Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang manfaat program pelayanan kesehatan (P2K) yang diperoleh pekerja wanita pada PT.Mandom Indonesia Tbk. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah semakin meningkatnya angkatan kerja wanita yang masuk dalam dunia kerja sehingga diperlukan perlindungan terhadap resiko terhentinya sementara penghasilan mereka misalnya yang disebabkan oleh keadaan sakit. Disamping itu, hanya program pelayanan kesehatan (P2K) atau jaminan pemeliharaan kesehatan (dari empat jenis program Jamsostek) yang dapat diselenggarakan sendiri oleh suatu perusahan sehingga perlu dikaji sejauhmana manfaatnya bagi tenaga kerja wanita. Jenis penelitian yang dipergunakan untuk dapat memperoleh gambaran yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatannya kualitatif. Untuk teknik pemilihan informan, dipergunakan teknik purposive dengan informan sebanyak 13 orang. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan, observasi dan in depth interview. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini berkaitan dengan pemahaman tenaga kerja wanita tentang program pelayanan kesehatan (P2K), pelaksanaan program P2K bagi tenaga kerja wanita dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program P2K bagi tenaga kerja wanita. Dalam penelitian ini konsep yang dipergunakan untuk menambah wawasan peneliti adalah konsep tentang jaminan sosial. Selain itu, dikemukakan juga teori yang dipergunakan untuk menganalisa data, antara lain konsep tentang kebutuhan, jaminan sosial tenaga kerja, kesehatan kerja dan konsep tentang tenaga kerja wanita. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat digambarkan bahwa pemahaman karyawan tentang program P2K cukup baik karena disosialisasikan dengan berbagai cara yaitu melalui ketua regu, kepala bagian dan buku KKB. Meskipun ada karyawan yang mengatakan prosedur untuk mendapatkan pelayanan P2K ini cukup mudah namun ada pula yang mengatakan agak sulit. Namun demikian semua karyawan memahami bahwa kesehatan sangat penting untuk menciptakan produktivitas kerja yang optimal. Mengenai tanggapan karyawan terhadap pelaksanaan program P2K ada yang mengatakan cukup baik dan mudah diperoleh namun ada pula yang mengatakan agak sulit. Umumnya karyawan langsung berobat ke poliklinik meskipun hanya sakit influenza ringan, namun ada pula yang mencoba untuk berobat sendiri dengan obat flu biasa atau dengan menggunakan obat tradisional baru kemudian bila tidak kunjung sembuh ia akan berobat ke poliklinik. Adapun tindakan yang diambil karyawan wanita apabila perusahaan tidak mampu memberikan pelayanan yg dibutuhkan antara lain meminta resep obat lain dan dokter poliklinik atau berobat ke dokter luar. Meskipun terdapat kesulitan, karyawan merasa senang, bersyukur dan merasa terbantu, setelah mendapatkan pelayanan dad poliklinik perusahaan. Hambatan yang paling dirasakan oleh karyawan wanita adalah dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bersifat spesifik berkaitan dengan kondisi fisik kewanitaannya serta permasalahan perbedaan santunan pelayanan kesehatan antara karyawan wanita dengan karyawan laki-laki yang berstatus menikah. Selain itu ada pula karyawan wanita yang merasakan hambatan untuk mendapatkan ijin bila sudah sakit dari rumah, proses rujukan dan obat yang diberikan dokter yg tidak cocok, dokter tidak datang tepat waktu, terbatasnya dana untuk pelayanan kesehatan dan terbatasnya fasilitas serta waktu yang tersedia bagi pelaksana pelayanan untuk memberikan pelayanan. Namun demikian, disamping ada karyawan yang mengalami hambatan untuk mendapatkan pelayanan poliklinik ini, ada pula karyawan lainnya yang merasa tidak mengalami hambatan yang berarti. Berkaitan dengan permasalahan diatas, ada beberapa saran yang disampaikan guna perbaikan program di masa mendatang. Bagi pihak pelaksana program P2K, perlu mensosialisasikan prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal dan perlu mendiagnosis penyakit karyawan secara tepat sehingga proses rujukan dan obat yang diberikan juga sesuai dengan penyakit yang dirasakan oleh karyawan. Bagi pihak perusahaan, perlu mengupayakan agar tersedia dokter poliklinik perusahaan yang dapat bekerja secara tetap di PT.Mandom, meningkatkan dana yang dialokasikan ke bagian kesehatan serta perlu mengembangkan fasilitas pelayanan yang lengkap dan waktu pelayanan yang lebih intensif. Disamping itu perusahaan juga harus menyesuaikan beberapa program P2K dengan standar dari jamsostek sehingga pelayanan yang diperlukan karyawan wanita berkaitan dengan kondisi fisiknya yang khas, dapat dilaksanakan. Kemudian juga perlu mempertimbangkan agar pelayanan kesehatan dapat diberikan kepada anggota keluarga karyawan wanita yang berstatus menikah, sehingga ia memperoleh hak yang sama dengan karyawan laki-laki. Bagi SPSI unit kerja PT.Mandom sebaiknya dapat membantu perusahaan untuk mendata kondisi kehidupan karyawan wanita sehingga SPSI dapat menjadi social control yang baik bagi perusahaan. Begitu pula dengan pihak pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang menyelenggarakan sendiri kegiatan pelayanan kesehatan, sehingga pekerja tidak dirugikan.

Abstrak :
ABSTRAK Industrialisasi dalam pembangunan Indonesia telah berkembang pesat disemua sektor, baik yang formal maupun yang informal. Perkembangan tersebut bukan saja menyajikan kesejahteraan bagi kehidupan bangsa, namun juga menyajikan dampak yang merugikan terhadap kesehatan pekerja. Ancaman tersebut berasal dari ketidak seimbangan interaksi antara kapasitas kerja, beban kerja dan beban tambahan yang dialami oleh pekerja tersebut. Dan selama ini, perlindungan terhadap kesehatan pekerja di sektor informal itu belum mendapat perhatian sebagaimana inestinya, padahal pekerjaan mereka menyajikan berbagai resiko yang dapat merugikan kesehatannya. Dalam industri mebel sektor informal, salah satu komponen yang dapat merugikan kesehatan pekerja adalah debu kayu yang dihasilkan dalam proses pengolahan kayu menjadi mebel. Selama ini telah banyak dilaporkan bahwa berbagai jenis kayu yang digunakan dalam industri itu, mempunyai subtansi kimia yang bersifat patologis terhadap kesehatan manusia. Dalam studi kepustakaan disebutkan bahwa berbagai jenis debu bila terhirup masuk kedalam saluran pernapasan, dapat menimbulkan kelainan yang menurunkan kapasitas maksimal paru. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk melihat efek pemaparan debu kayu terhadap kapasitas maksimal paru. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas paru sehingga berbeda antara seorang pekerja dengan pekerja yang lain. Faktor tersebut adalah jenis kelamin, umur, lama pemaparan debu, kelainan dada dan penyakit infeksi paru menahun. Juga diukur cuaca dan konsentrasi debu kayu lingkungan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitik dengan sampel yang .diperoleh secara purposif sebanyak 100 pekerja mebel dari Kelurahan Jatinegara-Jakarta Timur. Sampel tersebut telah dianalisa tentang riwayat pekerjaan dan kesehatan, pemeriksaan pisik serta pengukuran kapasitas maksimal paru dengan menggunakan spirometer. Juga dilakukan pengukuran terhadap konsentrasi debu kayu lingkungan kerja dan cuaca kerja industri mebel tersebut. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, diketahui bahwa 38% pekerja mebel itu mengalami penurunan kapasitas maksimal paru yang kesemuanya bersifat restriktif, walaupun konsentrasi debu kayu dalam lingkungan kerja itu berada dibawah Nilai Ambang Batas debu yang diperkenankan. Dan dalam uji statistik dengan Korelasi Dua Faktor antara lama pemaparan debu kayu terhadap umur pekerja, disimpulkan bahwa pada umur 40 tahun atau lebih terdapat pengaruh penurunan kapasitas makslmal paru setelah terpapar debu kayu selama minimal 12 tahun. Untuk itu, perlu dibentuk Pos Upaya Kesehatan Kerja dalam rangka pengendalian masalah Kesehatan Kerja yang ada dalam bentuk pendekatan PKMD atas kerjasama antara masyarakat pekerja dengan penyelenggara kesehatan (Departemen Kesehatan).

Abstrak :
Perlindungan terhadap pekerja di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan buruh dalam bidang kesehatan reproduksi. Di dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa tidak ada pembedaan dalam hal memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam bidang pekerjaan, oleh karena itu dalam hal perlindungan pun antara perempuan dan laki-laki harus diberikan tanpa adanya perbedaan gender. Kesehatan reproduksi merupakan hak yang harus diberikan bagi perempuan tidak terkecuali bagi tenaga kerja perempuan. Seseorang yang bekerja harus diberikan suatu perlindungan yang baik bagi kesehatan reproduksinya, baik perlindungan pada saat haid, pada saat hamil dan pemberian waktu menyusui. Disinilah peranan dari Pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk secara bersama-sama duduk dalam satu meja guna membahas pelaksanaan dari perlindungan terhadap kesehatan dan hak-hak reproduksi tenaga kerja perempuan. Peranan peraturan yang jelas dan penjatuhan sanksi yang tegas juga akan memberikan dampak terhadap pelaksanaan perlindungan kesehatan reproduksi sehingga peraturan yang ada saat ini sebaiknya harus dilakukan berbagal revisi yang dikondisikan dengan keadaan perburuhan saat ini.