Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan dalam praktek mengenai ketentuan tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mengatur persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dan pengecualian dari ketentuan tersebut. Adanya persyaratan khusus tersebut menunjukkan bahwa kuasa hukum pada Pengadilan Pajak berbeda dengan kuasa hukum pada pengadilan lainnya. Untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak orang perseorangan harus memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa. Izin kuasa hukum dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak terhadap permohonan izin yang memenuhi persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Mahkamah Agung menyatakan semua kuasa hukum pada Pengadilan Pajak memiliki kewenangan yang sama, namun Pengadilan Pajak menyatakan kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 hanya dapat menjalankan kewenangannya pada saat persidangan. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Ketua Pengadilan Pajak mengeluarkan izin kuasa hukum dengan berpedoman pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Dalam prakteknya, masih terdapat perbedaan penafsiran dalam menerapkan ketentuan mengenai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya.

---

ABSTRACTThis research explains about the regulation and implementation of the practices of such a lawyer in the tax court. The Law Number 14 Year 2002, writs about The Tax Court, governs the special requirements to be met in order to be a lawyer in tax court and exempting from the legal of that provisions. That special requirements show the lawyer in the tax court is different with the lawyer in the other court. In order to be a lawyer of the above court one has to secure a license issued by the head of the tax court and obtain a special letter of attorney from the party that the lawyer represents. The court license will only be issued if all requirements are satisfactorily fulfilled. The supreme court indicates that lawyer in the tax court have equal authority, but the tax court indicates that the lawyer as stipulated in Article 34 Clause (3) of The Law Number 14 Year 2002 can only exercise their authority during court proceedings. The research concluded that there are special requirements to be met in order to be a lawyer in this type of court. The issuance of the license by the head of the tax court in based on whether or not the requirements are satisfactorily met. In practice, however, there is different interpretation with regards to the governing rule of implementation on the lawyers in the tax court. The writing of this thesis uses a library research method using secondary data sources."

"Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai keabsahan dan keberlakuan surat kuasa mutlak dalam Nominee Arrangement berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak diatur secara tegas mengenai surat kuasa mutlak, namun pada praktiknya surat kuasa mutlak diakui dan digunakan, khususnya oleh pemegang saham perseroan terbatas terhadap saham yang dimilikinya. Dalam Nominee Arrangement, surat kuasa mutlak diberikan oleh pemegang saham perseroan terbatas kepada pihak lainnya, dimana diatur bahwa penerima kuasa berhak untuk mewakili dan bertindak atas nama pemegang saham. Dengan adanya unsur yang tidak dapat dicabut kembali dalam surat kuasa, maka kepentingan penerima kuasa lebih dilindungi, hal ini menyimpang dari konsep surat kuasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Perjanjian Surat Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali antara Tuan X dan Y, kuasa yang diberikan adalah hak untuk menghadiri semua Rapat Umum Pemegang Saham dan hak untuk memberikan suara dalam RUPS PT Z. Sehingga selama berlakunya Perjanjian tersebut, maka Y dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum seolah-olah selaku pemegang saham PT Z, sehingga adanya legal owner dan beneficial owner terhadap saham Tuan X. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: Bagaimana pengaturan surat kuasa mutlak di Indonesia serta Bagaimana keabsahan dan keberlakuan surat kuasa mutlak khususnya dalam Nominee Arrangement berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

The discussion of this academic thesis is about the validity and enforceability of irrevocable power of attorney in Nominee Arrangement based on laws and regulations in Indonesia. Power of attorney is not expressly regulated in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, however in practice, such irrevocable power of attorney is recognized and used by shareholders. In Nominee Arrangement, irrevocable power of attorney is given to another party as the proxy, to act for and on behalf of the shareholder. With the irrevocable clause in the power of attorney, therefore, the interest of the proxy is more secured, in which it deviates from the concept of power of attorney as provided in Indonesia Civil Code. Under the irrevocable power of attorney between Mr. X dan Y, Y is entitled to attend all of the General Meeting of Shareholders along with the voting rights in the General Meeting of Shareholders of PT Z. Hence, as long as the Power of Attorney remains in effect, Y can acting and perform any legal action as if the shareholder in PT Z. Such action, induce a legal owner and beneficial owner on the Mr X?s share in PT Z. Based on the problems, the writer proposed the main issues, namely How is the regulation regarding the irrevocable power of attorney in Indonesia and the validity and enforceability of irrevocable power of attorney in Nominee Arrangement based on laws and regulations in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas permasalahan mengenai eksistensi atau keberadaan kuasa hukum yang mewakili wajib pajak dan atau penanggung pajak sebagai pemohon banding atau gugatan pada pengadilan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kuasa hukum yang dapat beracara mewakili kliennya pada pengadilan pajak dan kemudian menganalisis relevansi keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau disebut juga penelitian kepustakaan yang bersifat analisis terhadap norma hukum. Setelah dilakukan analisis terhadap topik penelitian yang dilakukan, didapatkan suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai eksistensi kuasa hukum yang dapat beracara pada pengadilan pajak yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak merupakan peraturan yang inkonstitusional dan tidak relevan khususnya dalam mengatur eksistensi kuasa hukum pada pengadilan pajak, oleh karena itu hasil penelitian ini menyarankan agar segera dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud.

---

ABSTRACTThe focus of this examination is regarding authority of power attorney for represent tax obligator and tax guarantor as one who requests or to request for appeal in the tax court. The purpose of this examination is to analyst the regulation which arrange about tax lawyer that can represent client in the tax court and the relevance of the regulation itself. Method for this examination is juridical normative which focus on the norm of law that exsist in the legislation and in the bibliography to be analyst. In conclusion which must be considered is to known that related to litigate in the tax court we have to look up for Ministry of finance regulation No. 61/PMK.01/2012 jo. Act. 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 about tax court, which is found to be not relevant to manage tax lawyer in tax court that is why the regulation must have some revision."