Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBagaimanapun juga peri kehidupan manusia itu berputar di sekitarkepentingannya dan lingkungan hidupnya. Secara alamiah setiap manusia memilikikecenderungan untuk terus memenuhi kebutuhan hidupnya baik sesaat dan juga jangkapanjang. Seiring dengan itu, sebagian manusia dikodrati dengan daya kreasi dankreativitas yang tinggi sehingga berkemampuan untuk menciptakan sesuatu yangberguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, meskipun disadari pula bahwa hanyasebagian kecil manusia yang memiliki keunggulan untuk memproduksi barang-baranguntuk keperluan kehidupan. Sementara itu, sejumlah besar lainnya hanya mampumenikmati langsung produk-produk yang diciptakannya itu. Dalam keadaan demikianlahirlah sebuah siklus yang saling menentukan antara satu sama lainnya, yang hinggakini lebih dikenal dengan istilah produsen di satu sisi dan konsumen pada sisi lainnya.Kepentingan konsumen memang merupakan titik sentral perhatian konsumen. Betapatidak, hampir seluruh kegiatan seorang individu konsumen, dengan memeras otak, danadan tenaga sepanjang hampir seluruh usianya adalah untuk memenuhi tanggungjawabnya pada keluarga dan rumah tangga. Suatu hal yang tidak adil apabila hasil jerihpayahnya yang ia peroleh dengan membanting tulang dan pikiran, sirna begitu sajakarena barang atau jasa ia peroleh tidak bermanfaat (karena mutu tidak sesuai denganinformasi yang ia terima, kurang dalam volume, atau bahkan mengandung cacat tertentuyang menyebabkan ia dapat bukan saja kehilangan harta bendanya tetapi mungkin pulajatuh sakit atau kehilangan jiwanya).Bagi Indonesia, negeri yang mayoritas muslim ini (85%), belum menemukan formatyang pasti. Konsumen muslim masih diwarnai ketidakpastian apakah suatu produkmakanan dan minuman yang dikonsumsinya benar-benar halal, atau justru mengandungunsur haram. Kalaupun muncul format, sayangnya, sepertinya bukan hanya sekedaruntuk melindungi konsumen (muslim) secara umum, tetapi justru ada interest lain yangsangat dominan, yaitu dengan munculnya Surat Keputusan Menteri Agama (SK Menag)Nomor 518 Tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Pedoman dan Tata CaraPemeriksanaan dan Penetapan Pangan Halal; SK Menag Nomor 519 Tahun 2001 tanggal30 Nopember 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal; dan SKMenag Nomor 525 Tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Penunjukan PerumPeruri sebagai Pelaksana Pencetakan Label Halal. Hal ini menimbulkan kotroversi, disatu sisi pihak pemerintah dengan Stikerisasi Label Halal bermaksud melindungikonsumen Muslim dari produk makanan dan minuman dalam kemasan dari produkpangan yang tidak halal, tetapi di satu sisi kalangan DPR, Lembaga SwadayaMasyarakat, pengusaha, dan masyarakat lainnya merasa keberatan dengan alasan darilegalitas, teknis pelaksanaan, biaya tinggi, tidak kompetitif, dan sebagainya.;"

"Perdagangan bebas saat ini menyebabkan arus keluar masuk barang antar lintas negara semakin lancar. Termasuk produk pangan impor yang kemudian mempengaruhi pola makanan masyarakat khususnya di kota-kota besar. Kemajuan IPTEK yang terjadi juga menyebabkan berbagai macamnya makanan, banyaknya bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan. Era global sekarang ini dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan tidaklah semudah pada waktu teknologi belum berkembang begitu pesatnya. Dengan demikian diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produkproduk makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia (lebih dari 80%). Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan, yang mana setelah mempunyai sertifikat tersebut produsen atau importir dapat mencantumkan label halal pada kemasannya. Masalahnya bagaimana menjamin bahwa label halal tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada dalam penetapan kehalalan, baik secara kaidah Islamnya maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat, standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, sampai dengan mekanisme labelisasi halal itu sendiri. Produk pangan impor yang masuk ke Indonesia dan beredar di Indonesia sebelumnya harus didaftarkan ke Badan POM, sebagai lembaga pengawas di bawah Departemen Kesehatan. Badan POM mengeluarkan izin penggunan label halal setelah dikeluarkannya sertifikat halal oleh LPPOM-MUI. LPPOM-MUI adalah lembaga keagamaan yang telah terakreditasi sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Akan tetapi dapat juga kita temui produk pangan impor yang telah berlabel halal dari negara asalnya, dalam hal ini LPPOM-MUI sebagai lembaga pemeriksa, pemeriksaan sebatas kepada pemeriksaan dokumen-dokumen yang ada, dan label halal tersebut haruslah dikeluarkan lembaga halal internasional yang diakui. Begitu banyaknya produk pangan impor yang masuk dan masih lemahnya pengawasan pemerintah serta tidak adanya standar-standar halal yang berlaku secara internasional merupakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan label halal pada produk pangan impor."