment realization. Given that government institutions are the main entry point when foreign investors aim to invest in a country, this study tries to identify the effect of institutional quality on FDI inflows to Indonesia. Policy makers believes that investment climate is the main factor that should be improved by the Government continuously in order to increase the FDI inflows into the country. While empirically, the estimation results using the Fixed Effect Model (FEM) found that two indicators measuring the institutions quality, namely rule of law and Government effectiveness, had a significant effect on FDI inflows to Indonesia. Meanwhile, regulatory quality indicator also positively affects the FDI inflows to Indonesia, although it is not statistically significant. In line with the estimation results, foreign investors consider that legal protection, deregulation, and de-bureaucratization are factors that influence their decisions to invest in Indonesia."

"Penelitian ini mengkaji pengaruh kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2022 serta peran kualitas institusi sebagai variabel moderasi. Kinerja keuangan diukur menggunakan return on assets (ROA), return on equity (ROE), dan Tobin’s Q. Kualitas institusi diukur dengan enam indikator dari Worldwide Governance Indicator, seperti political stability and absence of violence/terrorism, government effectiveness, control of corruption, regulatory quality, voice and accountability, serta rule of law. Data diperoleh dari laporan keuangan dan skor ESG Bloomberg menggunakan purposive sampling yang mencakup 445 observasi dari 89 perusahaan. Hasil menunjukkan kinerja ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, ROE, dan Tobin’s Q, meskipun arah pengaruhnya bervariasi: positif untuk ROA dan Tobin’s Q, serta negatif untuk ROE. Kualitas institusi memoderasi hubungan ESG dan ROA secara signifikan, namun tidak pada ROE dan Tobin’s Q. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya mempertimbangkan kualitas institusi dalam kebijakan ESG untuk memaksimalkan dampaknya terhadap kinerja keuangan, khususnya ROA.

---

This study examines the effect of Environmental, Social, and Governance (ESG) performance on the financial performance of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2018–2022 period, as well as the role of institutional quality as a moderating variable. Financial performance is measured using return on assets (ROA), return on equity (ROE), and Tobin’s Q. Institutional quality is assessed through six indicators from the Worldwide Governance Indicators, including political stability and absence of violence/terrorism, government effectiveness, control of corruption, regulatory quality, voice and accountability, and rule of law. Data were obtained from financial reports and ESG scores from Bloomberg using purposive sampling, covering 445 observations from 89 companies. The results show that ESG performance does not have a significant effect on ROA, ROE, and Tobin’s Q, although the direction of the effect varies: positive for ROA and Tobin’s Q, and negative for ROE. Institutional quality significantly moderates the relationship between ESG and ROA, but not for ROE and Tobin’s Q. This study implies the importance of considering institutional quality in ESG policies to maximize their impact on financial performance, particularly on ROA."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan pengaruh ukuran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kualitas institusi yang berbeda. Adapun penelitian ini menggunakan level analisis pada 491 kabupaten/kota di Indonesia pada periode tahun 2011-2017. Dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS), hasil empiris menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi regional. Dengan menggunakan indikator kualitas institusi yakni indeks demokrasi, hasil empiris studi ini menunjukkan perbedaan pengaruh ukuran pemerintah bergantung pada kualitas institusi. Pengaruh negatif ukuran pemerintah cenderung lebih besar pada daerah dengan kualitas institusi yang rendah.

---

This study aims to determine whether the influence of government size on economic growth depends on the quality of the institution. The study uses the level of analysis in 491 districts/municipalities in Indonesia during 2011-2017. Using Ordinary Least Square (OLS) estimation method, empirical results show that government size has a negative and significant effect on regional economic growth. By using an indicator of institutional quality, namely the democracy index, the empirical results of this study show the difference in the effect of government size depending on the quality of the institution. The negative effect of government size tends to be greater in regions with low institutional quality."

"Banyak temuan empiris yang menekankan pentingnya peran negara untuk menjaga kualitas institusinya karena akan memengaruhi proses penciptaan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di negara tersebut. Apabila negara tidak mampu menjaga kualitas institusinya, cepat atau lambat masyarakat akan semakin hidup sengsara, dan negara berada dibawah bayangan kegagalan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melakukan analisis pada data panel kabupaten/kota di Indonesia untuk mengetahui asosiasi dari kualitas institusi terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM), penelitian ini secara empiris mengidentifikasi bahwa kualitas institusi dalam dimensi efektivitas pemerintah yang diproksikan melalui nilai indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi berasosiasi negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, hanya variabel SAKIP yang secara statistik memiliki asosiasi yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Lebih lanjut, hasil penelitian membuktikan bahwa setiap kenaikan nilai SAKIP sebesar 1 poin berasosiasi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia sebesar 0,13%.

---

Various empirical findings emphasized the main key role of the state to maintain the quality of institutions since it would influence the wealth creation process for all people in its country. Whether the state is incapable of maintaining the quality of its institutions, sooner or later the people will be more miserable, and the state is going to be under the shade of failure. Accordingly, this study endeavors to examine panel data from districts and cities in Indonesia to determine the association of institution quality under government effectiveness dimension which proxied by index of government performance accountability system and bureaucracy reform on poverty in Indonesia. This study used the Fixed Effect Model (FEM) to empirically ascertain that the indicators of institutional quality, as defined by government performance accountability systems and bureaucracy reform variables, exhibit a negative association with poverty in Indonesia. Nevertheless, only the government performance accountability system variable exhibits a statistically significant association with poverty in Indonesia. Furthermore, the findings reveal that a one-point increase in SAKIP scores is associated with a 0,13% reduction in poverty rates in Indonesia."