Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini meneliti hubungan antara kualitas institusi dengan stok FDI yang masuk di ASEAN menggunakan dua jenis analisis, yaitu analisis jangka pendek dan jangka panjang. Metode System Generalized Method of Moments (System GMM) dengan data tahun 2012-2019 digunakan dalam analisis jangka pendek, sedangkan metode Panel Autoregressive Distributed Lag (Panel ARDL) dengan data tahun 1996-2019 digunakan untuk analisis jangka panjang. Kontribusi literatur dari penelitian ini adalah penerapan analisis jangka panjang antarvariabel yang diteliti. Selain itu, dalam penelitian ini data FDI yang digunakan adalah FDI dalam bentuk stok di ASEAN, sehingga lebih akurat menggambarkan kondisi sebenarnya. Terdapat dua model yang digunakan dalam penelitian ini. Model pertama menggunakan variabel kualitas institusi yang merupakan rata-rata dari tiga indikator institusi yaitu efektivitas pemerintah, stabilitas politik, dan pengendalian korupsi. Sedangkan dalam model kedua, kualitas institusi dibagi menjadi tiga variabel terpisah yaitu efektivitas pemerintah, stabilitas politik, dan pengendalian korupsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa di jangka pendek, kualitas institusi secara keseluruhan terbukti signifikan mempengaruhi stok FDI di ASEAN. Sedangkan berdasarkan model kedua yang membagi kualitas institusi menjadi tiga indikator, hanya indikator efektivitas pemerintah yang signifikan mempengaruhi FDI. Sedangkan tingkat pengendalian korupsi dan stabilitas politik tidak signifikan mempengaruhi FDI. Adapun di jangka panjang, kualitas institusi tidak lagi signifikan mempengaruhi FDI.

---

The focus of this study is the relationship between institutional quality and inward FDI stocks in ASEAN using two types of analysis, namely short-term and long-term analysis. The GMM System method with 2012-2019 data is used for short-term analysis, while the ARDL Panel method with 1996-2019 data is used for long-term analysis. The literature contribution offered from this study is the application of long-term analysis between the variables studied, considering that previous studies only included short-term analysis. In addition, in this study the FDI data used is FDI in the form of stocks, so that it more accurately describes the actual conditions. There are two models used in this study. The first model uses the variable quality of institutions which is the average of three institutional indicators, namely government effectiveness, political stability, and corruption control. Whereas in the second model, the quality of institutions is divided into three separate variables, namely government effectiveness, political stability, and corruption control. The results show that in the short term, the overall quality of institutions has been shown to significantly influence FDI stocks in ASEAN. Meanwhile, based on the second model which divides the quality of institutions into three indicators, only government effectiveness indicators significantly affect FDI. The level of corruption control and political stability did not significantly affect FDI. In the long term, the quality of institutions will no longer significantly affect FDI."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas institusi terhadap arus masuk Foreign Direct Investment (FDI) di 24 negara emerging markets selama periode 2003 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan enam indikator tata kelola pemerintahan—Control of Corruption, Government Effectiveness, Political Stability, Regulatory Quality, Rule of Law, dan Voice and Accountability—untuk menganalisis bagaimana kualitas tata kelola memengaruhi perilaku investor. Metode yang digunakan adalah one-step System Generalized Method of Moments (System GMM) untuk mengatasi potensi endogenitas dan heterogenitas yang tidak teramati, dengan data panel yang diperoleh dari World Governance Indicators (WGI) dan World Development Indicators (WDI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan Regulatory Quality dan Political Stability secara signifikan meningkatkan arus masuk FDI, sementara tingginya Voice and Accountability justru berkorelasi negatif dengan FDI. Sebaliknya, Control of Corruption, Government Effectiveness, dan Rule of Law tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Di antara variabel kontrol, ukuran pasar yang lebih besar dan infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap arus masuk FDI, sedangkan inflasi, populasi perkotaan, dan rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, guncangan global besar—termasuk krisis keuangan 2008, taper tantrum dan perang dagang, serta pandemi COVID-19—menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap arus masuk FDI. Temuan ini menekankan pentingnya stabilitas politik dan regulasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Bagi negara emerging markets, memperkuat kualitas tata kelola dan memastikan ketahanan makroekonomi merupakan strategi krusial untuk menarik dan mempertahankan investasi asing, terutama di tengah ketidakpastian global.

---

This study investigates the influence of institutional quality on Foreign Direct Investment (FDI) inflows in 24 emerging market countries during the period from 2003 to 2023. It incorporates six governance indicators—Control of Corruption, Government Effectiveness, Political Stability, Regulatory Quality, Rule of Law, and Voice and Accountability—to examine how good governance shapes investor behavior. The study applies the one-step System Generalized Method of Moments (System GMM) to account for potential endogeneity and unobserved heterogeneity, using panel data derived from the World Bank’s World Governance Indicators (WGI) and World Development Indicators (WDI). The findings reveal that improvements in Regulatory Quality and Political Stability significantly increase FDI inflows, while higher levels of Voice and Accountability are associated with a decline in FDI. In contrast, Control of Corruption, Government Effectiveness, and Rule of Law do not exhibit significant influence. Among the control variables, a larger market size and improved telecommunication infrastructure positively and significantly affect FDI inflows, while inflation, urban population, and mean years of schooling are found to have no significant impact. Moreover, major global shocks—including the 2008 financial crisis, the taper tantrum and trade war, and the COVID-19 pandemic—demonstrate significant negative effects on FDI inflows. These results highlight the crucial role of political and regulatory stability in fostering a favorable investment climate. For emerging markets, strengthening governance and ensuring macroeconomic resilience are essential strategies to attract and sustain foreign investment, particularly amid global uncertainty"

"Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh underground economy terhadap hubungan antara FDI dengan Kualitas Insitusi pada negara berkembang di Asia. Penelitian menggunakan sampel dari 41 negara berkembang di Asia yang tercatat pada World Bank pada tahun 2009-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel dengan metode estimasi feasible generalized least square. Penelitian ini menemukan terdapatnya pengaruh negative dari adanya underground economy terhadap hubungan FDI dengan kualitas institusi. Semakin tingginya tingkat underground economy di suatu negara akan membuat koefisien/besaran hubungan positif antara FDI dengan kualitas institusi terus berkurang, bahkan dapat menimbulkan detrimental effect antara FDI dengan Kualitas Institusi pada level underground economy tertentu.

---

This study aims to examine the influence of the underground economy on the relationship between FDI and Institutional Quality in developing countries in Asia. The study used samples from 41 developing countries in Asia recorded at the World Bank in 2009-2018. The research method used is panel regression with a feasible generalized least square estimation method. This study found that there is a negative effect of the existence of an underground economy on the relationship between FDI and institutional quality. The higher the level of the underground economy in a country, the coefficient/size of the positive relationship between FDI and the quality of institutions will continue to decrease, it can even cause a detrimental effect between FDI and the quality of institutions at a certain underground economy level."

"Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA yang rencananya akan berlaku pada akhir 2015 membawa konsekuensi secara ekonomis tersendiri bagi ASEAN umumnya dan Indonesia khususnya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas institusi pemerintah Indonesia dan kualitas institusi pemerintah negara negara di kawasan ASEAN terhadap kinerja perdagangan bilateral Indonesia dengan negara negara di kawasan ASEAN serta untuk mengetahui indikator indikator kualitas institusi pemerintah mana yang paling berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia terutama pada ekspor Indonesia selama periode 2002 2002 sampai dengan tahun 2013 dengan menggunakan augmented gravity model Penelitian ini menemukan bahwa kualitas institusi pemerintahan di Indonesia memiliki peran positif dan signifikan dalam meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke negara negara anggota ASEAN sedangkan kualitas institusi pemerintahan di negara negara anggota ASEAN tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke negara negara anggota ASEAN Secara lebih terperinci kualitas institusi pemerintah Indonesia yang memiliki nilai paling besar dalam meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke negara negara anggota ASEAN diantaranya suara dan akuntabilitas VA efektivitas pemerintah GE dan penegakan hukum RL Sedangkan kualitas institusi pemerintah negara partner dalam hal ini negara negara anggota ASEAN yang memiliki nilai terbesar dalam peningkatan kinerja ekspor Indonesia ke negara negara anggota ASEAN antara lain Kualitas kebijakan RQ dan suara dan akuntabilitas VA.

---

ASEAN Economic Community AEC which will be valid by the end of 2015 Provides economic consequences for ASEAN in general and Indonesia in particular The aims of this study is to determine the effect of the quality of both Indonesian government institutions and government institutions of countries in the ASEAN region toward the performance of Indonesia 39 s bilateral trade with the countries in the ASEAN region In addition this study also intended to determine the most influential indicators of the quality of the government institutions on Indonesia 39 s exports performance during the period 2002 2002 to 2013 by using augmented gravity models The study found that the quality of government institutions in Indonesia have both positive and significant impact on improving the performance of Indonesia 39 s exports to the member countries of ASEAN Besides that this study reveal thatthe quality of government institutions in the member countries of ASEAN have not impact on the performance of Indonesia 39s exports to countries ASEAN members In more detail the quality of Indonesian government institutions which have the highest value in improving the performance of Indonesia 39 s exports to member countries of ASEAN are voice and accountability VA government effectiveness GE and law enforcement RL While the quality of the partner state government institution in this case the member countries of ASEAN which have impact to improve the performance of Indonesia 39 s exports to member countries of ASEAN among others is Quality policy RQ and Voice and Accountability VA."

"Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh tindakan inovasi atas tingkat pengembalian perusahaan yang diukur melalui tingkat penjualan per pekerja. Setelah megetahui pengaruhnya, akan dilakukan analisis mengenai pengaruh kualitas institusi atas tingkat pengembalian perusahaan melalui tindakan inovasi yang dilakukan. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dari 6 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos) dengan sumber data World Bank Enterprise Survey (WBES) tahun 2015, World Governance Indicator (WGI), dan Heritage Foundation. Melalui model Ordinary Least Square (OLS), hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas tindakan inovasi terhadap tingkat pengembalian perusahaan. Temuan lanjutan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas satu variabel institusi terhadap tingkat pengembalian inovasi perusahaan, yakni kualitas penegakkan hukum. Dua variabel institusi lain yang diuji, yakni kualitas regulasi dan proteksi hak milik, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian inovasi perusahaan.

---

This study will discuss the effect of innovation on firm’s rate of return as measured by the level of sales per worker. After the effect is determined, an analysis will be carried out regarding the influence of institutional quality on the level of firm’s returns through innovative actions taken. The sample in this research are manufacturing companies from 6 ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Philippines, Myanmar, and Laos) with the 2015 World Bank Enterprise Survey (WBES) as main data source, while World Governance Indicator (WGI) and Heritage Foundation complements the data. Through the Ordinary Least Square (OLS) model, the results show that there is a significant effect of innovation activities on the rate of return for the firms. Further findings show that there is a significant effect of one institutional variable on the rate of return on corporate innovation, namely the rule of law. Two other institutional variables tested, namely regulatory quality and property rights protection, did not show a significant effect on the rate of return of firm’s innovation."

"Sejak tahun 2015, tren peningkatan pencapaian realisasi penanaman modal asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan apabila dibandingkan dengan realisasi investasi dalam negeri. Mengingat institusi Pemerintah merupakan pintu masuk utama ketika investor asing bertujuan untuk menanamkan modalnya di suatu negara, penelitian ini mencoba mengidentifikasi pengaruh kualitas institusi terhadap arus masuk FDI ke Indonesia. Para pembuat kebijakan memiliki pandangan bahwa iklim investasi merupakan faktor utama yang harus terus ditingkatkan oleh Pemerintah agar dapat meningkatkan arus masuk FDI ke dalam negeri. Sedangkan secara empiris, hasil estimasi menggunakan Fixed Effect Model (FEM) menemukan bahwa dua indikator pengukur kualitas institusi, yaitu kualitas penegakan hukum dan efektivitas Pemerintah, berpengaruh signifikan terhadap arus masuk FDI ke Indonesia. Sementara itu, indikator kualitas regulasi turut berpengaruh positif terhadap masuknya FDI ke Indonesia, meskipun tidak signifikan secara statistik. Sejalan dengan hasil estimasi tersebut, para investor asing menilai bahwa perlindungan hukum, deregulasi, serta debirokratisasi merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.

---

Since 2015, the increase of Foreign Direct Investment (FDI) realization in Indonesia has not shown a significant trend compared to the domestic investment realization. Given that government institutions are the main entry point when foreign investors aim to invest in a country, this study tries to identify the effect of institutional quality on FDI inflows to Indonesia. Policy makers believes that investment climate is the main factor that should be improved by the Government continuously in order to increase the FDI inflows into the country. While empirically, the estimation results using the Fixed Effect Model (FEM) found that two indicators measuring the institutions quality, namely rule of law and Government effectiveness, had a significant effect on FDI inflows to Indonesia. Meanwhile, regulatory quality indicator also positively affects the FDI inflows to Indonesia, although it is not statistically significant. In line with the estimation results, foreign investors consider that legal protection, deregulation, and de-bureaucratization are factors that influence their decisions to invest in Indonesia."

"Penelitian ini mengkaji pengaruh kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2022 serta peran kualitas institusi sebagai variabel moderasi. Kinerja keuangan diukur menggunakan return on assets (ROA), return on equity (ROE), dan Tobin’s Q. Kualitas institusi diukur dengan enam indikator dari Worldwide Governance Indicator, seperti political stability and absence of violence/terrorism, government effectiveness, control of corruption, regulatory quality, voice and accountability, serta rule of law. Data diperoleh dari laporan keuangan dan skor ESG Bloomberg menggunakan purposive sampling yang mencakup 445 observasi dari 89 perusahaan. Hasil menunjukkan kinerja ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, ROE, dan Tobin’s Q, meskipun arah pengaruhnya bervariasi: positif untuk ROA dan Tobin’s Q, serta negatif untuk ROE. Kualitas institusi memoderasi hubungan ESG dan ROA secara signifikan, namun tidak pada ROE dan Tobin’s Q. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya mempertimbangkan kualitas institusi dalam kebijakan ESG untuk memaksimalkan dampaknya terhadap kinerja keuangan, khususnya ROA.

---

This study examines the effect of Environmental, Social, and Governance (ESG) performance on the financial performance of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2018–2022 period, as well as the role of institutional quality as a moderating variable. Financial performance is measured using return on assets (ROA), return on equity (ROE), and Tobin’s Q. Institutional quality is assessed through six indicators from the Worldwide Governance Indicators, including political stability and absence of violence/terrorism, government effectiveness, control of corruption, regulatory quality, voice and accountability, and rule of law. Data were obtained from financial reports and ESG scores from Bloomberg using purposive sampling, covering 445 observations from 89 companies. The results show that ESG performance does not have a significant effect on ROA, ROE, and Tobin’s Q, although the direction of the effect varies: positive for ROA and Tobin’s Q, and negative for ROE. Institutional quality significantly moderates the relationship between ESG and ROA, but not for ROE and Tobin’s Q. This study implies the importance of considering institutional quality in ESG policies to maximize their impact on financial performance, particularly on ROA."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas institusi pemerintahan daerah dan institusi politik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Kualitas institusi pemerintahan daerah diukur melalui indikasi kebocoran anggaran daerah (state budget loss) yang direpresentasikan oleh opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan kualitas institusi politik diukur menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Dengan menggunakan pendekatan regresi data panel fixed effects pada 33 provinsi di Indonesia selama periode 2010–2018, penelitian ini menemukan bahwa semakin buruk opini audit BPK (yang mencerminkan semakin tinggi indikasi kebocoran anggaran) secara signifikan berkaitan dengan IPM yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena indikasi kebocoran anggaran mencerminkan potensi terjadinya korupsi administratif dan maladministrasi yang menurunkan efektivitas belanja publik untuk layanan dasar masyarakat. Di sisi lain, kualitas demokrasi menunjukkan hubungan positif signifikan dengan IPM melalui peningkatan akuntabilitas politik dan partisipasi masyarakat. Robustness check mengonfirmasi bahwa dampak negatif indikasi kebocoran anggaran terhadap IPM konsisten di Kawasan Barat Indonesia (KBI) maupun Kawasan Timur Indonesia (KTI), tetapi hubungan antara demokrasi dan IPM tidak signifikan di KTI. Secara ekonomi, penguatan institusi daerah sangat krusial untuk pencapaian IPM sebagai landasan menuju visi Indonesia Emas 2045.

---

This study aims to analyze the impact of local government and political institutional quality on the Human Development Index (HDI) in Indonesia. The quality of local government institutions is measured by indications of state budget loss represented by audit opinions from the Supreme Audit Agency (BPK), while political institutional quality is assessed through the Indonesian Democracy Index (IDI). Using a fixed-effects panel regression approach on data from 33 provinces in Indonesia during the period of 2010–2018, the study finds that worse BPK audit opinions (reflecting higher indications of state budget loss) are significantly associated with lower HDI. This occurs because indications of budget leakage reflect potential administrative corruption and maladministration, reducing the effectiveness of public spending on basic public services. Conversely, democratic quality shows a significant positive relationship with HDI through increased political accountability and public participation. Robustness checks confirm that the negative impact of indicated budget leakage on HDI is consistent in both Western Indonesia (KBI) and Eastern Indonesia (KTI), however, the relationship between democracy and HDI is not significant in KTI. Economically, strengthening local institutions is crucial for improving HDI as a foundation toward achieving Indonesia's Golden Vision 2045."

"Stabilitas makroekonomi menjadi aspek fundamental yang krusial bagi sebuah negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Selama hampir satu dekade terakhir, dunia sedang dihadapi pertumbuhan utang yang signifikan dari 51 hingga 97 triliun di 2023. Terutama di negara berkembang yang memiliki pertumbuhan utang dua kali lebih cepat dari negara maju. Di dalam prosesnya, pengelolaan utang pemerintah dapat terbantu dengan kehadiran kualitas institusi untuk meminimalisir dampak negatif utang terhadap stabilitas makroekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa utang pemerintah memiliki dampak negatif dengan stabilitas makroekonomi. Sedangkan kualitas institusi berdampak positif dengan stabilitas makroekonomi. Namun, masih belum banyak studi yang bertujuan melihat dampak utang pemerintah terhadap stabilitas makroekonomi yang mempertimbangkan variabel kualitas institusi. Terlebih lagi dengan studi yang memadukan efek threshold kualitas institusi terhadap utang dan stabilitas makroekonomi di negara berkembang. Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi dinamis panel threshold untuk mengukur threshold kualitas institusi dari 47 negara berkembang dengan rentang waktu 2002-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang pemerintah berdampak negatif signifikan terhadap stabilitas makroekonomi. Adapun dengan threshold kualitas institusi bernilai 28.98 dapat mengubah dampak utang pemerintah menjadi positif signifikan terhadap stabilitas makroekonomi.

---

Macroeconomic stability is a crucial fundamental aspect for a country to achieve high and sustainable economic growth. For almost a decade, the world has been facing significant debt growth from 51 to 97 trillion in 2023. Especially in developing countries that have debt growth twice as fast as developed countries. In the process, government debt management can be helped by the presence of quality institutions to minimize the negative impact of debt on macroeconomic stability. Several previous studies have shown that government debt has a negative impact on macroeconomic stability. Meanwhile, institutional quality has a positive impact on macroeconomic stability. However, there are still few studies that aim to see the impact of government debt on macroeconomic stability while taking institutional quality into account. Even fewer have explored the threshold effect of institutional quality on debt and macroeconomic stability in developing countries. This study uses a threshold panel dynamic regression equation model to measure the threshold of institutional quality of 47 developing countries with a time span of 2002-2023. The results of the study indicate that government debt has a significant negative impact on macroeconomic stability. However, with an institutional quality threshold of 28.98, the impact of government debt can be significantly positive on macroeconomic stability. "

"Di Asia Tenggara, Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara dengan kontribusi terbesar terhadap aset perbankan syariah. Keduanya memiliki ekosistem pendukung yang kuat, didorong oleh mayoritas penduduk Muslim, regulasi, kelembagaan, serta inovasi produk keuangan syariah. Studi ini mengkaji pengaruh pembiayaan PLS, diversifikasi akad pembiayaan, dan kualitas institusi terhadap stabilitas bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Dengan menggunakan data panel tidak seimbang dari bank-bank syariah di kedua negara selama periode 2011–2023 serta metode regresi panel, hasil menunjukkan bahwa pembiayaan PLS berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah di Malaysia, namun tidak signifikan di Indonesia. Diversifikasi akad pembiayaan juga berpengaruh signifikan terhadap stabilitas di Malaysia, tetapi tidak di Indonesia. Sementara itu, kualitas institusi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan selama periode observasi, sedangkan di Malaysia cenderung stabil. Namun, variabel ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank di kedua negara. Temuan ini menyoroti pentingnya penyaluran pembiayaan yang adil dan transparan dalam skema PLS, serta perlunya penguatan diversifikasi akad pembiayaan guna mendorong stabilitas sistem perbankan syariah.

---

In Southeast Asia, Malaysia and Indonesia are the two largest contributors to Islamic banking assets. Both countries possess strong supporting ecosystems, driven by a Muslim-majority population, regulatory frameworks, institutional structures, and innovations in Islamic financial products. This study examines the effects of PLS financing, financing contract (akad) diversification, and institutional quality on the stability of Islamic banks in Indonesia and Malaysia. Using unbalanced panel data from Islamic banks in both countries over the 2011–2023 period and applying panel regression methods, the results indicate that PLS financing has a positive and significant effect on the stability of Islamic banks in Malaysia, but not in Indonesia. Similarly, diversification of financing contracts significantly contributes to bank stability in Malaysia, but shows no significant impact in Indonesia. Meanwhile, institutional quality in Indonesia shows an upward trend over the observation period, whereas in Malaysia it remains relatively stable. However, institutional quality does not show a significant effect on the stability of Islamic banks in either country. These findings highlight the importance of fair and transparent financing practices in PLS schemes, as well as the need to strengthen the diversification of financing contracts to enhance the overall stability of the Islamic banking system."