Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Gadis Mahkota Negara
"
Place-based policies are widely used in developing countries to encourage lagging regions to generate a “big push”, causing massive productivity increases. One of the policies implemented by the Indonesian government from the SBY to the Jokowi era is the stipulation of lagging region. This policy is expected to impact among others, improving human capital, especially in the education sector. This study analyzes the impact of the stipulation of lagging region status on the basic education in Indonesia. The education indicator used is the net enrollment ratio at the primary and junior secondary school levels and the special allocation fund (DAK) as a mediator. This study uses data for three presidential periods to compare the results of the implementation of these policies. Using propensity score matching, first difference, and panel data estimation, the results obtained are consistent; despite the stipulation of the lagging region status, the treated regions still has a lower magnitude of net enrolment ratio compared to the control regions. The overall results do not indicate convergence in the treatment group or lagging regions.
Kebijakan berbasis tempat atau place-based banyak digunakan di negara berkembang untuk mendorong daerah tertinggal menghasilkan “dorongan” yang menyebabkan peningkatan produktivitas secara besar. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia dari era SBY hingga Jokowi adalah penetapan daerah tertinggal. Kebijakan ini diharapkan berdampak antara lain peningkatan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan. Penelitian ini menganalisis dampak penetapan status daerah tertinggal terhadap sektor pendidikan dasar di Indonesia. Indikator pendidikan yang digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat sekolah dasar dan menengah pertama serta dana alokasi khusus (DAK) sebagai mediator. Penelitian ini menggunakan data selama tiga periode kepresidenan untuk membandingkan hasil implementasi kebijakan tersebut. Menggunakan propensity score matching, first difference, dan estimasi data panel, hasil yang diperoleh konsisten; meskipun telah ditetapkan status daerah tertinggal, daerah perlakuan masih memiliki besaran Angka Partisipasi Murni (APM) yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah kontrol. Hasil keseluruhan tidak menunjukkan konvergensi pada kelompok perlakuan atau daerah tertinggal."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
